REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai menguji penggunaan biodiesel B50 pada operasional kereta api sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan mendukung program energi baru terbarukan pemerintah.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan penggunaan B50 merupakan kelanjutan dari roadmap pemanfaatan biodiesel yang telah dijalankan perusahaan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, transformasi energi di sektor transportasi membutuhkan kesiapan operasional yang terukur agar tetap mampu menjaga keselamatan, keandalan layanan, serta efisiensi penggunaan energi.

"Transformasi energi Indonesia membutuhkan sektor transportasi yang mampu beradaptasi secara terukur. KAI memperkuat peran kereta api melalui roadmap biodiesel dari B0 menuju B50, dengan memastikan setiap tahapan berjalan selaras dengan keselamatan, keandalan layanan, efisiensi energi, dan penurunan emisi," kata Bobby dalam keterangannya.

Ia menjelaskan sektor perkeretaapian memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda ketahanan energi nasional karena melayani mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik dalam skala besar.

Karena itu, setiap upaya efisiensi energi yang dilakukan KAI diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap keberlanjutan layanan transportasi publik dan daya saing logistik nasional.

"KAI harus memastikan bahwa transisi energi menghasilkan manfaat nyata, baik dari sisi keandalan layanan, efisiensi energi, maupun kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan," ujar Bobby.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan pengujian teknis penggunaan B50 telah dimulai sejak April 2026 bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pengujian dilakukan pada lokomotif dan genset kereta api untuk mengevaluasi performa mesin, konsumsi bahan bakar, emisi, serta ketahanan sarana dalam kondisi operasional.

Pada pengujian lokomotif, KAI menggunakan lokomotif CC206 yang dioperasikan bersama rangkaian KA Sembrani. Sementara itu, pengujian genset dilakukan pada KA Bogowonto dengan membandingkan performa penggunaan bahan bakar B40 dan B50.

"Hasil pengujian menjadi dasar evaluasi KAI, terutama terkait performa mesin, konsumsi bahan bakar, stabilitas operasional, kondisi filter, aspek emisi, dan kebutuhan perawatan sarana. Prinsip kami jelas, transisi energi harus berjalan sejalan dengan keselamatan dan keandalan operasi," kata Anne.

Saat ini KAI masih melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pengujian sebelum implementasi B50 diterapkan secara lebih luas pada operasional kereta api.

Secara bertahap, penggunaan biodiesel di lingkungan KAI terus meningkat, mulai dari B20 pada 2018-2019, B30 pada 2020-2022, B35 pada 2023-2024, hingga B40 pada 2025-2026 sebelum memasuki tahap pengujian B50 pada tahun ini.

Dari sisi keberlanjutan, transisi dari B35 menuju B50 diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 133.676 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Angka tersebut menjadi kontributor terbesar dalam program dekarbonisasi KAI periode 2025-2030.

Bobby menegaskan KAI akan terus memperkuat peran transportasi berbasis rel dalam mendukung transformasi energi nasional. Menurut dia, keberlanjutan harus berjalan beriringan dengan layanan transportasi yang aman, andal, dan terjangkau.

"Roadmap biodiesel dari B0 menuju B50 menunjukkan bahwa kereta api memiliki peran penting dalam transformasi energi Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, KAI akan terus menjaga layanan transportasi publik dan logistik tetap andal, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap ketahanan energi nasional, penurunan emisi, dan daya saing ekonomi," ujar Bobby.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel 50% (B50) pada 1 Juli 2026. Kebijakan itu dinilai akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp48 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa seiring dengan lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah, pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi. Pemerintah misalnya mencari solusi pengganti bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan.

Salah satu yang akan diterapkan kemudian adalah B50, yakni campuran 50% bahan bakar nabati (sawit/CPO) dengan 50% solar.

"Dan kita sudah menyepakati per 1 Juli B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun," ujar Airlangga usai rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Selain menghemat anggaran subsidi, kebijakan B50 dinilai mampu menekan impor BBM hingga 4 juta kiloliter per tahun.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan B50 telah dilakukan uji coba selama hampir enam bulan. Uju coba B50 diterapkan pada berbagai peralatan seperti alat berat, kapal, kereta api, dan truk.

Adapun, tahap uji coba B50 hampir selesai. Kebijakan itu pun siap diimplementasikan sesuai rencana.

“Uji coba masih terus berjalan, tetapi sebentar lagi akan final. Hingga hari ini, hasilnya alhamdulillah cukup baik. Mulai 1 Juli, B50 akan diterapkan,” kata Bahlil.

Bahan bakar B50 itu menurut Bahlil telah memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati oleh para pemangku kepentingan, termasuk parameter kandungan air, stabilitas oksidasi, serta kandungan FAME.

Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah optimistis implementasi program biodiesel B50 akan memberikan dampak positif, termasuk potensi surplus solar. Ditambah, proyek kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur akan segera beroperasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hasil uji coba Biodiesel 50 (B50) atau bahan bakar campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen dengan solar cukup baik.

“Sampai dengan hari ini, uji cobanya alhamdulillah cukup baik,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan uji coba B50 telah berlangsung selama hampir enam bulan. Adapun uji coba B50 dilakukan terhadap alat berat, kapal, kereta api, truk, dan kendaraan lainnya. Saat ini, tahap uji coba masih berlangsung.

“Tetapi, sebentar lagi akan final. Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan pemerintah sejak dahulu mengupayakan kehadiran energi alternatif, sehingga bisa melepaskan ketergantungan terhadap komoditas impor.

Gejolak geopolitik Timur Tengah yang kini menyebabkan terjadinya krisis energi di tingkat dunia merupakan bukti kerentanan ketahanan energi suatu negara apabila bergantung terhadap impor.

“Bayangkan sekarang kalau kita tidak ada diversifikasi (energi). Kita mau berharap kepada siapa?" kata Bahlil.

Saat ini, pemerintah menerapkan mandatori B40. Ia mengatakan implementasi kebijakan B40 mengurangi impor solar sebesar 3,3 juta kilo liter (kL) dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL di tahun 2025.

Kemudian, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar mulai diterapkan pada tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Prabowo mengatakan langkah tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Lalu, pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa realisasi pemanfaatan Biodiesel B40 telah mencapai 12,11 juta kiloliter (KL) hingga 6 November 2025.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa capaian tersebut setara dengan 77,8% dari target pemanfaatan B40 pada 2025, yaitu sebesar 15,6 juta KL.

Menurut Eniya, pemanfaatan B40 hingga November 2025 berhasil menghemat devisa negara sekitar Rp107,2 triliun. Program ini dinilai mampu menekan impor solar sekaligus meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) senilai Rp16,89 triliun.

Selain itu, B40 diklaim mampu menyerap 1,52 juta tenaga kerja dan menekan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 32,2 juta ton CO2.

"Program B40 memberikan banyak masukan, sehingga pengawasan diperketat. Pelaksanaan hingga Desember 2025 akan dikawal sebaik mungkin," ujar Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

Lebih lanjut, Eniya menyampaikan bahwa pemerintah tengah menguji coba laboratorium B50 dan menargetkan implementasinya dapat dimulai pada semester II 2026.

"Enam bulan ke depan, kami akan melakukan pengujian spesifik di lapangan terkait persiapan B50," tambahnya.

Uji coba lanjutan ini mencakup uji teknis, road test, kajian kecukupan dan keberlanjutan dana, ketersediaan CPO, serta peningkatan infrastruktur pendukung.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap transisi dari B40 ke B50 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi industri serta perekonomian nasional.