JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai USD433,4 miliar atau setara Rp7.658 triliun. Pertumbuhan ULN tercatat melambat menjadi 0,8% secara tahunan, dibandingkan 1,9% pada kuartal IV-2025.

"Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

BI mencatat ULN pemerintah tetap terjaga dengan posisi sebesar USD214,7 miliar pada kuartal I-2026. Namun, pertumbuhannya melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,5% secara tahunan, seiring dinamika aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

Pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemanfaatannya diarahkan pada sektor prioritas seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.

Dari sisi struktur, ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai hampir seluruh total utang. Kondisi ini dinilai mendukung keberlanjutan fiskal dan mengurangi risiko pembiayaan jangka pendek.

Sementara itu, ULN swasta mengalami penurunan menjadi USD191,4 miliar dari USD194,2 miliar pada kuartal sebelumnya. Penurunan terjadi pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan, yang masing-masing mencatat kontraksi secara tahunan.

Secara sektoral, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan. Pangsa keempat sektor tersebut mencapai lebih dari 80,4% dari total ULN swasta, dengan dominasi utang jangka panjang sekitar 76,6%.

BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) yang menurun menjadi 29,5% serta dominasi utang jangka panjang sebesar 85,4% dari total ULN. Ke depan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas dan mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

LONDON - Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini merilis data yang menunjukkan negara-negara dengan tingkat utang rumah tangga tertinggi, yang didefinisikan sebagai pinjaman dan surat utang yang diambil oleh rumah tangga, dinyatakan sebagai persentase dari PDB. Metrik ini sering digunakan sebagai barometer risiko dan kerentanan keuangan di tingkat rumah tangga.

Utang rumah tangga biasanya mencakup hipotek, pinjaman mobil, utang kartu kredit, dan pinjaman pribadi. Meskipun tingkat utang tertentu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan investasi, tingkat utang yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan jangka panjang, terutama ketika suku bunga naik atau selama penurunan ekonomi.

15 Negara yang Warganya Paling Banyak Memiliki Utang (% dari PDB)

1. Swiss (125,4%)

2. Australia (112,2%)

3. Kanada (100,1%)

4. Belanda (93,6%)

5. Selandia Baru (90,3%)

6. Korea Selatan (90,1%)

7. Norwegia (88,6%)

8. Hong Kong (88,0%)

9. Denmark (85,2%)

10. Swedia (82,7%)

11. Inggris Raya (76,2%)

12. Malaysia (69,5%)

13. Amerika Serikat (69,4%)

14. Jepang (65,1%)

15. Finlandia (63,3%)

Di puncak grafik terdapat Swiss, di mana utang rumah tangga mencapai 125% dari PDB. Diikuti oleh Australia (112%) dan Kanada (100%), dua negara yang dikenal dengan pasar perumahan yang terlalu panas.

Di ujung lain daftar, negara-negara seperti Brasil dan Italia menunjukkan beban utang rumah tangga yang jauh lebih rendah relatif terhadap PDB mereka, keduanya di bawah 37%.

Mengapa Utang Rumah Tangga yang Tinggi Bisa Berisiko?

Meskipun akses kredit memungkinkan konsumsi rumah tangga dan kepemilikan properti, hal itu juga menciptakan paparan terhadap guncangan ekonomi. Utang rumah tangga yang tinggi dapat membatasi pertumbuhan ekonomi ketika keluarga mengalihkan pendapatan untuk membayar utang daripada untuk pengeluaran atau tabungan. Hal ini juga meningkatkan sensitivitas terhadap kenaikan suku bunga, yang meningkatkan biaya pembayaran kembali.

Melansir Visual Capitalist, faktanya, penelitian dari Institut Leibniz untuk Penelitian Keuangan menyoroti bagaimana utang rumah tangga, ketika tidak selaras dengan pertumbuhan upah atau harga aset, dapat memicu ketidakstabilan keuangan.

Seperti yang dicatat dalam penelitian tersebut: “Dalam hal terjadi guncangan ekonomi, tingkat utang rumah tangga yang tinggi mengakibatkan pinjaman bermasalah yang melemahkan neraca bank dan menyebar ke lembaga keuangan lain melalui efek penularan. Hal ini dapat mengakibatkan sektor keuangan yang tidak stabil yang membatasi pemberian pinjaman kepada investasi yang menguntungkan dan rumah tangga yang layak. Pada akhirnya, konsumsi dan investasi rumah tangga menurun, sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.”

Singkatnya, utang rumah tangga yang tinggi melampaui sekadar statistik makroekonomi, dan berpotensi memperkuat penurunan ekonomi dan mengurangi ketahanan baik di tingkat rumah tangga maupun nasional.

Sangat Dipengaruhi Properti

Distribusi utang rumah tangga juga terkait dengan tren makroekonomi yang lebih luas. Negara-negara berbahasa Inggris seperti AS, Kanada, Australia, dan Inggris menunjukkan tingkat utang yang lebih tinggi karena pasar properti yang sedang booming, dan faktor budaya yang mendukung kepemilikan rumah dan liberalisasi keuangan.

Sementara itu, di Amerika Serikat, keuangan rumah tangga sangat bervariasi antar negara bagian.

Utang rumah tangga yang tinggi tidak selalu menunjukkan masalah yang akan datang, tetapi hal itu perlu dipantau dengan cermat, terutama dalam lingkungan dengan suku bunga yang meningkat atau pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Indonesia Peringkat Berapa?

Indonesia menduduki peringkat ke-61.

61. Indonesia (16,2%)

62. Albania (12,8%)

63. Romania (10,8%)