REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan mulai menarik perhatian negara-negara produsen minyak di Timur Tengah yang ingin menyimpan minyak mentah di fasilitas cadangan minyak negara tersebut, di tengah blokade berkepanjangan di Selat Hormuz. Seorang pejabat Korea Selatan dan pengamat energi menyebut kondisi itu terjadi setelah jalur pelayaran strategis tersebut terdampak konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Kepala Kantor Keamanan Industri dan Sumber Daya Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Yang Gi Uk mengatakan blokade Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada negara pengimpor minyak seperti Korea Selatan, tetapi juga negara produsen minyak yang kini menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan.

“Beberapa negara telah menghubungi Korea Selatan untuk melakukan konsultasi terkait kemungkinan penyimpanan minyak mentah di fasilitas cadangan minyak kami,” ujar Yang kepada wartawan, bulan lalu.

Meski tidak menyebut nama negara, Yang mengatakan negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab sangat bergantung pada ekspor minyak mentah bagi perekonomiannya.

Menurut dia, negara-negara tersebut menilai penyimpanan minyak di luar Selat Hormuz dapat membantu mengurangi risiko distribusi dan menjaga peluang penjualan di masa mendatang.

Permintaan penyimpanan minyak meningkat setelah fasilitas penyimpanan di sejumlah negara produsen mendekati kapasitas maksimum akibat terganggunya jalur ekspor sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu.

Berdasarkan data Korea National Oil Corporation (KNOC), Korea Selatan memiliki kapasitas penyimpanan minyak sebesar 146 juta barel yang dibangun sejak krisis minyak 1973 dan 1979.

Selama hampir lima dekade, Korea Selatan membangun sembilan fasilitas cadangan minyak di berbagai wilayah, termasuk fasilitas terbaru di Kota Ulsan yang selesai dibangun pada 2021.

Saat ini, fasilitas tersebut menyimpan sekitar 100 juta barel minyak bumi.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Emirat Arab (UEA) memutuskan keluar dari Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan aliansinya, OPEC+. Langkah itu diambil dengan alasan memprioritaskan kepentingan nasional di tengah gejolak energi global yang dipicu konflik geopolitik

Dalam pernyataan resmi pemerintah UEA, keputusan ini akan berlaku efektif mulai Jumat, 1 Mei mendatang.

“Selama menjadi bagian dari organisasi, kami telah memberikan kontribusi signifikan dan pengorbanan besar bagi kepentingan bersama. Namun, kini saatnya fokus pada kepentingan nasional,” demikian pernyataan resmi pemerintah UEA, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (28/4/2026).

Menteri Energi UEA, Suhail Mohamed al-Mazrouei menyatakan, keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap strategi energi nasional, baik saat ini maupun ke depan. Dia menegaskan kebijakan ini tidak melalui konsultasi dengan negara lain, termasuk Arab Saudi sebagai pemain utama di OPEC.

“Ini adalah keputusan kebijakan yang diambil setelah meninjau secara hati-hati kebijakan produksi saat ini dan masa depan,” ujarnya.

Keputusan keluarnya UEA yang telah lama menjadi anggota OPEC, dinilai berpotensi mengguncang soliditas penguasa minyak dunia. Selama ini, OPEC dikenal berupaya menjaga kesatuan sikap meskipun kerap menghadapi perbedaan pandangan terkait geopolitik hingga kuota produksi.

Kendati demikian, tekanan terhadap OPEC meningkat seiring gangguan distribusi energi di kawasan Teluk. Jalur vital Selat Hormuz, yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair global, menghadapi ancaman keamanan di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump sebelumnya kerap mengkritik OPEC, menuding kartel tersebut menaikkan harga minyak secara tidak wajar dan membebani ekonomi global. Dia juga mengaitkan dukungan militer AS di kawasan Teluk dengan kebijakan harga minyak negara-negara anggota OPEC.

UAE diketahui telah menjadi bagian dari OPEC sejak 1967 melalui emirat Abu Dhabi, sebelum resmi bergabung sebagai negara pada 1971. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh OPEC cenderung melemah seiring meningkatnya produksi minyak AS.

Selain itu, dinamika hubungan antara UAE dan Arab Saudi juga mengalami pergeseran, baik dalam isu ekonomi maupun geopolitik kawasan, termasuk di wilayah Laut Merah.

Perusahaan riset energi Rystad Energy menilai, keluarnya UAE sebagai perubahan signifikan bagi OPEC. Dengan kapasitas produksi sekitar 4,8 juta barel per hari dan ambisi peningkatan output, absennya UEA dinilai mengurangi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasar.

“Dengan permintaan yang mendekati puncaknya, produsen berbiaya rendah mulai menghitung ulang strategi mereka. Sistem kuota bisa membuat potensi pendapatan tidak optimal,” ujar Kepala Analisis Geopolitik Rystad Energy Jorge Leon.

Dia menambahkan, keluarnya UAE membuat beban stabilisasi harga semakin bertumpu pada Arab Saudi, sekaligus mengurangi salah satu penyangga volatilitas pasar yang tersisa.

Langkah ini diperkirakan akan memperbesar ketidakpastian di pasar energi global, terutama di tengah tekanan geopolitik dan transisi menuju energi yang lebih beragam.