REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) membuka kuartal II 2026 dengan mencatat peningkatan kinerja operasional. Realisasi throughput hingga April 2026 mencapai 1.159.575 TEUs, meningkat 6,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1.086.766 TEUs.

Peningkatan throughput IPC TPK sejalan dengan tren pertumbuhan perdagangan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor Indonesia periode Januari—Maret 2026 tumbuh 10,05 persen secara tahunan, sementara neraca perdagangan nasional masih mencatat surplus sebesar 5,55 miliar dolar AS.

Di sisi lain, dinamika rantai pasok global masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk meningkatnya biaya logistik serta ketidakpastian jalur pelayaran internasional akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut turut memengaruhi aktivitas pengiriman laut global dan mendorong penyesuaian pada sejumlah rute maritim internasional.

Meski demikian, IPC TPK tetap menjaga keandalan layanan dan efisiensi operasional guna memastikan kelancaran arus barang tetap terjaga.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan mengatakan perusahaan terus menjaga optimalisasi layanan dan efisiensi operasional guna mendukung kelancaran distribusi logistik nasional.

“Optimalisasi dan efisiensi layanan terus kami pertahankan guna mendukung kelancaran arus barang serta menjaga daya saing logistik nasional,” ujar Daniel.

Secara year on year, peningkatan kinerja pada April 2026 tercatat sangat signifikan, yakni sebesar 26,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada April 2026, kinerja operasional mencapai 308.810 TEUs, meningkat dibandingkan April 2025 yang sebesar 243.579 TEUs.

Peningkatan tertinggi terjadi di wilayah Tanjung Priok, terutama di IPC TPK Area Tanjung Priok 2 yang tumbuh 36,7 persen dan Area Tanjung Priok 1 sebesar 24,3 persen. Pertumbuhan tersebut didorong tambahan layanan ad hoc dan peningkatan volume dari sejumlah shipping line.

Sementara itu, IPC TPK Area Palembang turut mencatat pertumbuhan sebesar 18,7 persen seiring meningkatnya aktivitas ekspor dan impor sejumlah komoditas seperti rubber, wood product, coconut, hingga metal box.

Bisnis.com, SURABAYA - Industri logistik global menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasok, serta ketegangan geopolitik. Di tengah situasi tersebut, kinerja sejumlah Terminal Peti Kemas (TPK) domestik justru menunjukkan tren positif pada triwulan I 2026.

Data yang dihimpun dari PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) terdapat 10 terminal yang mampu melampaui target hingga Maret 2026. Terminal peti kemas (TPK) tersebut yaitu TPK Nilam yang mencapai target 118,24%, TPK Semarang 117,26%, TPK Sorong 109,02%, TPK Kendari 107,03%, TPK Teluk Lamong 105,1%, TPK Merauke 103,86%, TPK Surabaya 102,09%, TPK Jayapura 101,36%, TPK Makassar 100,75%, dan IPC Terminal Petikemas 100,6%.

Capaian ini mencerminkan tingginya aktivitas bongkar muat serta meningkatnya arus distribusi barang di masing-masing daerah, termasuk wilayah timur Indonesia.

Di PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke salah satunya, arus peti kemas meningkat sekitar 10 persen. Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke, Puji Harmoko, mengatakan peningkatan tersebut seiring penetapan Merauke sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Peningkatan ini seiring penetapan Merauke sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Banyak material pembangunan dan alat berat masuk dari Pulau Jawa,” jelas Puji Harmoko saat dihubungi, Senin (20/4/2026).

Selain itu, komoditas yang masuk ke TPK Merauke juga mengalami perubahan. “Komoditas seperti buah, bawang, hingga hasil perkebunan mulai berdatangan dalam jumlah lebih besar, membuka potensi ekonomi baru bagi wilayah paling timur Indonesia tersebut,” ucapnya.

Namun pertumbuhan logistik saja saat ini belum cukup. Tanpa dukungan infrastruktur, efisiensi operasional, dan kebijakan yang tepat, beban logistik berpotensi terus menekan pelaku usaha dan masyarakat.

Sementara, di TPK Sorong arus peti kemas (throughput) tercatat mencapai 16.131 TEUs, atau tumbuh 10 persen dibandingkan target perusahaan hingga Maret 2026 sebesar 14.616 TEUs.

Peningkatan ini antara lain dipicu oleh momentum angkutan barang selama periode Hari Raya Idulfitri pada Februari hingga Maret, serta tambahan arus peti kemas dari perubahan pola distribusi (transhipment) kapal PT SPIL yang kini melalui Pelabuhan Sorong.

Terminal Head TPK Sorong, Welta Selfie, menyebut pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari proses transformasi terminal. “Pelabuhan Sorong yang sebelumnya beroperasi secara konvensional kini telah berkembang menjadi terminal petikemas yang lebih modern dan terstandarisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA), Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai tekanan global menjadi momentum untuk mempercepat transformasi logistik nasional. Menurutnya, integrasi transportasi multimoda dan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) menjadi kunci meningkatkan efisiensi dan ketahanan rantai pasok.

“Pendekatan transportasi multimoda bukan lagi pilihan dalam penguatan sistem logistik nasional, melainkan kebutuhan agar menjadi lebih kompetitif dan resilien. Namun, integrasi fisik pada pembangunan infrastruktur saja tidak cukup, dimana hal ini harus didukung oleh pemanfaatan teknologi, khususnya AI,” jelas Yukki dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Penguatan integrasi digital melalui platform seperti National Logistics Ecosystem (NLE) menjadi langkah strategis dalam menciptakan visibilitas hulu ke hilir pada rantai pasok nasional.

“Dengan menggabungkan kekuatan multimoda, integrasi supply chain, dan pemanfaatan AI, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat transformasi logistik nasional. Ini bukan hanya tentang menurunkan biaya, tetapi juga meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global,” ujar Yukki.

Penopang Ekonomi

Pakar ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Profesor Rossanto Dwi Handoyo, menyebutkan sektor logistik, khususnya pelabuhan peti kemas, tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional. Hal ini tidak lepas dari karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.

“Sebagian besar distribusi barang, baik domestik maupun internasional, melalui jalur laut. Pelabuhan menjadi simpul utama yang menggerakkan ekonomi,” ujarnya, Selasa (21/4/2026). Peran ini menjadi semakin krusial karena kapasitas angkutan udara yang terbatas dan biaya yang jauh lebih tinggi, sehingga tidak bisa diandalkan untuk distribusi dalam skala besar.

Rossanto melihat adanya pertumbuhan arus peti kemas di sejumlah terminal sebagai sinyal positif bagi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di kawasan Indonesia Timur. Peningkatan throughput mencerminkan adanya pergerakan barang yang lebih aktif, baik untuk konsumsi maupun produksi.

Rossanto menekankan pentingnya percepatan digitalisasi di sektor pelabuhan dan logistik. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan, serta menekan biaya operasional. “Digitalisasi akan memangkas waktu tunggu, mempercepat proses bongkar muat, dan meningkatkan transparansi. Ini sangat penting untuk daya saing. Selain itu, integrasi sistem logistik juga dinilai penting agar arus barang dapat dipantau secara real time dan lebih terkoordinasi,” ulasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) berhasil menjaga kinerja operasional secara solid pada triwulan I 2026 dengan mencatatkan total throughput sebesar 850.768 TEUs, atau tumbuh 0,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 843.187 TEUs. Capaian ini menunjukkan resiliensi operasional perusahaan di tengah dinamika logistik selama momentum Idul Fitri, termasuk adanya pembatasan angkutan barang guna mendukung kelancaran arus mudik nasional.

Corporate Secretary IPC TPK, Pramestie Wulandary, menyampaikan capaian ini tidak terlepas dari langkah antisipatif perusahaan dalam melakukan optimalisasi operasional secara terukur, baik sebelum maupun setelah periode pembatasan logistik.

"IPC TPK telah mengoptimalkan aktivitas bongkar muat menjelang periode pembatasan, serta memastikan percepatan arus barang pascapembatasan berakhir. Strategi ini memungkinkan kami menjaga kelancaran distribusi sekaligus meminimalkan potensi penumpukan di terminal," ujar Pramestie.

Pada periode Maret 2026, arus bongkar muat tercatat sebesar 250.352 TEUs, atau mengalami penurunan sekitar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 290.923 TEUs.

Namun demikian, kinerja pada segmen domestik justru menunjukkan tren positif, dengan volume tumbuh 3,5 persen dari 623.532 TEUs pada Maret 2025 menjadi 645.084 TEUs pada Maret 2026.

Peningkatan ini mencerminkan tetap terjaganya aktivitas distribusi dalam negeri serta daya dorong konsumsi domestik selama periode Ramadan dan Idul Fitri.

Sebaliknya, arus peti kemas internasional mengalami penurunan dari 219.655 TEUs pada Maret 2025 menjadi 205.684 TEUs pada Maret 2026, atau turun sekitar 6,4 persen, yang dipengaruhi oleh penyesuaian jadwal pelayaran global serta dinamika distribusi barang lintas negara selama periode tersebut.

IPC TPK juga memastikan adanya sinkronisasi operasional dengan kebijakan nasional terkait pengaturan angkutan barang selama periode Idul Fitri. Koordinasi intensif dilakukan bersama regulator dan pemangku kepentingan guna menjaga keseimbangan antara kelancaran logistik dan mobilitas masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menyampaikan kesiapan penggunaan Core Tax Administration System (Coretax) semakin matang. Dipastikan pada pertengahan Desember 2025, DJP bakal memiliki kontrol penuh atas coretax.

“Coretax masih masa retensi atau garansi, sampai 15 Desember baru diserahterimakan kepada DJP dari pihak ketiga,” ujar Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Bimo menerangkan update operasional coretax. Menurut penuturannya, latensi dan throughput pada coretax makin membaik hingga saat ini, menunjukkan berkurangnya gangguan atau insiden yang sebelumnya banyak terjadi.

Sebagai informasi, latensi adalah waktu tunggu respons sistem, di mana semakin rendah latensi semakin cepat sistem bekerja dan semakin nyaman pengguna dalam mengakses aplikasi (dihitung dalam millisecond atau per seribu detik). Adapun throughput adalah jumlah transaksi yang diproses oleh sistem (transaksi per menit/tpm).

“Dari Januari 2025 coretax mulai go live, Februari hingga November 2025 kita ukur dari semua proses bisnis. Mulai dari login, pendaftaran SPT, faktur, dan bukti potong beberapa steady naik, artinya latensi waktu tunggu respons dan throughput transaksi per menit semakin bagus,” lanjutnya.

Ia menekankan, dalam waktu dekat pihaknya sudah siap untuk mengontrol sepenuhnya sistem coretax, untuk kemudian diimplementasikan pada 2026 kepada para Wajib Pajak (WP). “Saat ini kami masih melakukan tandem dengan vendor, kemudian tim kami juga mengatasi insiden sampai nanti serah terima di 15 Desember 2025,” tegasnya.

Menurut catatan DJP, per 16 November 2025 sudah ada 3,18 juta WP yang mendaftarkan akunnya di sistem coretax. Angka tersebut merupakan 21,6 persen dari total WP.

Perinciannya, WP Badan tercatat sebanyak 569 ribu WP, sementara WP Orang Pribadi sebanyak 2,6 juta WP. Dari jumlah WP Orang Pribadi itu, yang sudah meregistrasi kode otorisasi dan digital signature mencapai 1,6 juta atau 11,92 persen dari total WP terdaftar.

Kemenkeu terus mengimbau masyarakat agar dengan sukarela mendaftarkan akun pajaknya ke sistem anyar tersebut.