REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Palestina besutan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Trump dikabarkan meminta 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,9 triliun bagi para anggota BoP.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengkritik lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Davos yang, alih-alih merupakan diplomasi ekonomi, justru terselip penandatanganan BoP Trump terkait Gaza tanpa wacana domestik yang memadai.

“Inilah krisis transparansi: publik diajak bicara investasi, namun tidak diajak menimbang implikasi politik luar negeri, termasuk normalisasi dan pengakuan Israel Raya. Ketika amanat Pembukaan UUD 1945 menolak penjajahan, keputusan sepihak semacam ini pantas diuji DPR. Namun apakah DPR masih berfungsi di hadapan Prabowo?” kata Achmad dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Menurut Achmad, publik mempertanyakan apakah lawatan luar negeri Prabowo pada Januari 2026 tersebut murni soal ekonomi dan investasi, atau justru menjadi kemasan yang menutupi keputusan politik luar negeri yang sangat sensitif. Ia menyebut masalahnya berada pada dua lapis.

Lapis pertama adalah narasi resmi yang dipromosikan sebagai upaya memperkuat kemitraan global dan membawa pulang kerja sama konkret, termasuk komitmen investasi dari Inggris. Lapis kedua, yang jauh lebih berat, ialah tindakan menandatangani BoP Charter di Davos yang dipimpin Trump, sebuah inisiatif yang sejak awal memantik kontroversi global karena mandatnya melebar dan dianggap dapat menyaingi peran PBB, ditambah adanya skema “kursi permanen” yang dikaitkan dengan kontribusi 1 miliar dolar AS.

“Di titik ini, kritik yang paling jernih bukan sekadar setuju atau tidak setuju dengan perjalanan luar negeri. Kritik utamanya adalah tata kelola: apakah publik diberi ruang untuk tahu, menimbang, dan mengawasi keputusan yang dapat menggeser arah politik luar negeri Indonesia dalam isu Palestina? Saya melihat jawabannya tidak. Bahkan sesaat setelah tiba di Tanah Air, Prabowo tidak membicarakan isu iuran 1 miliar dolar AS dalam perdamaian itu,” terangnya.

Achmad menuturkan diplomasi ekonomi merupakan upaya memasarkan masa depan. Prabowo menuntut keyakinan publik bahwa setiap pertemuan dan setiap forum bisnis memiliki ujung konkret, yakni investasi yang benar-benar masuk, teknologi yang benar-benar ditransfer, pendidikan yang benar-benar menguat, serta pasar ekspor yang benar-benar terbuka.

Namun, ia menyebut diplomasi ekonomi juga memiliki satu risiko klasik, yakni ketika agenda ekonomi dipakai sebagai payung, keputusan politik yang kontroversial bisa ikut lolos tanpa sorotan.

“BoP Charter adalah contoh paling telanjang dari risiko itu. Piagam ini bukan sekadar dokumen simbolik. Banyak laporan media kredibel menjelaskan bahwa keanggotaan bersifat tiga tahunan bila tanpa kontribusi, sementara kursi permanen dikaitkan dengan kontribusi 1 miliar dolar AS,” ujarnya.

Dalam bahasa kebijakan publik, kata dia, hal itu merupakan inisiatif dengan konsekuensi reputasi, konsekuensi komitmen, dan potensi konsekuensi fiskal. “Masalahnya, keputusan seperti ini muncul tiba-tiba dalam rangkaian yang dikomunikasikan ke publik sebagai ‘lawatan ekonomi’,” tegasnya.

Achmad menyebut hal tersebut sebagai misleading. Bukan karena ekonomi tidak penting, tetapi karena kemasan ekonomi membuat publik tidak siap menilai bobot politik BoP. Menurutnya, ketika negara mengambil langkah yang menyentuh isu Palestina, transparansi seharusnya meningkat, bukan justru menurun.

Lebih lanjut, Achmad mengatakan isu Palestina bukanlah isu pinggiran bagi Indonesia, melainkan inti identitas moral kebijakan luar negeri, sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Maka, setiap keterlibatan Indonesia dalam arsitektur ‘perdamaian’ untuk Gaza seharusnya melalui komunikasi publik yang memadai, minimal menjawab pertanyaan dasar: apa mandat BoP, apa posisi Indonesia di dalamnya, apa prasyarat Indonesia, dan apa garis merahnya. Namun yang terjadi, publik mengetahui BoP lebih dulu sebagai fakta tanda tangan, bukan sebagai wacana yang dibahas sebelum keputusan,” terangnya.

Achmad menuturkan hal tersebut menjadi problem top of mind pemimpin. Jika transparansi dan deliberasi bukan prioritas, kebijakan luar negeri dinilai akan terasa seperti urusan elite, padahal dampaknya melekat pada legitimasi negara di mata rakyat. Lebih jauh, sejumlah laporan menyebut BoP melibatkan Israel sebagai bagian dari ekosistem inisiatif ini.

“Di sinilah persoalan konstitusional dan moral menjadi lebih tajam: ketika Indonesia masuk ke forum yang menempatkan Israel sebagai pihak yang duduk di meja ‘rekonstruksi’ dan ‘keamanan’, publik mudah membaca itu sebagai normalisasi, bahkan pengakuan de facto secara politik, walaupun bukan pengakuan diplomatik formal,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan pengusaha.

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyebut kuota impor daging sapi bagi pengusaha swasta pada 2026 hanya ditetapkan sebesar 30.000 ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan pemangkasan kuota tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha lantaran tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton [perusahaan swasta]. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India itu 100.000 ton, dari Brasil itu 75.000 ton, belum lagi dari yang negara lain, dua negara tersebut,” kata Teguh saat dihubungi Bisnis, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, kuota impor daging sapi yang diberikan kepada pengusaha swasta tahun ini hanya sekitar 16% dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 180.000 ton. Rendahnya kuota impor ini membuat para pengusaha khawatir terhadap keberlangsungan usaha.

Pasalnya, Teguh mengungkap kuota impor tersebut harus dibagi kepada sekitar 105 perusahaan swasta, sehingga masing-masing perusahaan hanya memperoleh porsi yang sangat terbatas.

Alhasil, APPDI bersama dengan asosiasi lain membuat surat resmi kepada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).

Selain itu, Teguh menyebut kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut juga minim transparansi dan tidak disertai sosialisasi kepada pelaku usaha.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu, karena selama ini juga kita tidak pernah mendapatkan sosialisasi, juga tidak tahu bagaimana angka tersebut dasarnya muncul,” ungkapnya.

PHK Massal Mengancam

Lebih lanjut, Teguh memperingatkan bahwa keterbatasan kuota impor akan berdampak langsung pada operasional perusahaan. Bahkan, berpotensi berujung pada PHK.

“Enggak mungkin lah pengusaha dipaksakan harus tidak ada kegiatan usaha kemudian harus menanggung karyawan-karyawan yang bekerja. Itu berpotensi adanya PHK. Kalau itu pemerintah tidak mengabulkan permintaan kami,” tuturnya.

Selain dampak terhadap tenaga kerja, APPDI menilai pemangkasan kuota juga dikhawatirkan dapat memengaruhi harga daging di tingkat konsumen.

Dihubungi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Importir Daging Indonesia (APPHI) Marina Ratna D.K. membenarkan adanya pemangkasan kuota impor daging sapi tahun ini menjadi 30.000 ton tanpa adanya sosialisasi dan penjelasan dari pemerintah.

APPHI mengaku sangat kecewa atas pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut, mengingat anggotanya terdiri dari perusahaan yang telah beroperasi mulai dari 1–40 tahun.

“Selama ini kami telah menyerap tenaga kerja ribuan orang dan pembayar pajak dan memenuhi penyuplai horeka dan manufacturing, membantu pemerintah menjalankan roda ekonomi,” ujar Marina kepada Bisnis.

Dia juga mengingatkan pemangkasan kuota tersebut berpotensi membuat harga daging sapi dikendalikan oleh segelintir pelaku usaha.

Menurutnya, pemangkasan kuota impor daging sapi membuat pembentukan harga daging tidak lagi berjalan sesuai mekanisme pasar.

Pasalnya, kuota impor berpotensi terkonsentrasi pada satu perusahaan yang menggunakan kuota BUMN, padahal sebelumnya kuota reguler dijalankan oleh banyak pelaku usaha sehingga harga terbentuk secara kompetitif. Bahkan, kondisi ini membuat harga daging sapi di tingkat konsumen menjadi lebih mahal.

“Pastinya harga daging akan menjadi tinggi, yang kami takuti akan merembet ke PHK,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks saham pelat merah atau IDX BUMN 20 diproyeksikan memiliki ruang penguatan hingga double digit pada 2026.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), IDX BUMN 20 mencatat pertumbuhan sebesar 7,83% secara year to date (YtD) hingga pengujung tahun 2025.

Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks bergengsi lainnya, seperti LQ45 yang hanya menorehkan kenaikan 2,41% YtD ataupun IDX 30 dengan pertumbuhan mencapai 3,25% sepanjang tahun berjalan.

Meski demikian, performa IDX BUMN 20 masih tertinggal oleh indeks harga saham gabungan (IHSG) yang melonjak 22,13% sepanjang tahun.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menyatakan bahwa indeks saham pelat merah memiliki peluang untuk terus tumbuh pada 2026, bahkan berpotensi meningkat hingga digit ganda.

Katalis utama datang dari tren penurunan suku bunga acuan yang bakal meningkatkan likuiditas pasar dan menguntungkan sektor perbankan. Namun, Nafan mengingatkan investor untuk tetap waspada terhadap risiko global, terutama volatilitas harga komoditas yang dipengaruhi ekonomi China.

Di dalam negeri, isu transparansi dan intervensi kebijakan pemerintah masih menjadi perhatian utama yang dapat memengaruhi penilaian investor.

"Apabila kinerja bank-bank BUMN besar mulai membaik dan agenda hilirisasi terus diakselerasi, potensi kenaikan indeks di atas 10% masih terbuka,” ucap Nafan saat dihubungi baru-baru ini.

Di sisi lain, dia memandang terbatasnya pertumbuhan indeks BUMN yang masih berada di level single digit dipengaruhi oleh bobot perbankan pelat merah. Hal ini lantaran performa big four bank sempat berada di bawah ekspektasi pasar.

Kendati demikian, penguatan IDX BUMN 20 disebut banyak tertolong oleh sederet rangkaian aksi korporasi. Salah satunya adalah sentimen positif dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

“Perbaikan sentimen didorong oleh perombakan pengurus, baik di jajaran komisaris maupun direksi, seperti yang terjadi di BMRI dan BBRI. Perubahan kepemimpinan ini diharapkan mampu mendorong eksekusi strategi bisnis yang lebih efektif, disiplin belanja modal dan efisiensi,” ucap Nafan.

Selain sektor perbankan, Nafan menyampaikan bahwa sejumlah emiten pelat merah nonbank justru memperlihatkan tren teknikal yang positif.

Beberapa saham seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Timah Tbk. (TINS), hingga PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dinilai memiliki prospek yang relatif kuat.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.