JAKARTA - Penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Diperlukan sinergi dan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Sarasehan Ulama bertajuk "Ekoteologi & Keberlanjutan Indonesia" yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Sustainability Movement (Inamove) di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis, 25 Juni 2026.

Forum yang dipandu moderator Rahmat Hidayat Pulungan itu mempertemukan ulama, akademisi, praktisi industri, dan pakar kebijakan publik untuk membedah persoalan krisis sampah nasional dari perspektif agama, teknologi, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

Salah satu sorotan utama dalam sarasehan tersebut adalah peringatan agar pengelolaan sampah nasional tidak berubah menjadi proyek yang hanya menguntungkan investor dengan menggunakan dana publik.

Direktur Badan Pelaksana PKU MUI DKI Jakarta sekaligus penulis Fikih Kota Global Muladi Mughni menegaskan dalam pandangan Islam, sampah (Al-Afsah) merupakan materi yang dibuang, tetapi masih memiliki potensi nilai guna apabila dikelola dengan benar.

Muladi menjelaskan konsep Fikih Ma'alat, yakni pendekatan yang menilai suatu kebijakan berdasarkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. "Kebijakan yang baik bukan yang paling banyak mengelola sampah, melainkan yang paling berhasil mengurangi lahirnya sampah sejak dari hulu," tegasnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Muladi, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya. Muladi juga mengingatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam proyek pengelolaan sampah merupakan amanah publik sehingga tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi investor swasta, sementara risiko kerugian justru dibebankan kepada masyarakat.

Lihat video: Pramono Beber Pesan Megawati untuk Bereskan Masalah Banjir, Macet, Sampah Jakarta



Dari sisi pemerintah, CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) Fadli Rahman memaparkan Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 50 juta ton sampah setiap tahun, dengan sekitar 60% di antaranya belum terkelola secara optimal.

Karena itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 mendorong pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari upaya mengembalikan kualitas lingkungan sekaligus mengurangi emisi.

Menurut Fadli, teknologi PSEL mampu menekan emisi hingga 80% dibandingkan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Program tersebut direncanakan dibangun di 31 lokasi, dengan tahap awal di Bali, Bekasi, dan Solo. Selain itu, proyek tersebut juga dirancang melibatkan formalisasi tenaga kerja sektor informal seperti para pemulung.

Praktisi Rancang Bangun Industri Edy Sutrisman menilai persoalan utama justru berada pada kebiasaan masyarakat yang belum memilah sampah sejak dari rumah. "Sampah basah sisa makanan yang tercampur plastik bisa merusak mesin insinerator pembangkit listrik," jelasnya.

Selain tantangan teknis, Edy juga menyoroti aspek ekonomi. Menurutnya, wilayah Jawa, Bali, dan Madura saat ini mengalami surplus listrik hingga sekitar 50%, sehingga urgensi menjual listrik hasil pengolahan sampah kepada PLN masih menjadi perdebatan.

Edy menambahkan, pembangunan fasilitas PSEL memerlukan investasi yang sangat besar, bahkan sekitar dua pertiga biaya proyek digunakan untuk pembangunan pembangkit listriknya. Persoalan tata kelola juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.

Mantan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, menilai Indonesia sedang melakukan lompatan jauh menuju teknologi energi sampah, sementara negara-negara maju seperti Jepang dan China membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun budaya pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

Ahmad Alamsyah juga mempertanyakan minimnya konsultasi publik dalam penyusunan regulasi seperti Perpres Nomor 109. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan maladministrasi sekaligus meningkatkan tekanan fiskal apabila proyek-proyek tersebut bergantung pada investasi asing dalam jangka panjang.

Peneliti Lingkungan Senior Institut Pertanian Bogor Kiman Siregar menekankan pentingnya penggunaan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA) dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah. Menurut Kiman, narasi mengenai pengolahan sampah perlu diubah dari sekadar membakar sampah menjadi mereduksi karbon agar memiliki nilai ekonomi hijau yang lebih jelas.

Kiman juga mengkritik kebijakan harga biomassa yang selama ini masih mengacu pada nilai kalor batu bara. Padahal, kemampuan biomassa atau sampah dalam mengurangi emisi karbon semestinya menjadi faktor utama dalam penentuan nilai ekonominya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah oleh pelaku usaha kecil, BUMD, maupun berbagai lembaga pengelola dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional. Sarasehan Ulama akhirnya menyimpulkan bahwa penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.

Diperlukan sinergi antara penguatan literasi budaya dan keagamaan (tarbiah), penerapan teknologi yang tepat guna, serta kebijakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat agar pengelolaan sampah benar-benar menghadirkan keberlanjutan bagi Indonesia.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut telah menyetujui secara pemanfaatan wilayah Ciangir, Tanggerang sebagai lokasi penampungan kompos. Langkah tersebut merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menangani sekitar 9.000 ton sampah yang dihasilkan Ibu Kota setiap harinya.

"Saya sudah menyetujui secara prinsip untuk Ciangir yang ada di Provinsi Banten digunakan untuk menampung kompos ya, anorganik kompos kita yang ada. Kalau itu bisa dilakukan secara menyeluruh, maka kurang lebih 9.000 ton sampah yang ada di Jakarta insyaallah akan tertangani," kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (7/6/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penanganan sampah Jakarta tidak hanya mengandalkan wilayah Ciangir. Sampah Jakarta akan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang berada di Bantargebang, Kota Bekasi.

"Sebagian besar kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Bantargebang, Ujungan, dan juga di Sunter. Sebagian untuk Rorotan, untuk RDF (Refuse Derived Fuel) ada dua di Rorotan dan juga di Bantargebang," ucap Pramono.

Dengan berbagai skema pengolahan sampah seperti kompos, PLTSa dan RDF, Pramono berharap seluruh sampah harian Jakarta bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal ini juga bisa mengurangi beban sampah di Ibu Kota.

"Mudah-mudahan dengan penanganan ini maka neraca sampah di Jakarta yang kurang lebih 9.000 ton akan semuanya terpakai," tuturnya.

Ia berharap persoalan sampah di Ibu Kota dapat terselesaikan secara menyeluruh selama masa kepemimpinannya. Sebab, hal ini akan mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan modern.

"Kalau itu bisa dijalankan maka sebagai kota global, sebagai kota modern, Jakarta betul-betul untuk urusan sampahnya mudah-mudahan di era kepemimpinan saya bisa tertangani secara keseluruhan," pungkasnya.

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menjajaki peluang kerja sama dengan investor asal Tiongkok untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WTE) senilai sekitar 300 juta dolar AS atau lebih dari Rp5 triliun.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dalam keterangan resmi yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan investor menunjukkan minat serius untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Skema investasi tersebut dirancang agar dapat meminimalkan beban pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui dukungan pendanaan, teknologi, rekayasa, hingga sistem operasional dari mitra asal Tiongkok.

"Jumat (23/5) lalu saya bertemu dengan investor asal Tiongkok di Jakarta untuk membahas kerja sama pengelolaan sampah jadi energi hijau," ujarnya.

Dia menyebut pemerintah provinsi akan memberikan dukungan berupa percepatan perizinan, penyediaan lahan kurang lebih 5 hektare, serta penyediaan pasokan sampah sekitar 1.000 ton per hari sebagai bahan baku.

Sampah perkotaan nantinya diolah menjadi energi listrik yang selanjutnya dijual kepada PLN untuk didistribusikan kepada masyarakat dengan skema pembagian keuntungan antara perusahaan dan pemerintah daerah.

"Kalau soal teknis pembagian keuntungan akan dibahas lebih rinci pada tahap berikutnya sebelum tanda tangan kerja sama," jelas Lakotani.

Dia menilai proyek tersebut memiliki potensi strategis karena tidak hanya menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah perkotaan, tetapi menambah pasokan energi ramah lingkungan, dan membuka lapangan kerja.

Keuntungan lainnya yang diperoleh dari kerja sama pengelolaan sampah antar lain, mendorong transfer penggunaan teknologi dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat serta pendapatan daerah.

"Investasi dimaksud bertujuan mendukung pengelolaan sampah dan penyediaan energi ramah lingkungan di Papua Barat," kata Lakotani.

Pertemuan itu dihadiri Pimpinan Huachuang Investment, Pimpinan CITIC Construction Indonesia, Executive Director Huachuang Investment Jasmine Li, serta Penasihat Khusus Gubernur Papua Barat Tony Aditya.

Delegasi investor dari Tiongkok dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Manokwari pada Juni mendatang guna melanjutkan pembahasan teknis awal untuk kerja sama sekaligus peninjauan lokasi yang disediakan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berencana melakukan kunjungan lanjutan ke Beijing untuk melanjutkan pembahasan tingkat tinggi sekaligus mengeksplorasi peluang kerja sama investasi lainnya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan bakal sangat serius dalam menangani isu pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH) bakal serius menggunakan segala kewenangan dan instrumen agar tercipta Indonesia yang bersih dan berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan Jumhur Hidayat dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola Yang Berkelanjutan" yang digelar secara daring oleh Great Institute, Rabu (13/5/2026) siang.

Jumhur menekankan, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihaknya akan menerapkan sanksi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau jika pemda tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

"Pasal 114 UU Nomor 32/2009 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana 1 tahun dan denda Rp1 miliar," tegas Jumhur.

Sebelumnya, Jumhur Hidayat mengemukakan, potensi jumlah timbunan sampah di Indonesia pada 2026 adalah 51,8 juta ton, di mana 25% menjadi sampah yang terkelola dan 75% masih belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan sampah sebagai agenda lingkungan strategis juga merupakan tantangan yang semakin nyata di Indonesia.

Ia menegaskan secara nasional pada 2026 ini pemerintah menargetkan 63,54% sampah terkelola, dan 100% pada 2029. Namun, Jumhur mengingatkan bahwa permasahan sampah tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan hilir atau Tempat Pemrosesan Akhir. "Kunci keberhasilan pada perubahan perilaku di hulu," tegas Jumhur.

Untuk itu, Jumhur mengajak semua elemen bangsa dari titik terkecil memulai dengan komitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai buang, dan menjadikan rumah sebagai unit terkecil pemilahan sampah organik dan anorganik.

Sementara itu, Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung mengatakan bahwa masalah pengelolaan sampah kebanyakan ada di daerah kabupaten kota sekitar 75%. Sementara di kementerian hanya 25%. "Kota-kota besar di Indonesia tidak mengelola sampah dengan baik sehingga timbul masalah," ujar Dwi.

Ia mengapresiasi pengelolaan sampah di Jakarta yang menurutnya lebih baik karena di hulunya sudah ada pemilahan. Namun sayang di daerah-daerah lain sekitar Jakarta hal ini belum dilakukan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Direktur Great Indonesia Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa diskusi tentang sampah yang digelar secara daring itu akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi pengelolaan sampah yang akan disampaikan kepada Menteri LH. FGD Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang berkelanjutan, menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Teuku Mulia, ST.MT (Kadis LH Kabupaten Bogor), Anna Belle Zainab Nainggolan, S.Ant, MSc (Peneliti dan Pengamat Sosial Ekonomi), Ir Tutuko Wirjoatmodo, METN (Konsultan, Praktisi Lingkungan dan Energi Terbarukan), Ir Hokkop Situngkir (Direktur Biomassa PT PLN EPI),

Kemudian, Soni Asrul Sani, ST (Advisor PT Semen Indonesia), Dr Suroso Isnandar ST, MSc (Direktur Manajemen Projek Energi Baru Terbarukan dan Eksekutif EBT untuk Kelistrikan), Prof Dr I Nyoman Puget Aryantha PHd (Rektor ITERA), Prof Dr Mochammad Khaerul, ST, MT (Guru Besar FT Sipil dan Lingkungan ITB), Nelly Rosa Juliana Siringoringo (Aktivis Lingkungan), Dr Achmad Gunawan Wijaksono, ST.MT (Konseptor Kebijakan, Dosen dan Peneliti Limbah B3 dan Sampah),

Lalu, Anto Tri Sugiarto, B.Eng, M.Eng, PHd (Peneliti Senior BRIN), Ratu Ratna Damayanti (Koordinator TP3D dan Kepala Baperinda Kota Depok), Dr Dadang Wihana, MSi, Dwi Sawung (Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development), Yudi Samhudi Suyuti, S.Sos (Aktivis Lingkungan), Agung Nugroho, SE.MM (Wali Kota Pekanbaru).

Yang untuk rumah-rumah itu kurang dari Rp1 juta. Teknologinya murah dan mudah

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan teknologi pengolahan sampah dari skala rumah tangga hingga perkotaan guna mendukung percepatan penanganan sampah nasional.

“BRIN menyediakan empat level teknologi sampah, dari rumah tangga, desa, kecamatan hingga perkotaan,” kata Kepala BRIN Arif Satria di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Menurut dia, salah satu teknologi yang dikembangkan untuk rumah tangga adalah komposter kecil bernama Lasamor yang digunakan untuk mengolah limbah organik menjadi kompos.

Arif mengatakan teknologi tersebut memiliki harga relatif murah dan mudah diterapkan masyarakat.

“Yang untuk rumah-rumah itu kurang dari Rp1 juta. Teknologinya murah dan mudah,” ujarnya.

Selain itu, BRIN juga mengembangkan teknologi pirolisis cepat atau fast pyrolysis (Faspol) untuk mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar bagi nelayan.

Ia mengatakan bahan bakar hasil pengolahan limbah plastik tersebut telah diuji coba pada perahu nelayan di Jepara dan telah memenuhi standar Lembaga Minyak dan Gas Bumi.

“Sekarang banyak nelayan sudah menggunakan itu karena harganya murah, sekitar Rp10 ribu per liter dibandingkan solar Rp13 ribu,” ucapnya.

Menurut dia, teknologi Faspol saat ini telah diterapkan di 84 kabupaten dengan kapasitas pengolahan yang masih berskala kecil.

Arif menjelaskan satu kilogram (kg) sampah plastik dapat diolah menjadi sekitar satu liter bahan bakar.

BRIN juga tengah mengembangkan teknologi pengolahan sampah skala menengah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang dengan kapasitas sekitar 50 ton per hari.

Menurut dia, teknologi tersebut akan terus dikembangkan agar mampu mengolah sampah hingga 100 ton per hari untuk mendukung pengolahan sampah skala lebih besar.

“Kalau membutuhkan 100 ton, BRIN punya teknologinya,” ungkap Arif.

Selain pengolahan sampah, BRIN juga mengembangkan teknologi pemilahan dan pembersihan sampah di sungai melalui penggunaan kapal pembersih sampah.

Arif mengatakan teknologi tersebut digunakan untuk mempercepat pengangkatan sampah di sungai sebelum diolah lebih lanjut.

Sementara itu, pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan sejumlah pemerintah daerah telah menandatangani kesepakatan percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi pada Senin.

Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi sampah darurat atau timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.

Program tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komitmen mengelola lingkungan diwujudkan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/PGN, Subholding Gas Pertamina. Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) mereka mengelola sampah plastik .

Langkah ini selaras dengan komitmen PGN yang Environmental, Social, and Governance (ESG) mendorong pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menciptakan nilai tambah melalui penerapan ekonomi sirkular.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, program ini tidak hanya menjadi kegiatan pengelolaan lingkungan semata, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan.

Implementasi itu diwujudkan pihaknya dengan mengelola sampah plastik yang terintegrasi mulai dari proses pemilahan oleh seluruh karyawan PGN, pengumpulan dan pengelolaan bersama Kertabumi Recycling Centre, hingga pengolahan akhir bekerja sama dengan Bank Sampah Al-Bustaniyah.

“Melalui kolaborasi lintas fungsi dan penerapan prinsip ekonomi sirkular, kami ingin membangun ekosistem kerja yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan awareness ESG di internal perusahaan, sekaligus menciptakan nilai tambah dari limbah menjadi sumber daya bermanfaat,” ujar Fajriyah, Sabtu (9/5/2026).

Untuk memperkuat pelaksanaan program, PGN mendapatkan pendampingan sejumlah lembaga demi menegaskan komitmennya dan mengkampanyekan kesadaran lingkungan serta mendorong penerapan ekonomi sirkular di tengah masyarakat.

“Inisiatif ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dapat semakin meningkat, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah plastik," ucapnya.

Ikbal Alexander dari Kertabumi Recycling Centre menuturkan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, timbulan sampah yang tidak terkelola mencapai 109 ton per hari atau sekitar 75 persen dari total timbulan sampah, sehingga memicu berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, peningkatan emisi gas rumah kaca, hingga risiko kerusakan ekosistem akibat penumpukan sampah plastik.

“Permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara perusahaan, komunitas, dan masyarakat untuk membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab serta mendorong penerapan ekonomi sirkular yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan,” ujar Ikbal.

Pendekatan yang dilakukan PGN melalui edukasi, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna merupakan langkah positif yang tidak hanya berdampak bagi lingkungan perusahaan, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

Di sisi lain, Ade Sulaeman, Editor National Geographic Indonesia mengatakan, permasalahan sampah plastik kini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Berdasarkan sejumlah riset, partikel mikroplastik dan nanoplastik bahkan ditemukan di udara, air hujan, hingga dalam aliran darah manusia.

“Kondisi ini menunjukkan dampak sampah plastik yang semakin meluas dan tidak terlihat secara langsung, sehingga membutuhkan peningkatan kesadaran serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,” kata Ade.

Melalui kolaborasi lintas sektor upaya pengurangan sampah plastik dapat dilakukan secara lebih efektif. Dia menilai edukasi yang konsisten serta keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci membangun kesadaran publik terhadap dampak sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

guna mendorong kemandirian pengelolaan sampah di lokasi perusahaan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Subholding Gas Pertamina menerapkan ekonomi sirkular di wilayah kerja perusahaan dengan program pengelolaan sampah plastik di lingkungan perusahaan menjadi produk yang bernilai.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan program tersebut tidak hanya menjadi kegiatan pengelolaan lingkungan, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan.

"Program ini dihadirkan guna mendorong kemandirian pengelolaan sampah di lokasi perusahaan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dalam penerapannya, PGN menyiapkan sistem pengelolaan sampah plastik yang terintegrasi mulai dari proses pemilahan oleh seluruh karyawan, pengumpulan dan pengelolaan bersama Kertabumi Recycling Centre, hingga pengolahan akhir bekerja sama dengan Bank Sampah Al-Bustaniyah.

Melalui kolaborasi lintas fungsi dan penerapan prinsip ekonomi sirkular, tambahnya, pihaknya ingin membangun ekosistem kerja yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan awareness Environmental, Social and Governance (ESG) di internal perusahaan, sekaligus menciptakan nilai tambah dari limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat.

“Kami berharap melalui inisiatif ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dapat semakin meningkat, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah plastik," ujarnya.

Saat ini, PGN juga menjalankan inisiatif bagi komunitas (seperti Bajaj Gas) di mana botol plastik dihargai senilai Rp400 per botol. Peserta dapat menukarkan hingga 61 botol untuk mendapatkan kupon diskon pengisian bahan bakar gas (BBG)

Sementara itu Ikbal Alexander dari Kertabumi Recycling Centre, selaku pendamping program tersebut menilai pendekatan yang dilakukan PGN melalui edukasi, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna merupakan langkah positif.

Upaya tersebut, lanjutnya, tidak hanya berdampak bagi lingkungan perusahaan, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup, dia menyebutkan timbulan sampah yang tidak terkelola mencapai 109 ton per hari atau sekitar 75 persen dari total timbulan sampah.

Hal itu memicu berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, peningkatan emisi gas rumah kaca, hingga risiko kerusakan ekosistem akibat penumpukan sampah plastik.

Kondisi tersebut, tambahnya, mendorong perlunya kolaborasi dan langkah nyata dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Kami melihat program seperti ini sangat penting untuk membantu mengurangi timbulan sampah plastik sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular yang berkelanjutan melalui pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab dan bernilai guna,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memperkirakan nilai investasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Jakarta dengan total kapasitas 8.000 ton per hari mencapai sekitar 1 miliar dolar AS.

Ia menyebutkan kebutuhan investasi pengolahan berkisar Rp2 triliun setiap 1.000 ton sampah per hari.

"Kalau saya bicara 8.000 (ton per hari), investasinya kurang lebih 1 billion USD (1 miliar dolar AS)," kata Rosan saat dijumpai di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Rosan menambahkan bahwa proyek PSEL di Jakarta diharapkan mulai beroperasi pada awal 2028.

Menurutnya, kapasitas fasilitas yang dibangun dapat berpotensi melebihi 8.000 ton per hari guna mengolah timbunan sampah lama di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Mungkin kita akan membangunnya bisa jadi (kapasitas) lebih dari 8.000 (ton per hari). Kenapa? Untuk bisa ambil sampah lama. Karena harapannya nanti di Bantargebang itu bersih. Jadi, mungkin pembangunannya tidak 8.000 (ton per hari), bisa 10.000 atau 12.000 (ton per hari) supaya sampah lama itu bisa terambil," jelas dia.

Teknologi yang digunakan, jelas Rosan, memungkinkan pengolahan sampah tanpa pemilahan awal.

Seluruh sampah, termasuk sampah lama, tetap dapat langsung diolah tanpa proses pemisahan.

"Kalau dari teknologi yang kita sudah terapkan, ini tidak perlu dipisahkan. Jadi bisa langsung gitu. Karena kita juga melihat environment-nya, kemudian masalah bau, masalah lahan, kita juga sangat memperhatikan itu semua," kata Rosan.

Pada Senin ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas PSEL.

Sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasiskan teknologi ramah lingkungan.

Sesuai perpres tersebut, percepatan PSEL dilaksanakan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN dan badan usaha.

Danantara berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat kesiapan proyek, termasuk penyiapan skema pembiayaan serta proses pemilihan badan usaha pengembang dan pengelola (BUPP).

Adapun perpres tersebut diterbitkan untuk mempercepat penanganan darurat sampah perkotaan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Sejalan dengan itu, Gubernur DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi pembangunan PSEL, yakni di Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan darurat sampah di DKI Jakarta telah menjadi perhatian banyak pihak dan memerlukan penanganan cepat, terkoordinasi, serta terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Timbunan sampah Jakarta mencapai 9.000 ton per hari. Saat ini, 87 persen masih bergantung pada open dumping, seperti Bantargebang yang sudah jauh melebihi kapasitas. Kalau diukur (sampah) Bantargebang itu seperti gedung 16-17 lantai," kata Zulhas.

Ia menegaskan penandatanganan MoU merupakan bentuk komitmen kepada warga Jakarta untuk mengatasi persoalan sampah.

Zulhas juga optimistis permasalahan sampah dapat mulai teratasi dalam dua tahun ke depan.

"Jakarta hari ini membuktikan bahwa arahan itu bukan sekadar angka, tapi aksi nyata," kata Zulhas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

M Fuadi Luthfi

Anggota DPRD DKI Jakarta

JAKARTA sedang bersolek menyambut usia ke-500 tahun. Separuh millenium. Kota ini telah berganti wajah berkali-kali, dari bandar pelabuhan kolonial, ibu kota negara merdeka, hingga megapolitan yang setiap harinya menggerakkan hampir seperlima perekonomian nasional.

Jakarta sudah lama bukan kota biasa. Ia adalah cermin Indonesia di hadapan dunia, Jakarta kota global, begitu personanya.

Tapi ada satu hal yang tidak banyak berubah dalam perjalanan panjang itu. Cara Jakarta memperlakukan sampahnya sendiri.

Di tengah ambisi bersanding dengan Singapura, Seoul, dan Tokyo sebagai kota global dalam berbagai indeks daya saing, Jakarta masih berjibaku dengan persoalan yang paling mendasar sekalipun.

Setiap hari kota ini menghasilkan sekitar 7.500 ton sampah, dan mayoritas berakhir di satu titik yang sama: Bantargebang, Bekasi, fasilitas yang beroperasi sejak 1989, menerima lebih dari 55 juta ton sampah selama 37 tahun tanpa henti, dan kini menjulang setinggi hampir 50 meter. Kota yang hendak merayakan lima abad eksistensinya belum memiliki jawaban yang memadai atas pertanyaan paling sederhana: sampah ini mau dibuang ke mana?

Risiko yang Kita Buat Sendiri

Sosiolog Jerman Ulrich Beck, dalam karyanya Risk Society (1986), mengingatkan bahwa ancaman terbesar masyarakat modern bukan datang dari alam, melainkan dari konsekuensi yang diproduksi oleh modernitas, oleh industrialisasi, konsumsi, dan cara kita mengorganisasi kehidupan kota. Bantargebang adalah ilustrasi paling kentara dari tesis itu di Jakarta.

Laporan UCLA School of Law pada 2025 mencatat Bantargebang sebagai salah satu penyumbang emisi metana terbesar di dunia dari kategori tempat pembuangan akhir, dengan laju 6,3 ton per jam. Gas metana memiliki potensi pemanasan global 28 kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam rentang seratus tahun.

Sebuah ironi: kota yang ingin dikenal hijau dan berkelanjutan sedang mengoperasikan salah satu sumber emisi gas rumah kaca paling signifikan di Asia Tenggara. Lalu pada 8 Maret 2026, sebagian gunung itu runtuh. Tujuh orang meninggal dunia.

Kajian ITB setahun sebelumnya sudah menyebutkan risiko kapasitas yang melampaui batas, dan Kementerian Lingkungan Hidup bahkan telah menerbitkan surat pemberitahuan penyidikan enam hari sebelum kejadian. Sistem tetap tidak bergerak cukup cepat. Longsor Bantargebang tidak bisa dibaca selain sebagai konsekuensi dari penanganan sampah yang terlalu lama dibiarkan berjalan apa adanya.

Investasi Besar, Hulu yang Tersisa

Merespons tekanan yang terlampau lama menumpuk, Pemprov DKI membangun fasilitas Refuse Derived Fuel Plant di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, senilai Rp 1,28 triliun dari APBD 2024. Diklaim terbesar di dunia berdasarkan kapasitas dengan rancangan 2.500 ton sampah per hari, fasilitas ini mengolah sampah menjadi padatan berkalori tinggi yang diserap industri semen sebagai bahan bakar alternatif.

Ambisi itu layak diapresiasi, Jakarta memang membutuhkan infrastruktur pengolahan yang lebih dari sekadar Bantargebang. Namun sejak beroperasi terbatas pada akhir 2025, kapasitas nyata yang bisa diolah jauh di bawah rancangan. Warga sekitar mengeluhkan bau menyengat.

Greenpeace Indonesia menilai sumber masalahnya bukan pada mesin di dalam fasilitas, melainkan pada kenyataan bahwa sampah yang masuk masih bercampur, organik basah, plastik, dan residu campur aduk dalam satu arus yang tidak terpilah.

RDF berkualitas baik hanya bisa dihasilkan dari bahan baku yang sudah relatif terpilah. Dan pemilahan di hulu, sampai hari ini, belum sungguh-sungguh berjalan. Bahkan andai RDF Rorotan kelak beroperasi penuh, ia hanya mampu menangani sepertiga dari total sampah harian Jakarta.

Ini cerminan dari sistem yang sejak awal lebih terbiasa menyelesaikan masalah di ujung rantai daripada mencegahnya dari sumber. Namun demikian, pada 30 April 2026, Gubernur DKI Pramono Anung menandatangani Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, mencabut Instruksi Gubernur Nomor 107 Tahun 2019 yang berusia hampir tujuh tahun dan, tersirat dari pencabutannya, tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Instruksi baru ini membagi sampah ke empat kategori berdasarkan warna dan mendelegasikan tanggung jawab pelaksanaan dari Sekretaris Daerah hingga Lurah.

Niatnya baik. Akan tetapi instruksi gubernur adalah perintah administratif, ia tidak bisa sendiri mengubah armada pengangkutan, menciptakan pasar bagi hasil pemilahan, atau menambah kapasitas lurah yang sudah kelebihan beban administrasi.

Paradoks terbesar dalam pemilahan sampah Jakarta nampaknya akan kembali mengulang kebijakan administratif. Warga yang sudah susah payah memilah sampahnya mendapati petugas gerobak tetap mencampur semuanya kembali. Jika armada yang ada tidak dirancang untuk sistem terpilah. Pemilahan di rumah gugur di titik paling awal.

Dari Mana Seharusnya Dimulai

Garret Hardin dalam esainya The Tragedy of the Commons (1968) menunjukkan bahwa sumber daya bersama akan terus terdegradasi selama tidak ada mekanisme yang memaksa setiap pihak bertanggung jawab atas kontribusinya. Bantargebang adalah tragedi milik bersama yang dibiarkan terlalu lama. Dan selama sistem tidak memaksa setiap aktor seperti, rumah tangga, bisnis, produsen, pemerintah daerah, menanggung bagian tanggung jawabnya masing-masing, beban itu akan terus mengalir ke satu titik yang sama.

Pembenahan armada pengangkutan agar mendukung sistem terpilah adalah kunci yang paling sering dilewatkan dalam setiap diskusi kebijakan sampah Jakarta. Selama truk pengangkut mencampur sampah yang sudah dipilah warga, kampanye pemilahan adalah energi yang terbuang. Penguatan Bank Sampah sebagai instrumen ekonomi juga menjadi agenda mendesak, warga perlu merasakan nilainya secara langsung.

Prinsip tanggung jawab produsen yang diperluas atau Extended Producer Responsibility perlu ditegakkan lebih serius, produsen yang melempar kemasan plastik ke pasar harus ikut menanggung biaya pengelolaannya, bukan menyerahkan seluruh beban itu kepada pemerintah dan masyarakat. Dan soal Bekasi, hampir empat dekade kota itu menanggung dampak sampah ibu kota. Mekanisme koordinasi formal yang adil dan berkekuatan hukum sudah seharusnya ada jauh sebelum longsor terjadi.

Dua tahun lagi lilin ke-500 Jakarta dinyalakan. Perayaan itu selayaknya menjadi momen refleksi yang jujur, bukan sekadar seremoni. Dari sekian persoalan yang diwariskan dari generasi ke generasi, mana yang sudah benar-benar diselesaikan dan mana yang masih diteruskan begitu saja?

Kota global bukan hanya soal gedung pencakar langit dan sistem transportasi modern. Ia juga soal bagaimana kota itu mengelola hal-hal yang paling mendasar: air bersih, udara yang layak hirup, dan sampah warganya. Singapura bukan kota bersih karena kebetulan — ia bersih karena memutuskan untuk serius, kemudian konsisten menjalankan keputusan itu selama puluhan tahun tanpa menggantinya dengan instruksi baru setiap tujuh tahun.

Jakarta masih punya waktu untuk membuktikan bahwa kali ini bukan hanya instruksinya yang baru, melainkan sistem yang benar-benar bekerja berbeda dari ujung paling awal. Tapi waktu itu tidak tak terbatas. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

JAKARTA - Kampanye publik bertajuk Seru-seruan Hari Bumi Bareng PHINLA di Car Free Day Jakarta dengan tema Pilah Sampah dari Rumah berhasil mengedukasi lebih dari 10.000 warga Jakarta melalui pendekatan interaktif di ruang publik. Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk mulai membangun kebiasaan memilah sampah dari sumber yaitu rumah tangga.

Kampanye publik ini diadakan melalui program PHINLA (Phillipines, Indonesia, Sri Lanka). Kampanye digelar di 20 titik sepanjang Kawasan CFD Jakarta Pusat dengan melibatkan lebih dari 200 edukator dan relawan.

Berbagai aktivitas interaktif dihadirkan seperti talkshow, parade, dan beragam booth yang menampilkan informasi mengenai pengolahan sampah organik melalui maggot, daur ulang plastik, serta peran Bank Sampah dalam sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Program pengelolaan sampah global yang didukung pemerintah Jerman melalui BMZ yang dijalankan di Indonesia oleh Divers Clean Action (DCA) dan Wahana Visi Indonesia (WVI) bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sampah yang terpantau dengan baik dari tingkat masyarakat.

Di Indonesia, program PHINLA diselenggarakan berkolaborasi dengan 24 Bank Sampah yang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Jakarta masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama karena sampah yang masih tercampur sejak dari rumah.

Kondisi ini menyulitkan proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan, serta mengurangi potensi pemanfaatan kembali material yang masih bernilai. “Pengelolaan sampah tidak bisa hanya bergantung pada sistem di hilir. Perubahan harus dimulai dari hulu, yaitu dari rumah tangga dan kebiasaan sehari-hari masyarakat,” ujar Amrullah Rosadi, Managing Director Divers Clean Action.

Parade Kampanye Pilah Sampah dari Rumah menjadi simbol dimulainya gerakan kolektif untuk membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih baik. “Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, pemilahan sampah dari rumah sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 77 Tahun 2020 dan kita sebagai warga semestinya berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak kita sebagai pewaris masa depan,” kata Johny Noya, Manajer Program Zonal Sambawa WVI.

Kegiatan ini juga mendapat respons positif dari masyarakat. “Awalnya saya pikir pilah sampah itu ribet dan menyita waktu, tapi setelah dijelasin langsung di booth ternyata bisa dimulai dari hal sederhana di rumah. Saya semakin yakin kita sebagai masyarakat bisa disiplin memilah sampah dari rumah selama diniatkan dengan baik,” ujar Tia, pengunjung CFD.

Melalui momentum Hari Bumi, program PHINLA menegaskan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil. Kebiasaan sederhana seperti memilah sampah dari rumah dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di masyarakat.

BANYUMAS - Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (28/4/2026). TPST ini menghasilkan berbagai produk turunan seperti genteng.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara melihat langsung proses pengolahan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan teknologi dalam mengurangi volume sampah serta menghasilkan produk turunan yang bernilai guna. TPST BLE Banyumas menjadi salah satu contoh transformasi pengelolaan sampah modern yang mengedepankan prinsip ekonomi sirkular.

“Jadi ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai peninjauan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa TPST BLE merupakan suatu terobosan dan inisiatif yang baik dalam pengelolaan sampah. Kepala Negara menyebut bahwa pengolahan sampah di TPST BLE menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih namun efektif.

“Sebagian besar produk lokal dan dalam satu rangkaian sistem, dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif, ya,” ujar Presiden Prabowo.

Adapun fasilitas utama yang tersedia di TPST BLE meliputi pre shredder, tromol screen, pencacah organik, mesin pembersih sampah, dan konveyor yang mendukung proses pemilahan dan pengolahan secara efisien. Selain itu, dengan adanya TPST BLE ini membuka peluang kerja bagi warga di sekitar lokasi.

Selain itu, tujuan pembangunan TPST ini adalah untuk mengolah sampah dan menghasilkan berbagai produk turunan dari pengolahan sampah, seperti genteng plastik, paving plastik manual dan injection, maggot segar, kasgot (pupuk organik), serta bahan bakar alternatif berupa refuse-derived fuel (RDF).

“Gentengnya lumayan efektif, katanya cukup murah ya dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah, anggaran perbaikan rumah sekarang 1 rumah 20 juta. Jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4-5 juta untung gentengnya,” kata Presiden Prabowo.

Langkah ini merupakan visi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi hijau dan kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, mengubah sampah dari masalah menjadi peluang.

“Kita mau hilangkan penggunaan seng yang berkarat, berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni ya dan pandangannya juga nggak bagus. Ya, kita akan kembalikan Indonesia menjadi indonesia yang bener-bener indah, jadi pariwisata tuh bagus dan kita nyaman tinggalnya ya,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto meninjau fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas guna mendorong sistem pengelolaan limbah berkelanjutan untuk mentransformasi sampah menjadi produk bernilai ekonomi melalui prinsip ekonomi sirkular nasional.

"Jadi, ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini," kata Presiden Prabowo di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Presiden melihat langsung proses pengolahan sampah dari hulu hingga hilir di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) Banyumas, termasuk pemanfaatan teknologi lokal dalam mengurangi volume sampah secara signifikan.

Presiden mengapresiasi efektivitas sistem tersebut karena mampu menghasilkan berbagai produk turunan yang memiliki daya guna serta nilai jual tinggi bagi daerah.

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa TPST BLE merupakan suatu terobosan dan inisiatif yang sangat baik dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Menurut prabowo, penggunaan teknologi yang tidak terlalu canggih, namun efektif menjadi kunci keberhasilan fasilitas yang berlokasi di Jawa Tengah tersebut.

Presiden juga menyoroti bahwa sebagian besar komponen pendukung fasilitas ini merupakan produk lokal yang terintegrasi dalam satu rangkaian sistem yang utuh.

Sistem tersebut bekerja secara teratur, mulai dari penanganan sampah di tingkat rumah tangga hingga pengelolaan akhir di tingkat kabupaten secara kolektif.

Adapun fasilitas utama yang tersedia di lokasi ini meliputi mesin pre-shredder, tromol screen, pencacah organik, mesin pembersih sampah, serta konveyor penggerak.

Keberadaan perangkat-perangkat ini mendukung proses pemilahan dan pengolahan sampah secara efisien guna mencapai target pengurangan limbah yang maksimal di tempat pemrosesan akhir.

Menurut Presiden, pembangunan TPST di wilayah lain juga bertujuan membuka lapangan kerja baru bagi warga di sekitar lokasi. Fasilitas pengolahan sampah bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan lingkungan hidup.

Berbagai produk turunan yang bisa dihasilkan dari pengolahan sampah antara lain genteng plastik, paving plastik, serta maggot segar untuk pakan ternak.

Selain itu, dihasilkan pula pupuk organik dan bahan bakar alternatif berupa refuse-derived fuel (RDF) yang bernilai jual tinggi bagi industri.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi hijau dan kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen mengubah stigma sampah dari masalah lingkungan menjadi peluang ekonomi.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026