Bisnis.com, BANDA ACEH — Perang Iran menjadi pemicu utama meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Vatikan, Wakil Presiden AS JD Vance berkata agar Paus Leo XIV tidak mencampuri urusan politik domestik AS.

Ketegangan ini dipicu perbedaan tajam antara Presiden Donald Trump dan Paus Leo XIV terkait isu perang dan imigrasi yang memicu kritik terbuka dari kedua belah pihak. Dalam situasi tersebut, JD Vance yang juga pejabat Katolik tertinggi di pemerintahan AS, ikut menyuarakan pandangannya terkait batas peran Vatikan dalam kebijakan publik Amerika.

“Biarkan Vatikan tetap pada urusan moral dan biarkan presiden Amerika Serikat yang mengatur kebijakan publik Amerika,” ujar JD Vance dalam wawancara, dikutip The New York Times, Selasa (14/4/2026).

Vance juga menyebut konflik antara pemerintah AS dan Vatikan sebagai hal yang wajar. “Ketika mereka [Trump dan Paus] berada dalam konflik, maka mereka memang berada dalam konflik. Saya tidak terlalu mengkhawatirkannya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perbedaan pandangan antara Trump dan Paus Leo XIV, terutama terkait perang Iran yang dinilai Vatikan tidak memiliki dasar moral yang kuat. Dalam wawancara dengan CBS, Uskup Agung Washington Robert McElroy bahkan menyatakan bahwa perang tersebut bukan perang yang adil menurut ajaran Katolik.

Selain itu, Kardinal Chicago Blase Cupich menilai narasi pemerintah AS terkait konflik tersebut telah “mendehumanisasi korban perang,” mengutip The New York Times.

Ketegangan ini juga terjadi setelah upaya diplomatik AS, termasuk yang melibatkan Vance, gagal mencapai kesepakatan damai dengan Iran di tengah gencatan senjata. Paus Leo XIV sendiri dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap perang tersebut dan menolak narasi bahwa konflik memiliki legitimasi ilahi.

Dalam khotbahnya, Paus Leo menegaskan bahwa misi Kristen seringkali disimpangkan oleh keinginan untuk dominasi yang sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus.

Meski demikian, Vance tetap menunjukkan nada diplomatis terhadap Paus. “Saya pikir itu hal yang baik bahwa Paus memperjuangkan hal-hal yang ia pedulikan, tetapi kita juga akan berbeda pandangan dalam beberapa hal substantif,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Trump memperkeruh situasi dengan menyerang Paus Leo XIV melalui media sosial, menyebutnya lemah terhadap kejahatan dan buruk dalam kebijakan luar negeri, bahkan mengklaim secara keliru peran dalam pemilihannya. Trump juga menolak untuk meminta maaf atas pernyataannya.

“Saya hanya merespons Paus Leo, tidak ada yang perlu diminta maaf. Dia yang salah,” katanya kepada wartawan, dikutip The New York Times.

Paus Leo XIV menanggapi dengan sikap tegas, menyatakan tidak takut terhadap tekanan politik dari Washington.

“Saya tidak takut terhadap pemerintahan Trump atau untuk berbicara lantang tentang pesan Bible,” ujarnya.

Ketegangan semakin memanas setelah Trump mengunggah gambar AI yang menggambarkan dirinya seperti figur Yesus. Unggahan tersebut menuai kritik luas dan akhirnya dihapus, meski Trump menyebutnya sebagai bentuk humor.

Kritik juga datang dari komunitas internasional. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyebut pernyataan Trump terhadap Paus tidak dapat diterima dan menegaskan pentingnya seruan perdamaian dari Vatikan.

Di dalam negeri AS, para pemimpin Gereja Katolik turut mengecam pernyataan Trump. Uskup Agung Paul S. Coakley menyatakan dirinya kecewa atas serangan tersebut, sementara Kardinal Joseph Tobin menilai tindakan Trump mencerminkan ketidakpahaman serius terhadap peran Paus.

Bahkan tokoh konservatif seperti Uskup Robert Barron menyebut komentar Trump tidak pantas dan tidak menghormati, sekaligus menegaskan bahwa Paus memiliki hak untuk menyuarakan ajaran moral.

Jakarta, CNBC Indonesia - Skandal pelecehan seksual terhadap tahanan Palestina di pusat penahanan militer Sde Teiman berubah menjadi drama politik besar di Israel, menenggelamkan fokus terhadap kejahatan brutal itu sendiri.

Kisah bermula ketika Mayor Jenderal Yifat Tomer-Yerushalmi, pengacara militer senior Israel, mengaku membocorkan rekaman pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang tahanan Palestina pada Juli 2024. Namun, alih-alih menyoroti korban dan pelaku, perdebatan publik justru berpusat pada dirinya dan konflik politik yang menyertainya.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut kebocoran itu sebagai "serangan hubungan masyarakat paling parah yang pernah dialami Negara Israel." Kritik pun muncul dari kalangan hukum dan media yang menilai pemerintah berupaya menutupi substansi kasus tersebut.

"Ini adalah berita besar di Israel, tetapi Anda tidak akan menemukan kata 'pemerkosaan' di manapun," ujar Orly Noy, editor surat kabar Local Call, dikutip Al Jazeera, Kamis (6/11/2025).

"Fokusnya sepenuhnya bergeser dari kejahatan itu sendiri."

Di televisi nasional, Menteri Energi Eli Cohen dari Partai Likud mengecam keras Tomer-Yerushalmi, sementara Menteri Pertahanan Yoav Gallant turut menuding Tomer-Yerushalmi melakukan "fitnah berdarah" terhadap para tersangka pemerkosa.

Tekanan terhadap Tomer-Yerushalmi meningkat sejak Agustus 2024, hingga akhirnya ia mengundurkan diri pada awal November dan mengaku sebagai sumber kebocoran. Beberapa jam kemudian ia ditangkap dan dijerat berbagai dakwaan, termasuk penipuan dan penyalahgunaan jabatan.

Sementara itu, lima tersangka pelaku pemerkosaan hanya dijerat dakwaan "penganiayaan berat". Korban sendiri telah dipulangkan ke Gaza dalam pertukaran tahanan, sehingga peluang persidangan menjadi semakin kecil.

"Pemerkosaan tidak penting," kata analis politik Ori Goldberg. "Yang penting bagi pemerintah adalah siapa yang membocorkan rekaman itu dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan situasi untuk menyerang lembaga peradilan."

Perseteruan ini memperdalam konflik lama antara Netanyahu dan institusi hukum Israel, yang memuncak sejak usulan "reformasi peradilan" pada 2023. Reformasi itu dikritik karena dinilai akan melemahkan pengawasan terhadap pemerintah dan memperluas kekuasaan eksekutif.

"Mereka ingin menutupi pemerkosaan itu," tegas anggota parlemen Aida Touma-Suleiman. "Pemerintah sibuk menyerang jaksa penuntut, bukan menangani kejahatan."

Pada akhirnya, isu kemanusiaan tersingkir dari perdebatan politik. "Bagi kedua belah pihak, ini semua tentang sistem, bukan tentang korban Palestina," kata jurnalis Orly Noy. "Institusi yang mereka lindungi adalah institusi yang sama yang memungkinkan penyiksaan terhadap warga Palestina terus berlangsung."