Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 mundur dari tenggat yang seharusnya, yakni besok 21 November 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan. Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman UMP 2026 pada PP sebelumnya.

“Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

Harapannya, alfa dapat disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masing-masing provinsi atau kabupaten/kota, sehingga tercipta kenaikan upah yang lebih adil.

Sementara itu, Indah Anggoro Putri selaku Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemnaker berujar bahwa putusan MK mengamanatkan penghitungan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Indah, dalam PP No. 51/2023, alfa ditentukan sebesar 0,1 hingga 0,3 dan hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap perumbuhan ekonomi. Setelah adanya putusan Mahkamah, maka definisi alfa itu harus diperluas dengan perhitungan KHL.

Di samping itu, dia memastikan bahwa variabel lain yakni pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tetap diperhitungkan dalam formula UMP 2026.

“Sekarang kita mempertimbangkan ada perluasan alfa sebagaimana amanat MK. Tidak lagi 0,1 sampai 0,3, naik sedikit,” kata Indah kepada wartawan.

Formula UMP 2025

Adapun, formula besaran UMP 2025 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Nilai kenaikan UMP ditetapkan sebesar 6,5%.

Beleid tersebut menyatakan bahwa formula UMP 2025 sebagai berikut: UMP 2025 = UMP 2024 + nilai kenaikan UMP 2025. Nilai kenaikan yang dimaksud mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja atau buruh.

Selain itu, (Permenaker) No. 16/2024 juga mengatur perihal upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025 yang juga naik 6,5%. Terdapat pula pengaturan tentang upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Berikut daftar UMP 2025 di 38 provinsi:

1. Aceh: Rp3.685.616
2. Sumatra Utara: Rp2.992.559
3. Sumatra Barat: Rp2.994.193
4. Riau: Rp3.508.776
5. Jambi: Rp3.234.535
6. Sumatra Selatan: Rp3.681.571
7. Bengkulu: Rp2.670.039
8. Lampung: Rp2.893.070
9. Bangka Belitung: Rp3.876.600
10. Kepulauan Riau: Rp3.623.654
11. DKI Jakarta: Rp5.396.761
12. Jawa Barat: Rp2.191.232
13. Jawa Tengah: Rp2.169.349
14. DI Yogyakarta: Rp2.264.080
15. Jawa Timur: Rp2.305.985
16. Banten: Rp2.905.119
17. Bali: Rp2.996.561
18. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.602.931
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.328.969
20. Kalimantan Barat: Rp2.878.286
21. Kalimantan Tengah: Rp3.473.621
22. Kalimantan Selatan: Rp3.496.195
23. Kalimantan Timur: Rp3.579.313
24. Kalimantan Utara: Rp3.580.160
25. Sulawesi Utara: Rp3.775.425
26. Sulawesi Tengah: Rp2.915.000
27. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
28. Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
29. Gorontalo: Rp3.221.731
30. Sulawesi Barat: Rp3.104.430
31. Maluku: Rp3.141.700
32. Maluku Utara: Rp3.408.000
33. Papua Barat: Rp3.615.000
34. Papua Barat Daya: Rp3.614.000
35. Papua: Rp4.285.850
36. Papua Selatan: Rp4.285.850
37. Papua Tengah: Rp4.285.848
38. Papua Pegunungan: Rp4.285.850

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan proses pembahasan dan kajian penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih berlangsung dan akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

“Masih ada waktu. Kan kita punya batas waktu bulan November ya, November itu untuk UMP 2026. Tenang aja, masih ada waktu insya Allah,” ujar Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).

Kenaikan UMP pun otomatis akan memengaruhi upah minimum regional atau UMR per kota/kabupaten.

Besaran UMR di setiap daerah dapat berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya. UMR ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah karyawan.

Adapun saat ini, UMR tertinggi di Indonesia dipegang oleh Kota Bekasi dengan nominal Rp5.690.752 yang mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau Rp347.322 dari tahun 2024.

Sedangkan UMR terendah dalam skala nasional yakni dipegang oleh Kabupaten Banjarnegara dengan angka Rp2.170.475,32

Berikut daftar 10 UMR Tertinggi di Indonesia pada 2025:

• Kota Bekasi: Rp5.690.752
• Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
• Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
• DKI Jakarta: Rp5.396.761
• Kota Depok: Rp5.195.721
• Kota Cilegon: Rp5.128.084
• Kota Bogor: Rp5.126.897
• Kota Tangerang: Rp5.069.708
• Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
• Kota Batam: Rp4.989.600

Bisnis.com, JAKARTA - Upah minimum provinsi (UMP) belum bisa dipastikan kenaikannya pada tahun depan atau 2026.

Diketahui, pemerintah akan mengumumkan UMP 2026 dalam beberapa waktu ke depan. Belum diketahui, berapa besaran kenaikan UMP pada tahun depan. Namun, pada 2025 pemerintah menetapkan UMP naik 6,5%.

Adapun formula penetapan UMP 2026 tengah dirumuskan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Dikutip dari situs Satu Data Kemnaker, UMP 2025 telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024.

Dari 38 provinsi yang ada, Kemnaker mencatat rata-rata upah minimum nasional sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta dengan nilai Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa proses pembahasan dan kajian penetapan UMP 2026 masih berlangsung dan akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

“Masih ada waktu. Kan kita punya batas waktu bulan November ya, November itu untuk UMP 2026. Tenang aja, masih ada waktu insya Allah,” ujar Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).

Meski begitu, Yassierli tidak merinci sejauh mana perkembangan pembahasannya. Padahal, penetapan UMP setiap tahun dilakukan paling lambat pada 21 November, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Berikut ini daftar lengkap upah minimum provinsi (UMP) di 38 provinsi di Indonesia.

Daftar UMP Seluruh Indonesia Tahun 2025

• Aceh: Rp3.685.616
• Sumatra Utara: Rp2.992.559
• Sumatra Barat: Rp2.994.193
• Riau: Rp3.508.776
• Jambi: Rp3.234.535
• Sumatra Selatan: Rp3.681.571
• Bengkulu: Rp2.670.039
• Lampung: Rp2.893.070
• Bangka Belitung: Rp3.876.600
• Kepulauan Riau: Rp3.623.654
• DKI Jakarta: Rp5.396.761
• Jawa Barat: Rp2.191.232
• Jawa Tengah: Rp2.169.349
• DI Yogyakarta: Rp2.264.080
• Jawa Timur: Rp2.305.985
• Banten: Rp2.905.119
• Bali: Rp2.996.561
• Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.602.931
• Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.328.969
• Kalimantan Barat: Rp2.878.286
• Kalimantan Tengah: Rp3.473.621
• Kalimantan Selatan: Rp3.496.195
• Kalimantan Timur: Rp3.579.313
• Kalimantan Utara: Rp3.580.160
• Sulawesi Utara: Rp3.775.425
• Sulawesi Tengah: Rp2.915.000
• Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
• Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
• Gorontalo: Rp3.221.731
• Sulawesi Barat: Rp3.104.430
• Maluku: Rp3.141.700
• Maluku Utara: Rp3.408.000
• Papua Barat: Rp3.615.000
• Papua Barat Daya: Rp3.614.000
• Papua: Rp4.285.850
• Papua Selatan: Rp4.285.850
• Papua Tengah: Rp4.285.848
• Papua Pegunungan: Rp4.285.850