JAKARTA - Gereja Katolik Patriotik China telah memasuki fase baru dalam hal kebermanfaatan politik. Dalam beberapa bulan terakhir, website resmi dan cabang regionalnya telah mencurahkan perhatian berkelanjutan pada Undang-Undang tentang Persatuan dan Kemajuan Etnis, yang oleh Parlemen Eropa digambarkan sebagai aturan yang "secara terbuka mempromosikan kebijakan asimilasi dan membatasi kebebasan budaya, agama, dan bahasa berbagai kelompok di China dan di luar negeri."

Menurut analis geopolitik Zeng Liqin, gereja yang diakui Beijing sebagai Katolik kini telah menjadi peserta aktif dalam kampanye negara untuk membentuk kembali identitas etnis dan agama sesuai dengan doktrin Partai Komunis China (CCP).

Dia mencontohkan kegiatan terbaru di Mongolia Dalam atau Southern Mongolia. Dalam kegiatan itu, asosiasi Katolik Patriotik setempat menggelar acara propaganda bertema “Three Consciousnesses in the Heart, Ethnic Unity for Harmony.”

Tema utama kegiatan tersebut bukan ajaran Injil, melainkan pentingnya menginternalisasi UU Persatuan Etnis. Para rohaniwan membagikan buku panduan mengenai undang-undang tersebut, menjelaskan kebijakan etnis Partai Komunis China, serta mendorong umat untuk membangun kesadaran nasional, kewarganegaraan, dan hukum.

Pesan utama yang dibangun adalah bahwa kehidupan Katolik harus diselaraskan dengan prioritas negara, sementara undang-undang itu diharapkan menjadi bagian dari aktivitas paroki, rutinitas harian, dan pembentukan umat,” ujar Zeng, seperti dikutip dari Bitter Winter, Jumat (5/6/2026).

Lokasi kegiatan tersebut juga dinilai penting. Mongolia Dalam selama beberapa tahun terakhir disebut mengalami penolakan terhadap kebijakan yang melemahkan pendidikan bahasa Mongolia dan mendorong asimilasi budaya.

Zeng menyebut UU Persatuan Etnis menjadi bagian penting dari proses tersebut. Implementasinya disebut telah memengaruhi kurikulum pendidikan, wacana publik, hingga institusi budaya.

“Kini gereja Katolik yang dikendalikan negara dimobilisasi untuk memperkuat agenda yang sama,” ucapnya.

Dalam kegiatan itu, para rohaniwan juga disebut diminta menekankan bahwa “hukum negara berada di atas norma agama” dan umat harus menunjukkan loyalitas kepada negara dengan menerima konsep “Five Recognitions” atau “Lima Pengakuan".

Five Recognitions

Zeng menilai bahasa yang digunakan dalam kegiatan tersebut lebih menyerupai terminologi politik sekolah Partai dibanding bahasa pastoral Gereja Katolik universal.

Konsep “Five Recognitions” sendiri merupakan bagian penting dari propaganda dan sistem kontrol Presiden China Xi Jinping.

Pengakuan pertama adalah “pengakuan terhadap tanah air besar", yang mengharuskan kelompok agama dan etnis minoritas menunjukkan keterikatan emosional serta politik terhadap Republik Rakyat China sebagai satu-satunya rumah nasional yang sah.

Pengakuan kedua adalah “pengakuan terhadap bangsa China". Konsep ini mendorong penerimaan terhadap narasi partai mengenai satu bangsa China yang bersatu, di mana seluruh kelompok etnis, termasuk Tibet, Uyghur, Hui, dan Mongolia, dipandang sebagai bagian dari identitas nasional tunggal.

Pengakuan ketiga adalah “pengakuan terhadap budaya China". Dalam praktiknya, konsep ini mendorong penerimaan budaya China sebagaimana didefinisikan CCP, yang kerap menekankan nilai Konfusianisme dan norma budaya Han.

Bagi kelompok agama, konsep tersebut berarti penyesuaian doktrin dan praktik keagamaan agar sesuai dengan tema budaya yang disetujui negara.

Pengakuan keempat adalah “pengakuan terhadap Partai Komunis China", yang disebut Zeng sebagai inti politik utama. Konsep itu mengharuskan pengakuan terhadap CCP sebagai pemimpin sah dan tak tergantikan bagi negara, masyarakat, dan seluruh urusan keagamaan.

Sementara pengakuan kelima adalah “pengakuan terhadap sosialisme dengan karakteristik China", yang berarti dukungan terhadap sistem politik, kerangka ideologi, dan model pembangunan versi partai.

Menurut Zeng, pola tersebut tidak hanya terjadi di Mongolia Dalam. Dia menyebut lima agama resmi yang diakui pemerintah China kini turut dilibatkan dalam promosi UU Persatuan Etnis.

“Website, publikasi, dan program pelatihan mereka menggemakan tema yang sama: memperkuat identifikasi dengan bangsa China, mendukung visi partai mengenai integrasi budaya, dan menafsirkan ulang doktrin agama agar memperkuat persatuan politik,” ungkapnya.

Hubungan Vatikan-China

Zeng menilai Gereja Katolik Patriotik menjadi salah satu peserta paling aktif dalam kampanye tersebut. Menurutnya, platform daring gereja itu memuat banyak artikel yang memuji UU Persatuan Etnis.

Namun, menurut dia, platform yang sama tidak menyinggung dokumen ensiklik “Magnifica Humanitas” meski dokumen itu dinilai relevan dengan isu martabat manusia, hak budaya, dan perlindungan kelompok minoritas.

“Gereja yang melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas Katolik universal secara alami akan membahas dokumen kepausan besar. Gereja yang melihat dirinya sebagai instrumen negara justru fokus pada legislasi yang ingin dipromosikan partai,” tutur Zeng.

Dia menilai prioritas yang terlihat di platform resmi Katolik China menunjukkan bahwa Gereja Patriotik tidak lagi memahami dirinya sebagai bagian dari Gereja universal, melainkan institusi domestik yang bertugas mendukung tujuan politik CCP.

Zeng juga menyinggung kesepakatan Vatikan-China pada 2018 yang awalnya ditujukan untuk menyembuhkan perpecahan dan membuka ruang kehidupan pastoral.

Namun, delapan tahun setelah kesepakatan tersebut, Zeng menilai hasil yang terlihat justru berbeda.

“Gereja Katolik resmi telah terserap ke dalam mesin sinisisasi, dan para rohaniwannya dilatih untuk menyebarkan ideologi politik, bukan ajaran Katolik,” katanya.

Zeng mempertanyakan apakah Takhta Suci Vatikan akan meninjau kembali konsekuensi dari kesepakatan tersebut, di tengah meningkatnya peran gereja resmi China dalam mendukung kebijakan politik pemerintah.

“Apakah Vatikan akan mempertimbangkan kembali konsekuensi dari perjanjian yang memungkinkan negara menghadirkan lembaga pemerintah sebagai suara Katolik di China, bahkan ketika lembaga itu mengabaikan Paus dan memperkuat kebijakan partai yang paling intrusif?” tutup Zeng.

MADRID - Lebih dari 3.000 orang dilaporkan menderita pelecehan seksual saat masih di bawah umur di dalam Gereja Katolik Spanyol. Demikian hasil investigasi selama delapan tahun oleh surat kabar El Pais, yang menerbitkan temuan terbarunya pada hari Senin (20/4/2026).

Media tersebut mulai mengumpulkan data tentang kejahatan seksual di dalam gereja pada tahun 2018, ketika hanya 34 kasus yang diketahui secara resmi. Sejak saat itu, melalui kesaksian publik, catatan peradilan, dan pengakuan gereja, jumlah korban pedofilia telah meningkat menjadi 3.084 dengan insiden paling awal terjadi pada tahun 1940-an.

Daftar terdakwa telah mencapai 1.613, mewakili 1,46% dari 110.000 imam dan umat awam yang telah melayani di Spanyol dalam 80 tahun terakhir.

Laporan terbaru El Pais, yang keenam dalam lima tahun, telah menambahkan 58 kesaksian baru dari Spanyol yang menuduh 50 rohaniwan dan umat awam, hampir semuanya laki-laki kecuali dua biarawati, dan bagian terpisah yang mencakup 21 kesaksian dari delapan negara Amerika Latin dengan 24 individu yang dituduh.

Media tersebut melaporkan bahwa mereka telah membagikan semua temuannya kepada Konferensi Episkopal Spanyol (CEE), Vatikan, dan komisioner hak asasi manusia Spanyol.

Namun, surat kabar tersebut mencatat bahwa selama lima tahun terakhir, Gereja belum memberikan tanggapan substantif terhadap tuduhan tersebut, dengan CEE memprioritaskan “ketidakjelasan dan penyangkalan” sementara Vatikan telah mendelegasikan tanggung jawab kepada para uskup Spanyol.

El Pais juga mencatat pola berulang di mana para imam yang dituduh sering dipindahkan antar paroki atau dikirim ke luar negeri, terkadang ke Amerika Latin, tanpa menghadapi konsekuensi kanonik atau sipil.

Dalam beberapa kasus, ordo religius dituduh telah memindahkan pelaku yang diketahui ke lokasi baru di mana mereka terus memiliki akses ke anak-anak.

Sebelumnya, survei tahun 2023 oleh komisioner hak asasi manusia Spanyol memperkirakan bahwa 1,13% dari populasi dewasa, sekitar 440.000 orang, mungkin telah mengalami pelecehan seksual di lingkungan Katolik.

Temuan terbaru ini mencerminkan pengungkapan serupa di Amerika Serikat, di mana Keuskupan Brooklyn saat ini sedang berupaya mencapai penyelesaian global untuk 1.100 kasus pelecehan seksual anak, setelah sebelumnya membayar lebih dari USD100 juta kepada para korban.

Pemimpin Vatikan Paus Leo XIV, yang akan mengunjungi Spanyol pada bulan Juni, dilaporkan telah menerima salinan laporan El Pais, tetapi Vatikan belum memberikan komentar mengenai temuan terbaru ini.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Serangan Presiden Donald Trump terhadap Paus Leo XIV dinilai berpotensi menjadi bumerang politik bagi Partai Republik karena dapat menggerus dukungan pemilih Katolik dalam pemilu Kongres mendatang.

Ketegangan antara Trump dan Vatikan memicu kekhawatiran di internal Partai Republik yang selama ini mengandalkan suara umat Katolik untuk mempertahankan kekuasaan di Kongres. Situasi ini dinilai semakin kompleks karena terjadi di tengah isu ekonomi yang buruk selama pemerintahan Trump.

Senator Mike Rounds menilai bahwa perilaku Trump sudah melewati batas. “Saya pikir, secara pribadi, pendekatan presiden yang menyerang langsung Paus itu tidak tepat,” dikutip The Hill, Kamis (16/4/2026).

Serangan Trump terhadap Paus menuai kritik luas dari kalangan gereja. Sejumlah tokoh Katolik menyebut sikap tersebut sebagai tindakan tidak menghormati, menyinggung, dan tidak dewasa.

Menurut laporan Democrata, konflik ini menjadi tantangan baru bagi Partai Republik dalam menjaga basis pemilih Katolik yang selama ini bersifat dinamis dan sulit diprediksi. Meski pada Pemilu 2024 Trump berhasil meraih 55% suara Katolik dibandingkan 43% untuk kandidat Demokrat, dukungan tersebut dinilai tidak sepenuhnya solid dan bisa berubah jika ketegangan dengan Vatikan terus berlanjut.

Ketegangan ini semakin tajam setelah Paus Leo XIV mengkritik keras retorika perang Trump terhadap Iran, bahkan menyebut ancaman penghancuran “seluruh peradaban” sebagai sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima.

Dalam waktu yang sama, hubungan antara Washington dan Vatikan juga dilaporkan semakin renggang, termasuk isu pertemuan tertutup antara perwakilan Vatikan dan Pentagon yang memicu spekulasi, meski dibantah oleh Departemen Pertahanan AS.

Data terbaru menunjukkan tren penurunan dukungan terhadap Trump di kalangan Katolik. Survei yang dikutip Democrata mencatat tingkat persetujuan terhadap Trump turun menjadi 48%, sementara 52% responden menyatakan tidak setuju, berbalik dari kondisi sebelumnya.

Perubahan kecil ini dinilai signifikan karena dapat memengaruhi hasil pemilu di wilayah-wilayah kunci dengan populasi Katolik besar, seperti Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, hingga Texas, serta negara bagian penting lainnya dalam pemilihan Senat.

Sementara itu, The Hill melaporkan bahwa sejumlah politisi Partai Republik mulai khawatir terhadap dampak retorika Trump yang dinilai terlalu ekstrem, termasuk serangannya terhadap Paus.

Pemimpin Mayoritas Senat John Thune bahkan secara terbuka menyarankan agar Trump tidak menyerang Gereja. “Saya akan membiarkan gereja tetap sendiri,” ujarnya.

Senator Kevin Cramer juga menyuarakan hal serupa. “Saya pikir Paus dan presiden seharusnya tetap pada jalur masing-masing, itu lebih baik bagi kita semua,” katanya.

Konflik antara Trump dan Vatikan tidak lagi sekadar persoalan diplomatik, tetapi telah berkembang menjadi isu politik domestik yang berpotensi memengaruhi peta kekuatan Partai Republik dalam pemilu Kongres mendatang.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Perang Iran menjadi pemicu utama meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Vatikan, Wakil Presiden AS JD Vance berkata agar Paus Leo XIV tidak mencampuri urusan politik domestik AS.

Ketegangan ini dipicu perbedaan tajam antara Presiden Donald Trump dan Paus Leo XIV terkait isu perang dan imigrasi yang memicu kritik terbuka dari kedua belah pihak. Dalam situasi tersebut, JD Vance yang juga pejabat Katolik tertinggi di pemerintahan AS, ikut menyuarakan pandangannya terkait batas peran Vatikan dalam kebijakan publik Amerika.

“Biarkan Vatikan tetap pada urusan moral dan biarkan presiden Amerika Serikat yang mengatur kebijakan publik Amerika,” ujar JD Vance dalam wawancara, dikutip The New York Times, Selasa (14/4/2026).

Vance juga menyebut konflik antara pemerintah AS dan Vatikan sebagai hal yang wajar. “Ketika mereka [Trump dan Paus] berada dalam konflik, maka mereka memang berada dalam konflik. Saya tidak terlalu mengkhawatirkannya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perbedaan pandangan antara Trump dan Paus Leo XIV, terutama terkait perang Iran yang dinilai Vatikan tidak memiliki dasar moral yang kuat. Dalam wawancara dengan CBS, Uskup Agung Washington Robert McElroy bahkan menyatakan bahwa perang tersebut bukan perang yang adil menurut ajaran Katolik.

Selain itu, Kardinal Chicago Blase Cupich menilai narasi pemerintah AS terkait konflik tersebut telah “mendehumanisasi korban perang,” mengutip The New York Times.

Ketegangan ini juga terjadi setelah upaya diplomatik AS, termasuk yang melibatkan Vance, gagal mencapai kesepakatan damai dengan Iran di tengah gencatan senjata. Paus Leo XIV sendiri dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap perang tersebut dan menolak narasi bahwa konflik memiliki legitimasi ilahi.

Dalam khotbahnya, Paus Leo menegaskan bahwa misi Kristen seringkali disimpangkan oleh keinginan untuk dominasi yang sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus.

Meski demikian, Vance tetap menunjukkan nada diplomatis terhadap Paus. “Saya pikir itu hal yang baik bahwa Paus memperjuangkan hal-hal yang ia pedulikan, tetapi kita juga akan berbeda pandangan dalam beberapa hal substantif,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Trump memperkeruh situasi dengan menyerang Paus Leo XIV melalui media sosial, menyebutnya lemah terhadap kejahatan dan buruk dalam kebijakan luar negeri, bahkan mengklaim secara keliru peran dalam pemilihannya. Trump juga menolak untuk meminta maaf atas pernyataannya.

“Saya hanya merespons Paus Leo, tidak ada yang perlu diminta maaf. Dia yang salah,” katanya kepada wartawan, dikutip The New York Times.

Paus Leo XIV menanggapi dengan sikap tegas, menyatakan tidak takut terhadap tekanan politik dari Washington.

“Saya tidak takut terhadap pemerintahan Trump atau untuk berbicara lantang tentang pesan Bible,” ujarnya.

Ketegangan semakin memanas setelah Trump mengunggah gambar AI yang menggambarkan dirinya seperti figur Yesus. Unggahan tersebut menuai kritik luas dan akhirnya dihapus, meski Trump menyebutnya sebagai bentuk humor.

Kritik juga datang dari komunitas internasional. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyebut pernyataan Trump terhadap Paus tidak dapat diterima dan menegaskan pentingnya seruan perdamaian dari Vatikan.

Di dalam negeri AS, para pemimpin Gereja Katolik turut mengecam pernyataan Trump. Uskup Agung Paul S. Coakley menyatakan dirinya kecewa atas serangan tersebut, sementara Kardinal Joseph Tobin menilai tindakan Trump mencerminkan ketidakpahaman serius terhadap peran Paus.

Bahkan tokoh konservatif seperti Uskup Robert Barron menyebut komentar Trump tidak pantas dan tidak menghormati, sekaligus menegaskan bahwa Paus memiliki hak untuk menyuarakan ajaran moral.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa ke-57 yang digunakan dalam layanan Vatican News setelah penandatanganan kerja sama antara Vatikan dan perwakilan Gereja Katolik Indonesia.

Kesepakatan ini ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Dicastery for Communication Vatikan dan Komisi Komsos Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) pada 25 Maret 2026 di Roma.

“Ini adalah perayaan persahabatan yang abadi, pengakuan atas identitas nasional kita [Indonesia], serta penguatan jembatan iman antara Indonesia dan jantung Gereja universal [Vatikan],” ujar Ketua Komisi Komsos KWI Uskup Agustinus Tri Budi Utomo, dikutip dari Vatican News, Selasa (31/3/2026).

Langkah tersebut membuka akses lebih luas bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi dan pesan Paus dalam bahasa ibu. Progres ini secara simbolis memperkuat hubungan antara Indonesia dan Vatikan.

Masyarakat Indonesia kini dapat mengakses berita, informasi Vatikan, serta pesan Paus secara langsung dalam Bahasa Indonesia. Hal ini juga memungkinkan umat Katolik di Indonesia dan Malaysia untuk memahami ajaran dan perkembangan Gereja dengan lebih mudah.

Pihak Vatikan menyatakan bahwa kerja sama ini akan mendorong inklusivitas serta memperkuat komunikasi pastoral di berbagai negara. Selain itu, penyampaian pesan-pesan universal seperti perdamaian dan persaudaraan dapat lebih mudah dipahami dalam konteks budaya lokal Indonesia.

Direktur komunikasi Vatikan juga menilai kehadiran Bahasa Indonesia akan membantu Gereja lokal dalam menyampaikan informasi secara lebih efektif.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Takhta Suci, Michael Trias Kuncahyono, menyebut langkah ini sebagai momen bersejarah bagi Indonesia, khususnya bagi umat Katolik. Menurutnya, kerja sama ini mencerminkan pengakuan terhadap peran dan identitas Indonesia di tingkat global.

Sebagai bahasa ke-57 di Vatican News, Bahasa Indonesia kini menjadi bagian dari upaya global Vatikan dalam memperluas jangkauan komunikasi.

Penambahan ini diharapkan mampu memperkuat dialog lintas budaya serta membangun nilai bersama seperti perdamaian, persaudaraan, dan harmoniantarumat beragama.

VATIKAN - Kematian dan penderitaan yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah adalah "skandal bagi seluruh umat manusia," menurut Paus Leo. Dia pun memperbarui permohonannya untuk gencatan senjata segera.

Paus asal Amerika itu mengatakan ia terus mengikuti dengan "kecewa" situasi di Timur Tengah dan di wilayah lain yang dilanda kekerasan.

"Kita tidak bisa berdiam diri menghadapi penderitaan begitu banyak orang, para korban yang tak berdaya dari konflik ini. Apa yang menyakiti mereka menyakiti seluruh umat manusia," kata Leo dalam doa Angelus mingguan di Lapangan Santo Petrus.

"Saya dengan tegas memperbarui seruan saya agar kita tekun berdoa, sehingga permusuhan dapat berhenti dan jalan menuju perdamaian akhirnya dapat dibuka," tambahnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan para pemimpin dunia untuk bergabung dalam perang AS-Israel melawan Iran. Dia berbicara dari lokasi serangan di kota Arad, Israel selatan.

Ia mengklaim beberapa negara sudah bergerak ke arah itu, dan mendesak keterlibatan internasional yang lebih luas.

Netanyahu menuduh Iran menargetkan warga sipil dan mengklaim Iran memiliki kemampuan untuk menyerang target jarak jauh jauh di Eropa.

Sementara itu, militer Israel mengatakan Iran telah menembakkan lebih dari 400 rudal balistik ke Israel sejak dimulainya perang AS-Israel di Iran dan 92% di antaranya telah dicegat.

“Iran telah menembakkan lebih dari 400 rudal balistik. Kami memiliki tingkat pencegatan yang tinggi. Kami memiliki tingkat keberhasilan pencegatan sekitar 92 persen,” kata juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Nadav Shoshani kepada wartawan.

Rudal Iran menghantam dua kota di Israel selatan pada hari Sabtu, menyebabkan sekitar 180 orang membutuhkan perawatan medis.

Kementerian Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Israel mengatakan pihaknya membantu lebih dari 2.700 orang yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat serangan Iran, menurut media Israel.

Angka tersebut termasuk sekitar 1.000 penduduk yang mengungsi dari kota-kota selatan Arad dan Dimona, yang diserang semalam.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Takhta Suci menegaskan tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), besutan Presiden AS Donald Trump, karena menilai forum tersebut memiliki karakter dan sifat yang berbeda dibandingkan negara-negara lain.

Hal tersebut sekaligus menyoroti masih adanya sejumlah poin krusial yang membuat Vatikan mempertanyakan mekanisme penanganan krisis internasional di luar peran utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin di sela pertemuan bilateral dengan Pemerintah Italia di Palazzo Borromeo, dalam kegiatan yang digelar bertepatan dengan peringatan penandatanganan Pakta Lateran. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Republik Italia Sergio Mattarella juga turut hadir.

“Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace karena sifatnya yang khusus, yang jelas tidak sama dengan negara-negara lain,” kata Parolin, mengutip dari Vatican News, Rabu (18/2/2026).

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait keikutsertaan Italia sebagai pengamat dalam Board of Peace, Parolin menyatakan masih ada sejumlah poin yang membuat Vatikan merasa ragu. Dia menyebut terdapat beberapa hal krusial yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Meski demikian, Parolin menilai upaya untuk menghadirkan respons atas situasi krisis tetap penting. Namun, dia menegaskan, bagi Vatikan terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Salah satu perhatian utama Takhta Suci adalah mekanisme penanganan krisis di tingkat internasional. Menurutnya, lembaga yang seharusnya memegang peran sentral dalam situasi krisis adalah PBB.

Dia menambahkan bahwa penekanan terhadap peran PBB merupakan salah satu poin yang selama ini terus disuarakan oleh Vatikan. Menurutnya, pengelolaan krisis internasional idealnya dilakukan melalui jalur yang diakui secara global.

Di sisi lain, dia juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai perang di Ukraina. Pernyataan itu disampaikan beberapa hari menjelang peringatan empat tahun pecahnya konflik tersebut.

Sekretaris Negara Vatikan itu menyebut situasi terbaru di Ukraina juga dibayangi oleh serangan berat yang menyasar infrastruktur energi di Kyiv dan kota-kota lain. Kondisi itu, menurutnya, semakin memperburuk prospek perdamaian.

“Untuk Ukraina, ada pesimisme yang cukup besar. Di kedua pihak, tampaknya tidak ada kemajuan nyata terkait perdamaian, dan tragis bahwa setelah empat tahun, kita masih berada di titik ini,” ujar Parolin.

Dia menyatakan harapan bahwa dialog yang berlangsung dapat menghasilkan kemajuan. Namun, Parolin menilai ekspektasi terhadap terobosan damai masih rendah, seiring belum terlihatnya perkembangan signifikan dari kedua belah pihak.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyinggung hubungan Vatikan dengan Pemerintah Italia yang dinilainya berjalan baik. Dia menegaskan dalam pertemuan bilateral tersebut, Takhta Suci menyampaikan apresiasi atas perhatian Italia terhadap sejumlah isu yang dekat dengan kepentingan Gereja.

Parolin menyebut isu-isu yang dimaksud terutama berkaitan dengan aspek sosial. Beberapa di antaranya mencakup kebijakan untuk keluarga, pendidikan, disabilitas, serta persoalan penjara.

Menurutnya, terdapat kelompok kerja yang menangani isu-isu tersebut secara lebih langsung bersama Konferensi Waligereja Italia atau CEI. Dia menyebut sudah ada kemajuan dalam beberapa aspek yang menjadi fokus kerja bersama itu.

VATIKAN - Paus Leo mengecam kondisi warga Palestina di Gaza dalam khotbah Natalnya. Ini menjadi seruan yang luar biasa langsung selama ibadah yang biasanya khidmat dan spiritual pada hari di mana umat Kristen di seluruh dunia merayakan kelahiran Yesus.

Leo, paus Amerika Serikat pertama, mengatakan kisah Yesus yang lahir di kandang menunjukkan Tuhan telah “mendirikan tenda-Nya yang rapuh” di antara orang-orang di dunia.

“Lalu, bagaimana mungkin kita tidak memikirkan tenda-tenda di Gaza, yang terpapar hujan, angin, dan dingin selama berminggu-minggu?” tanyanya.

Paus Leo, yang merayakan Natal pertamanya setelah terpilih pada bulan Mei oleh para kardinal dunia untuk menggantikan mendiang Paus Fransiskus, memiliki gaya yang lebih tenang dan diplomatis daripada pendahulunya dan biasanya menahan diri dari membuat referensi politik dalam khotbahnya.

Namun, Paus baru ini juga beberapa kali menyesalkan kondisi warga Palestina di Gaza baru-baru ini dan mengatakan kepada wartawan bulan lalu bahwa satu-satunya solusi dalam konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara Israel dan rakyat Palestina harus mencakup negara Palestina.

VATIKAN - Paus Leo XIV telah menyerukan orang-orang yang berkehendak baik untuk menerapkan gencatan senjata 24 jam dalam semua perang di seluruh dunia selama Natal. Pemimpin Vatikan menyampaikan seruan tersebut menjelang Hari Natal.

Paus mengatakan penolakan Rusia terhadap gencatan senjata singkat telah menyebabkannya kesedihan yang mendalam, terutama mengingat serangan skala besar baru-baru ini terhadap Ukraina.

"Semoga ada 24 jam perdamaian di seluruh dunia," katanya kepada wartawan.

Leo, yang masa kepausannya dimulai pada bulan Mei, merayakan Misa Malam Natal pertamanya pada hari Rabu (Kamis dini hari WIB) di Basilika Santo Petrus, di mana dia akan berbicara menentang perang dan kekerasan serta mengenang penderitaan warga sipil.

Pada Malam Natal, Vatican News membagikan kartu Natal Paus yang semakin menyoroti penekanannya pada perdamaian Natal ini. Kartu tersebut memuat kutipan “Natal Tuhan adalah Natal Damai", yang diambil dari salah satu khotbah Santo Leo Agung.

Pada Hari Natal, Paus Leo akan menyampaikan pesan Natal tradisional di Lapangan Santo Petrus. Pemimpin spiritual sekitar 1,4 miliar umat Katolik itu akan memberikan berkat "Urbi et Orbi (Kepada Kota dan Dunia)", dengan puluhan ribu umat Katolik yang diperkirakan akan hadir.

Dalam komentarnya sebelumnya, Paus juga membahas situasi di Timur Tengah. Dia mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan pastor paroki di Kota Gaza. Menurutnya, penduduk di sana berusaha merayakan Natal meskipun dalam kondisi yang sangat genting.

Pada hari Senin pekan Natal, Paus Leo menyapa Kuria Romawi, mendesak mereka untuk mencari pertobatan pribadi yang mengarah pada perdamaian di dalam Gereja. Dia menekankan bahwa hubungan di dalam Gereja harus menjadi saksi perdamaian yang diwartakan oleh kelahiran Kristus.

"Kelahiran Tuhan membawa karunia perdamaian dan mengundang kita untuk menjadi tanda kenabiannya dalam konteks manusia dan budaya yang terlalu terpecah-pecah," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengadakan pertemuan pertamanya dengan pemimpin umat Katolik, Paus Leo 14 di Vatikan.

Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Jumat 07/11/2025) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) meningkatkan operasi militernya di perairan internasional. Pada Selasa, pasukan AS melancarkan serangan di Samudra Pasifik Timur yang menewaskan dua orang di atas perahu yang dituduh menyelundupkan narkoba.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan serangan ini, dengan menyatakan bahwa intelijen mengonfirmasi kapal tersebut terlibat dalam penyelundupan, transit di rute narkotika yang diketahui, dan membawa narkotika. Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam operasi AS yang telah berlangsung sejak awal September.

"Kami akan menemukan dan mengakhiri SETIAP kapal yang berniat menyelundupkan obat-obatan terlarang ke Amerika untuk meracuni warga negara kami. Melindungi tanah air adalah prioritas UTAMA kami," tambahnya, dikutip AFP, Rabu (5/11/2025).

Sejak operasi ini dimulai, yang ditujukan pada pengedar narkoba yang dituduh AS sebagai "kelompok teroris", total korban tewas kini mencapai sedikitnya 67 orang di wilayah Karibia dan Pasifik. Total serangan AS telah menghancurkan sedikitnya 17 kapal, termasuk 16 perahu dan satu kapal semi-submersible.

Administrasi Donald Trump secara resmi memberitahu Kongres bahwa AS terlibat dalam "konflik bersenjata" dengan kartel narkoba Amerika Latin. Ini digunakan sebagai pembenaran atas serangan tersebut, yang oleh para ahli disebut sebagai pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings).

Operasi pencegahan ini didukung oleh pengerahan besar-besaran kekuatan militer AS di sekitar Amerika Latin, termasuk kapal perang, pesawat tempur siluman F-35, dan kapal induk USS Gerald R. Ford. Namun, Washington belum mempublikasikan bukti yang membuktikan bahwa target-target yang diserang tersebut benar-benar menyelundupkan narkotika atau menimbulkan ancaman langsung terhadap AS.

Pemerintah negara korban dan keluarga korban menyatakan bahwa banyak dari yang tewas adalah warga sipil, termasuk para nelayan.

Peningkatan militer AS ini langsung memicu ketegangan regional. Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang juga menghadapi dakwaan narkoba di AS.

Ia menuduh Washington menggunakan isu perdagangan narkoba sebagai dalih untuk "memaksakan perubahan rezim" di Caracas demi merebut minyak Venezuela.

"Tidak ada penanaman narkoba di Venezuela, melainkan hanya digunakan sebagai rute transit kokain Kolombia di luar keinginan kami," ujarnya.

Kritik juga datang dari komunitas internasional. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada hari Selasa menyatakan harapannya agar tidak ada invasi darat AS ke Venezuela dan menegaskan kesediaannya untuk menengahi konflik antara kedua negara.

Vatikan Teriak

Operasi AS ini juga mengundang respons Vatikan. Paus Leo XIV turut mengkritik penempatan militer AS di Karibia.

Menanggapi pertanyaan wartawan tentang hak suatu negara untuk memiliki militer "mempertahankan perdamaian", Paus mengatakan bahwa kasus ini agak berbeda.

"Namun dalam kasus ini, tampaknya sedikit berbeda. Ini meningkatkan ketegangan. Saya pikir Paus yang berusia 70 tahun itu tidak berpikir bahwa dengan kekerasan kita akan menang. Hal yang harus dilakukan adalah mencari dialog," pungkasnya.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

LONDON - Manusia hidup di era di mana bandara menjadi gerbang dunia. Bandara memiliki terminal yang luas, penumpang yang ramai, dan pesawat lepas landas hampir di mana-mana. Bahkan, beberapa tempat di dunia dikenal memiliki bandara berteknologi tinggi yang indah yang benar-benar menjadi perbincangan hangat.

Meskipun bandara menawarkan kemudahan, ada beberapa tempat yang tidak memiliki bandara sama sekali. Rasanya mustahil, bukan? Namun, ada negara yang beroperasi tanpa satu pun landasan udara komersial. Bagi wisatawan yang mencari sesuatu yang unik namun mudah diakses, tempat-tempat ini menawarkan keajaiban yang unik. Berikut adalah lima negara berdaulat tanpa bandara dan bagaimana Anda dapat mengunjunginya, untuk pengalaman perjalanan yang tak terlupakan.

5 Negara yang Tak Memiliki Bandara, dari Monako hingga Vatikan

1. Andorra

Melansir NDTV, terletak tinggi di Pegunungan Pyrenees, antara Prancis dan Spanyol, Andorra adalah negara mikro pegunungan Alpen yang menawan, tempat bermain ski, pemandangan pegunungan, dan desa-desa menawan berpadu menjadi pelarian romantis. Meskipun tidak memiliki bandara, negara ini tetap menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mendambakan udara segar dan perjalanan yang lebih santai.

Bagi wisatawan yang ingin bertamasya ke Eropa tetapi menginginkan sesuatu yang berbeda, Andorra menawarkan pegunungan, kafe, salju, dan ketenangan.

Cara mencapai: Terbang ke Bandara Barcelona–El Prat (Spanyol) atau Bandara Toulouse–Blagnac (Prancis), lalu naik mobil sewaan atau bus sekitar 2–3 jam menuju Pegunungan Pyrenees. Wisatawan memerlukan Visa Schengen untuk mengunjungi Andorra, baik melalui Spanyol maupun Prancis.

2. Monako

Melansir NDTV, glamour, French Riviera, dan semilir angin Mediterania, Monako adalah negara mikro yang cerah dan kompak, cocok untuk liburan mewah singkat. Meskipun tidak memiliki bandara sendiri, koneksinya sangat baik.

Wisatawan yang mendarat di Nice dapat tiba di Monako dalam waktu kurang dari satu jam dengan pemandangan pantai dan akses kereta atau taksi. Kota ini sempurna untuk perjalanan singkat dan mewah tanpa repotnya transit di bandara-bandara kecil.

Cara Mencapai Monako: Meskipun Monako tidak memiliki bandara sendiri, mencapai negara kerajaan ini tetap mudah. Pilihan paling nyaman adalah terbang ke Prancis, mendarat di Bandara Nice Côte d'Azur (NCE). Dari sana, dibutuhkan waktu sekitar 40 menit berkendara ke Monako. Selain penerbangan Anda, ini kemungkinan akan menjadi perjalanan terpanjang Anda, dan merupakan perjalanan yang indah. Pengunjung memerlukan visa Schengen untuk masuk.

3. San Marino

Tersembunyi di Italia Timur Laut, San Marino adalah salah satu republik tertua di dunia. Dengan menara abad pertengahan, pemandangan lereng bukit, dan tanpa bandara sendiri, negara kecil ini memikat dengan kesederhanaan dan warisannya.

Wisatawan yang terbang ke Italia dapat menggabungkannya dengan Roma atau Bologna, lalu menikmati peralihan ke jalan lokal dan perjalanan indah yang menghadirkan rasa penemuan.

Cara Mencapai San Marino: Seperti yang disebutkan di atas, San Marino adalah negara tempat Anda pertama kali harus tiba di Italia. Terbang ke Bandara Bologna Guglielmo Marconi atau Bandara Rimini Federico Fellini, lalu naik bus atau taksi sekitar 40 menit ke San Marino. Namun, yang terakhir lebih dekat ke San Marino.

4. Liechtenstein

Terletak di antara Swiss dan Austria, Liechtenstein adalah permata Alpen yang terkenal dengan kastil, jalur pendakian, dan lembahnya yang tenang. Tanpa bandara komersial sendiri, aksesnya melalui negara-negara tetangganya yang terhubung dengan baik.

Bagi wisatawan yang nyaman dengan perjalanan multi-perjalanan, kereta api atau berkendara dari Zurich atau Friedrichshafen merupakan bagian dari petualangan, dan Anda akan tiba di negara yang terasa belum tersentuh oleh pariwisata pada umumnya.

Cara Mencapai Liechtenstein: Anda dapat mencapai Liechtenstein dengan terbang ke Swiss, biasanya melalui Bandara Zurich (ZRH). Jika Anda memiliki dokumen perjalanan yang sesuai untuk Swiss, dokumen tersebut juga akan berlaku untuk Liechtenstein. Setelah mendarat, perjalanan ke Liechtenstein memakan waktu sekitar 30 menit hingga dua jam, tergantung titik awal Anda. Wisatawan Indonesia memerlukan visa Schengen untuk memasuki Swiss.

5. Kota Vatikan

Dengan luas hanya 0,44 kilometer persegi, Kota Vatikan adalah negara merdeka terkecil di dunia dan tidak memiliki bandara karena tidak ada landasan pacu.

Bagi wisatawan yang mengunjungi Roma, perjalanan ke Vatikan terasa mulus dan simbolis. Anda berjalan, menjelajah, dan membenamkan diri dalam seni dan keyakinan yang telah ada selama berabad-abad. Ini bukan tentang transportasi, melainkan tentang melintasi perbatasan menuju sesuatu yang unik.

Cara Mencapai Kota Vatikan: Pilihan terbaik untuk mencapai Kota Vatikan adalah dengan terbang ke Bandara Ciampino Roma (CIA) di Italia. Dari sana, dibutuhkan waktu sekitar 45 menit berkendara sebelum Anda tiba di negara terkecil di dunia. Berkat perbatasan terbuka antara Italia dan Kota Vatikan, Anda dapat bergerak bebas di antara keduanya tanpa pemeriksaan perbatasan.