Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menghadirkan program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu bagi usaha mikro kecil menengah dan pesantren melalui pelatihan, magang, dan pendampingan usaha guna mencetak wirausaha yang siap membangun bisnis secara berkelanjutan.

“Kita mulai dengan 2,5 bulan kompetensi kewirausahaan, kemudian praktek, lalu pendampingan, dan akhirnya pengembangan usaha,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Jakarta, Senin.

Program tersebut merupakan sinergi BI dengan Kementerian UMKM, Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta berbagai asosiasi untuk memperluas dampak program pemberdayaan UMKM dan ekonomi pesantren yang selama ini telah berjalan di berbagai lembaga.

Perry menyebut pengalaman yang dimiliki selama ini menunjukkan bahwa kemampuan wirausaha menjadi faktor yang paling penting dalam memajukan UMKM. Karena itu, melalui program ini, peserta akan terlebih dahulu dibekali kompetensi kewirausahaan sebelum memperoleh dukungan modal usaha.

“Wirausaha tidak cukup hanya diajarkan di kelas. Prakteknya bagaimana? Dan setelah praktek, bagaimana diuji bisa berhasil? Makanya, bedanya program ini adalah akan ada tiga tahap,” kata dia.

Pada tahap pertama, peserta akan mengikuti pendidikan kewirausahaan selama sekitar 2,5 bulan yang mencakup kompetensi teknis sesuai bidang usaha dan kemampuan bisnis. Peserta yang memenuhi standar akan memperoleh sertifikasi.

Setelah itu, peserta memasuki tahap magang atau praktik lapangan. Dalam tahap ini, peserta ditempatkan di UMKM maupun bisnis berbasis pesantren yang telah mapan guna menguji penerapan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan.

Peserta yang lulus dalam evaluasi magang akan memperoleh sertifikasi lanjutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah menyelesaikan seluruh proses tersebut, peserta mendapatkan pendampingan untuk mendirikan dan mengembangkan usaha, termasuk akses terhadap dukungan permodalan.

Menurut Perry, pendekatan ini menjadi pembeda utama dengan program pengembangan UMKM lainnya karena modal diberikan setelah peserta memiliki kompetensi dan pengalaman praktek.

Adapun program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu difokuskan pada empat bidang usaha yang dinilai telah terbukti berhasil dan memiliki potensi dampak luas. Para pelaku usaha yang telah berhasil di bidang tersebut akan dilibatkan sebagai mentor dalam proses pembinaan peserta.

Dua bidang di antaranya menyasar UMKM, yakni Cangkir Barista dan Citra Nusantara. Melalui Cangkir Barista, BI menargetkan lahirnya 400 barista bersertifikasi internasional setiap tahun untuk mendukung penguatan industri kopi nasional.

“Program kami yang sudah berhasil mendidik barista dan mengembangkan bisnis mereka juga memiliki kewajiban membantu petani memilih kualitas terbaik. Jadi, dari hilir ke hulu terbangun ekosistemnya,” jelas Perry.

Sementara itu, Citra Nusantara diarahkan untuk mendorong inovasi produk wastra melalui pendampingan para desainer dan pelaku industri kreatif.

“Kami menargetkan 50 inovasi wastra baru pada 2026. Dari 500 peserta yang sudah kami pilih, kami challenge untuk mengembangkan 50 inovasi baru. Kami kerahkan desainer pusat dan daerah menjadi mentor untuk membuat kreasi yang tidak hanya bagus kualitas produknya, tetapi juga jelas dicari oleh konsumen,” kata Perry.

Adapun dua bidang lainnya melalui jalur pesantren, yaitu Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah.

Program Air Berkah Indonesia mendorong pengembangan usaha air minum dalam kemasan berbasis sumber daya lokal di lingkungan pesantren, sedangkan Tani Berkah berfokus pada pengembangan green farming dan hidroponik yang dapat dijalankan di lahan relatif terbatas.

“Inilah komitmen dari Bank Indonesia, pemerintah, dan mitra strategis Bank Indonesia untuk UMKM sebagai dasar ekonomi kerakyatan yang merupakan pilar penting pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan terpadu serta pendirian UMKM maju, sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny menyatakan, market dari pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tertekan dengan barang impor sehingga mereka lebih menghindari pembiayaan perbankan.

"Kenapa UMKM mengambil pembiayaan bank, karena memang marketnya itu berkurang," kata Hermawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, market pelaku UMKM saat ini harus bersaing dengan barang impor yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk dalam negeri milik UMKM.

Untuk itu, para pelaku UMKM lanjut Hermawati lebih memilih menggunakan dana pribadi dibandingkan dari perbankan, mengingat ketika menggunakan pembiayaan dari eksternal akan memiliki risiko cukup tinggi ketika gagal bayar.

Ia menjelaskan, barang impor yang bersaing dengan UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi tantangan terbesar bagi industri kecil.

"Laju produk impor yang masuk ke Indonesia terus bertambah besar selama ini. Tidak ada pencegahan atau rem barang-barang impor yang memang UMKM memproduksi," ujarnya.

Hermawati berharap negara dapat membantu agar produk UMKM tidak bersaing dengan produk impor yang memang biaya produksi jauh lebih murah.

Ia mengatakan, untuk negara lain produk UMKM-nya dilindungi, di mana ketika ada produk dalam negeri maka produk impor akan dibanderol dengan harga lebih mahal, selain itu ketika ada produk lokal negara juga tidak mengizinkan impor barang serupa.

"Kalau di luar negeri itu produk impor yang masuk harganya lebih mahal daripada produk lokal," katanya.

Selain itu banyak kendala yang dihadapi pelaku UMKM ketika ingin mengembangkan usahanya dengan mengajukan pembiayaan kepada perbankan.

Ia mencontohkan, saat ini di perbankan terdapat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak ada agunan ketika pengajuan, akan tetapi ketika di lapangan pengajuan KUR masih menggunakan agunan dan itu hambatan lainnya.

"Selain itu PPN (Pajak Pertambahan Nilai) juga cukup tinggi dan ini menjadi salah satu pemicu lainnya," ucapnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyatakan bahwa sebanyak 88 persen pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) informal lebih memilih menggunakan dana pribadi dari pada kredit perbankan.

"Kalau dilihat dari survei, mereka itu (UMKM) lebih suka dengan dana sendiri," kata Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas Aviliani di Jakarta, Kamis (18/6).

Aviliani mengatakan bahwa penggunaan dana pribadi untuk pembiayaan oleh UMKM informal juga berpengaruh pada penyaluran kredit dari perbankan.

Ia menjelaskan beberapa tahun ini dari hasil riset Perbanas menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan kredit UMKM dan bahkan sempat mengalami kontraksi.

Menurut dia, dari survei Perbanas bahwa penggunaan dana pribadi pelaku UMKM mencapai 88 persen, sementara 12 persen menggunakan dana eksternal yaitu dari perbankan mencakup 49 persen, teman atau kerabat 9 persen, micro finance 32 persen dan lainnya 11 persen.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menyatakan bahwa model bisnis usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu direvitalisasi dalam upaya mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi nasional.

"Sebagai tulang punggung ekonomi, sektor UMKM perlu diperkuat agar kontribusi terhadap perekonomian nasional terus meningkat," kata Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi di Jakarta, Kamis.

Hery mengatakan bahwa Perbanas meluncurkan UMKM center dengan harapan dapat melakukan pendampingan secara berkelanjutan sehingga pelaku UMKM bukan hanya tumbuh dan berkembang, juga bisa naik kelas ke level berikutnya.

Karena kata Hery, pertumbuhan UMKM pada akhirnya akan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan pembukaan lapangan kerja.

Menurut dia, dari survei awal dan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan, Perbanas menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memajukan UMKM.

"Salah satu poin rekomendasi adalah mengenai pentingnya revitalisasi bisnis model UMKM dalam mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi nasional," ujarnya.

Data dari hasil penelitian Perbanas menyatakan bahwa 88 persen UMKM informal tidak mengakses kredit perbankan, karena mereka memilih menggunakan dana pribadi dalam menjalankan usahanya.

Chief Economist Perbanas Winang Budoyo menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit UMKM menunjukkan pelemahan sejak akhir 2022 dan mulai masuk ke zona negatif pada akhir 2025.

"Hingga Februari 2026, kredit UMKM masih terkontraksi sekitar 0,47 persen secara tahunan. Pelemahan ini berbeda dari tren kredit perbankan secara umum, terutama kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi yang masih tumbuh," katanya.

Ia menambahkan bahwa dari wawancara tatap muka dengan sejumlah UMKM, Perbanas menemukan rendahnya permintaan kredit berkaitan erat dengan karakteristik UMKM Indonesia yang masih sangat pemilik sentris.

Sebab banyak UMKM masih mengandalkan pembiayaan pribadi, beroperasi dalam skala ultramikro/bekerja sendiri dan mikro dengan 1-4 karyawan, menggunakan tenaga kerja keluarga, serta belum memiliki pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga.

Winang mengatakan, kajian ini juga menemukan adanya perbedaan kebutuhan pembiayaan antara UMKM formal dan informal. Pada UMKM formal, kredit bank lebih berperan sebagai penopang operasional dan modal kerja.

"Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor pembukuan dan digitalisasi berkaitan dengan peningkatan kinerja usaha mereka," ujarnya.

Berdasarkan temuan dan serangkaian FGD, Perbanas menyimpulkan bahwa revitalisasi dan perluasan kredit UMKM perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan ekosistem usaha.

Program dan regulasi dapat menjadi katalis permintaan baru apabila UMKM difasilitasi masuk ke rantai pasok, skema kontrak, hubungan off-taker serta penegakan hukum yang kuat khususnya dalam penagihan dan eksekusi penjaminan.

"Dengan adanya kepastian pasar dan regulasi, pembiayaan UMKM akan lebih produktif dan tepat sasaran," katanya.

Penelitian Perbanas merekomendasikan arah kebijakan pembiayaan UMKM meliputi lima hal utama. Pertama, memperkuat pendampingan UMKM pada aspek pembukuan sederhana, pemisahan rekening usaha, digitalisasi transaksi, dan formalitas usaha.

Kedua, mendesain kebijakan kredit berdasarkan kebutuhan segmen, yaitu pembiayaan ekspansi untuk UMKM informal dan pembiayaan modal kerja atau rantai pasok untuk UMKM formal.

Ketiga, memperluas penggunaan piutang dan persediaan sebagai alternatif agunan. Keempat, mendiversifikasi instrumen kebijakan di luar subsidi bunga. Kelima, mendorong program pemerintah sebagai sumber permintaan baru bagi UMKM melalui integrasi ke rantai pasok dan proyek strategis.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengungkapkan, hingga April 2026 sebanyak 16,46 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah memanfaatkan platform LinkUMKM guna memperluas akses pasar, meningkatkan kemampuan usaha, serta mendorong percepatan UMKM naik kelas.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa LinkUMKM hadir untuk menjawab kebutuhan para pelaku usaha dalam memperoleh akses informasi pasar sekaligus meningkatkan kemampuan administrasi dan pengelolaan usaha.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk membangun ekonomi mandiri dan memperkuat sektor UMKM nasional.

Melalui LinkUMKM, jelas Akhmad, setiap pelaku usaha berkesempatan mengikuti pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan bisnisnya.

Ia menambahkan bahwa LinkUMKM juga dirancang sebagai jawaban atas tantangan utama pengusaha UMKM, yakni keterbatasan akses terhadap informasi, pelatihan, dan dukungan pengembangan yang sesuai dengan tahapan usaha mereka.

Seiring perkembangannya, aplikasi LinkUMKM kini menjadi sarana pelatihan digital yang dirancang untuk memperkuat daya saing UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

“Di dalam LinkUMKM terdapat berbagai fitur yang membantu UMKM untuk terus berkembang, seperti modul, konsultasi dengan pakar UMKM, serta berbagai event yang diselenggarakan setiap minggunya. Pelaku usaha tentunya sangat terbantu dalam pengelolaan bisnis untuk berkembang,” kata Akhmad.

Saat ini, platform tersebut menghadirkan enam fitur utama beserta berbagai fasilitas pendukung, meliputi UMKM Smart, Rumah BUMN, UMKM Media, Komunitas, Etalase Digital, dan layanan Register Nomor Induk Berusaha (NIB).

Fitur UMKM Smart menjadi salah satu fitur unggulan yang memberikan rekomendasi pengembangan usaha secara spesifik berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaku usaha.

Selain itu, tersedia pula fitur Self-Assessment Naik Kelas yang membantu pelaku usaha mengidentifikasi kapasitas bisnis melalui sistem skoring digital.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pengguna akan memperoleh rekomendasi pelatihan yang disesuaikan dengan kategori usaha, mulai dari UMKM tradisional, berkembang, hingga modern.

Untuk memperkuat proses pembelajaran, LinkUMKM juga menyediakan lebih dari 690 modul pelatihan yang mencakup pengembangan kompetensi teknis maupun nonteknis. Materi tersebut disiapkan untuk membantu pelaku usaha menjalankan bisnis secara lebih profesional dan berkelanjutan.

“Kami ingin proses pemberdayaan UMKM tidak berhenti pada pelatihan, tapi benar-benar membantu pelaku usaha memahami posisi dan potensi bisnisnya. Dengan pendekatan digital ini, setiap pengusaha bisa belajar dan berkembang sesuai kapasitasnya,” ujar Akhmad.

Perseroan menyatakan bahwa ke depan, pihaknya akan terus memperluas dukungan bagi pelaku UMKM melalui penyediaan akses pembelajaran, pendampingan, hingga akses pasar yang terhubung dalam satu ekosistem.

Melalui penguatan ekosistem digital dan program pemberdayaan yang terintegrasi, perseroan berkomitmen mendorong UMKM agar semakin adaptif, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami mengawinkan program PNM dan renovasi rumah supaya jangan ada lagi rumah yang sudah renovasi kembali kumuh

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyinergikan program renovasi rumah rakyat dengan pembiayaan usaha mikro agar bantuan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan berkelanjutan.

"Kami mengawinkan program PNM dan renovasi rumah supaya jangan ada lagi rumah yang sudah renovasi kembali kumuh," kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, NTB, Selasa.

Maruarar mengatakan perbaikan rumah harus dibarengi penguatan usaha masyarakat melalui pinjaman modal tanpa agunan dari Permodalan Nasional Madani (PNM) supaya keluarga penerima bantuan memiliki kemampuan merawat hunian dalam jangka panjang.

Ia menilai penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dalam program perumahan rakyat di Indonesia, sehingga pemerintah mendorong integrasi bantuan renovasi rumah dengan akses pembiayaan usaha mikro.

"Bocor tidak ada duit, kumuh lagi. Toilet mampet tidak ada duit, kumuh lagi. Jadi rumahnya direnovasi, ekonomi keluarga juga diurus dan diperhatikan," ucap Maruarar.

Lebih lanjut ia menyoroti banyak nasabah perempuan yang menjalankan usaha dari rumah mulai dari jualan sembako hingga aneka usaha kecil lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat usaha rumahan agar mampu menopang kebutuhan keluarga sekaligus menjaga kualitas hunian.

Maruarar menegaskan pemerintah ingin program pemberdayaan masyarakat tidak berhenti hanya dengan bantuan modal usaha mikro, tetapi harus mampu mendorong pelaku usaha kecil naik kelas.

"Negara kita harus bangga bukan karena banyak pengusaha mikro. Kita harus bangga kalau dari mikro menjadi pengusaha-pengusaha sukses," pungkas dia.

Pemerintah pusat meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi dan pengembang perumahan.

Pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen. Sementara untuk sisi permintaan, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

Pada 2026, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan alokasi program bedah rumah sebanyak 6.918 unit melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Alokasi program itu naik empat kali lipat ketimbang tahun lalu yang hanya berjumlah 1.610 unit.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - FKS Group bersama Pelindo Multi Terminal kembali melanjutkan program pemberdayaan masyarakat yang kini memasuki tahap kedua di Surabaya. Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis pangan agar semakin berkembang, mandiri, dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Mengangkat semangat Empowering Potential, Building Expertise, dan Creating Impact, kolaborasi ini berfokus pada penguatan keterampilan praktis sekaligus peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Pada tahap kedua program diperluas ke Kelurahan Tenggulunan di kawasan Teluk Lamong dan wilayah Surabaya dengan target lebih dari 100 peserta ibu-ibu rumah tangga penerima manfaat. Kegiatan kick-off sendiri diikuti oleh lebih dari 150 peserta.

Program ini hadir di tengah pertumbuhan ekonomi Surabaya yang terus menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya mencatat ekonomi Surabaya tumbuh 5,87% pada 2025 dengan sektor perdagangan dan industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap perekonomian kota.

FKS Group Dorong Efisiensi Rantai Pasok Curah Kering



Di sisi lain, geliat UMKM juga terus berkembang. Pemerintah Kota Surabaya mencatat jumlah UMKM di kota tersebut telah mencapai lebih dari 106 ribu unit usaha dan terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui program kolaborasi ini, peserta mendapatkan pelatihan pembuatan tempe fresh yang higienis sesuai dengan standart Halal dan berbagai produk inovasi berbasis kedelai, pelatihan pembukuan sederhana, desain kemasan produk, pendampingan pengurusan legalitas usaha seperti PIRT dan sertifikasi halal hingga memasuki pasar modern. Peserta tahap pertama juga dilibatkan sebagai trainer melalui skema Training of Trainers (ToT), sehingga proses pembelajaran dapat terus berlanjut di masyarakat.

VP of ESG FKS Group, Beatrice Susanto menyampaikan, bahwa FKS Empower Tahap 2 dirancang sebagai langkah nyata untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya perempuan pelaku UMKM .

“Melalui FKS Empower, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar pelatihan. Program ini kami rancang sebagai ruang bertumbuh bagi para peserta untuk memperkuat keterampilan, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Kami percaya, ketika perempuan diberi akses terhadap pengetahuan, jejaring, dan peluang, mereka dapat menjadi penggerak perubahan yang membawa dampak positif bagi keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitarnya,” ujar Beatrice.

Senada itu VP TJSL Pelindo Multi Terminal, Zulhendri menyampaikan, harapan agar program ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat hingga pada akhirnya dapat berkembang secara mandiri dan memberi dampak positif ke sekitarnya.

Transisi ke Energi Hijau, FKS Group Pasang Panel Surya Berkapasitas 10 Megawatt



“Program ini menjadi wujud nyata kepedulian kami sebagai insan BUMN Pelindo Group terhadap pengembangan UMKM di Surabaya sebagai bagian dari wilayah kerja kami, sekaligus menjalankan prinsip berkelanjutan, sehingga komunitas yang telah mendapat manfaat dapat turut serta memberi inovasi dan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya masing-masing,” ujar Zulhendri.

Kolaborasi FKS Group dan Pelindo Multi Terminal telah berjalan sejak 2024. Pada tahap pertama di tahun 2024, objektif program ditujukan untuk mendampingi masyarakat di empat kelurahan sekitar Teluk Lamong, Gresik, yaitu Kel. Romokalisari, Kel. Tambak Osowilangun, Kel. Tambak Sarioso, dan Desa Karangkiring.

Selama program berlangsung, sebanyak 60 ibu rumah tangga mendapatkan pendampingan selama satu tahun. Dari program tersebut, total pendapatan kelompok tercatat mencapai lebih dari Rp100 juta. Beragam produk inovatif juga berhasil dikembangkan, mulai dari tempe fresh, keripik tempe sagu, susu kacang kedelai, brownies tempe, hingga berbagai produk turunan kedelai lainnya.

Selain mendorong peningkatan pendapatan, program ini juga diarahkan untuk membangun ekonomi berbasis komunitas melalui pemanfaatan bahan pangan yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai relevan dengan tren pertumbuhan UMKM di Surabaya yang semakin terdorong oleh inovasi produk dan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal.

Sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi Surabaya. Hingga Tahun 2025 terdapat +106.000 UMKM yang aktif dan terdata secara resmi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada Tahun 2026 Pemerintah Kota Surabaya menargetkan sebanyak 5.250 UMKM untuk mendapatkan intervensi mulai dari pelatihan, pemasaran hingga pendampingan, serta legalitas produk

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyambut baik kehadiran program yang sejalan dengan semangat Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat kapasitas UMKM agar semakin naik kelas dan berdaya saing.

“Apresiasi setinggi-tingginya untuk kolaborasi strategis antara PT Pelindo Multi Terminal dan FKS Group, yang didampingi oleh PT Sahabat Investasi Indotama atau Social Investment Indonesia. Inilah bukti nyata sinergi antara dunia usaha dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya adalah melalui dorongan inovasi produk yang dilakukan, produk tempe, tahu, atau olahan kedelai lainnya yang berasal dari lokasi binaan memiliki nilai tambah yang tinggi dan dapat berdaya saing global atau go internasional,” kata Eri.

Salah satu peserta UMKM, Dessy Intan Normalasari, mengaku program ini memberikan banyak manfaat dalam pengembangan usahanya. “Dari program ini saya jadi belajar banyak hal yang sebelumnya belum pernah saya pahami, mulai dari cara mengelola usaha, membuat kemasan produk yang lebih menarik, sampai pentingnya legalitas usaha. Pendampingannya juga terasa dekat dan mudah dipahami, jadi kami lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha ke depannya,” kata Dessy.

Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, pada tahap kedua ini FKS Group bersama Pelindo Multi Terminal juga memperkuat pendampingan bagi peserta tahap pertama agar produk UMKM binaan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar modern lokal di Surabaya. Hal ini diharapkan dapat terus mendorong tumbuhnya UMKM lokal yang lebih mandiri, inovatif, dan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

SURABAYA - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ) Canoi dari Surabaya ini bisa menembus pasar ekspor . Canoi sendiri singkatan dari Camilan Orang Indonesia. UMKM yang mengolah hasil laut di kawasan Kenjeran Surabaya ini telah merambah ke sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Maladewa, dan Qatar. Kini mereka mencoba untuk masuk pasar Amerika.

Usaha rumahan yang owner-nya bernama Rachmawati Basuki ini punya 18 varian produk olahan hasil laut. Usaha yang dirintis sejak pandemi Covid-19 ini sudah mampu mempekerjakan lima tenaga kerja. "Insya Allah akan terus bertambah lagi, semoga bisa membantu masyarakat sekitar," kata Rachmawati yang merupakan alumni Teknik Sipil ITS, Jumat (8/5/2026).

Rachmawati menceritakan, usaha yang ditekuni hingga sekarang ini benar benar dimulai dari nol besar. Dia sendiri sudah lama menekuni bisnis salon kecantikan di rumah. Ada banyak pekerja yang menggantungkan hidup dari usaha salon ini

Namun, pada 2019 badai Covid 19 mengancam bahkan "mematikan" usaha yang sudah menghasilkan banyak uang ini. "Usaha salon sepi karena sudah tidak ada event pernikahan. Sedangkan pekerja di rumah ini tetap harus makan dan menghidupi keluarganya," terangnya.

Rachmawati terus memutar otak bagaimana orang orang yang sudah bekerja bersamanya tidak sampai kesusahan, jangan sampai gak makan. Akhirnya mereka ditawari untuk bersama sama merintis UMKM olahan hasil laut. "Apalagi bahan baku di sini banyak dan relatif mudah diperoleh," tambahnya

Sebagai usaha rintisan, pastilah menemui batu ganjalan, mulai permodalan, pemasaran dan sebagainya. Namun berkat keuletan dan telat kuat Rachmawati, usahanya terus eksis dan makin berkembang. Yang awalnya hanya lima varian, kini menjadi 18 varian dengan harga kisaran Rp 8.000 hingga Rp 18.000 Total produksi yang dihasilkan mencapai 5.000 pieces. Pembayaran QRIS Bisa Dipakai di China, Peluang Baru bagi UMKM

Setelah usahanya berjalan lancar, beberapa BUMN memberi perhatian dan dukungan, termasuk dari pemerintah daerah. Kini omsetnya mencapai Rp30 juta per bulan.

Target berikutnya adalah bagaimana produknya bisa masuk ke ritel ritel modern di seluruh Indonesia. Dia juga senang karena saat ini sudah berhasil masuk di Indomart, Transmart, Pusat Oleh Oleh Bu Rudi, Swalayan Bonet, Toko Basmallah dan masih banyak lagi.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengapresiasi para pelaku usaha ritel modern yang memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga mereka memiliki wadah untuk menjajakan produk-produknya.

"Luar biasa kami apresiasi sekali karena sangat kreatif. Di sini memberikan wadah untuk para UMKM sehingga mereka pun bisa berjualan produk-produknya," katanya kepada ANTARA di Surabaya, Selasa.

Selain mendapat ruang di etalase, Roro mengatakan fasilitas ritel modern ini juga bisa memberi nilai tambah terhadap produk-produk UMKM.

Ia mencontohkan, terdapat pelaku ritel modern di Surabaya, Jawa Timur, yang mewadahi puluhan ribu produk UMKM mulai dari sambal, keripik, kue, bumbu masak, kerajinan tangan, dan sebagainya yakni Pusat Oleh-Oleh Bu Rudy.

Pusat Oleh-Oleh Bu Rudy sendiri telah melegenda dan menjadi ikon Kota Pahlawan hingga menjadi jujukan setiap wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang berkunjung ke Surabaya untuk mencari buah tangan.

Posisi ritel modern Bu Rudy tersebut memberi nilai tambah kepada produk UMKM yang ada di etalasenya karena banyak produk UMKM yang pada akhirnya menjadi oleh-oleh yang wajib dibeli oleh para wisatawan.

"Menurut saya ini menjadi nilai tambah karena memberikan wadah untuk para UMKM sehingga siapa pun yang berkunjung ke Surabaya ketika mereka mau berbelanja ke Bu Rudy maka ada produk UMKM ini," ujar Roro.

Ia berharap upaya ritel modern yang memfasilitasi produk UMKM ini dapat memberikan dampak berganda atau multiplier effect baik bagi pelaku ritel modern, UMKM, maupun bagi perekonomian di daerah dan nasional.

Terlebih, beberapa produk UMKM di etalase pusat oleh-oleh Bu Rudy sudah ada yang berhasil ekspor ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang sehingga menjadi bukti bahwa produk lokal diminati pasar internasional.

Roro ingin keberhasilan ini menjadi contoh bagi pelaku ritel modern lainnya untuk dapat membantu pemerintah dalam memajukan produk-produk UMKM agar naik kelas.

"Kami berharap ini menciptakan multiplier effect karena lebih laku produknya dan lebih dikenal. Apalagi Bu Rudy ini di ritel yang menjadi pusat untuk mendatangkan para wisatawan.Tadi saya lihat bahkan ada yang dari luar negeri (pengunjung)," katanya.

Direktur Usaha Kuliner Bu Rudy Ferry Siswadi menyebutkan terdapat 10.000 produk milik lebih dari 800 UMKM yang berada di etalase pusat oleh-oleh Bu Rudy dengan 50 sampai 80 produk di antaranya telah mampu menembus pasar global.

Pemilik Bu Rudy yaitu Lanny Siswandi mengaku kesulitan di masa-masa pandemi COVID-19 adalah titik awal dirinya terpikir untuk membantu para pelaku UMKM.

Kala itu, kata Lanny, ia prihatin dengan UMKM yang terimbas pandemi COVID-19 hingga akhirnya dia membangun pusat oleh-olehnya menjadi lebih besar agar dapat menampung lebih banyak produk-produk UMKM.

Ia mengungkapkan hanya ada dua syarat agar produk UMKM bisa masuk etalase Bu Rudy yakni memiliki Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yaitu izin edar penting bagi produk makanan/minuman olahan UMKM serta bersertifikat halal.

"Kita saling bantu, UMKM juga harus menjaga produknya kalau mau terus berjalan bersama Bu Rudy. Saya juga ingin UMKM sukses. Jangan Bu Rudy saja yang sukses. Saya hanya punya impian seperti itu. UMKM maju bersama Bu Rudy," kata Lanny.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Festival pemberdayaan usaha MitMe Fest 2026 menghadirkan ekosistem terpadu bagi UMKM melalui asesmen bisnis, sertifikasi halal, dan workshop kreatif untuk mendorong akselerasi usaha menuju pertumbuhan berkelanjutan dan berdaya saing.

"Mitme Fest 2026 menghadirkan ekosistem terintegrasi bagi 23 UMKM pilihan dari asesmen bisnis, sertifikasi halal, hingga workshop kreatif gratis," kata Penanggung Jawab MitmeFest 2026, yang sekaligus General Manager PT Kreasi Pena Indonesia, Vanie Elsis Mariana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

MitMe Fest 2026 merupakan sebuah festival pemberdayaan usaha yang menjadi episentrum bagi pelaku usaha lokal untuk mentransformasikan bisnis mereka menjadi lebih baik dan berkelanjutan.

Festival tersebut digelar oleh MitMe.id sebagai mentor digital dan AI bagi UMKM Indonesia, yang secara resmi menginisiasi program untuk mendorong pelaku usaha naik kelas sekaligus meningkatkan omzet.

Mengusung tema “Cerita Lokal, Karya Nusantara”, MitMe Fest 2026 berlangsung pada 24–26 April 2026 di Melting Pop, M Bloc Space, Jakarta Selatan.

Vanie menyampaikan kegiatan itu hadir bukan sekadar pameran produk, melainkan menjadi ekosistem terintegrasi yang mempertemukan pelaku usaha, konsumen, komunitas, dan pemangku kepentingan dalam satu ruang kolaborasi dinamis.

“Festival ini bertujuan memberikan solusi nyata agar UMKM dapat berkembang, beradaptasi dengan era digital, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Vanie, akselerasi bisnis UMKM dilakukan melalui pendekatan holistik, di mana peserta MitMe Fest 2026 mendapatkan akses langsung ke berbagai program pengembangan yang strategis dan berorientasi pada hasil nyata.

Salah satu program utama adalah asesmen level usaha UMKM, yang membantu pelaku usaha memahami posisi bisnis saat ini sekaligus merumuskan arah strategis untuk melakukan scale up dan memperluas pasar.

Selain itu, tersedia konsultasi bisnis eksklusif bersama Founder MitMe melalui sesi tatap muka mendalam guna membahas tantangan nyata, mulai dari strategi pemasaran, efisiensi operasional, hingga perencanaan pertumbuhan jangka panjang.

MitMe Fest 2026 diikuti oleh 23 UMKM pilihan yang merupakan binaan mitra strategis lintas sektor, guna memperkuat kapasitas usaha sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Sejumlah mitra seperti BNI, Bank Mandiri, Jamkrindo, InJourney Airports, JNE, hingga Waringin Hospitality turut berperan dalam memperkuat ekosistem UMKM dari sisi pembiayaan, pendampingan, hingga distribusi.

Selain itu, para pelaku UMKM juga difasilitasi sertifikasi halal gratis sebagai bentuk komitmen MitMe dalam meningkatkan daya saing produk agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

Upaya ini sekaligus mendukung UMKM dalam memenuhi standar kualitas yang relevan, baik untuk pasar domestik maupun global, sehingga produk yang dihasilkan semakin kompetitif.

Tak hanya itu, MitMe Fest 2026 juga menghadirkan workshop interaktif dan kreatif yang dapat diikuti secara gratis oleh peserta dan pengunjung sebagai bagian dari pengalaman belajar yang inklusif dan aplikatif.

"Pada Mitme Fest 2026, para peserta juga akan diberikan workshop merangkai bunga guna mengasah kepekaan estetika dan keterampilan tangan mereka dalam mengembangkan usaha," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) perempuan yang kuat tidak hanya ditentukan oleh kualitas produknya, tetapi juga oleh fondasi usahanya yang kokoh. Usaha yang memiliki legalitas jelas, kesiapan finansial, serta perlindungan merek menjadi aset penting untuk naik kelas.

Kesimpulan tersebut mengemuka dalam talkshow bertajuk “Bersama UMKM Perempuan, Menguatkan Perekonomian Indonesia” yang berlangsung di kantor hukum Dentons HPRP (Hanafiah Ponggawa & Partners), Wisma 46 Lantai Dentons, Jakarta, Selasa (10/3/2026) yang dimoderatori oleh Winda Tania, Partner Dentons HPRP.

Talkshow ini merupakan inisiatif sosial Dentons HPRP yang tidak hanya memperingati Hari Perempuan Sedunia, tapi juga bertujuan mendorong pemberdayaan perempuan pelaku UMKM melalui edukasi hukum, sekaligus komitmen Dentons HPRP mendukung penguatan UMKM usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Deputi Bidang Pengembangan Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukandi, mengenai pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Legalitas Dorong UMKM Cepat Naik Kelas dan Go Global



"Usaha ibarat sebuah rumah. Jika fondasinya kuat, usaha tersebut akan lebih siap untuk direnovasi dan dikembangkan. Fondasinya antara lain, izin usaha, perlindungan merek, hingga kesiapan memperoleh pembiayaan," ujar Fabiola Hutagalung, Partner Dentons HPRP, dalam pernyataan pembuka talkshow yang dihadiri puluhan peserta UMKM perempuan se-Jabodetabek.

Senada dengan hal tersebut, Partner Dentons HPRP, Nashatra Prita menekankan, bahwa legalitas dasar merupakan langkah awal yang sangat penting bagi pelaku UMKM.

“Prioritas utama dalam mengurus legalitas usaha adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan terkait lainnya yang disyaratkan. Selain itu bentuk usaha juga perlu dipastikan dengan jelas sejak awal. Hal ini penting terutama apabila di kemudian hari pelaku usaha ingin memperoleh akses pembiayaan,” jelas Nashatra.

Perkuat UMKM Perempuan Lewat Pendampingan Berkelanjutan



Hal tersebut turut diamini oleh Chief Internal Auditor Bank Sahabat Sampoerna, Nancy Suryani yang menyampaikan bahwa UMKM perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pembiayaan usaha. Selain NIB, legalitas dasar lain yang tak kalah penting bagi UMKM antara lain sertifikasi halal dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) hingga izin edar dari BPOM untuk produk tertentu.

“Tanpa pendaftaran, pemilik merek tidak memiliki hak hukum atas mereknya. Artinya, tidak ada hak atas royalti apabila merek digunakan oleh pihak lain. Selain itu, valuasi usaha juga dapat terdampak jika suatu saat ada investor yang tertarik berinvestasi,” ujar Linna.

"Tenang, untuk mengurus berbagai perizinan tersebut telah tersedia layanan pemerintah dengan jalur yang jelas. Saya mengajak semua pelaku UMKM untuk melihat legalitas usaha bukan sebagai beban, tapi sebagai investasi jangka panjang," tambah Nashatra.

Setelah legalitas dasar dan kesiapan pembiayaan, aspek perlindungan merek juga menjadi hal penting yang sering kali masih diabaikan oleh pelaku UMKM di Indonesia.

"Nama merek usaha harus sebaiknya didaftarkan sedini mungkin. Jika tidak, ada risiko pihak lain mendaftarkan merek tersebut dan justru menikmati hasil dari jerih payah yang telah dibangun oleh pemilik usaha," kata Linna Simamora, Partner Dentons HPRP, dalam penjelasan awalnya.

"So, apabila belum terdaftar, sebuah merek tidak mendapat perlindungan hukum. Tidak akan dapat royalti bila digunakan orang lain. Pun valuasi merek akan terpengaruh bila ada pihak yang mau berinvestasi di usaha kita," tutur Linna.

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengungkapkan, bahwa penyebab utama pelaku UMKM sulit naik kelas . Bukan hanya terletak pada akses pembiayaan maupun pelatihan, melainkan persoalan pasar yang dibanjiri barang impor ilegal asal China .

Menurutnya, dari sisi pembiayaan, pemerintah telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada sektor UMKM. Ia menyebutkan bahwa akses pembiayaan bagi UMKM saat ini telah mencapai Rp1.600 triliun, meningkat signifikan dibandingkan 20 tahun lalu.

"Saya mau bilang bahwa, kalau dari sisi pembiayaan, akses pembiayaan tidak ada isu, sudah meningkat," kata Maman saat media gathering di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Mengangkat UMKM Naik Kelas: Ajak Berani Berinovasi, dan Kolaborasi Lintas Sektor



Maman menilai persoalan utama berada pada sisi pasar. Ia menggambarkan kondisi pasar domestik saat ini dipenuhi barang impor ilegal yang membuat produk UMKM sulit bersaing. Meski pelaku UMKM sudah mendapatkan dukungan modal dan pelatihan, mereka tetap kesulitan menjual produknya karena pasar telah dibanjiri barang impor murah.

"Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Jadi sebagus apapun kita bantu UMKM hari ini, contoh misalnya kita bantu pembiayaan kepada mereka. Kita support apapun pelatihan kepada mereka. Mereka bisa produksi, tapi mereka nggak bisa jual barang," sebutnya.

Maman juga menyoroti praktik under-invoicing dalam aktivitas perdagangan internasional. Ia mencontohkan adanya ketidaksesuaian data antara nilai impor yang tercatat di Indonesia dengan data ekspor dari China.

"Yang menjadi masalah adalah barang-barang ilegal impor yang masuk. Itu yang disebut oleh Pak Presiden, under-invoicing, data impor di tempat kita masuk, barang-barang impor itu 100. Tapi dari China yang tercatat barang ekspor ini itu 900. Berarti ada 800 Pak yang nggak tercatat," imbuhnya.

Menko Airlangga Ungkap Skema Baru KUR 2026: Bunga Flat 6%, Tanpa Batas Penarikan Ulang



Menurutnya, selisih data tersebut menunjukkan adanya barang impor ilegal yang masuk ke pasar domestik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara dari sektor bea masuk, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial karena menghimpit pelaku usaha dalam negeri.

"Itu membanjiri produk domestik kita, pasar domestik kita. Akhirnya apa? Problem. Ya bukan hanya sekedar dari problem pendapatan negara dari impor. Enggak. Saya selalu bilang, ini sudah masuk problem sosial," tandasnya.

JAKARTA - Berawal dari keterpurukan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), Natali membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan ketekunan dan keberanian berinovasi, Ia merintis Rolly Bakery & Cookies, sebuah usaha roti dan kue kering rumahan yang kini berkembang pesat dan menjangkau pasar nasional hingga internasional, berkat pendampingan Rumah BUMN BRI .

Usaha yang dirintis sejak April 2016 tersebut bermula dari toko kecil di perkarangan rumah Natali di kawasan Tanah Baru, Bogor. Sebelum memulai, Natali terlebih dahulu melakukan survei sederhana kepada lingkungan sekitar untuk menguji kelayakan produknya. Seiring waktu, keterbatasan masa simpan roti dan jangkauan pasar yang masih lokal mendorongnya untuk berinovasi menciptakan produk dengan daya tahan lebih lama.

Rumah BUMN BRI Antar Mahasiswa Rintis Bisnis Camilan Anti-Stunting



Inovasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran Cookies Keren pada Agustus 2018, singkatan dari kue kering keju aren. Produk ini merupakan hasil kolaborasi dengan petani gula aren di Cikasan, Sukabumi, yang saat itu mengalami kelebihan produksi. Perpaduan keju dan gula aren menghadirkan cita rasa unik sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani lokal.

Tantangan terbesar dalam perjalanan usaha Natali adalah pemasaran. Bergabung dengan Rumah BUMN BRI menjadi titik penting yang membuka akses terhadap berbagai pelatihan, penguatan kapasitas usaha, serta pemanfaatan digitalisasi.

Melalui pendampingan tersebut, Rolly Bakery & Cookies mulai memasarkan produknya melalui platform e-commerce sehingga jangkauan pasar tidak lagi terbatas di Bogor, melainkan meluas ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga Ambon dan Aceh, serta menembus pasar Malaysia.

Kisah Sukses UMKM Kuliner Kurma, Omzet Melejit, Tumbuh Bersama Rumah BUMN BRI Jakarta



Momen penting dalam perkembangan usaha ini terjadi pada 2019 saat Rolly Bakery & Cookies mengikuti pameran UMKM binaan Rumah BUMN. Produk dengan kemasan yang menarik tersebut berhasil mencuri perhatian dan menjadi katalis pertumbuhan usaha, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan visibilitas merek dan lonjakan penjualan dari sekitar 1.000 kemasan per bulan menjadi 3.000 kemasan per bulan.

Sejak resmi bergabung dengan Rumah BUMN BRI Jakarta pada 2019, Natali aktif mengikuti berbagai program seperti pelatihan, pameran, hingga business matching. Dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi penjualan ritel (business to consumer), tetapi juga pembukaan peluang business to business (B2B), termasuk penjajakan pasar ekspor melalui mitra dari Taiwan.

Corporate Secretary BRI, Dhanny menegaskan, bahwa kisah Rolly Bakery & Cookies merupakan gambaran nyata dampak program pemberdayaan UMKM yang dijalankan BRI secara berkelanjutan.

“BRI berkomitmen untuk terus mendorong UMKM agar tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas secara berkelanjutan. Melalui Rumah BUMN, kami menghadirkan pendampingan terpadu mulai dari pelatihan, digitalisasi, hingga perluasan akses pasar dan business matching. Kisah Rolly Bakery & Cookies menjadi bukti bahwa UMKM binaan BRI memiliki potensi besar untuk menembus pasar nasional hingga global,” ujar Dhanny.

Ke depan, Natali menargetkan pengembangan usaha tidak hanya pada produk kue kering, tetapi juga lini roti melalui pembukaan kelas workshop dan konsep open kitchen guna meningkatkan profesionalisme proses produksi.

Ia berharap peran Rumah BUMN BRI terus diperkuat, baik melalui pelatihan yang konsisten, peningkatan eksposur digital, maupun perluasan akses pameran dan promosi bagi UMKM binaan.

Kisah Rolly Bakery & Cookies menjadi cerminan komitmen BRI melalui Rumah BUMN dalam mendorong UMKM Indonesia untuk naik kelas, berdaya saing, dan siap menembus pasar global.