Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva melontarkan kritik keras terhadap Dewan Perdamaian untuk Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dilansir dari DW, Sabtu (24/1/2026), Lula menilai inisiatif tersebut mencerminkan melemahnya multilateralisme dan semakin dominannya politik dalam hubungan internasional.

Pernyataan itu disampaikan Lula pada Jumat (23/1/2026), sehari setelah Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dalam rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Meski Brasil diundang untuk bergabung dalam dewan tersebut, pemerintah Brasil memilih tidak hadir.

Menurut Lula, pembentukan dewan yang diprakarsai sepihak oleh Amerika Serikat tersebut menunjukkan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin diabaikan dalam praktik politik global saat ini.

“Kita sedang hidup di masa yang sangat kritis dalam politik dunia. Multilateralisme dibuang dan digantikan oleh unilateralisme. Yang berlaku adalah hukum yang paling kuat. Piagam PBB sedang dirobek,” katanya.

Lula bahkan menilai Trump tengah berupaya menciptakan tatanan global baru yang dikendalikan sepenuhnya oleh Amerika Serikat, dengan mengabaikan mekanisme internasional yang sudah ada.

“Presiden Trump mengusulkan pembentukan PBB baru, di mana dia sendiri menjadi pemiliknya,” tambahnya.

Kritik tersebut disampaikan Lula saat berpidato dalam acara Gerakan Pekerja Tanpa Tanah (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra/MST) di Salvador, Brasil.

Bagi Pemimpin Negara Brazil itu, langkah Trump justru mempersempit ruang dialog internasional dan bertentangan dengan agenda reformasi global yang selama ini diperjuangkan Brasil, termasuk perluasan Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif.

Sejak 2003, Brasil secara konsisten mendorong masuknya negara-negara berkembang seperti Brasil, Meksiko, dan negara-negara Afrika sebagai anggota tetap Dewan Keamanan.

Lula juga menyinggung kebijakan Trump di isu lain, termasuk rencana Amerika Serikat untuk menguasai Greenland, yang menurutnya mencerminkan pendekatan sepihak dan berbasis kekuatan dalam politik internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa (UE) mempertanyakan kewenangan luas Presiden AS Donald Trump dalam inisiatif Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace. Mereka menilai piagam badan tersebut berpotensi melanggar prinsip hukum UE dan menyimpang dari mandat PBB.

Menurut dokumen internal yang dikutip dari Reuters pada Sabtu (24/1/2026), analisis rahasia bertanggal 19 Januari yang dibagikan kepada negara-negara anggota Uni Eropa itu mencatat, Dinas Aksi Luar Negeri Eropa (European External Action Service/EEAS) menyatakan kekhawatiran atas terkonsentrasinya kekuasaan di tangan Trump.

"Piagam Board of Peace dinilai menimbulkan kekhawatiran berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional Uni Eropa, serta bertentangan dengan otonomi tatanan hukum UE yang tidak mendukung konsentrasi kekuasaan di tangan ketua,” tulis layanan diplomatik blok tersebut.

Dokumen itu juga menyebut Board of Peace yang baru menyimpang secara signifikan dari mandat yang sebelumnya disahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November lalu, yang semata-mata difokuskan pada konflik Gaza.

Mandat Diperluas

Dewan baru yang diluncurkan Presiden AS pada Kamis itu dipimpin seumur hidup oleh Trump. Board of Peace direncanakan memulai tugasnya dengan menangani konflik Gaza, sebelum diperluas ke konflik lain di berbagai kawasan.

Masa keanggotaan negara-negara peserta dibatasi tiga tahun, kecuali jika masing-masing negara membayar kontribusi sebesar US$1 miliar untuk mendanai aktivitas dewan tersebut, yang akan memberi mereka status keanggotaan permanen.

“Begitu dewan ini terbentuk sepenuhnya, kami bisa melakukan hampir apa pun yang kami inginkan. Dan kami akan melakukannya bersama-sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Trump.

Dia menambahkan bahwa PBB memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Usai pertemuan para pemimpin Eropa yang membahas hubungan transatlantik pada Kamis malam, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan pihaknya memiliki keraguan serius terhadap sejumlah elemen dalam piagam Board of Peace, terutama terkait ruang lingkup, tata kelola, dan kesesuaiannya dengan Piagam PBB.

Costa menegaskan UE siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam implementasi Rencana Perdamaian Komprehensif untuk Gaza, dengan Board of Peace menjalankan perannya sebagai administrasi transisi, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Sejumlah negara anggota UE, termasuk Prancis dan Spanyol, sebelumnya telah menyatakan tidak akan bergabung dalam Board of Peace.

Dalam analisisnya, layanan diplomatik UE juga menyoroti ketentuan yang mensyaratkan persetujuan ketua dewan atas pilihan tingkat partisipasi suatu negara anggota. Ketentuan tersebut dinilai sebagai intervensi yang tidak semestinya terhadap otonomi organisasi masing-masing anggota.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian (board of peace) untuk Gaza, yang menjadi elemen kunci fase kedua dari rencana yang didukung AS guna mengakhiri perang di wilayah Palestina tersebut.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk,” tulis Trump melalui platform Truth Social dikutip dari Channel News Asia, Jumat (16/1/2026).

Dia menambahkan, susunan anggota badan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

Trump juga mengklaim dewan tersebut sebagai yang terbesar dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun dan di mana pun.

Pembentukan Dewan Perdamaian ini diumumkan tak lama setelah disepakatinya pembentukan komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang yang bertugas mengelola pemerintahan sehari-hari Gaza pascaperang.

Komite tersebut akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian, yang diperkirakan akan diketuai langsung oleh Trump.

Rencana tersebut juga mencakup pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk membantu mengamankan Gaza serta melatih unit kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.

“Bola kini berada di tangan para mediator, penjamin Amerika, dan komunitas internasional untuk memberdayakan komite ini,” kata Bassem Naim, salah satu pemimpin senior Hamas, dalam pernyataan resminya.

Rencana perdamaian Gaza yang didukung AS ini pertama kali mulai berlaku pada 10 Oktober, memfasilitasi pemulangan seluruh sandera yang ditahan Hamas serta penghentian pertempuran di wilayah yang selama ini diblokade tersebut.

Fase kedua dari rencana tersebut kini telah berjalan, meski masih dibayangi sejumlah persoalan yang belum terselesaikan.

Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas menyatakan pasukan Israel telah menewaskan 451 orang sejak gencatan senjata secara nominal mulai berlaku.

Bagi warga Palestina, isu utama tetap pada penarikan penuh pasukan militer Israel dari Jalur Gaza—langkah yang tercantum dalam kerangka rencana perdamaian, tetapi hingga kini belum disertai jadwal rinci.

Sementara itu, Hamas menolak berkomitmen secara terbuka untuk melakukan perlucutan senjata penuh, yang menjadi tuntutan mutlak dan tidak dapat ditawar dari pihak Israel.