JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti polemik antara Kementerian Pariwisata dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait usulan penambahan negara bebas visa kunjungan dalam rangka mendukung pariwisata Tanah Air. Menurut Evita, kebijakan bebas visa dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menggerakan banyak sektor perekonomian.

“Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif,” ujar Evita, Sabtu (27/6/2026).

Adapun usulan penambahan negara bebas visa disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, beberapa waktu lalu.

Menpar mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) dengan formula 8+1 untuk negara dan wilayah teritori potensial yang meliputi Asia Timur & Selatan (Jepang, Korea Selatan, dan India), Oseania (Australia dan Selandia Baru), Eropa Timur & Asia Tengah (Belarusia dan Kazakhstan).

Kemudian juga negara teritori khusus yakni Makau, dengan skema fasilitas perluasan (+1) bagi pemegang status permanent resident atau izin tinggal tetap Singapura.

Usulan tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Jendral (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko yang meminta agar wacana penambahan negara bebas visa kunjungan dikaji ulang demi mencegah masuknya wisatawan yang tidak berkualitas.

Dirjen Imigrasi juga menyebut kebijakan yang sama sudah pernah dilakukan pada 2015 hingga 2024 untuk 165 negara, namun tidak berdampak signifikan pada penambahan devisa kepada negara.

Terkait hal tersebut, Evita menilai kebijakan ini tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan, melainkan sebagai upaya menghadirkan keseimbangan antara kedua sektor itu.

“Saya menghormati pandangan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengingatkan agar kebijakan bebas visa dikaji secara hati-hati. Namun, menurut saya evaluasi kebijakan ini tidak boleh hanya didasarkan pada hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya visa atau pengalaman kebijakan tahun 2016,” ungkapnya.

Menurut Evita, seharusnya isu bebas visa kunjungan dilihat dari kaca mata manfaat ekonomi secara menyeluruh. “Memang benar, apabila suatu negara diberikan fasilitas bebas visa, negara kehilangan potensi PNBP dari pembayaran visa,” ungkap Evita.

Namun, di sisi lain jika kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, maka perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang.

Evita mengatakan kebijakan perluasan BVK dapat menjadi katalis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang memiliki banyak manfaat. Dia merinci berbagai manfaat perekonomian dari peningkatan kunjungan wisatawan berkualitas yang dapat didorong dengan pendekatan BVK.

“Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan, hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja,” jelas Evita.

Menurut dia, ukuran keberhasilan kebijakan bebas visa seharusnya dihitung berdasarkan manfaat ekonomi bersih (net economic benefit), bukan hanya dari penerimaan visa.

“Saya juga menegaskan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan harus tetap berlandaskan prinsip selective policy, asas resiprositas (reciprocal principle), asas manfaat, serta mempertimbangkan aspek keamanan nasional,” tegas politisi PDIP itu.

Evita mengatakan, negara yang memperoleh kemudahan masuk ke Indonesia seyogyanya juga memberikan kemudahan yang sama bagi Warga Negara Indonesia.

“Di kawasan regional, negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah menjadikan kemudahan akses masuk sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing pariwisata, menarik investasi, dan memperkuat perekonomian nasional,” ujar Evita.

Pimpinan Komisi Pariwisata DPR ini memandang Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kompetisi tersebut. Perluasan kebijakan BVK harus dilihat sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi.

“Di tengah pilihan destinasi yang semakin beragam, kemudahan akses telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung,” ujarnya.

“Karena itu, saya mendukung usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata untuk memberikan fasilitas bebas visa secara selektif kepada enam negara prioritas, yaitu Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Kazakhstan,” tambahnya.

Menurut Evita, negara-negara tersebut merupakan pasar potensial wisatawan berkualitas dan memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi. “Sekaligus berpotensi meningkatkan investasi, penyelenggaraan kegiatan internasional, dan hubungan ekonomi Indonesia,” kata legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Meski begitu, Evita menilai kebijakan ini harus tetap disertai evaluasi berkala terhadap manfaat ekonomi, aspek keamanan, dan penerapan asas timbal balik.

“Jangan sampai kita hanya menghitung kehilangan miliaran rupiah dari PNBP visa, tetapi mengabaikan potensi triliunan rupiah perputaran ekonomi yang dihasilkan dari meningkatnya kunjungan wisatawan,” ujar Evita.

“Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional. Itulah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan perluasan fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) guna mendongkrak daya saing pariwisata Indonesia menemui jalan buntu. Bak dua mata pisau, wacana ini dinilai sebagai instrumen penting untuk mendorong kemudahan akses pelancong asing, tetapi di sisi lain terdapat kekhawatiran mengenai risiko keamanan dan efektivitas terhadap penambahan devisa negara.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memandang bahwa kemudahan akses masuk merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri, hal ini menjadi aspek krusial dalam pertumbuhan sektor pariwisata di tengah persaingan yang makin ketat di kawasan Asia Tenggara.

“BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja,” katanya dalam keterangan resmi Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Pihaknya menukil memiliki pengalaman dalam penerapan kebijakan serupa pada 2016, yakni ketika fasilitasi bebas visa diberikan kepada 169 negara. Mengutip kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dia sebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24% serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

Setelah penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara 2018 dilakukan, kajian yang sama memperkirakan dampak peningkatan permintaan wisatawan bahkan mencapai 32,4%. Kemenpar lantas mengutip kajian WTTC yang menunjukkan kebijakan bebas visa memberikan dampak lebih besar dibandingkan bentuk fasilitasi visa lainnya.

Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan visa baru yang berada di level 8,1% per tahun. Sementara dalam kajian Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), penghapusan persyaratan visa maupun hambatan masuk lainnya disebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan antara 7,2% hingga 27%.

Menurut Kemenpar, data-data tersebut menunjukkan bahwa kemudahan perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, formulasi kebijakan BVK ke depan didorong agar tetap menjaga aspek kepentingan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Tanah Air.

“Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Hendarsam Marantoko meminta agar usulan penambahan negara penerima bebas visa kunjungan dievaluasi secara matang dan tak dilakukan terburu-buru. Dia menilai kebijakan BVK yang saat ini berlaku bagi 16 negara masih kompatibel untuk mendukung performa pariwisata nasional.

"Kebijakan bebas visa harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dampaknya terhadap keamanan, ekonomi, dan kepentingan nasional," kata Hendarsam.

Menurutnya, kualitas pelancong yang masuk ke Tanah Air menjadi aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan. Hal ini lantaran banyak wisatawan dinilai tidak memberikan dampak ekonomi optimal, terutama jika menggunakan akomodasi berbiaya rendah atau tidak resmi.

Dia juga menyampaikan bahwa berdasarkan penerapan bebas visa kunjungan pada 2016, devisa negara tak meningkat signifikan. Usai kebijakan tersebut diperketat, pendapatan negara dari sektor itu justru diklaim meningkat.

"Biaya visa masuk ke Indonesia relatif terjangkau. Karena itu, kebijakan bebas visa perlu benar-benar mempertimbangkan manfaat yang diperoleh negara," jelas Hendarsam.

Perlu Selektif

Dari sisi pelaku usaha pariwisata, usulan perluasan bebas visa kunjungan dipandang sebagai masukan positif berdasarkan tren yang terjadi di industri regional. Namun, pelaku usaha juga mewanti-wanti terkait implementasi yang selektif agar tak menambah permasalahan baru di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Budijanto Ardiansjah memandang bahwa perluasan bebas visa kunjungan dapat dilakukan sebagai terobosan pemerintah di tengah terdampaknya pariwisata oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah. Sejumlah negara pesaing tercatat telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa.

“Kami berharap pemerintah juga bisa melakukan beberapa hal baru, seperti kemudahan visa dan sebagainya itu harus mulai dilakukan karena beberapa negara lain juga sudah melakukan hal yang sama,” katanya.

Menurut Budijanto, kebijakan BVK berpotensi membantu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan destinasi wisata yang makin agresif. Selain itu, Indonesia juga pernah menerapkan kebijakan serupa.

Kendati begitu, dia menekankan bahwa perluasan fasilitas tersebut harus tetap dilakukan secara selektif. Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan negara-negara yang memiliki potensi pasar besar sekaligus relatif minim risiko.

Dia menyebut sejumlah pasar potensial seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), negara-negara Eropa, Rusia, China, dan India sebagai negara yang layak dipertimbangkan memperoleh kemudahan akses lebih besar. Di samping itu, dia mengingatkan pentingnya proses penyaringan wisatawan asing guna mengantisipasi potensi masalah seperti penyelundupan orang, narkotika, maupun kejahatan lintas negara lainnya.

“Boleh lebih banyak, itu lebih baik, tetapi juga harus selektif. Beberapa negara memang harus tetap melaluiscreening,” tegas Budijanto.

Menilik kacamata pelaku wisata global, prospek industri pariwisata Indonesia tetap dinilai positif, kendati dibayangi ketidakpastian global dan dinamika domestik. Executive Director Messe Berlin Asia Pacific Darren Seah menyampaikan bahwa pelaku industri memandang prospek pariwisata Indonesia pada paruh kedua 2026 dengan optimisme yang berhati-hati.

“Pelaku industri mengakui ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan, terutama terhadap kepercayaan konsumen, biaya penerbangan, nilai tukar, dan permintaan perjalanan jarak jauh,” kata Darren kepadaBisnis, Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, Indonesia dinilai tetap memiliki fondasi yang kuat untuk mempertahankan pertumbuhan pariwisata. Faktor tersebut mencakup pasar domestik yang besar, konektivitas penerbangan yang terus berkembang, keragaman destinasi wisata, serta meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman budaya dan wisata alam yang dinilai autentik.

Terkait dinamika domestik, Darren secara khusus menggarisbawahi faktor daya beli sebagai pertimbangan penting. Menurutnya, pemulihan kepercayaan konsumen dan pengeluaran rumah tangga akan memberikan dukungan tambahan untuk perjalanan wisata dan bisnis di Tanah Air.

“Berdasarkan konsensus dari banyak pelaku industri pariwisata, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk terus bertumbuh pada paruh kedua 2026,” imbuhnya.

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko meminta agar perluasan bebas visa kunjungan dari turis mancanegara untuk dikaji ulang. Hendarsam menilai kebijakan bebas visa yang diperluas tak bisa mendongkrak pendapatan negara dari sektor wisata.

Hendarsam menyinggung kebijakan ini pernah dilakukan pada 2016. Saat itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 pemerintah membuka 169 negara masuk ke Indonesia bebas Visa.

"Kami mohon agar hal tersebut dipikirin lagi deh dievaluasi karena terkait dengan masalah bebas visa kunjungan ini kan sudah pernah dilakukan sebelumnya ya di tahun 2016 itu kita membuka 156 negara untuk masuk ke Indonesia dan itu tidak meningkatkan pendapatan devisa kepada negara," ujarnya, Senin (22/6/2026).

Menurut Hendarsam, Imigrasi juga bertugas untuk menjaga kedaulatan ekonomi Tanah Air dengan menghadirkan turis yang berkualitas. Pemberian fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing memiliki dimensi ekonomi melalui biaya visa.

Terlalu mudah memberikan akses masuk tanpa pertimbangan yang matang dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia mengobral fasilitas keimigrasian, sehingga nilai strategis kebijakan tersebut berpotensi berkurang. Belum lagi, ada faktor keamanan yang tak luput dari pertimbangan.

Lihat video: Imigrasi Jaksel Sosialisasikan Golden Visa Indonesia, Investor Asing Bisa Tinggal Hingga 10 Tahun



"Ketika kita bebaskan itu artinya apa kita mengobral, mengobral negara kita? Ini jadi di mana harga diri bangsa kita kalau seperti itu. Anda bayangkan saat ini ya bisa bayangkan saat ini banyak sekali warga negara asing yang mengakuisisi, mengakuisisi pekerjaan masyarakat lokal yang seharusnya tidak mereka kerjakan," katanya.

Hendarsam menyarankan upaya progresif lain untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pariwisata. Hendarsam menilai harga biaya masuk bukan lah isu menahan turis mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.

"Banyak cara meningkatkan mutu pariwisata, bukan dengan menggratiskan orang masuk. Masalahnya bukan diharga masuk Rp500.000, itu bukan isu bagi mereka. Korea Selatan saja sampai memberikan travel warning untuk warganya tidak berkunjung ke Bali karena dianggap berbahaya. Artinya wisatawan yang berkualitas sudah takut datang ke Indonesia saat ini. Jadi Bebas Visa Kunjungan kami rasa cukup untuk 16 negara ini saja," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus keberangkatan haji ilegal di tengah pengetatan kebijakan Pemerintah Arab Saudi pada musim haji 2026.

Peringatan ini disampaikan dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Puji Raharjo dengan Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B. Ambary di Kantor KJRI Jeddah. Kedua pihak sepakat memperkuat edukasi publik agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terjebak praktik haji non-prosedural.

Puji menegaskan bahwa otoritas Arab Saudi hanya mengakui visa haji resmi sebagai dokumen sah untuk pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, masyarakat diminta memahami aturan yang berlaku sebelum memutuskan berangkat.

Sejalan dengan itu, Yusron mengingatkan agar calon jemaah memastikan jenis visa yang dimiliki. Ia menegaskan bahwa visa ziarah, visa kunjungan, maupun dokumen lain di luar ketentuan tidak dapat digunakan untuk berhaji.

“Jangan mudah tergiur jalur cepat. Hanya visa haji resmi yang diakui otoritas Saudi,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (4/4/2026).

KJRI Jeddah mencatat masih adanya kasus WNI yang ditindak aparat keamanan Saudi karena mencoba berhaji menggunakan visa non-haji.

Modus yang ditemukan antara lain penggunaan atribut haji palsu, kartu identitas tidak sah, hingga visa dengan data yang tidak sesuai paspor.

Risiko yang dihadapi pun tidak ringan. Selain gagal menunaikan ibadah, pelanggar berpotensi dikenai denda besar, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas kesalahpahaman terkait Haji Dakhili atau haji domestik. Skema ini hanya diperuntukkan bagi warga lokal Saudi dan ekspatriat dengan izin tinggal (iqamah) yang valid minimal satu tahun, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif bagi jemaah asal Indonesia.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap tawaran paket haji, termasuk yang dikenal sebagai Furoda atau program tanpa antre.

Masyarakat diminta tidak terpaku pada istilah paket, melainkan memastikan kejelasan visa haji, legalitas penyelenggara, serta kesesuaian dengan prosedur resmi.

Kemenhaj dan KJRI Jeddah menilai penguatan pengawasan lintas instansi serta edukasi publik yang masif menjadi kunci untuk mencegah munculnya korban penipuan perjalanan ibadah. Perbaikan sistem pendataan umrah yang lebih akurat juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan jemaah.

Upaya ini dilakukan guna memastikan seluruh proses ibadah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjamin keamanan dan kekhusyukan jemaah Indonesia di Tanah Suci.

JAKARTA - Indonesia dan Slovakia secara resmi menyepakati perjanjian di sektor keimigrasian dari dua negara. Dalam hal ini, kedua negara sepakat untuk menerapkan kebijakan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan kedinasan.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dengan Menlu Slovakia Juraj Blanar yang digelar di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

"Saya rasa penandatanganan yang baru saja kita lakukan adalah fase pembukaan dari kerja sama yang lebih jauh dan mendalam di masa depan, yaitu perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas," kata Sugiono dalam konferensi pers bersama usai pertemuan yang digelar secara tertutup.



Sugiono mengatakan bahwa kesepakatan ini dicapai karena masing-masing Negara menganggap penting untuk memajukan hubungan ini dan membina kerja sama yang lebih dalam di beberapa sektor utama.

Bersama Menlu Slovakia, dia mengaku telah membahas banyak hal selama pertemuan tertutup mengenai berbagai bidang kerja sama yang bisa dikerjakan. Hanya saja, kedua negara sepakat untuk mempersempitnya terhadap beberapa sektor prioritas yang dapat ditindaklanjuti dan diterapkan.

"Selain itu, saya menyambut baik usulan untuk meningkatkan hubungan ini menjadi Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Slowakia. Berdasarkan diskusi tadi, banyak sekali sektor strategis yang dapat kita perkuat dan kembangkan bersama," ujarnya.

"Tentu saja, Kementerian Luar Negeri RI juga akan mengusulkan hal ini kepada Presiden untuk keputusan peningkatan status hubungan tersebut," tutur dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika SerikatDonald Trump menangguhkan pemrosesan visa imigran untuk pelamar dari 75 negara.

Wakil Juru Bicara Utama Kementerian Luar Negeri, Tommy Pigott menjelaskan keputusan tersebut sebagai bagian dari penindakan imigrasi yang semakin intensif oleh Washington.

Jeda tersebut, yang akan berdampak pada pelamar dari negara-negara Amerika Latin termasuk Brasil, Kolombia, dan Uruguay, negara-negara Balkan seperti Bosnia dan Albania, negara-negara Asia Selatan seperti Pakistan dan Bangladesh, serta mereka yang berasal dari banyak negara di Afrika, Timur Tengah, dan Karibia yang akan dimulai pada 21 Januari 2026.

"Pemrosesan visa imigran dari 75 negara ini akan dihentikan sementara Departemen Luar Negeri mengevaluasi kembali prosedur pemrosesan imigrasi untuk mencegah masuknya warga negara asing yang akan mengambil tunjangan kesejahteraan dan manfaat publik," katanya dikutip dari Reuters, Kamis (15/1/2026).

Kebijakan tersebut tidak berdampak pada visa kunjungan warga AS, tapi yang menjadi sorotan mengingat Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 dan Olimpiade 2028.

Keputusan ini menyusul arahan pada November kepada para diplomat AS yang meminta mereka untuk memastikan bahwa para pemohon visa mandiri secara finansial dan tidak berisiko bergantung pada subsidi pemerintah selama masa tinggal mereka di AS.

Sebelumnya, Trump telah melakukan penindakan imigrasi besar-besaran sejak kembali menjabat pada bulan Januari. Pemerintahannya secara agresif memprioritaskan penegakan hukum imigrasi, mengirim agen federal ke kota-kota besar AS dan memicu konfrontasi kekerasan dengan para migran dan warga negara AS.

Kendati dia berkampanye untuk menghentikan imigrasi ilegal ke Amerika Serikat, pemerintahannya juga mempersulit imigrasi legal - misalnya, dengan memberlakukan biaya baru dan mahal, membuka tab baru pada para pemohon visa H-1B untuk pekerja berketerampilan tinggi.