Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono meminta agar pelaksanaan ekspor sawit satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dijelaskan lebih lanjut selama masa transisi sampai 31 Desember 2026 mendatang.

Salah satu yang masih menjadi pertanyaan kalangan pengusaha sawit adalah nasib eksportir yang hanya berbasis trader, bukan merupakan industri utuh. Kelompok eksportir ini hanya memperdagangkan komoditas tersebut dan biasanya melayani permintaan-permintaan kecil dari negara-negara di Benua Afrika.

Sebagaimana diketahui, ekspor kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara dan paduan besi (ferro alloy) mulai 1 Juni 2026 dilaporkan ke DSI. Kemudian, pada 1 Januari 2027, pemerintah menargetkan ekspor ketiga komoditas SDA strategis ini mulai dilakukan seluruhnya oleh BUMN ekspor tersebut.

Selama masa transisi ini, Eddy berharap agar pemerintah memastikan seluruh mekanisme dan aturan pelaksana tata kelola ekspor baru betul-betul selesai. Tujuannya agar implementasi penuh yang ditargetkan paling lambat 1 Januari 2027 tidak memicu hambatan (bottleneck) maupun stagnasi sehingga menyulitkan eksportir.

"Ini kan DSI menangani tiga komoditas yang karakteristiknya berbeda-beda. Minyak sawit itu diekspor ke 160 negara, kemudian permintaan buyer juga bisa berbeda-beda spesifikasinya dan mereka saling merahasiakan. Mereka punya formula. Nah ini sebaiknya nanti betul-betul, DSI harus benar-benar siap," terangnnya kepada wartawan usai menghadiri pertemuan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Untuk itu, Eddy meminta agar pemerintah tidak memberlakukan implementasi penuh pada 1 Januari 2027 apabila ternyata ada tahapan yang belum sepenuhnya siap. Sebab, pengusaha pun mengkhawatirkan dampaknya ke kehilangan pasar ekspor.

Meski demikian, Eddy memastikan industri siap mendukung kebijakan baru pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara ini.

Dia pun telah mendapatkan penjelasan dari pemerintah bahwa DSI tidak akan menerapkan pungutan tambahan ke para eksportir. Perubahan hanya berbentuk penambahan rantai baru dalam proses ekspor, dari yang sebelumnya antara eksportir-pembeli (buyer), dan kini harus melalui DSI.

"Hanya memang ada layer tambahan. Kami berharap tidak ada tambahan birokrasi yang rumit, sehingga malah justru menyulitkan. Makanya saya sampaikan tadi, DSI harus betul-betul siap, kalau memang belum siap sebaiknya bertahap melaksanakannya," jelas Eddy.

Kejelasan Nasib Trader

Selama masa transisi ini, pengusaha juga meminta adanya kejelasan lebih lanjut mengenai eksportir mana saja yang akan terdampak kebijakan baru ini. Eddy mencontohkan, eksportir sawit pun mencakup dua kelompok berbeda yakni industri dan sekadar trader.

Artinya, ada eksportir sawit yang terintegrasi dengan industri hulu hilirnya. Sementara itu, ada juga eksportir yang hanya khusus memperdagangkan komoditas tersebut. Eksportir trader ini biasanya melayani negara-negara buyer dengan permintaan lebih kecil seperti di Benua Afrika.

Salah satu contoh trader ini melayani permintaan ekspor olein atau minyak goreng yang biasanya hanya berjumlah 6 sampai 10 kontainer. Eddy mengaku masih menunggu kepastian dari pemerintah apabila ekspor dari trader ini juga akan digantikan oleh DSI secara satu pintu.

"Nah ini kan mesti jelas supaya jangan sampai trader ini juga jadi mati kan. Mereka juga termasuk menyediakan lapangan kerja juga kan. Selain itu, kalau ini nanti tidak bisa dilayani, kan kita kehilangan pasar juga. Tahun lalu ekspor kita meningkat 27% ke Afrika," lanjutnya.

Eddy mengaku belum mengetahui berapa estimasi eksportir sawit yang akan terdampak kebijakan baru ini. Namun, dia menyebut 90% ekspor CPO ke luar negeri sudah berbentuk hilir.

Sebagai informasi, eksportir CPO, batu bara dan ferro alloy masih melakukan kontrak dan transaksi ekspor dengan buyer selama 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Nantinya, ekspor bakal mulai dilakukan oleh DSI secara penuh sejak proses pre-clearance pada paling lambat 1 Januari 2027.

Berdasarkan catatan pemerintah, ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy pada 2025 tercatat mencapai sekitar US$66,13 miliar atau setara 23,4% dari total ekspor nasional.

Kontribusi ketiganya telah menjadi penopang surplus neraca perdagangan Indonesia selama 71 bulan berturut-turut. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan secara bertahap guna memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha.

Selama tujuh bulan ini, eksportir diwajibkan menyampaikan dokumen aktivitas ekspor kepada DSI secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu (CEISA) yang telah disiapkan.

Masa transisi akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan implementasi pada tahap berikutnya, dengan target pelaksanaan penuh mekanisme ekspor melalui DSI paling lambat pada 1 Januari 2027.

Selanjutnya, pemerintah juga disebut akan terus memastikan bahwa kebijakan ini akan tetap mengedepankan kepastian berusaha. Arus barang akan tetap berjalan lancar, kontrak yang sedang berlangsung tetap dihormati, dan kepentingan mitra dagang tetap diperhatikan sehingga kepercayaan dunia usaha dan mitra perdagangan internasional dapat terus terjaga.

"Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan. Dan diharapkan, memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia," pungkas Airlangga, dikutip dari siaran pers.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberi waktu hingga awal 2027 bagi eksportir untuk menyesuaikan diri dengan kebijakaneksporsatu pintu yang mulai berlaku secara bertahap pada 1 Juni 2026. Selama masa transisi, pelaksanaan kebijakan akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama sebagai dasar penyusunan tahapan implementasi berikutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartomengatakan evaluasi pada masa awal penerapan diperlukan untuk memastikan mekanisme baru tersebut dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas ekspor maupun kepastian usaha.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan menuju implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu yang ditargetkan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027.

"Evaluasi dalam tiga bulan pertama akan menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Sabtu (31/5/2026).

Pada tahap awal, kebijakan tersebut akan diterapkan pada tiga komoditas sumber daya alam strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau paduan besi. Ketiga komoditas tersebut merupakan kontributor utama ekspor Indonesia dengan nilai mencapai US$66,13 miliar pada 2025 atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.

Melalui kebijakan baru itu, pemerintah menunjuk PTDanantara Sumber Daya Indonesia(DSI) sebagai BUMN ekspor yang akan mengoordinasikan mekanisme ekspor satu pintu. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan validitas data perdagangan, serta menekan praktikunder-invoicing,transfer pricing, dan potensi kebocoran devisa hasil ekspor.

Meski demikian, Airlangga menegaskan kegiatan ekspor selama masa transisi tetap berjalan seperti biasa. Perusahaan eksportir masih dapat menjalankan kontrak dan aktivitas perdagangan yang telah berlangsung, namun diwajibkan melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT DSI.

Pelaporan tersebut akan dilakukan melalui sistem CEISA 4.0 yang disiapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah juga memastikan proses transisi akan dilakukan secara bertahap agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan sistem administrasi dan proses bisnis mereka.

"Dengan demikian para pengusaha, eksportir, dan pihak-pihak yang terkait memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian," kata Airlangga.

Pemerintah berharap pendekatan bertahap tersebut dapat menjaga kelancaran arus barang, kepastian usaha, serta kepercayaan mitra dagang Indonesia di tengah upaya memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Jelang pelaksanaan bertahap sentralisasi ekspor sumber daya alam (SDA) strategis pekan depan, pemerintah maupun badan usaha atau eksportir masih melakukan berbagai persiapan. Implementasi sistem ekspor terpusat melalui BUMN ini diharapkan berlaku secara penuh paling lambat 1 Januari 2027.

Mulai 1 Juni 2026 atau pekan depan, sistem perdagangan luar negeri Indonesia akan mulai bertransisi ke mekanisme baru. Dimulai dari tiga komoditas SDA strategis utama, yakni batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan paduan besi (ferro alloy), ekspor akan dilakukan melalui BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Implementasi dilakukan dalam dua tahapan. Tahap 1 yakni 1 Juni sampai 31 Desember 2026 dan bakal dievaluasi setiap tiga bulan. Kemudian, tahap II yakni masa implementasi penuh paling lambat 1 Januari 2027.

Pada Tahap I ini, pemerintah memastikan bahwa ekspor masih dilakukan seluruhnya oleh perusahaan di sektor terkait dengan buyer di luar negeri (importir). Namun, meski transaksi masih dilakukan oleh masing-masing Perusahaan, para eksportir batu bara, CPO dan paduan besi akan mulai diwajibkan melapor ke DSI.

PT DSI, yang dipimpin oleh mantan petinggi Vale yaitu Luke Thomas Mahony ini bakal mulai melakukan dokumentasi ekspor. Masa transisi pertama ini akan dievaluasi setelah tiga bulan pertama tepatnya sampai Agustus 2026.

Setelahnya, pemerintah menargetkan seluruh proses transaksi ekspor yakni kontrak, pengiriman barang sampai dengan pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh DSI pada awal tahun depan.

Dimulai dari masa transisi ini, BUMN ekspor mendapatkan hak akses terhadap sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) yaitu Customs-Excise Information System and Automation (CEISA).

Dengan ini, DSI memiliki akses terhadap setiap akun CEISA eksportir batu bara, CPO dan paduan besi. Namun, selama masa transisi, pengisian modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh masing-masing perusahaan eksportir.

Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pelengkap Pabean serta lainnya di atasnamakan oleh BUMN, yang mewakili Perusahaan selaku pemilik barang. Akan tetapi, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan buyer di luar negeri masih dilakukan Perusahaan secara langsung.

Pemenuhan kewajiban terkait dengan perizinan, pembayaran pungutan seperti bea keluar, PNBP SDA serta pajak ekspor tetap masih dilakukan oleh perusahaan atas nama eksportir (BUMN ekspor).

Adapun pada 1 Januari 2027, keseluruhan proses ini nantinya dilakukan sepenuhnya oleh DSI. Sedari awal, DSI nantinya akan mulai mengisi modul PEB seluruh perusahaan alias pemilik barang pada platform CEISA. Pengisian PEB tidak lagi dilakukan masing-masing perusahaan pemilik barang sejalan dengan sentralisasi ekspor satu pintu melalui BUMN ekspor tersebut.

Kemudian, pengurusan berbagai dokumen ekspor, kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri (importir), serta pemenuhan kewajiban pungutan dan perpajakan dilakukan oleh BUMN DSI.

Sebelumnya diketahui pemerintah sudah menggelar berbagai sosialisasi dengan kementerian/lembaga lain dan pelaku usaha terkait. Pada Kamis (21/5/2026), Kemenko Perekonomian telah menggelar sosialisasi dengan sekitar 18 asosiasi usaha maupun eksportir komoditas SDA strategis.

Salah satu yang hadir adalah Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengaku masih punya banyak pertanyaan mengenai mekanisme baru ekspor ini. Apalagi, industri batu bara menjadi salah satu yang langsung terdampak pekan depan.

Meski demikian, Gita menjelaskan bahwa tahapan pertama nantinya baru bersifat pelaporan sehingga tidak ada skema bisnis perusahaan yang berubah. Bahkan, tidak ada formulir atau laporan tambahan yang perlu dibuat.

Mulai pekan depan, perusahaan hanya perlu melakukan checklist persetujuan pada dialog box pada portal Bea Cukai CEISA 4.0 guna pelaporan kepada DSI.

Akan tetapi, Gita tidak menampik masih ada satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Misalnya, apabila pemerintah sudah memiliki peta jalan integrasi sistem nasional dan user acceptance testing (UAT) lintas pemangku kepentingan sebelum implementasi penuh 1 Januari 2027.

"Ekosistem ekspor Indonesia saat ini tidak berdiri di satu aplikasi saja. Proses ekspor melibatkan banyak sistem. Apakah seluruh sistem terkait sudah saling terhubung, memiliki alur data yang jelas, dan sudah diuji bersama oleh seluruh pemangku kepentingan?," terangnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Oleh sebab itu, Gita mendorong pemerintah perlu menjelaskan lebih terperinci berbagai pertanyaan besar dari pelaku usaha. Misalnya, posisi kontrak ekspor yang sudah berjalan hingga peran DSI ke depannya.

"Masih terdapat sejumlah pertanyaan besar yang perlu dijelaskan lebih rinci, termasuk bagaimana posisi kontrak ekspor yang sudah berjalan, hubungan dengan pembeli luar negeri, mekanisme pembayaran, kepastian jadwal pengapalan, serta peran DSI dalam rantai bisnis ekspor ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan bahwa sistem anyar proses ekspor ini akan tetap menghormati kontrak jangka panjang yang sudah ada sebelum DSI.

Akan tetapi, dia tidak menutup peluang untuk mengkaji kembali kontrak ini apabila ada ketidaksesuaian antara harga yang disepakati dengan indeks pasar dunia. Sebab, Rosan menyebut rezim ekspor baru ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta menghilangkan praktik underinvoicing hingga transfer pricing.

"Biarpun mereka kontrak jangka panjang, tetapi penentuan price-nya, harganya, itu kan tidak ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan, kalau kami lihat apakah kontrak itu di bawah indeks pasar dunia, di mana sekarang yang berjalan, tentu kami akan melakukan review atas itu," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pekan lalu, Kamis (21/5/2026).

Rosan tidak memerinci lebih lanjut nasib kontrak yang nantinya ternyata ditemukan tidak sesuai. Dia hanya menegaskan bahwa pemerintah dan Danantara menghormati kontrak yang sudah ada.

"Kami akan menghormati the sanctity of the contract. Tetapi yang saya ingin sampaikan itu, kalau kami lihat ada indikasi penjualan underinvoicing, ya tentunya kami akan melakukan evaluasi mengenai kontrak itu," ujar pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu.

Kesiapan Pemerintah

Selain dengan pengusaha, Kemenko Perekonomian juga menyebut telah melakukan sosialisasi dengan lintas kementerian/lembaga. Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ikut terlibat.

Sebagaimana diketahui, sistem dan tata kelola ekspor baru ini diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Prabowo Subianto di DPR, Rabu (20/5/2026). Dia menyebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan tata kelola ekspor melalui Danantara.

Dimulai dari batu bara, CPO dan paduan besi, ekspor komoditas strategis ini akan terpusat melalui Danantara. Dengan demikian, perusahaan eksportir dalam negeri tidak lagi melakukan kontrak dan transaksi hanya dengan pembeli (buyer) luar negeri saja.

Untuk itu, sejumlah regulasi pun akan perlu disesuaikan. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, sejumlah regulasi bakal diterbitkan sebagai aturan turunan dari PP tata kelola ekspor yang baru.

Haryo mengatakan pelaku usaha pun merespons positif dan siap mendukung proses transisi ini.

"Respons pelaku usaha positif dan siap mendukung terutama setelah dijelaskan bahwa pada masa transisi praktis tidak ada perubahan proses bisnis, kecuali hanya tekan/entry pelaporan di sistem," terangnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Adapun dua regulasi turunan yang bakal dikeluarkan yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Revisi Permendag bertujuan untuk menyesuaikan rincian jenis komoditas SDA strategis yang bakal diwajibkan ekspornya melalui DSI.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan Permendag ini terbit sebelum Senin (1/6/2026). Isinya yaitu mengatur bahwa ekspor batu bara, CPO dan paduan besi hanya akan boleh diekspor melalui DSI.

"Intinya sesuai dengan yang disampaikan Pak Menteri Perdagangan, bahwa yang boleh mengekspor untuk tiga produk hanya BUMN ekspor dari yang semula semua pelaku usaha," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Di sisi lain, Kemenkeu juga disebut akan mengeluarkan aturan teknis. Namun, pihak Kemenko Perekonomian belum mengonfirmasi apa sekiranya regulasi turunan yang bakal disesuaikan oleh otoritas fiskal.

Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) diketahui belum lama ini masih mengkaji potensi penyesuaian aturan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pascaimplementasi ekspor melalui DSI.

Saat dikonfirmasi, otoritas pajak mengaku masih akan mendalami lebih dulu regulasi pada level yang lebih tinggi yaitu PMK. Saat ini, pihak Kemenkeu juga belum mengonfirmasi kapan PMK terkait bakal disusun dan diterbitkan.

"Saat ini kami masih mendalami skema proses bisnis yang nantinya akan diatur terlebih dahulu dalam regulasi pada level yang lebih tinggi. Adapun Peraturan Direktur Jenderal Pajak pada prinsipnya bersifat teknis dan operasional sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Ke depan, pemerintah dinilai perlu lebih gencar melakukan sosialisasi dan penjelasan terkait dengan tata kelola ekspor baru ini. Sebab, berbagai kalangan menilai kebijakan baru Presiden Prabowo ini turut memicu reaksi pasar yang cukup negatif.

Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede, pemerintah harus mengomunikasikan peraturan pelaksana dan hal teknis dari pemusatan ekspor komoditas strategis ini. Terkait dengan reaksi pasar, Josua menilai sentimen pelaku pasar tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal.

Josua menyampaikan, kebijakan baru pemerintah ini diharapkan benar-benar bisa mendorong penerimaan tanpa memicu efek samping yakni pelemahan investasi.

"Kejadian ataupun pergerakan di pasar keuangan itu bisa dari beberapa faktor yang terjadi di satu hari. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi hanya satu faktor saja. Yang pasti kita berharap bahwa kebijakan ini diambil untuk bisa mendorong penerimaan, tetapi jangan sampai side effect-nya bisa menurunkan investasi dari asing, khususnya investasi asing," jelasnya.

Josua menyebut pemerintah masih memerlukan investasi asing sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi, dengan target tinggi pertumbuhan PDB sampai 8% di 2029.

Untuk itu, dia berharap agar kebijakan pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara ini tidak berdampak buruk ke prospek investasi ke depannya.

"Kita perlu kebijakan-kebijakan yang di satu sisi bisa meningkatkan penerimaan tetapi juga tetap menjaga iklim investasi, khususnya investasi asing," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) meminta pemerintah memperjelas sejumlah aspek teknis dalam implementasi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA), khususnya terkait kontrak ekspor batu bara yang sudah berjalan dengan pembeli luar negeri.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan ekspor batu bara selama ini umumnya dilakukan melalui kontrak jangka panjang yang memuat berbagai ketentuan terperinci, mulai dari harga, spesifikasi kualitas, jadwal pengapalan atau laycan, penalti keterlambatan, mekanisme pembayaran, hingga forum penyelesaian sengketa.

“Dari sisi teknis, ada banyak aspek yang perlu diperjelas, seperti status kontrak jual beli yang sudah berjalan,” ujar Gita kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme transisi apabila skema baru nantinya mengubah pihak penjual maupun alur transaksi ekspor.

“Apabila skema baru mengubah pihak penjual atau alur transaksi, maka perlu dijelaskan apakah diperlukan novasi kontrak, bagaimana jika buyer tidak menyetujui perubahan tersebut, dan bagaimana perlindungan terhadap kewajiban yang sudah disepakati sebelumnya,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).

Dalam aturan tersebut, pemerintah akan mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan menjadi platform satu pintu dokumentasi dan transaksi ekspor SDA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahap awal mulai 1 Juni 2026, dokumentasi ekspor akan dilakukan melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh proses ekspor komoditas strategis ditargetkan dilakukan sepenuhnya melalui perusahaan tersebut.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktikunder invoicingdantransfer pricing, serta meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu Indonesia memasuki fase transisi mulai awal Juni 2026. Meski pemerintah memberi ruang adaptasi hingga akhir tahun, pelaku industri dan investor masih menunggu kepastian mengenai dampak jangka panjang kebijakan tersebut terhadap kelancaran ekspor, fleksibilitas bisnis, hingga profitabilitas emiten batu bara.

Pemerintah menetapkan masa transisi sepanjang 2026 sebelum implementasi penuh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pengelola ekspor komoditas strategis mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Pada tahap awal ini, perusahaan tetap dapat melakukan ekspor secara mandiri seperti sebelumnya. Namun, seluruh aktivitas eksporwajib dilaporkan kepada DSI melalui sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.