JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai USD433,4 miliar atau setara Rp7.658 triliun. Pertumbuhan ULN tercatat melambat menjadi 0,8% secara tahunan, dibandingkan 1,9% pada kuartal IV-2025.

"Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

BI mencatat ULN pemerintah tetap terjaga dengan posisi sebesar USD214,7 miliar pada kuartal I-2026. Namun, pertumbuhannya melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,5% secara tahunan, seiring dinamika aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

Pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemanfaatannya diarahkan pada sektor prioritas seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.

Dari sisi struktur, ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai hampir seluruh total utang. Kondisi ini dinilai mendukung keberlanjutan fiskal dan mengurangi risiko pembiayaan jangka pendek.

Sementara itu, ULN swasta mengalami penurunan menjadi USD191,4 miliar dari USD194,2 miliar pada kuartal sebelumnya. Penurunan terjadi pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan, yang masing-masing mencatat kontraksi secara tahunan.

Secara sektoral, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan. Pangsa keempat sektor tersebut mencapai lebih dari 80,4% dari total ULN swasta, dengan dominasi utang jangka panjang sekitar 76,6%.

BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) yang menurun menjadi 29,5% serta dominasi utang jangka panjang sebesar 85,4% dari total ULN. Ke depan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas dan mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

JAKARTA - International Monetary Fund atau IMF mengungkap fakta jauh lebih mengerikan terkait utang nasional Amerika Serikat (AS) yang telah menyentuh angka fantastis USD39 triliun (sekitar Rp666.215 triliun dengan kurs Rp17.082 per USD). Angka itu menjadi kenyataan pahit bahwa utang AS bukan hanya masalah Amerika , melainkan penyakit global yang sedang menjangkit seluruh dunia.

Direktur Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes memperingatkan bahwa ekonomi dunia sedang diuji habis-habisan oleh dampak perang di Timur Tengah dan ruang fiskal yang semakin sempit. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan utang publik global akan menyentuh 99% dari PDB dunia pada 2028.

Dalam skenario terburuk, angka ini bisa melonjak hingga 121% hanya dalam tiga tahun. Di sini Amerika Serikat menjadi pasien paling kritis. Defisit anggaran Washington diperkirakan akan bertahan di level 7,5%, dengan rasio utang diprediksi menembus 125% dari PDB tahun ini dan mencapai 142% pada 2031.

Utang Amerika Bengkak jadi Rp635.572 Triliun, IMF: Ekonomi Global dalam Bahaya



"Ini tidak bisa menunggu selamanya," tegas Valdés memberikan sinyal darurat kepada Kongres AS.

AS akan membutuhkan pengetatan fiskal sekitar 4 poin secara persentase dari PDB. “Tentu saja itu bukan hal yang kecil,” kata Valdés.

Ini akan menjadi salah satu penyesuaian fiskal terbesar pada masa damai dalam sejarah modern Amerika. Sinyal peringatan mulai muncul di pasar obligasi. Premi yang dulu dimiliki Treasury AS dibanding utang negara maju lainnya semakin menyempit.

“Ini adalah tanda bahwa pasar tidak seoptimis seperti sebelumnya. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar tekanan yang bisa Anda hadapi di masa depan,” kata Valdés.

Pasar obligasi menunjukkan kegelisahan, para investor tidak lagi pemaaf seperti dulu terhadap surat utang AS.

Jebakan Subsidi Energi

Krisis di Timur Tengah (Selat Hormuz) memancing pemerintah di berbagai negara untuk memberikan subsidi energi besar-besaran dan pemotongan pajak demi meredam amarah rakyat akibat kenaikan harga BBM. Namun, IMF menyebut langkah ini sebagai alat ekonomi yang beracun.

"Subsidi energi berbasis luas adalah alat yang buruk. Mereka mendistorsi sinyal harga, mahal secara fiskal, dan sulit untuk dihentikan," ujar Valdés.

IMF menyarankan pemerintah untuk melindungi rakyat, bukan harga-melalui bantuan langsung tunai yang tepat sasaran bagi kelompok rentan, alih-alih memberikan subsidi BBM untuk semua orang.

AI: Cahaya di Ujung Terowongan atau Ancaman Baru?

Di tengah hitung-hitungan angka yang suram, Artificial Intelligence (AI) muncul sebagai kartu liar yang bisa menjadi penyelamat. IMF menyatakan bahwa AI dapat merombak cara pemerintah bekerja dengan meningkatkan produktivitas secara drastis.

Memperketat administrasi pajak sehingga kebocoran uang negara berkurang. Hingga memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan secara lebih efisien.

Namun, AI adalah pedang bermata dua. Teknologi ini berisiko memperlebar jurang ketimpangan, mengganggu pasar tenaga kerja, dan menghancurkan basis pajak penghasilan tradisional. "Pertanyaannya, apakah sistem pajak dan perlindungan sosial kita saat ini masih layak untuk masa depan?".

IDXChannel - Amerika Serikat (AS) kini membayar hampir USD970 miliar atau sekitar Rp16.000 triliun per tahun hanya untuk membayar bunga utang.

Dilansir dari Fortune pada Sabtu (7/3/2026), utang nasional AS saat ini mencapai USD38,8 triliun.

Menurut analisis Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab (CRFB), biaya bunga meningkat hampir tiga kali lipat sejak 2020.

Biaya bunga melonjak karena dua faktor utama: beban utang yang membengkak hingga triliunan dolar, serta suku bunga acuan yang naik tajam setelah pandemi.

Biaya bunga telah berlipat ganda dari 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2021 menjadi 3,2 persen di 2025.

Menurut proyeksi terbaru dari Kantor Anggaran Kongres, biaya bungi diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat lagi, dari USD970 miliar pada tahun fiskal 2025 menjadi USD2,1 triliun pada 2036.

Pada 2036, pembayaran bunga akan menghabiskan seperempat dari seluruh pendapatan pemerintah federal, naik dari sekitar seperlima saat ini dan hanya sepersepuluh pada 2021. (Wahyu Dwi Anggoro)

Utang nasional Amerika Serikat (AS) terus menanjak dan kini mencapai US$38,56 triliun atau setara dengan Rp650,094 ribu triliun (asumsi kurs Rp16.860 per dolar AS).

Melansir laman resmi Joint Economic Committee United States Congress, total utang nasional bruto (total gross national debt) per 4 Februari tercatat sebesar US$ 83,56 triliun.

Dari jumlah tersebut, utang yang dipegang publik (debt held by the public) mencapai US$30,96 triliun atau senilai Rp521,9 ribu triliun, sedangkan utang intrapemerintah (intragovernmental debt) sebesar US$7,61 triliun, setara Rp128,2 ribu triliun.

Secara tahunan, total utang nasional bruto meningkat US$2,35 triliun atau senilai Rp39,62 ribu triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan lima tahun lalu, lonjakannya mencapai US$10,70 triliun atau setara Rp180,40 ribu triliun.

Dalam setahun terakhir, laju kenaikan utang rata-rata mencapai US$6,43 miliar per hari atau sekitar Rp108,41 triliun per hari.

Kenaikan utang dalam setahun terakhir juga setara dengan tambahan beban sebesar US$6.894,56 per orang atau sekitar Rp116,24 juta per orang serta US$17.401,98 per rumah tangga atau sekitar Rp293,40 juta per rumah tangga.

Secara total, utang nasional bruto kini setara dengan US$113.354 per orang atau sekitar Rp1,91 miliar per orang serta US$286.108 per rumah tangga atau sekitar Rp4,82 miliar per rumah tangga.

Dengan asumsi rata-rata pertumbuhan harian selama tiga tahun terakhir berlanjut, utang AS diperkirakan akan menembus US$39 triliun atau sekitar Rp657,54 ribu triliun sekitar 12 April 2026. Pada laju tersebut, tambahan US$1 triliun berikutnya atau sekitar Rp16,86 ribu triliun diperkirakan tercapai dalam waktu sekitar 154 hari.

Di tengah lonjakan utang tersebut, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi AS masih akan tumbuh lebih cepat tahun ini, namun memperingatkan bahwa kenaikan utang publik menimbulkan "risiko stabilitas yang semakin besar" bagi AS maupun perekonomian global.

Dalam temuan awal konsultasi Article IV, IMF mencatat ekonomi AS menunjukkan kinerja solid sepanjang 2025, ditopang pertumbuhan produktivitas yang kuat meski sempat terdampak penutupan pemerintahan (government shutdown) pada akhir tahun lalu.

IMF menyebut tarif impor mendorong kenaikan inflasi barang, namun inflasi jasa terus melandai. Pasar tenaga kerja juga dinilai tetap mendekati kondisi full employment meski pertumbuhan lapangan kerja melambat. Kondisi keuangan relatif longgar, pasar saham mencetak rekor tertinggi, dan defisit federal sedikit menyempit menjadi 5,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun fiskal 2025.

Pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan naik dari 2,2 persen tahun lalu menjadi 2,4 persen tahun ini. Tekanan inflasi akibat tarif diperkirakan mereda dalam beberapa bulan ke depan, sementara tingkat pengangguran diprediksi bertahan di kisaran 4 persen pada 2026-2027.

Namun demikian, IMF memperkirakan defisit anggaran akan kembali melebar hingga melampaui 6 persen terhadap PDB dalam beberapa tahun mendatang, dengan rasio utang federal terhadap PDB terus meningkat.

IMF memperingatkan jika defisit keseluruhan bertahan di kisaran 7-8 persen terhadap PDB, utang publik dapat melonjak hingga sekitar 140 persen terhadap PDB pada 2031.

Lembaga tersebut menekankan perlunya rencana konsolidasi fiskal yang jelas dan dilakukan lebih awal (front-loaded) untuk menempatkan utang pada jalur menurun.

Terkait kebijakan moneter, IMF menilai bank sentral AS (The Fed) berpotensi melonggarkan kebijakan pada 2025 seiring pelambatan pertumbuhan lapangan kerja dan terbatasnya efek lanjutan dari tarif. Suku bunga acuan federal funds rate (FFR) diperkirakan turun ke kisaran 3,25-3,5 persen pada akhir 2026.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menegaskan ekonomi AS diperkirakan tetap kuat tahun ini dan tahun depan. Namun, ia menekankan kenaikan utang publik yang berkelanjutan tetap menjadi sumber kekhawatiran dan memerlukan langkah kebijakan yang tegas.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF ) memperingatkan utang nasional Amerika Serikat atau AS bakal melonjak menjadi 140% dari PDB dalam lima tahun ke depan. Kondisi ini mendesak Washington untuk memangkas defisit fiskal, untuk kesenjangan perdagangan dan akun berjalan yang berlebihan.

Utang nasional AS telah membengkak menjadi lebih dari USD38 triliun atau setara Rp635.572 triliun (dengan kurs Rp16.725 per USD) serta menurut data terjadi kekurangan fiskal yang semakin dalam. Dalam setahun terakhir terjadi peningkatan sebesar USD2,25 triliun, dimana utang AS diproyeksikan menyentuh angka USD39 triliun pada bulan April.

Defisit anggaran federal meningkat dari sekitar USD1,4 triliun untuk tahun fiskal 2022 menjadi sekitar USD1,8 triliun tahun lalu, menurut data terbaru IMF. 5 Negara dengan Utang IMF Terbesar 2026, Nomor 1 Tembus Rp967 Triliun



Berbicara setelah ulasan tahunan terhadap kebijakan ekonomi Amerika, Kepala IMF, Kristalina Georgieva mengatakan, bahwa "defisit akun berjalan terlalu besar, untuk membuatnya sangat sederhana bagi semua." Dia menekankan bahwa masalah ini diakui oleh pemerintahan AS.

Tinjauan terbaru IMF memproyeksikan utang publik AS akan mencapai 140% dari PDB pada tahun 2031 berdasarkan kebijakan saat ini. Sementara itu meningkatnya utang jangka pendek dan kenaikan rasio utang terhadap PDB menimbulkan risiko yang semakin besar bagi stabilitas AS maupun global.

IMF menerangkan Washington memerlukan rencana konsolidasi fiskal yang jelas untuk menempatkan utang pada jalur penurunan yang berkelanjutan. IMF juga mendorong AS untuk bekerja secara konstruktif dengan mitranya “untuk mengatasi kekhawatiran terkait praktik perdagangan yang tidak adil dan menyepakati koordinasi dalam pembatasan perdagangan serta distorsi kebijakan industri yang memiliki dampak lintas batas yang negatif.”

“Ketika langkah-langkah perdagangan dan investasi (termasuk tarif dan kontrol ekspor) diberlakukan dengan alasan keamanan nasional, kebijakan semacam itu sebaiknya diterapkan secara terbatas,” kata IMF.

Di sisi lain pertumbuhan ekonomi AS diyakini akan tetap tangguh pada level 2,4% di tahun 2026, sedangkan inflasi tidak akan kembali ke target Federal Reserve di angka 2% hingga awal 2027 di tengah ketidakpastian mengenai prospek inflasi dan pertumbuhan, menurut data IMF.

Laporan IMF disusun sebelum Mahkamah Agung membatalkan banyak tarif Presiden AS Donald Trump dan IMF mengatakan bahwa pihaknya akan menilai dampak putusan tersebut.

Utang publik AS, yang diterbitkan untuk menutupi defisit anggaran dan membiayai program seperti kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur, secara luas dianggap sebagai aset global yang aman. Tingkat bunga utangnya menjadi tolok ukur bagi pasar lain dan membantu menarik modal asing.

Namun meningkatnya utang dapat mendorong naiknya biaya pinjaman dan inflasi, sehingga mengancam stabilitas ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

IDXChannel - Utang nasional Amerika Serikat (AS) diperkirakan membengkak menjadi USD64 triliun atau sekitar Rp1,08 kuintiliun selama 10 tahun ke depan.

Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO) yang nonpartisan, defisit anggaran pemerintah federal AS diperkirakan naik tajam dalam satu dekade ke depan.

Dilansir dari ABC News pada Kamis (12/2/2026), kenaikan defisit anggaran itu terutama disebabkan oleh kebijakan pemotongan pajak Presiden Donald Trump.

Defisit anggaran diperkirakan meningkat dari USD1,9 triliun pada tahun fiskal 2026 menjadi USD3,1 triliun pada 2036. Menurut CBO, dampak pemotongan pajak akan jauh melampaui pendapatan dari tarif baru.

Utang nasional AS saat ini mencapai sekitar USD 37 triliun. Pada 2023, CBO mengatakan bahwa utang nasional akan bertambah sebanyak USD20 triliun di 2033.

CBO adalah lembaga penilai anggaran yang memberikan analisis untuk anggota Kongres.

Trump telah berulang kali meminta Federal Reserve (The Fed) untuk menurunkan suku bunga. Dia mengatakan bahwa langkah tersebut akan mengurangi pembayaran pokok dan bunga utang AS.

Dalam unggahan media sosial pada Rabu, Trump mengulangi seruan tersebut.

"Amerika Serikat seharusnya membayar jauh lebih sedikit untuk pinjamannya," kata Trump.

Sudah lebih dari 20 tahun sejak surplus anggaran pemerintah federal terakhir terjadi pada 2001. Setiap tahun sejak itu, pemerintah federal AS menghabiskan lebih banyak uang daripada yang diperolehnya, memperdalam defisit keuangan negara.

Meningkatnya utang federal diperkirakan mendorong penerbitan obligasi Treasury dalam jumlah yang semakin besar. Akibatnya, kreditor kemungkinan akan menuntut imbal hasil yang lebih tinggi di tengah persepsi peningkatan risiko bahwa AS tidak akan mampu membayar kembali.

Pada Mei lalu, Moody's, lembaga pemeringkat terkemuka, menurunkan peringkat kredit AS, menurunkannya satu tingkat dari peringkat tertinggi Aaa menjadi klasifikasi yang lebih rendah yaitu Aa1.

Penilaian ulang peringkat kredit oleh Moody's terjadi bertahun-tahun setelah penurunan peringkat serupa terhadap utang AS oleh dua lembaga pemeringkat kredit utama lainnya: S&P pada 2011 dan Fitch pada 2023. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Regulator China mendorong bank-bank Negeri Tirai Bambu tersebut untuk membatasi kepemilikan surat utang pemerintah Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (10/2/2026), sejumlah sumber menyebut volatilitas di pasar utang AS dan risiko overexposure sebagai alasan di balik pedoman ini.

Menurut para sumber, otoritas China menyarankan bank-bank untuk membatasi pembelian baru obligasi pemerintah AS. Beijing juga meminta lembaga-lembaga keuangan dengan tingkat kepemilikan yang besar untuk secara bertahap melakukan pengurangan.

Pedoman tersebut disampaikan dalam beberapa minggu terakhir kepada sejumlah bank terbesar di negara itu. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk surat utang AS yang dipegang pemerintah China.

Pedoman tersebut dibingkai sebagai langkah diversifikasi risiko, bukan sebagai manuver geopolitik atau hilangnya kepercayaan terhadap kredibilitas kredit AS.

Para sumber menambahkan bahwa otoritas China tidak memberikan target spesifik mengenai skala atau jangka waktu pembatasan.

Menurut data dari Administrasi Negara untuk Valuta Asing, bank-bank China memegang sekitar USD298 miliar dalam obligasi berdenominasi dolar AS pada September. Meski demikian, porsi obligasi pemerintah AS tidak jelas.

(Wahyu Dwi Anggoro)

LONDON - Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini merilis data yang menunjukkan negara-negara dengan tingkat utang rumah tangga tertinggi, yang didefinisikan sebagai pinjaman dan surat utang yang diambil oleh rumah tangga, dinyatakan sebagai persentase dari PDB. Metrik ini sering digunakan sebagai barometer risiko dan kerentanan keuangan di tingkat rumah tangga.

Utang rumah tangga biasanya mencakup hipotek, pinjaman mobil, utang kartu kredit, dan pinjaman pribadi. Meskipun tingkat utang tertentu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan investasi, tingkat utang yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan jangka panjang, terutama ketika suku bunga naik atau selama penurunan ekonomi.

15 Negara yang Warganya Paling Banyak Memiliki Utang (% dari PDB)

1. Swiss (125,4%)

2. Australia (112,2%)

3. Kanada (100,1%)

4. Belanda (93,6%)

5. Selandia Baru (90,3%)

6. Korea Selatan (90,1%)

7. Norwegia (88,6%)

8. Hong Kong (88,0%)

9. Denmark (85,2%)

10. Swedia (82,7%)

11. Inggris Raya (76,2%)

12. Malaysia (69,5%)

13. Amerika Serikat (69,4%)

14. Jepang (65,1%)

15. Finlandia (63,3%)

Di puncak grafik terdapat Swiss, di mana utang rumah tangga mencapai 125% dari PDB. Diikuti oleh Australia (112%) dan Kanada (100%), dua negara yang dikenal dengan pasar perumahan yang terlalu panas.

Di ujung lain daftar, negara-negara seperti Brasil dan Italia menunjukkan beban utang rumah tangga yang jauh lebih rendah relatif terhadap PDB mereka, keduanya di bawah 37%.

Mengapa Utang Rumah Tangga yang Tinggi Bisa Berisiko?

Meskipun akses kredit memungkinkan konsumsi rumah tangga dan kepemilikan properti, hal itu juga menciptakan paparan terhadap guncangan ekonomi. Utang rumah tangga yang tinggi dapat membatasi pertumbuhan ekonomi ketika keluarga mengalihkan pendapatan untuk membayar utang daripada untuk pengeluaran atau tabungan. Hal ini juga meningkatkan sensitivitas terhadap kenaikan suku bunga, yang meningkatkan biaya pembayaran kembali.

Melansir Visual Capitalist, faktanya, penelitian dari Institut Leibniz untuk Penelitian Keuangan menyoroti bagaimana utang rumah tangga, ketika tidak selaras dengan pertumbuhan upah atau harga aset, dapat memicu ketidakstabilan keuangan.

Seperti yang dicatat dalam penelitian tersebut: “Dalam hal terjadi guncangan ekonomi, tingkat utang rumah tangga yang tinggi mengakibatkan pinjaman bermasalah yang melemahkan neraca bank dan menyebar ke lembaga keuangan lain melalui efek penularan. Hal ini dapat mengakibatkan sektor keuangan yang tidak stabil yang membatasi pemberian pinjaman kepada investasi yang menguntungkan dan rumah tangga yang layak. Pada akhirnya, konsumsi dan investasi rumah tangga menurun, sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.”

Singkatnya, utang rumah tangga yang tinggi melampaui sekadar statistik makroekonomi, dan berpotensi memperkuat penurunan ekonomi dan mengurangi ketahanan baik di tingkat rumah tangga maupun nasional.

Sangat Dipengaruhi Properti

Distribusi utang rumah tangga juga terkait dengan tren makroekonomi yang lebih luas. Negara-negara berbahasa Inggris seperti AS, Kanada, Australia, dan Inggris menunjukkan tingkat utang yang lebih tinggi karena pasar properti yang sedang booming, dan faktor budaya yang mendukung kepemilikan rumah dan liberalisasi keuangan.

Sementara itu, di Amerika Serikat, keuangan rumah tangga sangat bervariasi antar negara bagian.

Utang rumah tangga yang tinggi tidak selalu menunjukkan masalah yang akan datang, tetapi hal itu perlu dipantau dengan cermat, terutama dalam lingkungan dengan suku bunga yang meningkat atau pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Indonesia Peringkat Berapa?

Indonesia menduduki peringkat ke-61.

61. Indonesia (16,2%)

62. Albania (12,8%)

63. Romania (10,8%)

IDXChannel - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent meyakini negara-negara Eropa tidak akan melepas surat utang AS sebagai respons atas krisis Greenland.

"Pasar Treasury AS adalah pasar dengan performa terbaik di dunia," kata Bessent di sela-sela konferensi World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss pekan ini, dilansir dari AFP pada Rabu (21/1/2026).

"Semua orang harus mengambil napas panjang. Jangan dengar media yang histeris," katanya.

AS dan Eropa bersitegang karena Washington berupaya merebut Greenland dari Denmark. Gedung Putih baru-baru ini mengumumkan tarif 10 persen terhadap delapan negara Eropa yang dianggap menghalangi upaya tersebut.

Ancaman tarif itu direspons keras Uni Eropa. Brussel mengancam akan melancarkan serangan balasan berskala besar.

Tindakan balasan tersebut dapat mencakup tarif pembalasan, tetapi juga mungkin strategi terkoordinasi untuk melepas obligasi pemerintah AS.

Sekitar sepertiga dari obligasi pemerintah AS yang diperdagangkan, diperkirakan berjumlah sekitar USD30 triliun, dipegang oleh pihak asing.

Pemegang utama obligasi pemerintah AS antara lain Inggris, Belgia, Kanada, dan Prancis.

Penjualan obligasi secara agresif akan menyebabkan suku bunga jangka panjang melonjak, membuat pembiayaan ulang utang AS jauh lebih mahal bagi pemerintahan Trump, dan sangat membebani pembiayaan perusahaan serta perekonomian secara keseluruhan. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Total utang nasional Amerika Serikat (AS) mencapai lebih dari USD38 triliun atau sekitar Rp640 ribu triliun pada akhir 2025

Ketika Donald Trump mencalonkan diri sebagai presiden pada 2016, ia berjanji untuk mengurangi utang nasional dalam waktu delapan tahun.

Namun, utang justru meningkat dari sekitar USD19 triliun sebelum pemilihannya menjadi lebih dari USD27 triliun selama masa jabatan pertamanya.

Dilansir dari Fox 13 pada Minggu (11/1/2026), angkanya terus meningkat menjadi sekitar UD36 triliun di bawah mantan Presiden Joe Buden.

Hampir setahun memasuki masa jabatan kedua Trump, angkanya elah mencapai lebih dari USD38 triliun.

Tahun lalu, Trump mendorong disahkannya Undang-Undang (UU) Big Beautiful Bill. UU ini mengurangi beberapa pengeluaran tetapi juga memperpanjang dan menambahkan pemotongan pajak, yang menurut proyeksi Kantor Anggaran Kongres akan meningkatkan defisit sebesar USD3,4 triliun selama dekade berikutnya.

Beberapa pendukung berpendapat bahwa UU tersebut membantu memulihkan kendali fiskal, sementara para kritikus mengatakan bahwa UU tersebut memperburuk masalah utang.

Meningkatnya tingkat utang memiliki konsekuensi jangka panjang.

Para pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan pemotongan pengeluaran, penyesuaian pajak, atau langkah-langkah fiskal lainnya untuk mengendalikan utang. Pertumbuhan ekonomi atau tarif dapat mengimbangi sebagian peningkatan defisit.

Pemilihan paruh waktu pada akhir 2026 akan menentukan seberapa agresif Kongres menangani masalah ini. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel- Utang nasional Amerika Serikat (AS) telah mencapai USD38 triliun, seiring dengan melebarnya kesenjangan antara pengeluaran dan pendapatan pemerintah di negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut.

Dilansir dari laman AlJazeera Kamis (23/10/2025), Departemen Keuangan AS memasukkan angka yang mencengangkan dalam laporan terbarunya tentang keuangan negara, dengan utang mencapai USD38.019.813 per Selasa (21/10/2025).

Angka tersebut setara dengan sekitar USD111.000 utang untuk setiap orang di AS, dan setara dengan nilai gabungan ekonomi China, India, Jepang, Jerman, dan Inggris, menurut Peter G. Peterson Foundation, sebuah lembaga kajian yang berbasis di Washington, DC.

Tonggak sejarah ini terjadi lebih dari dua bulan setelah utang di AS melampaui USD37 triliun pada pertengahan Agustus. Utang tersebut mencapai USD36 triliun pada November 2024, dan UAD35 triliun pada bulan Juli tahun yang sama.

Michael A. Peterson, CEO Peter G. Peterson Foundation mengatakan bahwa para anggota parlemen AS gagal memenuhi tugas fiskal dasar mereka.

"Menambahkan triliunan demi triliunan ke dalam utang dan penganggaran berdasarkan krisis bukanlah cara yang tepat bagi negara besar seperti Amerika untuk mengelola keuangannya," kata Peterson dalam sebuah pernyataan.

"Alih-alih membiarkan utang terus berdetak, para anggota parlemen seharusnya memanfaatkan berbagai reformasi yang bertanggung jawab yang akan menempatkan bangsa kita di jalur yang lebih kuat untuk masa depan," tuturnya.

Pada bulan Mei, Moody's menurunkan peringkat kredit pemerintah AS dari Aaa menjadi Aa1, dengan alasan kegagalan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya untuk membalikkan tren defisit fiskal tahunan yang besar dan meningkatnya biaya bunga.

Langkah ini menyusul penurunan serupa yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat Fitch dan Standard & Poor's masing-masing pada tahun 2011 dan 2023.

Meskipun ada perdebatan di kalangan ekonom tentang berapa banyak utang yang dapat ditanggung AS sebelum memicu krisis keuangan, ada kesepakatan luas bahwa lintasan saat ini tidak berkelanjutan.

Dalam analisis tahun 2023, para ekonom di Penn Wharton Budget Model memperkirakan bahwa pasar keuangan tak akan menoleransi tingkat utang AS di atas 200 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Congressional Budget Office yang nonpartisan memperkirakan bahwa utang tersebut dapat mencapai 200 persen dari PDB pada tahun 2047, sebagian karena pemotongan pajak besar-besaran yang termasuk dalam Undang-Undang One Big Beautiful Bill dari Presiden AS Donald Trump.

(kunthi fahmar sandy)