Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto berharap para pegawainya tidak lagi melakukan fraud atau menyalahi wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai otoritas pajak.

Ia mengatakan, seharusnya pemecatan yang telah ia lakukan terhadap 39 pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) nakal sudah cukup memberikan efek jera bagi pegawai lainnya untuk bekerja secara profesional dan sesuai kode etik.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti kehilangan harus mengganti 39 orang dengan kapasitas yang minimum sama. Tentu dengan seperti itu ada efek jera," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Meski begitu, ia mengakui, sekuat apapun sistem pengawasan yang telah dibentuk untuk memperbaiki proefsionalitas dan layanan para pegawai pajak, pasti ada saja yang menyalahi wewenang.

Karena itu, ia menekankan akan tetap tegas menindak pegawai pajak yang kedapatan melakukan Fraud, sebagaimana yang telah ia buktikan sejak menjabat sebagai Dirjen Pajak mulai Mei 2025 sampai dengan September 2025 atau selama empat bulan terakhir.

"Kita tidak menafikan bahwa sesempurna apapun sistem, kadang-kadang masih ada 1-2 hiccup di sistem itu, kita akan tegas saja. Semua sudah tahu sekarang level of playing field-nya, mudah-mudahan bisa lebih fair," paparya.

Sebagaimana diketahui tindakan fraud yang ditemukan dalam kasus pegawai pajak yang dipecat Bimo di antaranya ialah penerimaan uang suap dari wajib pajak untuk mengakali ketentuan perpajakan. Bahkan ada yang sempat ia tangkap tangan atau OTT saat Rapimnas Kemenkeu Oktober 2025 silam.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kanal pelaporan layanan pegawai pajak dan bea cukai yang dibuka untuk masyarakat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui "Lapor Pak Purbaya" telah menerima 15.933 aduan setelah dua hari beroperasi secara penuh.

Kanal laporan melalui whatsapp (WA) itu dibuka sejak 15 Oktober 2025. Dari total WA yang masuk hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB sebanyak 15.933 itu, yang baru selesai tahap verifikasi WA sebanyak 2.648. Terdiri dari Kategori Aduan sebanyak 189 dan Kategori Non Aduan 2.459. Sisanya sedang proses verifikasi WA sebanyak 13.285.

"Yang ucapin selamat ada 2.459 ya, muji-mujilah, lumayan lah. Sisanya 13.285 sedang diverifikasi dan ini ada 10 yang sudah mau dikerjakan ya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (15/10/2025).

Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, Purbaya membacakan setidaknya 5 laporan yang telah disortir oleh staf khususnya. Kasus pertama terkait laporan para pegawai bea cukai yang kerap kedapatan nongkrong di Starbucks membicarakan bisnis pribadi.

Dalam laporan yang dibacakan Purbaya, disebutkan bahwa pelapor melihat petugas Bea Cukai yang tiap harinya nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop. Petugas itu disebut meeting dengan banyak orang lain sesama petugas Bea Cukai dan aparat lain berbaju preman seharian.

Pembicaraan mereka kata si pelapor selalu tentang bisnis, seperti mengamankan aset, hingga pembicaraan mengenai perolehan kiriman mobil baru yang belum tahu cara jualnya. Pelapor kata Purbaya adalah seorang wiraswasta yang risih melihat aparat bea cukai kerap bergerombol, ngobrol keras-keras seharian dengan baju dinas Bea Cukai.

"Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya, alamatnya lengkap, jadi pasti bisa kita kejar," ucap Purbaya.

"Di mana pun kita kejar ya. Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak masih ini di bawah seperti ini. artinya mereka enggak peduli, dianggapnya saya main-main," tegasnya.

Purbaya memastikan, mulai Senin pekan depan, bila ia melihat masih ada pegawai Bea Cukai berseragam resmi masih kedapatan berperilaku seperti itu akan ia pecat.

"Walaupun katanya pecat pegawai negeri susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks, berpakaian seragam, gak kira-kira," ungkap Purbaya.

Kasus kedua yang dibacakan Purbaya terkait dengan laporan penjualan pita cukai rokok ilegal besar-besaran di Madura. Pihak pelapor kata Purbaya mengungkapkan adanya penjualan pita cukai rokok secara besar-besaran dengan cara diperjual belikan untuk kemudian disematkan ke merek rokok tertentu.

Kata Purbaya, dirinya sebetulnya sudah lama mendengar kasus ini. Namun, ia pikir sudah bisa segera dibereskan ketika dia mulai mengungkapkan ke publik akan membuat saluran pelaporan khusus bagi masyarakat kepada tingkah laku yang menyeleweng dari aparat pajak dan cukai.

"Sepertinya selama ini dianggapnya kalau Menteri jauh banget ke bawah, jadi gak mungkin turun ke bawah. Makanya saya set up pengaduan ini untuk menerima masukan langsung dari masyarakat. Ini kayak crowd reporting," papar Purbaya.

Kasus ketiga terkait dengan tingkat laku premanisme yang diduga dilakukan oleh aparat Pajak. Pelapor, kata Purbaya menyebut kasus ini di sebuah KPP Pratama kawasan Tangerang, Banten. Ia memastikan akan melakukan pengecekan langsung laporan ini pekan depan.

"Minggu depan saya cek, harus sudah rapi nih kalau ada premanisme, dia minta duit pasti? maksa ya? hebat juga ya, kreatif lah. Oh ternyata betul. saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata enggak. Ini birokrasi seperti itu mereka pikir kan menteri cuma 5 tahun, 4 tahun lah kalau saya sekarang ya sampai akhir tahun nanti 2029. 4 tahun ya, abis itu mereka bisa berkuasa lagi," ungkap Purbaya.

Kasus keempat, ia menyebut terkait dengan perilaku yang dialami seorang importir dari layanan bea cukai. Dalam laporan itu, disebut pemeriksaan fisik dan dokumen sangat panjang, serta mengenakan denda dalam 1-2 tahun terakhir tanpa adanya penjelasan yang masuk akal, karena sebetulnya impor yang dilakukan rutin dari tahun ke tahunnya.

Purbaya memastikan akan juga menindaklanjuti segera laporan ini tanpa mengungkapkan identitas pelapor kepada para pegawai pajak maupun bea cukai.

"Ini lengkap loh, di mana lokasinya, ada siapa yang ngadu, clear, walaupun enggak akan kita buka, jadi nanti WA itu enggak ada orang bea cukai dan pajak yang bisa akses. Kalau ketahuan bocor nanti enggak ada yang lapor lagi, ini corporate culturenya harus kita ubah," tutur Purbaya.

Kasus kelima, terkait dengan tindakan pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Menurut Purbaya, dalam laporan itu disebutkan otoritas bea cukai sebatas menindak peredaran rokok ilegal di warung-warung kecil, bukan membasmi distributornya langsung.

Dari laporan yang dibacakan Purbaya, disebutkan tindakan Bea Cukai sama saja tetap memberikan 'kehidupan' bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesar rokok ilegal bila hanya menindak peredarannya di warung-warung kecil.

"Semoga bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh bea cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini. Terima kasih, salam hormat, warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau," kata Purbaya saat membacakan salah satu laporan di kanal Lapor Pak Purbaya, Jumat (17/10/2025).

Purbaya memastikan, akan menindaklanjuti laporan masyarakat itu. Ia juga menjamin, telah membentuk tim yang beranggotakan para staf ahli dari unsur perpajakan yang memahami betul tingkah laku para aparat pajak maupun bea cukai.

"Itu sudah pengalaman cukup banyak, mereka akan membuat daftar, mereka kan tau ini kan orang-orang bea cukai, tau siapa sih cukong-cukongnya dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya," ucap Purbaya.

Purbaya menegaskan, dari hasil tindak lanjut dari laporan itu, nantinya bila terbukti ada keterkaitan antara distributor dengan aparat bea cukai, akan ia langsung tindak sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut cukongnya kita proses. Katanya banyak backingnya. Paling orang bea cukai juga. Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu," tegasnya.