REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana merespons usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait kalangan sipil yang menempati sejumlah posisi di lingkungan Polri. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan usulan Pigai merupakan hal yang wajar dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Ya, kalau sebagai sebuah usulan, saya kira dari mana saja kan bisa memberikan usulan. Karena juga memang kebetulan hari ini kan sedang dibahas mengenai revisi Undang-Undang Kepolisian," ujar Prasetyo usai jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Prasetyo mengatakan Pigai bisa menyampaikan usulan tersebut sesuai dengan mekanisme. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian.

"Kalau pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat ya saya kira sah-sah saja. Tapi tentu kan semua dilihat, dilihat baik-buruknya, dilihat kebutuhannya atau keperluannya," sambung Prasetyo.

Pemerintah, lanjut Prasetyo, berharap revisi UU Kepolisian dapat menjadi momentum perbaikan citra Polri di mata masyarakat. Prasetyo menilai institusi Polri harus menjadi polisi pelindung rakyat.

"Bagaimana memperkuat institusi Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, sebagai polisinya rakyat, polisi yang dicintai oleh rakyat," ucap Prasetyo.

Prasetyo menegaskan Polri memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, memberantas narkoba, hingga mencegah penyelundupan. Prasetyo menyampaikan persoalan penyelundupan memiliki dampak besar bagi ekonomi negara dan mengganggu sektor ekonomi masyarakat.

"Misalnya garmen, kalau kita tidak mampu menangkal adanya penyelundupan itu akan mengganggu industri garmen kita di dalam negeri," kata Prasetyo.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi momentum memperkuat profesionalisme dan tata kelola melalui pembukaan peluang bagi kalangan sipil profesional untuk mengisi sejumlah jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri.

Pigai mengatakan usulan tersebut ditujukan pada jabatan yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi operasional kepolisian, melainkan bidang-bidang pendukung strategis, seperti administrasi, perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, inspektorat, personalia, transformasi digital, dan tata kelola organisasi.

"Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya jabatan untuk pejabat utama di kepolisian yang dapat diisi oleh kalangan sipil. Tentunya jabatan yang bisa diisi sipil, seperti administrasi, keuangan, inspektorat, atau personalia yang tidak terkait langsung dengan tugas utama kepolisian," ujar Pigai menjawab pertanyaan wartawan terkait revisi UU Polri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Nanik Sudaryati Deyang resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana.

Dalam jabatan barunya, Nanik ditunjuk setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program BGN. Adapun beberapa temuan yang menjadi perhatian antara lain kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera kita perbaiki," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2026).

Profil Badan Gizi Nasional (BGN)

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 15 Agustus 2024.

Pembentukan BGN dilakukan untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik.

Berdasarkan Perpres tersebut, BGN mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BGN menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, promosi dan kerja sama, pemantauan, serta pengawasan program pemenuhan gizi nasional. Selain itu, BGN juga bertugas mengoordinasikan dukungan administrasi dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab lembaga.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tanggung jawab BGN meliputi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Adapun, struktur organisasi BGN terdiri atas Dewan Pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh Wakil Kepala, Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Sejak mulai beroperasi, BGN menjadi lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai program pemenuhan gizi nasional, termasuk Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum mengumumkan jadwal pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pejabat yang telah ditetapkan dapat segera menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Kepastian tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari di Ruang Sidang Kabinet, Selasa (2/6/2026).

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai waktu pelantikan pimpinan baru BGN, Prasetyo belum memberikan tanggal pasti dan meminta publik menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

"Tunggu nanti akan kita umumkan," kata Prasetyo.

Meski jadwal pelantikan belum diumumkan, Prasetyo menegaskan keputusan Presiden terkait pengangkatan pimpinan baru telah berlaku sehingga roda organisasi BGN tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut dia, pergantian pimpinan tidak boleh menghambat pelaksanaan berbagai program yang sedang dijalankan lembaga tersebut, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

"Yang pasti dengan ditetapkan pengangkatan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan pergantian pimpinan BGN setelah melalui proses monitoring dan evaluasi selama hampir satu setengah tahun.

Dalam keputusan tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya mengisi posisi Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mempercepat pelaksanaan program-program peningkatan gizi nasional yang menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah hampir satu setengah tahun melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keputusan yang diumumkan Selasa (2/6/2026), Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang peningkatan gizi masyarakat.

Dalam keterangan pers bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari di Ruang Sidang Kabinet, Prasetyo menegaskan BGN memegang peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi nasional.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan Presiden secara rutin memantau kinerja seluruh kabinet, termasuk BGN. Dalam proses evaluasi tersebut, Presiden juga menerima masukan dari kementerian dan lembaga terkait, masyarakat, hingga penerima manfaat program MBG.

Menurutnya, hasil monitoring dan evaluasi selama hampir satu setengah tahun menjadi dasar bagi Presiden untuk melakukan penyegaran kepemimpinan di tubuh BGN.

“Pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga mengumumkan pemberhentian Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Selain itu, Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya juga tidak lagi menjabat sebagai wakil kepala lembaga tersebut.

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas kontribusi ketiganya dalam membangun fondasi kelembagaan BGN sejak awal berdiri hingga menjalankan program peningkatan gizi nasional.

“Disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, sementara posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn.) Trenggono.

Prasetyo meminta pimpinan baru segera melakukan konsolidasi internal sekaligus memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program BGN tetap berjalan optimal.

“Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan memastikan seluruh program BGN berjalan sebaik-baiknya,” katanya.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas, meningkatkan efektivitas organisasi, serta memperkuat tata kelola agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Bisnis.com, SURABAYA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Kabupaten Gresik periode 2026–2027, Alfan Wahyuddin, mendorong transformasi digital dan penguatan tata kelola organisasi sebagai prioritas utama guna meningkatkan daya saing kontraktor lokal di tengah dinamika industri konstruksi.

​Alfan Wahyuddin, yang juga menjabat sebagai CEO sekaligus Direktur Utama PT Asuka Engineering Indonesia, resmi dikukuhkan memimpin Gapeknas Gresik untuk masa bakti dua tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Alfan mengungkapkan bahwa amanah tersebut diterima secara profesional, meski saat ini dirinya masih menuntaskan masa kepengurusan sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gresik.

​"Kami akan mendorong sistem informasi dan pelaporan berbasis digital, sekaligus membenahi tata kelola organisasi serta menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit," ujar Alfan di Gresik, Senin (16/2/2026).

​Menurutnya, prioritas awal kepemimpinan akan difokuskan pada ekspansi jumlah anggota aktif serta penguatan relasi strategis dengan pemerintah daerah dan regulator.

"Salah satu area krusial yang menjadi perhatian adalah kelancaran layanan perizinan dan sertifikasi, khususnya pengurusan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) bagi anggota," katanya.

​Alfan juga menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan roda organisasi. "Posisi ketua tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan perolehan proyek pemerintah secara pribadi," ungkapnya.

​Lebih lanjut, dia menyebut bahwa organisasi ini memiliki semangat kebersamaan, bukan tempat untuk saling berebut proyek secara tidak sehat.

"Peran kami adalah memastikan ekosistem usaha konstruksi yang sehat, adil, dan profesional,” tegasnya.

Alfan juga menjelaskan pentingnya kerja tim (teamwork) untuk menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis. Ia mengajak seluruh jajaran pengurus untuk berkolaborasi aktif dalam meningkatkan kualitas pelaku usaha konstruksi di daerah.

​"Saya tidak terbiasa bekerja sendiri. Seluruh program kerja hanya dapat berjalan optimal jika tim terlibat aktif untuk mengupayakan peningkatan kualitas anggota," pungkasnya.

​Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Gapeknas Jawa Timur, H. Baso Juherman, mengatakan iklim industri konstruksi saat ini semakin terbuka.

Dia menyebut penerapan e-catalogue dan mekanisme mini kompetisi dinilai membuka peluang yang lebih luas bagi anggota untuk mengikuti tender secara transparan.

"Ke depan, Gapeknas diharapkan tidak hanya menjadi wadah administrasi, tetapi juga aktif menyelenggarakan uji kompetensi bagi para anggota. Dengan pengalaman organisasi lebih dari 27 tahun, estafet penguatan ini perlu dilanjutkan oleh kepengurusan baru," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Kabupaten Gresik periode 2026–2027, Alfan Wahyuddin, mendorong transformasi digital dan penguatan tata kelola organisasi sebagai prioritas utama guna meningkatkan daya saing kontraktor lokal di tengah dinamika industri konstruksi.

​Alfan Wahyuddin, yang juga menjabat sebagai CEO sekaligus Direktur Utama PT Asuka Engineering Indonesia, resmi dikukuhkan memimpin Gapeknas Gresik untuk masa bakti dua tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Alfan mengungkapkan bahwa amanah tersebut diterima secara profesional, meski saat ini dirinya masih menuntaskan masa kepengurusan sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gresik.

​"Kami akan mendorong sistem informasi dan pelaporan berbasis digital, sekaligus membenahi tata kelola organisasi serta menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit," ujar Alfan di Gresik, Senin (16/2/2026).

​Menurutnya, prioritas awal kepemimpinan akan difokuskan pada ekspansi jumlah anggota aktif serta penguatan relasi strategis dengan pemerintah daerah dan regulator.

"Salah satu area krusial yang menjadi perhatian adalah kelancaran layanan perizinan dan sertifikasi, khususnya pengurusan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) bagi anggota," katanya.

​Alfan juga menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan roda organisasi. "Posisi ketua tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan perolehan proyek pemerintah secara pribadi," ungkapnya.

​Lebih lanjut, dia menyebut bahwa organisasi ini memiliki semangat kebersamaan, bukan tempat untuk saling berebut proyek secara tidak sehat.

"Peran kami adalah memastikan ekosistem usaha konstruksi yang sehat, adil, dan profesional,” tegasnya.

Alfan juga menjelaskan pentingnya kerja tim (teamwork) untuk menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis. Ia mengajak seluruh jajaran pengurus untuk berkolaborasi aktif dalam meningkatkan kualitas pelaku usaha konstruksi di daerah.

​"Saya tidak terbiasa bekerja sendiri. Seluruh program kerja hanya dapat berjalan optimal jika tim terlibat aktif untuk mengupayakan peningkatan kualitas anggota," pungkasnya.

​Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Gapeknas Jawa Timur, H. Baso Juherman, mengatakan iklim industri konstruksi saat ini semakin terbuka.

Dia menyebut penerapan e-catalogue dan mekanisme mini kompetisi dinilai membuka peluang yang lebih luas bagi anggota untuk mengikuti tender secara transparan.

"Ke depan, Gapeknas diharapkan tidak hanya menjadi wadah administrasi, tetapi juga aktif menyelenggarakan uji kompetensi bagi para anggota. Dengan pengalaman organisasi lebih dari 27 tahun, estafet penguatan ini perlu dilanjutkan oleh kepengurusan baru," ujarnya.