Bisnis.com, JAKARTA - Driver ojol disebut akan kembali mendapatkan BHR atau Bonus Hari Raya dari perusahaan pada lebaran 2026 ini.

Akan tetapi, beberapa pihak menolak pemberian BHR dan meminta skema THR (Tunjangan Hari Raya).

Dilaporkan Bisnis sebelumnya, program Bonus Hari Raya (BHR) yang digelontorkan oleh perusahaan aplikator transportasi online sejak Lebaran tahun lalu dirasa belum adil dan berjalan sesuai harapan para pengemudi ojek online (ojol).

Pengemudi pun menuntut agar pemerintah mengatur kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai bahwa surat edaran (SE) menteri ketenagakerjaan mengenai BHR hanya bersifat imbauan.

Ketua SPAI Lily Pujiati menyebut, hal ini menjadi celah bagi perusahaan aplikator untuk menjalankan program BHR secara diskriminatif.

"Platform justru mengakali aturan tersebut atas nama produktivitas dengan membuat berbagai syarat yang diskriminatif,” ujar Lily melalui keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, kriteria yang tidak adil itu meliputi ketentuan per bulan dan selama 12 bulan terakhir yaitu berupa kerja 200 jam online, 25 hari kerja, rating penyelesaian order 90% dan lainnya.

Usulan THR Driver Ojol

Mengacu pada alasan tersebut, maka untuk menjamin tunjangan layak, SPAI menuntut THR sebesar 1 kali upah minimum provinsi (UMP).

THR sebesar 1 kali UMP ini diberikan tanpa syarat yang wajib dibayarkan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, InDrive, Lalamove, Deliveree, Borzo, dan lainnya kepada setiap pengemudinya.

Sebagaimana diketahui, UMP di Indonesia tidak sama setiap wilayahnya. UMP tertinggi pada tahun 2026 ini jatuh pada DKI Jakarta yang mencapai Rp5.729.876.

Dengan kata lain jika tuntutan THR ini dikabulkan pada driver ojol di Jakarta bisa mendapat bonus Rp5,7 juta. Nominal akan berbeda di wilayah lain di Indonesia.

Rincian THR yang Akan Diterima Driver Ojol Daerah Lain (Jika Usulan skema THR Diterima) ada di Halaman 2...

Rincian THR yang Akan Diterima Driver Ojol Daerah Lain (Jika skema THR)

Sebagaimana diketahui, UMP 2026 di Indonesia sudah naik. Jika usulan diterima, maka berikut adalah THR yang didapat driver ojol sesuai provinsinya.

• DKI Jakarta: Rp5.729.876
• Papua Pegunungan: Rp4.508.714
• Papua Selatan: Rp4.508.100
• Papua: Rp4.436.283
• Papua Tengah: Rp4.285.848
• Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000
• Sulawesi Utara: Rp4.002.630
• Sumatra Selatan: Rp3.942.963
• Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
• Kepulauan Riau: Rp3.879.520
• Papua Barat: Rp3.841.000
• Riau: Rp3.780.495
• Kalimantan Utara: Rp3.775.243
• Papua Barat Daya: Rp3.766.000
• Kalimantan Timur: Rp3.762.431
• Kalimantan Selatan: Rp3.725.000
• Kalimantan Tengah: Rp3.686.138
• Aceh: Rp3.685.616
• Maluku Utara: Rp3.510.240
• Jambi: Rp3.471.497
• Gorontalo: Rp3.405.144
• Maluku: Rp3.334.490
• Sulawesi Barat: Rp3.315.934
• Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496
• Sumatra Utara: Rp3.228.949
• Bali: Rp3.207.459
• Sumatra Barat: Rp3.182.955
• Sulawesi Tengah: Rp3.179.565
• Banten: Rp3.100.881
• Kalimantan Barat: Rp3.054.552
• Lampung: Rp3.047.734
• Bengkulu: Rp2.827.250
• Nusa Tenggara Barat
• Nusa Tenggara Timur: Rp2.455.898
• Jawa Timur: Rp2.446.881
• DI Yogyakarta: Rp2.417.495
• Jawa Tengah: Rp2.327.386
• Jawa Barat: Rp2.317.601

Itulah daftar UMP 2026 di seluruh wilayah Indonesia.

Bisnis.com, SOLO - Hanya ada 7 provinsi di Indonesia dengan UMP 2026 di atas Rp4 juta.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Di antara provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2026, ada beberapa di antaranya yang cukup tinggi yakni di atas Rp4 juta.

Berikut adalah 7 Provinsi dengan UMP 2026 di Atas Rp4 Juta

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%
2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)
3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%
4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%
5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%
7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

Jogja dan Jateng Merana, lanjut hal 2...

Jogja dan Jateng Merana

Di sisi lain, Jogja, Jateng, dan Jabar menjadi 3 provinsi dengan UMP 2026 terendah di Indonesia.

Berikut adalah daftarnya:

8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%

9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%

10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

17. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

18. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

19. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

20. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

21. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

22. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

23. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

24. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

24. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

26. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

27. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

28. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

29. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

30. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

31. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

32. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

33. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

34. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

35. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

36. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

37. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun tingkat kabupaten/kota (UMK) 2026 hingga saat ini.

Meski begitu, kalangan buruh berharap agar kenaikan upah minimum tahun depan tak kurang dari kenaikan pada 2025 sebesar 6,5%. Hal ini salah satunya disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

“Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

Pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Survei tersebut menjadi basis perhitungan UMP dari masing-masing daerah. Menurut Yassierli, basis KHL akan memuat besaran kenaikan UMP 2026 berbeda di tiap daerah karena perbedaan kondisi ekonomi masing-masing.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli, Selasa (2/12/2025).

Berikut daftar 10 daerah dengan UMP 2026 tertinggi jika naik 6% dan 7%:

1. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566 (naik 6%) dan Rp5.774.534 (naik 7%)
2. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001 (6%) dan Rp4.585.860 (7%)
3. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196 (6%) dan Rp4.147.962 (7%)
4. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.801.700 (6%) dan Rp4.039.705 (7%)
5. Aceh: dari Rp3.685.615 menjadi Rp3.907.752 (6%) dan Rp3.944.608 (7%)
6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.570 menjadi Rp3.902.464 (6%) dan Rp3.939.281 (7%)
7. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.877.979 (6%) dan Rp3.913.559 (7%)
8. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073 (6%) dan Rp3.877.309 (7%)
9. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.970 (6%) dan Rp3.830.571 (7%)
10. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.314 menjadi Rp3.792.073 (6%) dan Rp3.829.055 (7%)

Berikut 10 daerah dengan UMK 2026 tertinggi jika naik 6% dan 7%:

1. Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.032.197 (naik 6%) dan Rp6.089.104 (naik 7%)
2. Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp5.935.568 (6%) dan Rp5.991.564 (7%)
3. Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp5.892.025 (6%) dan Rp5.947.611 (7%)
4. DKI Jakarta: dari Rp5.397.761 menjadi Rp5.721.626 (6%) dan Rp5.775.604 (7%)
5. Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.507.464 (6%) dan Rp5.559.421 (7%)
6. Kota Cilegon: dari Rp5.128.084 menjadi Rp5.435.769 (6%) dan Rp5.487.049 (7%)
7. Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.434.510 (6%) dan Rp5.485.779 (7%)
8. Kota Tangerang: dari Rp5.069.708 menjadi Rp5.373.890 (6%) dan Rp5.424.587 (7%)
9. Kota Surabaya: dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.334.593 (6%) dan Rp5.384.919 (7%)
10. Kabupaten Mimika: dari Rp5.005.678 menjadi Rp5.306.018 (6%) dan Rp5.356.075 (7%)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan proses pembahasan dan kajian penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih berlangsung dan akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

“Masih ada waktu. Kan kita punya batas waktu bulan November ya, November itu untuk UMP 2026. Tenang aja, masih ada waktu insya Allah,” ujar Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).

Kenaikan UMP pun otomatis akan memengaruhi upah minimum regional atau UMR per kota/kabupaten.

Besaran UMR di setiap daerah dapat berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya. UMR ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah karyawan.

Adapun saat ini, UMR tertinggi di Indonesia dipegang oleh Kota Bekasi dengan nominal Rp5.690.752 yang mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau Rp347.322 dari tahun 2024.

Sedangkan UMR terendah dalam skala nasional yakni dipegang oleh Kabupaten Banjarnegara dengan angka Rp2.170.475,32

Berikut daftar 10 UMR Tertinggi di Indonesia pada 2025:

• Kota Bekasi: Rp5.690.752
• Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
• Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
• DKI Jakarta: Rp5.396.761
• Kota Depok: Rp5.195.721
• Kota Cilegon: Rp5.128.084
• Kota Bogor: Rp5.126.897
• Kota Tangerang: Rp5.069.708
• Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
• Kota Batam: Rp4.989.600

Bisnis.com, JAKARTA - Upah minimum provinsi (UMP) belum bisa dipastikan kenaikannya pada tahun depan atau 2026.

Diketahui, pemerintah akan mengumumkan UMP 2026 dalam beberapa waktu ke depan. Belum diketahui, berapa besaran kenaikan UMP pada tahun depan. Namun, pada 2025 pemerintah menetapkan UMP naik 6,5%.

Adapun formula penetapan UMP 2026 tengah dirumuskan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Dikutip dari situs Satu Data Kemnaker, UMP 2025 telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024.

Dari 38 provinsi yang ada, Kemnaker mencatat rata-rata upah minimum nasional sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta dengan nilai Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa proses pembahasan dan kajian penetapan UMP 2026 masih berlangsung dan akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

“Masih ada waktu. Kan kita punya batas waktu bulan November ya, November itu untuk UMP 2026. Tenang aja, masih ada waktu insya Allah,” ujar Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).

Meski begitu, Yassierli tidak merinci sejauh mana perkembangan pembahasannya. Padahal, penetapan UMP setiap tahun dilakukan paling lambat pada 21 November, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Berikut ini daftar lengkap upah minimum provinsi (UMP) di 38 provinsi di Indonesia.

Daftar UMP Seluruh Indonesia Tahun 2025

• Aceh: Rp3.685.616
• Sumatra Utara: Rp2.992.559
• Sumatra Barat: Rp2.994.193
• Riau: Rp3.508.776
• Jambi: Rp3.234.535
• Sumatra Selatan: Rp3.681.571
• Bengkulu: Rp2.670.039
• Lampung: Rp2.893.070
• Bangka Belitung: Rp3.876.600
• Kepulauan Riau: Rp3.623.654
• DKI Jakarta: Rp5.396.761
• Jawa Barat: Rp2.191.232
• Jawa Tengah: Rp2.169.349
• DI Yogyakarta: Rp2.264.080
• Jawa Timur: Rp2.305.985
• Banten: Rp2.905.119
• Bali: Rp2.996.561
• Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.602.931
• Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.328.969
• Kalimantan Barat: Rp2.878.286
• Kalimantan Tengah: Rp3.473.621
• Kalimantan Selatan: Rp3.496.195
• Kalimantan Timur: Rp3.579.313
• Kalimantan Utara: Rp3.580.160
• Sulawesi Utara: Rp3.775.425
• Sulawesi Tengah: Rp2.915.000
• Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
• Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
• Gorontalo: Rp3.221.731
• Sulawesi Barat: Rp3.104.430
• Maluku: Rp3.141.700
• Maluku Utara: Rp3.408.000
• Papua Barat: Rp3.615.000
• Papua Barat Daya: Rp3.614.000
• Papua: Rp4.285.850
• Papua Selatan: Rp4.285.850
• Papua Tengah: Rp4.285.848
• Papua Pegunungan: Rp4.285.850

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan proses pembahasan dan kajian penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih berlangsung dan akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

“Masih ada waktu. Kan kita punya batas waktu bulan November ya, November itu untuk UMP 2026. Tenang aja, masih ada waktu insya Allah,” ujar Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).

Meski begitu, Yassierli tidak merinci sejauh mana perkembangan pembahasannya. Padahal, penetapan UMP setiap tahun dilakukan paling lambat pada 21 November, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Sekadar informasi, Pemerintah akan mengumumkan UMP 2026 dalam beberapa waktu ke depan. Belum diketahui, berapa besaran kenaikan UMP pada tahun depan. Namun, pada 2025 pemerintah menetapkan UMP naik 6,5%.

Adapun, formula penetapan UMP 2026 tengah dirumuskan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Dikutip dari situs Satu Data Kemnaker, UMP 2025 telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024.

Dari 38 provinsi yang ada, Kemnaker mencatat rata-rata upah minimum nasional sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta dengan nilai Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

Berikut daftar lengkap UMP 2025 di 38 provinsi:

1. Aceh: Rp3.685.616
2. Sumatra Utara: Rp2.992.559
3. Sumatra Barat: Rp2.994.193
4. Riau: Rp3.508.776
5. Jambi: Rp3.234.535
6. Sumatra Selatan: Rp3.681.571
7. Bengkulu: Rp2.670.039
8. Lampung: Rp2.893.070
9. Bangka Belitung: Rp3.876.600
10. Kepulauan Riau: Rp3.623.654
11. DKI Jakarta: Rp5.396.761
12. Jawa Barat: Rp2.191.232
13. Jawa Tengah: Rp2.169.349
14. DI Yogyakarta: Rp2.264.080
15. Jawa Timur: Rp2.305.985
16. Banten: Rp2.905.119
17. Bali: Rp2.996.561
18. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.602.931
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.328.969
20. Kalimantan Barat: Rp2.878.286
21. Kalimantan Tengah: Rp3.473.621
22. Kalimantan Selatan: Rp3.496.195
23. Kalimantan Timur: Rp3.579.313
24. Kalimantan Utara: Rp3.580.160
25. Sulawesi Utara: Rp3.775.425
26. Sulawesi Tengah: Rp2.915.000
27. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
28. Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
29. Gorontalo: Rp3.221.731
30. Sulawesi Barat: Rp3.104.430
31. Maluku: Rp3.141.700
32. Maluku Utara: Rp3.408.000
33. Papua Barat: Rp3.615.000
34. Papua Barat Daya: Rp3.614.000
35. Papua: Rp4.285.850
36. Papua Selatan: Rp4.285.850
37. Papua Tengah: Rp4.285.848
38. Papua Pegunungan: Rp4.285.850