Bisnis.com, CIREBON- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Kota Cirebon pada April 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon menunjukkan penurunan terjadi baik pada hotel berbintang maupun nonbintang, mencerminkan masih melemahnya aktivitas kunjungan yang berdampak pada sektor perhotelan.

Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan TPK gabungan hotel berbintang dan nonbintang pada April 2026 tercatat sebesar 41,29%. Angka tersebut turun 4,30 poin dibandingkan April 2025 yang mencapai 45,59%.

"Secara tahunan terjadi penurunan tingkat hunian kamar hotel. Namun jika dibandingkan bulan sebelumnya, terdapat kenaikan tipis," kata Samiran, Senin (8/4/2026).

Secara bulanan atau month-to-month (m-to-m), TPK hotel gabungan di Kota Cirebon meningkat *0,35 poin dibandingkan Maret 2026. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan terbatas pada sektor akomodasi menjelang periode libur dan aktivitas perjalanan masyarakat.

BPS mencatat hotel berbintang masih menjadi penopang utama tingkat hunian di Kota Cirebon. Pada April 2026, TPK hotel berbintang mencapai 49,19%.

Meski demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan April tahun lalu. Secara tahunan, TPK hotel berbintang mengalami penurunan 4,43 poin. Di sisi lain, secara bulanan terjadi kenaikan 0,74 poin dibandingkan Maret 2026.

Menurut Samiran, tingkat hunian hotel berbintang yang mendekati 50% menunjukkan segmen ini masih memiliki daya tarik lebih kuat dibandingkan hotel nonbintang.

Keberadaan fasilitas yang lebih lengkap serta tingginya permintaan dari kalangan pelaku perjalanan bisnis dan kegiatan pemerintahan menjadi faktor yang turut menopang tingkat hunian hotel berbintang.

Namun demikian, penurunan secara tahunan mengindikasikan jumlah tamu yang menginap belum sepenuhnya pulih jika dibandingkan kondisi tahun sebelumnya.

Tekanan lebih besar dialami hotel nonbintang. Pada April 2026, TPK hotel nonbintang hanya mencapai 22,31%.

Angka tersebut turun 5,12 poin dibandingkan April 2025. Bahkan secara bulanan, hotel nonbintang juga mengalami penurunan 0,32 poin dibandingkan Maret 2026.

Samiran menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan segmen hotel nonbintang masih menghadapi tantangan dalam menarik tamu menginap.

Rendahnya tingkat hunian pada kelompok hotel ini memperlihatkan bahwa sebagian wisatawan maupun pelaku perjalanan cenderung memilih akomodasi dengan fasilitas yang lebih lengkap atau memiliki lokasi yang lebih strategis.

"Selain itu, persaingan dengan berbagai jenis akomodasi alternatif juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja hotel nonbintang," ujarnya.

Di tengah penurunan tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu (RLMT) di Kota Cirebon justru mengalami peningkatan.

Pada April 2026, RLMT hotel berbintang dan nonbintang tercatat 1,31 hari. Angka tersebut naik 0,03 poin dibandingkan April 2025 dan meningkat 0,05 poin dibandingkan Maret 2026.

BPS mencatat tamu asing memiliki rata-rata lama menginap lebih tinggi dibandingkan tamu domestik. RLMT tamu asing mencapai 2,16 hari, sedangkan tamu Indonesia sebesar 1,30 hari.

Untuk hotel berbintang, RLMT mencapai 1,38 hari, naik 0,04 poin dibandingkan April 2025 dan meningkat 0,05 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, RLMT hotel nonbintang tercatat 1,03 hari. Angka tersebut turun 0,05 poin dibandingkan April tahun lalu, namun masih mengalami kenaikan 0,02 poin dibandingkan Maret 2026.

Samiran menilai peningkatan lama menginap menunjukkan tamu yang datang cenderung bertahan lebih lama meskipun jumlahnya belum sebanyak tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) alias okupansi hotel klasifikasi bintang pada Maret 2026 mengalami penurunan secara bulanan (MtM) di tengah momentum Ramadan dan libur keagamaan, meski secara tahunan masih mencatatkan kenaikan signifikan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono melaporkan bahwa TPK hotel berbintang pada Maret 2026 sebesar 42,78%, turun 2,11% poin dibandingkan Februari 2026

Menurutnya, penurunan ini dipengaruhi oleh faktor musiman yakni periode Ramadan, Idulfitri, serta Hari Raya Nyepi yang membuat wisatawan cenderung menginap di rumah keluarga dibandingkan di hotel.

“Penurunan angka TPK hotel bintang ini secara umum terutama dipengaruhi momen Ramadan serta juga Idul Fitri dan juga Hari Raya Nyepi di mana wisatawan yang mudik cenderung menginap di rumah atau keluarganya,” kata Ateng dalam rilis berita resmi statistik BPS secara daring, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan, penurunan tersebut terjadi secara luas di sebagian besar provinsi. Hanya 12 provinsi yang mencatatkan peningkatan tingkat hunian hotel berbintang pada periode tersebut.

Meski turun secara bulanan, BPS mencatat kinerja TPK hotel secara tahunan menunjukkan perbaikan, yakni meningkat 9,22% poin dibandingkan Maret 2025.

Secara spasial, Ateng menyebut tingkat hunian tertinggi tercatat di Kalimantan Barat sebesar 55,78%, disusul Bali 52,56% dan Papua Selatan 47,76%.

BPS juga mencatat bahwa secara umum, tingkat hunian hotel berbintang masih lebih tinggi dibandingkan hotel nonbintang di berbagai provinsi Tanah Air. Per Maret 2026, TPK hotel nonbintang mencapai 23,47%.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor properti perkantoran di Jakarta diproyeksi memasuki fase pemulihan penuh dalam 3 tahun ke depan. Membaiknya proyeksi ekonomi dan terbatasnya pasokan baru menjadi katalis utama penguatan pasar komersial ini.

Colliers Indonesia mencatat tingkat hunian (okupansi) di kawasan pusat bisnis (CBD) akan melesat hingga 83,5% pada 2029. Angka ini meningkat signifikan dari posisi kuartal I/2026 yang berada di level 75,7%.

"Kalau ditanya kapan sektor perkantoran pulih, menurut analisa kami, kita lihat ini masih butuh waktu sekitar 2-3 tahun ke depan untuk balik ke level sebelum pandemi," jelas Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam laporannya analisis pasar properti Kuartal I/2026 dikutip Sabtu (11/4/2026).

Ferry menambahkan, perbaikan pasar perkantoran tersebut seiring dengan adanya proyeksi perbaikan ekonomi serta masih minimnya suplai baru yang akan masuk ke pasar Jakarta dalam waktu beberapa tahun ke depan.

Tekanan pada pasokan baru diperkirakan mencapai titik terendah pada 2027 dengan nihilnya proyek gedung kantor yang rampung. Kondisi ini memaksa penyewa untuk menyerap stok ruang kosong yang saat ini masih melimpah di pasar.

"Pasok di tahun 2027 tidak ada, dan kemudian baru muncul di tahun 2028 dari penyesuaian gedung Sudirman two yang sekarang sedang dalam tahap konstruksi. Dengan kondisi pasok yang tumbuh sangat moderat ini, menurut kami ini bisa menjadi modal bagi sektor ini untuk bersiap menuju fase pemulihan," tambahnya.

Mengacu pada data Colliers, pasokan baru baru akan muncul signifikan pada 2028 di area Sudirman sebesar 60.000 meter persegi (m2) dan Thamrin sebanyak 36.000 m2 pada 2029. Sektor finansial dan teknologi masih menjadi penggerak utama penyerapan ruang tersebut.

Adapun pada tahun ini, total pasokan baru yang diproyeksi masuk ke pasar ada di kisaran 54.036 m2. Dengan rincian, 33.000 m2 pasok baru berlokasi di Jakarta Selatan dan sisanya 20.736 m2 berlokasi di Jakarta Barat.

Selain lokasi, faktor sertifikasi green building kini menjadi nilai tambah yang krusial bagi perusahaan asing dalam memilih ruang kantor. Saat ini, setidaknya terdapat 50 gedung kantor di Jakarta yang telah tersertifikasi bangunan hijau dalam lima tahun terakhir.

"Dari sisi serapan, dari seluruh DKI Jakarta, ruang kantor yang masih kosong itu ada sekitar 3 juta meter persegi. Nah, 3 juta meter persegi ini kalau kita breakdown di pie chart sebelahnya, itu terlihat bahwa komposisi terbesar itu datang dari gedung kelas A dan kelas B, masing-masing 36% baik itu yang ada di CBD dan di luar CBD," pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Okupansi hotel di kawasan wisata Kuta, Kabupaten Badung, Bali menunjukkan peningkatan selama libur Nyepi dan Lebaran.

Director of Marketing & Communications Discovery Kartika Plaza Riska Wandira menjelaskan sejak libur Nyepi hingga Lebaran, tingkat hunian kamar di Kartika Plaza tembus 75%.

"Sejauh ini peningkatan okupansi terlihat sejak periode Nyepi dan Lebaran, dan hingga saat ini tingkat okupansi masih terjaga di atas 75% sampai akhir minggu ini. Tamu didominasi oleh wisatawan domestik, khususnya dari Jakarta dan Surabaya," jelas Riska saat dikonfirmasi, Senin (23/3/2026).

Selain itu, tren pemesanan hotel last minute juga meningkat, yang turut membantu menjaga tingkat hunian tetap stabil. Artinya banyak wisatawan yang memesan hotel setelah tiba di Bali.

"Kami akan terus memonitor perkembangan ini dan mengoptimalkan strategi penjualan untuk menjaga performa tetap positif," kata Riska.

Setelah Nyepi, banyak wisatawan yang masuk ke Bali. Terlihat dari trafik penerbangan di Bandara Ngurah Rai di mana penerbangan domestik maupun internasional langsung beroperasi normal.

Communication and Legal Division Head PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi menjelaskan bahwa Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali membuka kembali operasionalnya pada Jumat 20 Maret 2026 pukul 06.00 WITA pascapelaksanaan Hari Raya Suci Nyepi.

Adapun penerbangan pertama yang beroperasi pasca Hari Raya Suci Nyepi yakni Citilink yang tiba dari Surabaya, kemudian Hongkong Airlines yang juga membawa wisatawan langsung dari Hongkong pada 20 Maret 2026.

"Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa situasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai selama Hari Raya Nyepi berlangsung kondusif," kata Sandi.

Bisnis.com, DENPASAR – Libur Nyepi dan Lebaran diproyeksikan meningkatkan hunian kamar di Sanur.

Direktur Komersial InJourney, Veronica H Sisilia menjelaskan Berbagai persiapan telah dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan jumlah tingkat hunian di Hotel yang dikelola InJourney Hospitality selama peak season Libur Idulfitri & Nyepi Tahun 2026, yang diproyeksikan terjadi pada 17 sampai dengan 29 Maret 2026.

"Tingkat hunian rata-rata diperkirakan mencapai meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya, sebuah sinyal positif bagi sektor pariwisata Indonesia," jelas Veronica, Senin (10/3/2026).

Menurut Veronica proyeksi okupansi menunjukkan tren peningkatan di seluruh kategori hotel yang dikelola InJourney Hospitality. Berdasarkan wilayah klaster unit hotel, hotel di Bali menunjukkan kinerja terbaik dalam hal tingkat hunian sebesar 64% diikuti oleh hotel di Jawa dengan tingkat hunian sebesar 53%, dan di Sumatera dengan tingkat hunian sebesar 45%, serta di Kalimantan dan Sulawesi.

Sedangkan berdasarkan bintangnya, tingkat hunian hotel bintang 5 pada periode peak season Idulfitri & Nyepi ini mengalami peningkatan 5% dibandingkan periode sebelumnya, dengan tingkat hunian tertinggi yaitu Merusaka Nusa Dua, The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, The Heritage Collection.

Pada hotel bintang 4 pada periode peak season Idulfitri & Nyepi ini mengalami peningkatan 14% dibandingkan periode sebelumnya, dengan tingkat hunian tertinggi yaitu Truntum Kuta, Grand Inna Tunjungan dan The Manohara Hotel Yogyakarta.

Sedangkan pada hotel Bintang 3 pada periode peak season Idulfitri & Nyepi ini mengalami peningkatan 9% dibandingkan periode sebelumnya, dengan tingkat hunian tertinggi yaitu Inna Sindhu Beach Hotel, Cordia Hotel Banjarmasin, Khas Tegal.

Veronica menjelaskan momentum libur Lebaran dan Nyepi tahun ini menjadi katalis penting untuk menstimulasi minat masyarakat berwisata. InJourney sebagai Holding BUMN aviasi dan pariwisata menghadirkan seamless experience bagi traveller dari hulu ke hilir, mulai dari airport, hotel, hingga destinasi, sehingga perjalanan wisata menjadi lebih nyaman dan terintegrasi.

"Kebijakan Work From Anywhere (WFA) dari pemerintah juga menjadi peluang positif untuk mengurai kepadatan arus mudik sekaligus mendorong masyarakat menikmati masa liburan lebih panjang, yang tentu berdampak baik bagi industri perhotelan dan pariwisata nasional,” kata Veronica.

Kunjungan hotel setelah kejadian turun drastis mencapai 65 persen setelah kejadian banjir itu. Saat ini kunjungan berangsur ada, dari 29 kamar sudah terisi sekitar 75 persen

Lubuk Basung (ANTARA) - Tingkat hunian di sejumlah penginapan di sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), mulai membaik pascabanjir bandang melanda daerah itu pada akhir Desember 2025 lalu.

"Pengunjung sudah mulai berdatangan satu minggu terakhir ini, meskipun kami masih membersihkan sisa-sisa lumpur yang sampai ke teras hotel," kata Manager Operasi Hotel Maninjau Indah Mairifal di Maninjau, Selasa.

Di sepanjang tepi Danau Maninjau masyarakat mulai ramai menikmati pemandangan danau dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga sudah banyak yang buka kembali.

Menurutnya, operasional hotel setelah kejadian banjir bandang pada Desember 2025 dan 1 Januari 2026 sempat tutup total selama dua minggu karena sejumlah kamar digenangi air lumpur setinggi 20 meter.

Setelah itu pihaknya fokus membersihkan material banjir yang berupa lumpur, batu, dan kayu.

"Kunjungan hotel setelah kejadian turun drastis mencapai 65 persen setelah kejadian banjir itu. Saat ini kunjungan berangsur ada, dari 29 kamar sudah terisi sekitar 75 persen," katanya.

Untuk pengunjung yang datang saat ini ada dari warga lokal Sumbar dan juga dari Riau. Meskipun demikian pihaknya masih melakukan pembersihan terhadap kamar yang terdampak.

Dari 29 kamar yang ada, kata dia, delapan kamar masih dibersihkan dan direhabilitasi kembali untuk kenyamanan pengunjung.

Apalagi, katanya, sebentar lagi libur Lebaran sehingga perantau akan banyak pulang kampung dan biasanya kunjungan akan meningkat dari hari biasa.

Pihaknya juga menyampaikan informasi melalui media sosial tentang kondisi terkini wisata dan hotel pascabencana. "Kami memberikan informasi tentang situasi wisata di Maninjau kondusif dan sudah tidak ada lagi bencana," katanya.

Sebagai antisipasi banjir masuk ke tempat penginapan itu, pihaknya juga menyusun karung yang berisikan pasir di depan pintu hotel itu.

Sementara itu Pengelola Penginapan Palanta Homestay Dola mengatakan baru satu pekan ini penginapannya mulai dikunjungi oleh wisatawan.

"Sekarang mulai bergerak bangkit. Memang sebelumnya sempat sepi pengunjung. Mudah-mudahan tidak ada lagi bencana," harapnya.

Dari delapan kamar yang ada, katanya, rata-rata sudah terima tiga sampai empat kamar setiap harinya

Banjir bandang di Maninjau itu terjadi secara berulang dan terakhir terjadi pada 1 Januari 2026 mengakibatkan material banjir bandang menutupi badan jalan provinsi yang menghubungkan Lubuk Basung dan Kota Bukittinggi.

Selain itu material banjir juga masuk ke sejumlah rumah warga, namun tidak ada korban jiwa.

Salah seorang pengunjung Anto (39) asal Kota Padang mengatakan ia pergi ke Maninjau dalam rangka pekerjaan sambil berlibur bersama teman-temannya.

"Memang sempat khawatir juga karena daerah ini sempat dilanda banjir bandang beberapa waktu lalu. Namun saat ini kondisinya sudah membaik," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor properti perkantoran di Indonesia, khususnya Jakarta diproyeksikan mulai memasuki fase pemulihan (rebound) pada 2026. Hal ini didorong oleh terjaganya keseimbangan pasokan serta mulai bergeliatnya ekspansi penyewa dari sektor-sektor strategis.

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto menjelaskan bahwa pasar perkantoran sepanjang 2025 telah menunjukkan sinyal positif meski masih tumbuh perlahan. Tanda-tanda perbaikan itu tercermin dari maraknya perpanjangan sewa pada paruh kedua tahun lalu. Serta, adanya tren ekspansi ruang kerja oleh sejumlah korporasi.

“Ini menjadi sinyal penting bahwa kepercayaan bisnis mulai pulih. Pelaku usaha mulai melihat tahun 2026 dengan lebih optimistis. Permintaan mulai dipicu oleh sektor teknologi, kendaraan listrik [electric vehicle], hingga masuknya perusahaan asal China dan Eropa,” ujar Ferry dalam Konferensi Pers, Rabu (7/1/2026).

Mengacu pada data yang dibagikan, Colliers mencatat tingkat hunian perkantoran di kawasan CBD Jakarta pada kuartal IV/2025 tembus 75,8%, naik sekitar 1,5% hingga 2% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Sementara itu, tingkat hunian di luar CBD Jakarta bertahan di level 70%. Ferry menilai terbatasnya pasokan gedung baru menjadi katalis positif bagi pemilik gedung untuk menjaga stabilitas keterhunian.

Adapun, tambahan pasokan baru hingga 2028 diperkirakan mencapai 200.000 meter persegi (sqm), di mana 52% di antaranya Bakal berlokasi di luar CBD.

Di Surabaya, meski tingkat hunian tumbuh moderat sejak 2023, pasokan baru tercatat nihil dan diprediksi tetap stagnan hingga 2028. Kondisi ini memaksa pemilik gedung lebih fokus pada retensi penyewa dan peningkatan kualitas bangunan.

Dari sisi okupansi, ruang perkantoran di area CBD Jakarta diproyeksikan tembus 80% pada 2028 mendatang. Di mana, gedung kelas Premium dan Kelas A menjadi yang paling banyak dihuni.

Sebaliknya, gedung Kelas B dan C di wilayah luar CBD masih menghadapi tantangan berupa ruang kosong yang lebih besar, yang mencapai lebih dari 600.000 sqm untuk kategori Kelas B.

"Outlooknya untuk 2026 [pasar perkantoran] kami perkirakan menjadi fase rebound, walaupun memang reboundnya ini baru bergerak gitu ya. Nah permintaannya membaik, pasokan tetap terkendali. Jadi pada intinya pasar kantor Jakarta memang belum euforia tapi arahnya sudah jelas semakin sehat dan makin selektif," pungkasnya.

Pasar Membaik, Harga Sewa Diproyeksi Meningkat

Seiring dengan menipisnya ketersediaan ruang, sejumlah gedung perkantoran kelas premium mulai merevisi tarif sewa menjadi lebih tinggi.

Khusus di SCBD Jakarta, tarif sewa mulai merangkak naik setelah menyentuh titik terendah pada 2025, dan diproyeksikan terus menguat hingga 2028. Sedangkan di Surabaya, harga sewa diprediksi akan tumbuh di kisaran 2%—2,5% per tahun pada periode 2026–2028.

Adapun sepanjang 2025, harga tarif dasar sewa gedung perkantoran area CBD Jakarta ada di kisaran Rp200.000 per meter persegi, luar CBD Jakarta di kisaran Rp170.000 per meter persegi dan Surabaya di kisaran Rp140.000 per meter persegi.

Tak hanya tarif sewa yang mengalami peningkatan, grafik biaya pemeliharaan di CBD Jakarta turut menunjukkan peningkatan menuju angka Rp100.000 per meter persegi pada 2028. Sementara itu, biaya di luar CBD Jakarta dan Surabaya cenderung stabil di kisaran Rp60.000—Rp70.000 per meter persegi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha perhotelan dan restoran menaruh harapan besar pada momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mendongkrak kinerja bisnis yang sepanjang 2025 masih berada dalam tekanan.

Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyebut momen Nataru menjadi salah satu periode krusial di akhir tahun yang diharapkan mampu mendorong tingkat hunian dan perputaran ekonomi sektor pariwisata.

Maulana menuturkan, peningkatan pergerakan wisatawan selama Nataru berpotensi terjadi seiring dengan berbagai insentif pemerintah, seperti diskon tarif tol dan potongan harga tiket pesawat. Insentif tersebut diharapkan mampu mendorong mobilitas masyarakat dan berdampak langsung pada kenaikan okupansi hotel dan kunjungan ke restoran.

“Harapannya tentu dengan berbagai insentif itu benar-benar terjadi peningkatan okupansi, setidaknya selama tiga sampai lima hari puncak liburan,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Sabtu (20/12/2025).

Secara historis, tingkat hunian hotel pada periode akhir tahun di destinasi favorit bisa menembus 90%.

Namun, dengan kondisi saat ini, PHRI menilai capaian tersebut cukup berat secara nasional. Maulana memperkirakan okupansi di kisaran 70%–80% sudah tergolong positif, terutama mengingat adanya sejumlah daerah yang terdampak bencana dan gangguan akses, khususnya di beberapa wilayah Sumatra.

"Beberapa daerah seperti Sumatra Barat yang biasanya menjadi tujuan wisata domestik mengalami kendala karena bencana dan akses jalan terputus. Ini tentu memengaruhi pergerakan wisatawan,” jelasnya.

Sebaliknya, situasi di Pulau Jawa relatif lebih kondusif, meski tetap dihadapkan pada risiko cuaca ekstrem yang bisa menahan mobilitas.

Lebih jauh, Maulana mengakui bahwa sepanjang 2025 industri hotel dan restoran belum menunjukkan pemulihan. Secara year-on-year hingga awal Oktober 2025, okupansi industri perhotelan masih tertekan hampir 5% dan bahkan lebih rendah dibandingkan capaian 2022. Penurunan tersebut berdampak signifikan terhadap pendapatan, dengan rata-rata penurunan revenue yang disebut mencapai sekitar 60%.

Tekanan itu tak lepas dari kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran pemerintah yang berimbas pada minimnya aktivitas perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah di daerah. Padahal, selama ini belanja pemerintah menjadi salah satu penopang utama industri hotel, khususnya di daerah.

Menatap 2026, PHRI melihat tantangan masih berlanjut. Efisiensi anggaran dan pemotongan transfer ke daerah dikhawatirkan membuat aktivitas ekonomi daerah tetap terbatas. Oleh karena itu, PHRI berharap pemerintah mulai mendorong belanja lebih awal di tahun depan serta memikirkan program alternatif untuk menggantikan pasar pemerintah, termasuk menghidupkan kembali kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).

“Selama ini MICE sangat membantu industri hotel dan pariwisata daerah. Dampaknya besar, bukan hanya untuk hotel, tetapi juga ekonomi kreatif dan UMKM,” kata Maulana.

Di tengah tekanan tersebut, libur Nataru tetap dipandang sebagai momentum penting. Bersama libur Lebaran dan libur sekolah, Nataru menjadi salah satu periode yang paling dinanti pelaku usaha karena berpotensi memicu lonjakan kinerja. Pelaku industri pun didorong untuk mengoptimalkan promosi, mengangkat keunikan daerah, serta menawarkan konsep liburan khas Nataru yang berfokus pada kebersamaan dan rekreasi keluarga.

“Kalau dimaksimalkan, Nataru bisa memberi dampak positif, terutama untuk wisatawan domestik dan daerah-daerah yang sudah siap menyambut kunjungan,” katanya.