Bisnis.com, JAKARTA — Maybank Group berkomitmen menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar US$73 miliar atau setara Rp1.303,48 triliun (kurs Jisdor Rp17.856) di seluruh kawasan Asean pada 2030.

Presiden & CEO Maybank dan Presiden Komisaris Maybank Indonesia Dato’ Sri Khairussaleh Ramli menyampaikan, hingga 2025, Maybank Group telah memobilisasi pembiayaan berkelanjutan senilai sekitar US$43 miliar. Realisasi itu melampaui komitmen awal perseroan serta menunjukkan semakin kuatnya momentum transisi di kawasan.

“Melalui strategi baru kami, M25+ ROA30, kami meningkatkan ambisi kami lebih jauh lagi. Pada 2030, Maybank berkomitmen memobilisasi pembiayaan berkelanjutan sebesar US$73 miliar di seluruh kawasan,” kata Dato dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, komitmen ini mencerminkan keyakinan Maybank Group bahwa keberlanjutan bukanlah agenda yang berdiri sendiri. Menurutnya, keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya grup dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui dukungan terhadap kemajuan ekonomi, penguatan ketahanan bisnis, serta pemberian dampak nyata bagi masyarakat yang dilayani oleh Maybank Group di seluruh kawasan Asean.

Lebih lanjut, Dato menegaskan bahwa fokus Maybank Group tidak hanya terbatas pada proyek-proyek yang telah ramah lingkungan. Perseroan juga mendukung sektor-sektor yang masih membutuhkan proses transisi.

“Kami bekerja sama dengan para nasabah di sektor-sektor beremisi tinggi dan sulit dikurangi emisinya (hard-to-abate sectors), membantu mereka meningkatkan efisiensi, mengadopsi teknologi yang lebih bersih, serta menyusun jalur transisi yang kredibel,” tuturnya.

Di samping terus memperkuat agenda lingkungan dan tata kelola, Dato menyebut bahwa perseroan tetap berkomitmen mendorong agenda sosial dalam kerangka Environmental, Social, dan Governance (ESG).

Maybank Group menetapkan dampak sosial sebagai salah satu pembeda utama, dengan tujuan melayani nasabah, masyarakat, dan perekonomian di Asean maupun di luar kawasan.

Melalui berbagai inisiatif dampak sosial Maybank, Dato mengungkapkan bahwa pihaknya telah meningkatkan kualitas hidup sekitar 1,5 juta orang, sekaligus memobilisasi investasi berdampak sosial senilai sekitar US$7 miliar pada 2025.

“Fokus kami adalah meningkatkan kualitas hidup serta mewujudkan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku industri pertambangan terus membuktikan, kawasan operasional tambang dapat menjadi ruang inovasi bagi penerapan ekosistem sirkular yang memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan.

Dalam pembukaan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference (Invirotech) 2026, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mendorong penerapan teknologi bersih dan mempercepat ekonomi sirkular untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan hidup.

Menurut dia, teknologi dan inovasi harus menjadi bagian dari solusi nyata yang mendukung keberlanjutan sektor industri, sekaligus lingkungan.

Melalui pameran, forum diskusi, coaching clinic, workshop, business matching, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya, INDO ENVIROTECH menjadi wadah untuk melihat bagaimana teknologi dapat menjawab berbagai persoalan nyata lingkungan hidup.

“Dunia usaha memiliki peran penting dalam menerapkan teknologi bersih, meningkatkan kepatuhan lingkungan, dan mempercepat ekonomi sirkular,” ujar Jumhur dalam pembukaan INDO ENVIROTECH 2026 di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan, teknologi yang dikembangkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan. “Teknologi harus membantu industri memenuhi kewajiban lingkungannya,” ujarnya.

Dalam praktiknya, sejumlah pelaku industri tambang telah mulai menerapkan program pengelolaan limbah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, juga penciptaan nilai tambah bagi lingkungan.

Salah satu contoh datang dari Anggota Grup MIND ID PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) melalui program Bank Sampah Pintar yang mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan yang terstruktur, sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat dikonversi menjadi tabungan emas Logam Mulia.

Sampah organik diolah menjadi berbagai produk bermanfaat seperti kompos, kasgot, biocleaner, dan maggot. Sepanjang 2025, program ini mencatat serapan sekitar 63 ton sampah anorganik, yang memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan limbah di lingkungan sekitar masyarakat.

Inisiatif lain dijalankan anggota Grup MIND ID yaitu PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melalui Program Bara Agro Sirkular, yang mengoptimalkan lahan non-produktif bekas aktivitas tambang ilegal menjadi kawasan agrikultur terpadu.

Program ini menerapkan konsep 9R dan sistem sirkular terintegrasi, di mana limbah dari satu aktivitas dimanfaatkan sebagai input bagi aktivitas lainnya. Sebagai contoh, kotoran puyuh diolah menjadi pupuk organik untuk perkebunan, sementara maggot hasil pengolahan limbah organik dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan perikanan.

Anggota Grup MIND ID berikutnya yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) mengembangkan Pusat Transformasi Bersama (PTB), fasilitas pengolahan sampah berbasis daur ulang yang dibangun melalui kolaborasi dengan yayasan masyarakat di sekitar wilayah operasional Gresik, Jawa Timur.

Melalui program ini, limbah kayu dan besi dari aktivitas konstruksi smelter diolah menjadi produk seperti meja dan kursi, yang kemudian disalurkan untuk mendukung program sosial, termasuk bagi anak-anak yatim dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini meminimalisir limbah konstruksi yang terbuang ke lingkungan.

Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan, pengelolaan limbah di sektor pertambangan berperan mengurangi dampak lingkungan, sekaligus juga mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Pendekatan ini sekaligus menegaskan, industri pertambangan dan kelestarian lingkungan adalah hal yang saling mendukung, dan dapat diimplementasikan melalui inovasi dan kolaborasi yang tepat.

Bisnis.com, JAKARTA — HSBC China mengumumkan peluncuran fasilitas kredit senilai US$4 miliar atau setara Rp71,15 triliun (kurs Jisdor Rp17.789) untuk membantu perusahaan di Negeri Panda di sektor energi bersih dan rendah karbon untuk ekspansi di pasar internasional. Negara-negara Asean, termasuk Indonesia menjadi target fasilitas kredit ini.

Presiden Direktur HSBC Indonesia Stuart Rogers menyampaikan, transisi energi di Indonesia merupakan salah satu peluang investasi energi bersih terbesar di kawasan, dan skala pembiayaan yang dibutuhkan untuk memenuhi target 2030 sangat signifikan.

Menurutnya, HSBC berada pada posisi strategis untuk menghubungkan ambisi Indonesia dengan perusahaan energi bersih kelas dunia, termasuk dari China, yang memiliki teknologi, pengalaman, dan kapasitas untuk mewujudkannya.

“Fasilitas kredit ini memperkuat kemampuan kami untuk melakukan hal tersebut,” kata Stuart dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Fasilitas kredit keberlanjutan dan transisi (Sustainability and Transition Credit Facility) ini menyediakan pembiayaan bagi perusahaan China yang memenuhi syarat, dari berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, transportasi elektrik, pusat data, dan kecerdasan buatan (AI).

Sebagaimana diketahui, China merupakan rumah bagi sejumlah perusahaan rendah karbon paling dinamis di dunia. Negara ini menyumbang sekitar 47% dari ekspor teknologi bersih (cleantech) global, dan sekitar dua pertiga dari ekspor tenaga surya dan baterai global.

Selain itu, penjualan kendaraan listrik diperkirakan mencapai 26 juta unit di seluruh dunia pada tahun 2026, dan penggunaan tenaga listrik dari pusat data global diproyeksikan meningkat sekitar dua kali lipat dari sekitar 485 TWh pada 2025 menjadi 945 TWh pada 2030.

Adapun ekspansi pasar ini didukung oleh perjanjian dagang Asean-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol, yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada Oktober 2025. Perjanjian ini memperluas kerja sama perdagangan China-Asean ke sektor ekonomi hijau, ekonomi digital, dan konektivitas rantai pasok.

Indonesia-China juga sepakat memperdalam kerja sama transisi energi dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemitraan yang melampaui perdagangan dan infrastruktur tradisional, yakni mencakup pengembangan energi terbarukan, rantai pasok baterai, produksi kendaraan listrik, dan sistem energi digital.

Keselarasan prioritas kebijakan ini mendukung fasilitas kredit terbaru HSBC yang dirancang untuk membantu menyalurkan pendanaan ekonomi hijau dari China ke pasar seperti Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan peluang investasi energi bersih paling signifikan di Asia Tenggara. Kebutuhan pendanaan diproyeksikan sekitar US$97 miliar untuk mencapai target iklim Indonesia tahun 2030. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dari Just Energy Transition Partnership (JETP).

Seiring ekspansi internasional perusahaan China untuk memenuhi permintaan dunia, fasilitas pembiayaan baru dari HSBC ini bertujuan menghadirkan teknologi dan solusi bersih ke pasar secara lebih efisien, sehingga turut berkontribusi pada upaya dekarbonisasi di seluruh dunia.

HSBC akan memberikan perluasan limit kredit bagi perusahaan yang memenuhi syarat, menyederhanakan proses persetujuan kredit, serta mengembangkan solusi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bisnis.

Global Head of Sustainable Finance and Transition HSBC Natalie Blyth mengatakan, perusahaan-perusahaan ini menetapkan tolok ukur baru dalam manufaktur kelas atas, sekaligus memainkan peran penting dalam mentransformasi ekosistem transisi energi.

Seiring perusahaan berkembang secara internasional, mereka membutuhkan mitra finansial dengan jangkauan global dan keahlian untuk mendukung mereka.

“Fasilitas kredit ini dirancang untuk menyediakan dukungan tersebut dan tidak ada bank selain HSBC yang mampu membantu nasabah untuk menemukan, mengakses, dan menavigasi peluang pertumbuhan di seluruh ekosistem global,” tutur Natalie.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menerima kunjungan delegasi Vietnam Electricity (EVN) di Hydrogen Center Senayan dalam rangka program pertukaran pembelajaran dan benchmarking terkait peningkatan efisiensi pembangkit listrik termal.

Kunjungan yang berlangsung pada pekan lalu itu merupakan bagian dari Exchange and Learning Program between EVN – PLN Indonesia and Its Subsidiaries dengan tema Enhancing the Efficiency of Thermal Power Plants.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan agenda tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi regional di bidang inovasi energi di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, kolaborasi lintas negara menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat transisi energi di kawasan. Dia menilai pengembangan teknologi bersih, termasuk hidrogen, membutuhkan sinergi global agar adopsinya berjalan lebih cepat dan efektif.

“Kolaborasi dengan mitra internasional seperti EVN menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapabilitas dan memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem energi berkelanjutan,” ujar Bernadus dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (7/4/2026).

Melalui kegiatan tersebut, PLN IP menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi global, mendorong inovasi teknologi, serta meningkatkan efisiensi pembangkit guna mendukung sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan.

Dari pihak EVN, delegasi yang hadir antara lain Deputy Director Phu My Thermal Power Company EVNGENCO3 Le Vu Trung dan Deputy Director Operation Services Center EVNGENCO3 Nguyen Xuan Hai beserta tim.

Sementara itu, perwakilan PT PLN (Persero) yang turut hadir antara lain Vice President Pengembangan Bisnis Dekarbonisasi dan Manajemen Energi Ricky Cahya Andrian serta Manager Engineering PLN Indonesia Power UBP Priok Ary Rachmat.

Ricky menuturkan pengembangan hidrogen menjadi bagian penting dalam strategi PLN untuk mendukung target dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan nasional.

Menurutnya, PLN terus mendorong pembentukan ekosistem hidrogen sebagai salah satu solusi energi masa depan yang lebih bersih dan efisien, sekaligus membuka peluang kerja sama global.

“PLN terus mendorong pengembangan ekosistem hidrogen sebagai salah satu solusi energi masa depan yang bersih dan efisien, sekaligus membuka peluang kolaborasi global untuk mempercepat implementasinya di Indonesia,” ujar Ricky.

Adapun Ary Rachmat menambahkan kegiatan benchmarking tersebut diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kedua perusahaan.

“Melalui benchmarking ini, kami berharap dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sekaligus mendorong akselerasi implementasi teknologi hidrogen sebagai bagian dari transformasi pembangkit menuju sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” ujar Ary.

Bisnis.com, JAKARTA — Emisi karbon global dari bahan bakar fosil diperkirakan mencapai rekor baru tahun ini dengan kenaikan mencapai 1,1% secara tahunan.

Laporan Global Carbon Project 2025 yang dirilis 12 November 2025 memproyeksikan emisi dari bahan bakar fosil seperti minyak, gas dan batu bara mencapai 38,1 miliar ton setara karbon dioksida (CO₂e) sepanjang tahun.

Perkembangan dekarbonisasi pada sistem energi di berbagai negara tercatat belum mampu mengkompensasi permintaan global yang terus tumbuh.

Sementara itu, emisi dari perubahan penggunaan lahan yang mencakup deforestasi diperkirakan turun menjadi 4,1 miliar ton CO₂e pada 2025, sehingga total emisi CO₂ global diproyeksikan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Berakhirnya fenomena El Niño 2023–2024, yang memicu gelombang panas dan kekeringan di banyak wilayah, juga membuat kemampuan penyerapan CO₂ ekosistem darat (land sink) kembali ke tingkat pra-El Niño.

Laporan tahunan yang diterbitkan bersamaan dengan publikasi ilmiah di jurnal Nature ini turut menyoroti dampak perubahan iklim terhadap kemampuan laut dan daratan menyerap karbon. Temuan menunjukkan bahwa 8% peningkatan konsentrasi CO₂ di atmosfer sejak 1960 disebabkan oleh melemahnya kemampuan penyerapan karbon alam akibat perubahan iklim.

Peneliti dalam laporan pun memperingatkan bahwa sisa anggaran karbon global untuk membatasi pemanasan bumi hingga 1,5 derajat Celsius (°C) kini hampir habis. Tanpa tanda-tanda penurunan signifikan emisi global, kadar CO₂ di atmosfer dan dampak pemanasan global yang berbahaya akan terus meningkat.

Riset ini dilakukan oleh kolaborasi lebih dari 90 lembaga penelitian internasional, termasuk University of Exeter, University of East Anglia (UEA), CICERO Center for International Climate Research, Ludwig-Maximilian-University Munich (LMU), dan Alfred-Wegener-Institut.

“Dengan emisi CO₂ yang masih meningkat, menjaga pemanasan global di bawah 1,5°C kini tidak lagi realistis,” ujar Profesor Pierre Friedlingstein dari Global Systems Institute, University of Exeter, yang memimpin studi tersebut, dikutip dari siaran pers, Kamis (13/11/2025).

“Sisa anggaran karbon sebesar 170 miliar ton CO₂ akan habis sebelum 2030 jika laju emisi saat ini berlanjut. Perubahan iklim kini jelas melemahkan kemampuan laut dan darat menyerap karbon. Dan ini adalah sinyal tegas dari Bumi bahwa kita harus segera memangkas emisi secara drastis,” tambahnya.

Profesor Corinne Le Quéré, peneliti senior di School of Environmental Sciences, UEA, menuturkan bahwa upaya penanganan krisis iklim mulai menunjukkan hasil, dengan 35 negara berhasil menurunkan emisi dua kali lebih banyak dibandingkan dengan satu dekade lalu, sembari tetap menumbuhkan ekonomi.

Namun, ia memperingatkan bahwa kemajuan ini belum cukup kuat untuk menghasilkan penurunan emisi global yang berkelanjutan.

“Dampak perubahan iklim terhadap kemampuan penyerapan karbon menjadi sinyal mengkhawatirkan bahwa aksi iklim harus segera diperkuat,” ujarnya.

Menurut Glen Peters, peneliti senior di CICERO Center for International Climate Research, emisi CO₂ dari bahan bakar fosil masih terus meningkat tanpa henti dalam 10 tahun sejak Perjanjian Paris ditandatangani, meski kemajuan terjadi di berbagai bidang.

“Perubahan iklim kini turut memengaruhi kemampuan alam menyerap karbon. Negara-negara perlu meningkatkan ambisinya, karena kini bukti kuat menunjukkan teknologi bersih mampu menekan emisi dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan energi fosil,” katanya.

Sementara itu, Profesor Julia Pongratz dari Departemen Geografi LMU menambahkan bahwa penurunan emisi akibat perubahan penggunaan lahan menunjukkan keberhasilan kebijakan lingkungan.

“Tingkat deforestasi di Amazon menurun dan mencapai level terendah sejak 2014. Namun, kebakaran besar pada 2024 menunjukkan betapa rentannya ekosistem tersebut jika pemanasan global tidak turut dibatasi,” ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Malaysia bersiap membangun fasilitas manufaktur super magnet senilai 600 juta ringgit (Rp 2,3 triliun). Pembangunan tersebut dikatakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan memperkuat sektor tanah jarang dalam negeri.

Pabrik itu akan dibangun berkat kerja sama dari Lynas Rare Earths Australia dan JS Link Korea Selatan pada Juli lalu. Fasilitas manufaktur magnet neodymium sebesar 3.000 ton terletak dekat pabrik material canggih Lynas, distrik Kuantan, Malaysia.

Pemerintah Malaysia, melalui Menteri Perdaganganya dipastikan akan memantau proses pembangunan. Sebab proyek dua perusahaan melibatkan pemrosesan dari tanah jarang yang menjadi 'harta karun' dunia.

Anwar mengatakan semua kesiapannya telah siap, termasuk investasi. Tinggal sekarang memproses dengan cepat proyek tersebut.

"JS Link telah membeli lahan dan ingin mulai beroperasi, jadi bukan lagi nota kesepahaman. Investasinya telah masuk, lahan telah siap, jadi ini soal mempercepat prosesnya," kata Anwar, dikutip Reuters, Selasa (4/11/2025).

Menurut Anwar, kerja sama dua perusahaan bakal memperkuat negaranya pada sektor material canggih dan teknologi bersih. Begiut juga mendukung Malaysia dalam pembangunan rantai pasok mineral penting.

Sebagai informasi, tanah jarang jadi salah satu harta karun penting, khususnya pada manufaktur teknologi tinggi. Tanah jarang merupakan komponen penting untuk memproduksi kendaraan listrik, semikonduktor, serta alat dan persenjataan militer.

Malaysia tengah mencari cara untuk bisa mengolahnya. Reuters mencatat, Malaysia memiliki 1,61 juta metrik ton deposit tanah jarang, namun kesulitan menambang dan mengloahnya karena kekurangan kapasitas teknologi.

Untuk bisa melakukannya, Malaysia tengah gencar mencari investasi asing dan juga peluang untuk berbagi teknologi.

Selain itu, pemerintah telah menghubungi negara lain terkait hal ini. Salah satunya dilaporkan tengah melakukan perundingan pemrosesan tanah jarang dengan China.

Dengan Amerika Serikat (AS), Malaysia telah menandatangani kesepakatan untuk kerja sama diversifikasi rantai pasok mineral penting.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan tingkat tinggi iklim COP30 yang akan berlangsung di Belém, Brasil, bulan depan diperkirakan menjadi momentum penting dalam menentukan arah keuangan global dan strategi investasi di tengah transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Negosiasi dalam forum ini akan memengaruhi bagaimana negara dan pelaku pasar keuangan menyalurkan modal, menilai risiko, dan menangkap peluang dari transformasi iklim yang kian mendesak. Lima agenda utama yang dibahas di COP30, mulai dari pembaruan target iklim nasional hingga aturan pasar karbon global, diyakini akan menjadi penentu lanskap investasi dalam dekade mendatang.

COP30 akan menindaklanjuti hasil kesepakatan COP29 di Baku mengenai target baru pendanaan iklim global atau New Collective Quantified Goal (NCQG), yakni mobilisasi dana setidaknya US$300 miliar per tahun pada 2035 bagi negara berkembang. Target ini turut mengusung ambisi perluasan pendanaan iklim hingga US$1,3 triliun per tahun.

Peta jalan pendanaan Baku to Belém Finance Roadmap akan menjadi panduan utama dalam upaya mencapai target tersebut, dengan penekanan pada penggunaan dana publik yang terbatas untuk menarik investasi swasta berskala besar bagi mitigasi dan adaptasi iklim.

Eric Usher, Kepala UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), menyatakan bahwa meskipun dinamika antarnegara berbeda, arah ekonomi dunia sudah jelas.

“Lebih dari 40% teknologi bersih kini lebih murah daripada energi fosil, dan manfaat ekonomi dari adaptasi iklim semakin nyata. Ekonomi rendah karbon bukan lagi visi masa depan, ia sudah hadir dan berkembang,” katanya dalam paparan di situs UNEP FI, dikutip Jumat (31/10/2025).

COP30 juga menjadi momentum ketika negara-negara peserta memiliki rencana iklim terbaru yang mengacu pada Global Stocktake. Melalui mekanisme Nationally Determined Contributions (NDCs) yang akan diperbarui hingga 2035, negara-negara diharapkan memperjelas strategi sektor prioritas agar modal swasta dapat diarahkan secara efektif.

“Versi baru NDC atau Second NDC yang disebut sebagai investable NDCs menjadi krusial untuk menarik investasi dalam skala besar, karena memberikan kepastian kebijakan dan arah komersial bagi investor,” tulis Usher.

Indonesia dalam dokumen Second NDC menyebutkan bahwa kebutuhan investasi untuk mencapai target iklim 2035 menembus Rp7.552 triliun atau sekitar US$472,6 miliar.

“Kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk empat sektor, yakni energi, pertanian, FOLU [Forest and Other Land Use] dan limbah ini kemungkinan besar di bawah kebutuhan asli karena belum menyertakan sektor industri pemrosesan dan pemakaian produk,” demikian isi keterangan dalam dokumen Second NDC Indonesia yang dipublikasi oleh registri UNFCCC pada Senin (27/10/2025).

Dalam rencana iklim terbaru ini, emisi karbon Indonesia dalam skenario emisi rendah atau LCCP_L diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e pada 2030 dan 1,2 juta Gg CO2e pada 2035. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6% pada 2030 dan 6,7% pada 2035.

Sementara itu dalam skenario emisi tinggi atau LCCP_H di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 8% seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029, tingkat emisi pada 2030 diperkirakan mencapai 1,49 juta ton CO2e pada 2035 dan 1,25 juta Gg CO2e.

“Dengan arah kondisi makroekonomi domestik saat ini, Indonesia akan membutuhkan dukungan internasional yang signifikan, baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial, sebagai prasyarat untuk mencapai target iklim nasional yang tercantum dalam Second NDC,” lanjut dokumen tersebut.

Finalisasi Aturan Pasar Karbon Global

Perhatian besar juga tertuju pada penyelesaian aturan teknis Article 6.4 Perjanjian Paris yang akan membentuk pasar karbon global di bawah pengawasan PBB. Mekanisme ini akan memungkinkan perdagangan kredit karbon yang diverifikasi secara resmi, membuka peluang bagi lembaga keuangan untuk berperan sebagai pembiaya, pembeli, atau penyedia jasa asuransi dan manajemen risiko bagi proyek-proyek pengurangan emisi.

Di COP30, negosiator akan merampungkan aturan teknis penting, termasuk metode pengukuran additionality, standar pendaftaran dan kualitas kredit karbon, serta tata cara menghitung emisi yang “bocor” di sepanjang rantai nilai.

Di tengah persiapan ini, Indonesia bakal mempertemukan calon pembeli dan penjual kredit karbon dalam forum Seller Meet Buyer (SMB) di ajang KTT Iklim COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025 mendatang. Setidaknya terdapat 90,10 juta ton CO2e dari berbagai proyek penurunan emisi yang akan ditawarkan Indonesia pada kesempatan tersebut.

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi, dan Mutu Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Widyajayanti, mengemukakan bahwa sejauh ini telah terdapat 20 entitas yang akan ikut berpartisipasi dalam SMB, lima di antaranya akan hadir secara langsung di Belem, sementara sisanya akan terlibat secara daring.

Dari angka sementara 90,10 juta ton CO2e yang berpotensi ditawarkan, Laksmi mengemukakan 11,41 juta ton CO2e di antaranya telah tersertifikasi, kemudian 5,06 juta ton CO2e masih dalam proses sertifikasi dan 73,62 juta ton CO2e lainnya merupakan calon yang telah mengantongi nomor identifikasi.

“Total ada 40 proyek yang 21 berasal dari modalitas energi, kemudian 8 dari FOLU [forest and other land use] dan 11 dari waste. Mungkin ada penambahan dalam beberapa hari ini karena kebetulan juga nanti kami akan masih ada update dari Kementerian Kehutanan dan juga untuk potential buyer-nya kami dibantu oleh Kementerian Luar Negeri,” kata Laksmi dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup sekaligus Penanggung Jawab SMB Yulia Suryanti mengemukakan bahwa SMB merupakan inisiatif perdana yang disiapkan Indonesia untuk mempertemukan calon pembeli dan penjual karbon di ajang COP30. Dia tidak memperinci potensi nilai perdagangan karbon yang diincar KLH dalam forum ini, tetapi memberi bocoran soal beberapa proyek yang sejauh ini akan ditawarkan.

Beberapa proyek penurunan emisi karbon itu mencakup pembangkit listrik tenaga panas bumi Lahendong Unit 5 dan Unit 6 yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) dan proyek aforestasi di Sumba, Nusa Tenggara Barat.

“Untuk target, kami tidak ada target. Karena terus terang saja SMB ini baru pertama kali. Akan tetapi kami telah coba identifikasi. Ada beberapa potensi untuk tadi peminatan,” kata Yulia.