JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dan mencapai visi Indonesia Emas pada 2045.

Namun di sisi lain, produktivitas nasional masih menghadapi tantangan adanya ketidaksesuaian keahlian atau skill mismatch di sektor ketenagakerjaan.

Fenomena yang menyoroti keterampian dan tingkat pendidikan pekerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri ini berpotensi menurunkan produktivitas yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

M LATIEF/KOMPAS.com Bonus demografi yang konon puncaknya akan kita nikmati pada tahun 2030 tidak akan berarti apa-apa jika tidak didominasi manusia Indonesia dengan kualifikasi khalifah.

Ekonom sekligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, potensi nilai ekonomi yang hilang dapat dihitung dengan pendekatan output gap tenaga kerja terdidik.

Rumus sederhananya, jumlah lulusan berpendidikan tinggi yang menganggur atau bekerja di bawah kualifikasi dikalikan dengan produktivitas rata-rata tenaga kerja terdidik, lalu dikoreksi dengan tingkat depresiasi keterampilan dan lama masa tunggu kerja.

Sebagai ilustrasi, ketika terdapat satu juta lulusan perguruan tinggi tidak terserap industri, dan setiap lulusan sebenarnya mampu menghasilkan nilai tambah tahunan setara rata-rata produktivitas pekerja formal terdidik, maka PDB kehilangan output yang seharusnya tercipta dari kerja, konsumsi, pajak, inovasi, dan efek pengganda permintaan.

"Kerugian ini harus dihitung lebih luas daripada upah yang hilang," kata dia kepada Kompas.com, ditulis pada Rabu (17/6/2026).

Pasalnya, penghitungan tersebut juga mengungkapkan potensi negara yang kehilangan Pajak Penghasilan (PPh), iuran jaminan sosial, konsumsi kelas menengah, dan akumulasi pengalaman kerja.

Syafruddin menjabarkan, kajian human capital depreciation menunjukkan keterampilan dapat turun ketika tidak digunakan.

PIXABAY/MUFID MAJNUN Ilustrasi penduduk Indonesia, populasi Indonesia.

Sementara itu, Arrazola dan de Hevia memperkirakan depresiasi modal manusia sekitar 1 hingga 1,5 persen per tahun, sedangkan Lentini dan Gimenez menemukan rentang 1 hingga 6 persen lintas sektor.

"Jadi, semakin lama lulusan menganggur, semakin besar output yang hilang, bukan hanya karena mereka tidak bekerja, tetapi karena nilai produktivitas mereka ikut terkikis," ucap dia.

Skill mismatch perpanjang perangkat pendapatan menengah

Skill mismatch yang masif jelas berisiko memperpanjang masa Indonesia masuk dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap).

Hal ini dapat terjadi karena negara dianggap gagal mengubah pendidikan tinggi menjadi produktivitas nasional.

Saat ini, Indonesia sedang berada dalam fase demografi yang sempit yakni penduduk usia produktif besar, tetapi kualitas pekerjaan belum naik secepat jumlah lulusan.

Ketika lulusan perguruan tinggi masuk pengangguran, sektor informal, atau pekerjaan rendah keterampilan, bonus demografi berubah menjadi tekanan sosial.

Syafruddin mengungkapkan, middle income trap terjadi ketika upah naik, tetapi produktivitas tidak cukup tinggi untuk membawa ekonomi naik kelas.

Sementara itu, skill mismatch memperburuk kondisi itu karena pendidikan menghasilkan ijazah, sedangkan industri tidak menyerap keterampilan.

Pada akhirnya, negara akan menanggung paradoks belanja pendidikan meningkat, jumlah sarjana bertambah, tetapi output per pekerja tidak melonjak.

Jika kondisi ini berlanjut, Indonesia dapat kehilangan momentum bonus demografi.

"Tenaga muda terdidik yang seharusnya menjadi mesin inovasi justru mengalami depresiasi keterampilan, frustrasi ekonomi, dan penurunan daya tawar di pasar kerja," kata Syafruddin.

UNSPLASH/SHIVENDU SHUKLA Ilustrasi buruh.

Sepertiga pekerja tak bekerja sesuai tingkat pendidikan

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Mismatch Pendidikan–Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi Bagi Bonus Demografi, yang dirilis pada 31 Oktober 2025 mengungkap pekerja yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya baru mencapai 64,64 persen.

Sedangkan sisanya, atau sebanyak 35,36 persen bekerja tidak sesuai tingkat pendidikan mereka.

Sementara itu, sebanyak 22,36 persen pekerja mengalami overeducated dan 13 persen undereducated.

Kondisi ini berarti terdapat 35,36 persen pekerja muda yang tidak berada pada posisi kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, mencerminkan ketidaksesuaian antara pasokan keterampilan lulusan dengan permintaan riil dunia kerja.

Fenomena ini sejalan dengan teori job-skill mismatch yang menekankan, ketidakselarasan antara pendidikan dan kebutuhan kerja dapat menimbulkan inefisiensi dalam pasar tenaga kerja serta berdampak pada rendahnya produktivitas individu maupun ekonomi secara keseluruhan.

Kasus ini adalah sebuah kondisi struktural di pasar kerja ketika tingkat pendidikan formal yang dimiliki seorang pekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang secara umum dibutuhkan untuk pekerjaannya.

Fenomena ini memiliki dua sisi yakni overeducated (pendidikan berlebih), atau situasi ketika pekerja memiliki kualifikasi lebih tinggi dari yang disyaratkan, dan undereducated (pendidikan kurang), atau saat
kualifikasi pekerja lebih rendah.

Fenomena mismatch pendidikan-pekerjaan di kalangan angkatan kerja muda Indonesia terus menjadi persoalan signifikan yang tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu tetapi juga produktivitas nasional.

Bukan masalah ketenagakerjaan, tapi produktivitas nasional

PEXELS/FAUXELS Ilustrasi pekerja Gen Z, pekerja muda.

Peneliti Ekonomi di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, persoalan skill mismatch tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah ketenagakerjaan, melainkan sudah menjadi persoalan produktivitas nasional.

"Ketika jutaan lulusan pendidikan tinggi tidak terserap pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, ekonomi kehilangan potensi output yang seharusnya dapat dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut," ucap Yusuf.

Ia menjelaskan, untuk menghitung potensi nilai ekonomi yang hilang, pendekatan yang paling umum adalah membandingkan produktivitas pekerja yang bekerja sesuai kualifikasinya dengan produktivitas pekerja yang menganggur atau bekerja di bawah tingkat keterampilannya.

Secara sederhana, jika seorang lulusan perguruan tinggi memiliki potensi menghasilkan nilai tambah tertentu per tahun, tetapi akhirnya menganggur atau bekerja pada pekerjaan yang tidak memanfaatkan kompetensinya, maka selisih produktivitas tersebut dapat dianggap sebagai output yang hilang.

Dalam skala nasional, kerugian ini dapat dihitung dengan mengalikan jumlah tenaga kerja yang mengalami mismatch dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja sektor formal atau sektor yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

"Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya output saat ini, tetapi juga hilangnya akumulasi keterampilan, inovasi, dan pendapatan yang seharusnya tercipta dalam jangka panjang," terang dia.

Peluang bonus demografi jadi mesin pertumbuhan

Dari permasalahan itu, Yusuf melihat skill mismatch yang berlangsung secara masif memang berpotensi memperlambat upaya Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.

"Bonus demografi hanya akan menjadi mesin pertumbuhan apabila penduduk usia produktif mampu bekerja pada sektor yang menghasilkan produktivitas tinggi," ucap dia.

Ia menjelaskan, ketika tenaga kerja terdidik terus menumpuk pada pekerjaan berproduktivitas rendah atau bahkan menganggur, maka bonus demografi berubah menjadi beban demografi.

DOK. SHUTTERSTOCK Ilustrasi Pendidikan. Sebanyak 63 jabatan kepala sekolah untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, hingga saat ini masih mengalami kekosongan.

Negara berpotensi kehilangan kesempatan meningkatkan produktivitas, sementara investasi pendidikan yang telah dikeluarkan rumah tangga maupun pemerintah tidak menghasilkan pengembalian ekonomi yang optimal.

"Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi cenderung tertahan pada level menengah dan sulit melakukan lompatan menuju negara berpendapatan tinggi," tutur Yusuf.

Dampak tidak langsung dari skill mismatch

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menambahkan, secara sederhana, sebenarnya metode yang paling umum digunakan adalah dengan cara menghitung selisih dari upah yang seharusnya diperoleh sesuai tingkat pendidikan terhadap upah aktual yang didapatkan oleh seseorang yang bekerja pada posisi atau bidang yang tidak seharusnya.

Ketika dijumlahkan secara agregat, nantinya akan dapat terlihat bagaimana dampaknya terhadap PDB secara langsung.

"Namun, dampak tidak langsungnya juga masih perlu dihitung," ucap dia.

Pasalnya, turunnya penghasilan dari kategori ini juga akan menurunkan konsumsi rumah tangga dan berbagai hal terkait lainnya yang juga menjadi efek tidak langsungnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kesempatan kerja dan kebutuhan tenaga tak selaras

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional untuk penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas di Indonesia pada periode 2017-2024 terus mengalami penurunan, dari 5,56 persen apada 2017 menjadi 4,91 persen pada Februari 2024.

Namun demikian, secara lebih rinci, kondisi tersebut menunjukkan tantangan yang lebih serius.

Pada 2024, TPT pemuda masih berada di level 12,24 persen, lebih dari dua kali lipat TPT nasional.

ANTARA FOTO/Nirza Pencari kerja antre memasuki aula saat Job Fair Kudus 2025 di Gedung Hraha Mustika, Desa Getas Pejaten, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (10/10/2025). Pemerintah Kabupaten Kudus menggelar bursa kerja yang menghadirkan 20 perusahaan dengan total 1.401 lowongan pekerjaan bagi penyandang disibilitas, lulusan perguruan tinggi dan SMA sebagai upaya penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Tren pengangguran pemuda ini bahkan pernah melonjak hingga hampir 15,7 persen pada 2020, beriringan dengan dampak pandemi yang menutup banyak peluang kerja baru.

Perbedaan tajam antara TPT nasional dan TPT pemuda menunjukkan ketidakselarasan antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan kebutuhan pemuda.

Pemuda yang baru lulus pendidikan menengah maupun tinggi sering kali menghadapi “jebakan transisi” yakni kesenjangan keterampilan, minimnya pengalaman kerja, hingga keterbatasan akses informasi pasar kerja.

Dengan kata lain, meskipun perekonomian nasional berhasil menekan angka pengangguran secara umum, tantangan utama justru terletak pada penciptaan lapangan kerja yang layak bagi generasi muda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menilai perekonomian Indonesia masih cukup tangguh menghadapi berbagai tekanan global, mulai dari konflik geopolitik hingga perang dagang yang masih membayangi prospek ekonomi dunia.

Menurut Juda, di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Indonesia tetap memiliki fondasi ekonomi yang kuat yang tecermin dari inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang solid, serta kondisi fiskal yang terjaga.

“Dinamika geopolitik global, perang dagang, dan konflik internasional menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada perekonomian dunia. Namun Indonesia masih memiliki fundamental ekonomi yang kuat,” ujar Juda dalam Ministerial & Top Executive Lecture Series yang digelar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Bogor, Kamis (29/5/2026).

Juda menjelaskan pemerintah terus mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, strategi fiskal pemerintah saat ini bertumpu pada tiga fokus utama, yakni meningkatkan penerimaan negara, mengendalikan belanja negara, dan melakukan diversifikasi pembiayaan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan stabilitas makroekonomi tetap terpelihara di tengah tekanan eksternal yang masih berlangsung.

Juda menjelaskan, peningkatan penerimaan negara diperlukan untuk memperkuat ruang fiskal pemerintah.

Di sisi lain, pengendalian belanja dilakukan agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, diversifikasi pembiayaan menjadi salah satu strategi untuk menjaga fleksibilitas APBN dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi global.

Dalam kesempatan tersebut, Juda juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Ia mengajak mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan global dengan meningkatkan kompetensi, memperkuat inovasi, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi dunia.

“Generasi muda harus optimistis dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan global melalui peningkatan kompetensi dan kemampuan adaptasi,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kanada meluncurkan program Impact Investment Readiness in Indonesia (IIRI) dengan target pendanaan mencapai 27 juta dolar AS atau sekitar Rp 455 miliar untuk memperkuat ketahanan ekonomi pengusaha perempuan Indonesia.

Berbicara saat peluncuran IIRI di Jakarta, Senin (12/1/2026), Sekretaris Negara Kanada untuk Pembangunan Internasional Randeep Sarai menjelaskan program tersebut merupakan kolaborasi antara Global Affairs Canada (GAC) dan Impact Investment Exchange (IIX). Program ini akan menyasar pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia.

“Program ini akan bekerja sama dengan para investor dan lembaga keuangan untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendukung. Secara keseluruhan, proyek ini diperkirakan akan membuka sekitar 27 juta dolar AS modal swasta bagi bisnis-bisnis yang dipimpin oleh perempuan,” kata Sarai.

Sarai menuturkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang tumbuh paling cepat di dunia serta menjadi kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara.

Ia menyebut perempuan berperan penting dalam menciptakan bisnis yang membuka lapangan pekerjaan, sekaligus menopang keluarga dan komunitas lokal melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejalan dengan itu, Indonesia melalui Visi Indonesia Emas 2045 juga berupaya meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan serta mendorong pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ekosistem UMKM.

Meski demikian, Sarai menilai perempuan masih kerap menghadapi tantangan dalam mengembangkan usaha, terutama terkait akses terhadap pembiayaan.

Oleh karena itu, Kanada ingin membantu pengusaha perempuan menghilangkan hambatan, mengurangi risiko, dan membangun sistem kewirausahaan yang lebih baik melalui IIRI, yakni program yang mendukung UMKM yang dipimpin perempuan agar memperoleh akses pembiayaan yang lebih optimal.

“Dengan memastikan bisnis yang dipimpin perempuan memiliki sumber daya yang mereka butuhkan, kita membantu membuka potensi penuh perekonomian Indonesia demi manfaat bersama. Saya telah melihat keberhasilan ini di Vietnam dan berharap dapat melihat hasil serupa di sini, bahkan mungkin lebih baik,” ucapnya.

IIX merupakan organisasi global yang berfokus pada pembiayaan berdampak (impact investing) untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan, khususnya terkait pemberdayaan perempuan, inklusivitas keuangan, dan aksi iklim.

IIX juga telah berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta sektor swasta untuk memajukan Orange Movement, sebuah inisiatif global yang bertujuan memobilisasi pendanaan sebesar 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp 168 triliun serta memberdayakan 100 juta perempuan pada 2030.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan pemerintah fokus melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menuju negara industri yang mandiri.

“Kita adalah pemimpin global di beragam komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit yang menempati posisi teratas, serta komoditas lainnya seperti timah dan bauksit. Sumber daya ini menempatkan kita di jantung transisi energi global,” kata Rosan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (15/12/2025) lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Rosan dalam berbagai kesempatan terkait penguatan kebijakan hilirisasi, termasuk saat memberikan pandangan atas buku Indonesia Naik Kelas karya Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan.

Buku tersebut dinilai menyediakan peta jalan strategis menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Rosan, Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Di tengah tantangan global, ekonomi nasional tetap tumbuh sekitar 5 persen, yang menunjukkan arah kebijakan ekonomi berada pada jalur yang tepat.

Salah satu pilar utama pencapaian tersebut adalah hilirisasi komoditas strategis yang kini diposisikan bukan lagi sebagai program sektoral, melainkan sebagai strategi kedaulatan ekonomi untuk memperkuat rantai nilai dan menata ulang struktur ekonomi nasional.

Ia mencatat sepanjang Januari hingga September 2025, sektor hilir berhasil menarik investasi sebesar Rp 431 triliun atau lebih dari 30 persen dari total realisasi investasi nasional, dengan laju pertumbuhan mencapai 58,1 persen secara tahunan.

Rosan, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia, menambahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan membutuhkan investasi sekitar 815 miliar dolar AS.

Target tersebut, menurutnya, hanya dapat direalisasikan melalui transformasi struktural dan tidak semata-mata mengandalkan konsumsi domestik. Dalam konteks tersebut, pemerintah berfokus pada upaya menarik investasi berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas, mendorong alih teknologi, serta memperkuat rantai nilai di dalam negeri.

“Kami juga mendorong reformasi fiskal dan pajak berdaya saing, menjadikan pajak sebagai insentif untuk mendorong inovasi dan transisi hijau,” ujar Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong peningkatan tenaga kerja konstruksi dalam menggenjot pertumbuhan perekonomian nasional dan tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Kementerian PUPR Kimron Manik mengatakan dengan memperoleh keahlian yang diakui secara nasional tenaga kerja konstruksi di Indonesia dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan.

Kementerian PUPR menilai pembinaan konstruksi tidak terpengaruh pemisahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP.

Dengan demikian, diharapkan Kementerian, Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah atau OPD serta masyarakat jasa konstruksi tetap berperan aktif menjadi mitra strategis Kementerian PU dalam hal pembinaan jasa konstruksi.

“Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri telah bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja konstruksi di berbagai lapisan masyarakat,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).

Adapun hingga akhir Oktober 2025, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU mencatat, sebanyak 3.566 tenaga kerja telah tersertifikasi atau setara 73,89% dari target 4.826 orang.

Dari jumlah tersebut, tingkat kelulusan mencapai 95,99% menunjukkan antusiasme dan kesiapan tenaga kerja lokal dalam meningkatkan kompetensi serta memenuhi standar profesional di sektor konstruksi.

Sektor konstruksi sendiri tercatat memberikan kontribusi sebesar 9,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II/2025.

Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sektor ini tumbuh sekitar 4,98% secara secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya dan juga dibandingkan dengan kuartal I/2025 di angka 2,18%.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menilai pemerintah dapat mulai menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi di pesantren.

Pasalnya selain memberikan pelatihan teknis dan uji kompetensi, juga menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pondok pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di daerah.

Sementara itu, Asosiasi Konstruksi Indonesia atau AKI juga menyoroti peluang proyek konstruksi jangka pendek dan jangka panjang yang akan menjadi fokus pembangunan ke depan, khususnya dari program Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan data AKI, peluang tersebut meliputi pembangunan dan perluasan jaringan jalan tol, proyek perhubungan seperti MRT, LRT, dan integrasi transportasi massal, serta pengembangan program perumahan rakyat, rusunawa, dan infrastruktur perkotaan melalui Direktorat Cipta Karya.

AKI menilai bahwa proyek-proyek tersebut tidak hanya berpotensi membuka lapangan kerja besar bagi pelaku jasa konstruksi nasional, tetapi juga menjadi katalis penting bagi pengembangan Jakarta sebagai kota bisnis modern dan berdaya saing global.