tidak hanya penerbangan tapi juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerbangan, seperti 'maintenance' dan sebagainya itu kita dorong supaya bisa memanfaatkan Bandara Kertajati

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan optimalisasi pemanfaatan Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat, menjadi kawasan perawatan pesawat, serta aktivitas pendukung industri kebandarudaraan.

"Kita terus mendorong Kertajati untuk dioptimalkan," kata Menhub dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menhub menyampaikan hal itu menanggapi rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Ia memastikan pengaktifan bandara tersebut tidak akan mempengaruhi peran Bandara Kertajati.

Dudy menjelaskan kawasan Bandara Kertajati telah memiliki konsep pengembangan kawasan industri penerbangan atau aviation park yang mendukung berbagai kegiatan terkait kebandarudaraan.

Melalui pengembangan tersebut, pemerintah mendorong aktivitas perawatan pesawat, pemeliharaan, serta layanan pendukung lainnya agar memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Bandara Kertajati.

"Jadi tidak hanya penerbangan tapi juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerbangan, seperti 'maintenance' dan sebagainya itu kita dorong supaya bisa memanfaatkan Bandara Kertajati," ujarnya.

Dudy mengungkapkan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) saat ini telah berproses memindahkan kegiatan maintenance, repair, and overhaul (MRO) untuk helikopter ke kawasan Bandara Kertajati.

Selain itu, Kementerian Pertahanan juga tengah membahas rencana kerja sama dengan pabrikan asal Amerika Serikat (AS) Lockheed Martin, dalam pembangunan fasilitas perawatan pesawat Hercules di Kertajati.

Menurut Dudy, pemerintah terbuka terhadap seluruh kegiatan yang mendukung optimalisasi Bandara Kertajati, baik pada sektor penerbangan maupun industri pendukung kebandarudaraan.

"Kita terbuka apa saja yang berkaitan dengan optimalisasi Bandara Kertajati. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana supaya bandara tersebut itu bisa beroperasi secara optimal," bebernya.

Ia menegaskan Kementerian Perhubungan terus mendukung berbagai aktivitas operasional, perawatan pesawat, dan pengembangan industri aviasi agar Bandara Kertajati dapat beroperasi secara optimal.

"Kegiatan apapun yang berkaitan dengan kebandaraan itu pasti kita akan dukung. Baik penerbangannya maupun pengoperasian perawatan pesawat dan sebagainya. Itu yang yang kita lakukan," tegasnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

KMP Prathita dioperasikan pada dermaga ponton untuk membantu mengurai antrean kendaraan roda dua yang mengalami peningkatan selama masa libur sekolah

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan operasional pelabuhan dan armada kapal feri untuk memperkuat penanganan kepadatan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang terpantau mencapai sekitar lima kilometer, dan ASDP Cabang Ketapang telah mengambil langkah percepatan layanan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna memperlancar arus penyeberangan serta memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar.

Dalam keterangannya di Banyuwangi, Kamis, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa akibat kepadatan yang terjadi selama beberapa hari terakhir.

"Kami memahami tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, sekaligus ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kepadatan di Pelabuhan Ketapang, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa atas kondisi yang terjadi," tuturnya.

Menurut Heru, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus bekerja keras mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna mempercepat normalisasi layanan dan memastikan arus penyeberangan Ketapang-Gilimanuk berjalan optimal.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, lanjutnya, ASDP mengoptimalkan operasional seluruh fasilitas pelabuhan dan armada yang tersedia.

Ia memaparkan operasional di Dermaga Moveable Bridge (MB) berjalan normal dengan dukungan 30 armada kapal feri, sedangkan layanan di Dermaga Bulusan (Ketapang) tetap berjalan normal dengan dukungan tambahan KMP Portlink VII guna meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.

Selain itu, kata Heru, ASDP juga mengoperasikan satu unit kapal feri di Dermaga Landing Craft Machine (LCM) dengan skema riba-bongkar-berangkat untuk mempercepat pergerakan kendaraan angkutan barang.

"KMP Prathita dioperasikan pada dermaga ponton untuk membantu mengurai antrean kendaraan roda dua yang mengalami peningkatan selama masa libur sekolah," katanya.

Informasi yang dihimpun, kepadatan kendaraan di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mulai terjadi sejak Minggu (21/6) yang dipengaruhi kombinasi sejumlah faktor, selain meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, operasional penyeberangan juga menghadapi tantangan kondisi cuaca di perairan Selat Bali yang memerlukan peningkatan kewaspadaan.

Peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang, terutama pada malam hari, mengharuskan dilakukan penyesuaian proses bongkar muat kapal untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap terjaga.

Sementara volume kendaraan yang menyeberang mengalami peningkatan signifikan, data ASDP Cabang Ketapang menyebutkan pada Minggu (21/6) jumlah kendaraan yang dilayani mencapai 9.571 unit atau meningkat 23 persen dibandingkan realisasi hari sebelumnya sebanyak 7.769 unit.

Lonjakan tertinggi berasal dari kendaraan pribadi roda empat yang meningkat 30 persen, dari 1.681 unit menjadi 2.188 unit.

Kondisi ini juga dipengaruhi adanya gangguan operasional pada dua kapal Long Distance Ferry (LDF) milik PT ALP yang menyebabkan sebagian layanan kendaraan angkutan barang dialihkan ke kapal feri reguler.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Setelah mencatat pendapatan Rp566 miliar pada 2024, GBK mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mencatat pendapatan Rp812 miliar sepanjang 2025, sebagai komitmen dalam memperkuat optimalisasi pemanfaatan aset negara.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A. Kusumo mengatakan capaian tersebut menjadi pendapatan tertinggi dalam 63 tahun pengelolaan kawasan GBK sekaligus menandai sejarah baru bagi pengelolaan aset negara itu.

"Setelah mencatat pendapatan Rp566 miliar pada 2024, GBK mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit," kata Rakhmadi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, capaian tersebut juga merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, dukungan pemerintah, mitra, pengguna kawasan dan masyarakat.

“Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional, tertib dan memberi manfaat nyata bagi negara serta publik,” ujar Rakhmadi.

Capaian itu juga dinilai semakin memperkuat momentum optimalisasi aset negara, termasuk melalui penataan Blok 15 yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat yang lebih besar bagi negara serta masyarakat.

Direktur Keuangan PPKGBK Hendry Arisandi menambahkan pendapatan GBK pada 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode pascapandemi COVID-19.

“Pada 2022, pendapatan GBK tercatat sebesar Rp255 miliar. Artinya, pendapatan 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun tiga tahun,” tutur Hendry.

Sepanjang 2025, kawasan GBK terus dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan olahraga, budaya, MICE (meeting, incentive, convention and exhibition), rekreasi, komersial, serta agenda publik berskala nasional dan internasional.

PPKGBK berharap kinerja positif tersebut dapat semakin diperkuat melalui penataan dan optimalisasi Blok 15.

PPKGBK memandang penataan Blok 15 sebagai bagian penting dari agenda optimalisasi aset negara di kawasan GBK.

Proses itu diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan GBK sebagai pusat olahraga, ruang publik, kegiatan nasional, MICE, rekreasi, serta aktivitas ekonomi yang sehat dan terukur.

Dalam pelaksanaannya, PPKGBK berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, TNI dan unsur terkait lainnya.

Koordinasi itu dilakukan agar seluruh proses terkait Blok 15 berjalan tertib, aman, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom meminta seluruh 39 kepala distrik untuk memfokuskan program pada penguatan ekonomi lokal guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus mendorong penguatan ekonomi berbasis wilayah melalui optimalisasi peran distrik sebagai ujung tombak pembangunan daerah,” katanya dalam siaran pers di Jayapura, Rabu (22/4).

Menurut Aletinus, rapat koordinasi tingkat distrik se-Kabupaten Lanny Jaya 2026 harus menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata.

“Oleh sebab itu pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan distrik dalam memperkuat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan setiap kepala distrik wajib mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan di wilayah masing-masing, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah.

“Distrik harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Potensi yang ada perlu dimanfaatkan secara optimal agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya menambahkan.

Selain itu, ia menekankan perlunya sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan distrik agar arah pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan visi dan misi daerah.

“Saya minta seluruh kepala distrik menyampaikan laporan kinerja, termasuk capaian, kendala, serta kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memperkuat ekonomi masyarakat di seluruh distrik.

“Tantangan pembangunan di Lanny Jaya membutuhkan komitmen, kerja sama, dan koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap melalui langkah tersebut, penguatan ekonomi lokal dapat berjalan optimal dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Lanny Jaya,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

kita melihat ada sebenarnya satu segmen yang di dalam bauran energi tersebut masih bisa kita optimalkan lagi yaitu segmen renewable energy

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) atau renewable energy.

"Ini menjadi titik penting dan kita melihat ada sebenarnya satu segmen yang di dalam bauran energi tersebut masih bisa kita optimalkan lagi yaitu segmen renewable energy. Ini saya sedikit walaupun sebagai (Dirjen) migas kenapa karena ini penting," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, 20 tahun yang lalu Indonesia sudah mencanangkan renewable energy bisa naik, tapi sampai saat ini hal tersebut masih di angka 15-16 persen.

"Ini kalau bisa kita naikkan seperti yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri ESDM itu bioetanol naik, B40 jadi B50, ini nanti merupakan penguat-penguat kita karena belum tentu negara lain punya sumber daya alam (resources) seperti Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah mempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu langkah yang ditempuh adalah percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW).

Menurut dia, pembangunan PLTS berskala besar tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi dengan memanfaatkan sumber energi alternatif di dalam negeri.

Bahlil menambahkan optimalisasi pemanfaatan EBT tidak hanya melalui tenaga surya, tetapi juga melalui berbagai sumber energi lain seperti panas bumi (geothermal) dan tenaga air.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan percepatan pengembangan EBT diperlukan untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

Presiden telah menugaskan Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi guna mempercepat pemanfaatan energi bersih di dalam negeri. Ia memerintahkan percepatan pembangunan PLTS guna memperluas elektrifikasi berbasis energi terbarukan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Langkah itu sebagai strategi menjadikan NTB pusat ekonomi syariah nasional yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmen untuk memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui optimalisasi pembiayaan syariah.

"Langkah itu sebagai strategi menjadikan NTB pusat ekonomi syariah nasional yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam forum Economic Talk di Mataram, NTB, Senin.

Iqbal mengatakan pembiayaan syariah menjadi instrumen penting untuk membangun ekosistem pariwisata yang berdaya saing, berkualitas, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat lokal.

NTB menempatkan arah pembangunan pariwisata tidak lagi sekadar mengejar jumlah kunjungan wisatawan melainkan fokus membangun kesadaran wisatawan agar menghargai nilai-nilai lokal, budaya, serta kelestarian lingkungan.

"Pemprov NTB mengusung konsep pariwisata berdaya yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan setiap destinasi, terlebih untuk mengembangkan ekosistem pariwisata di daerah," ucap Iqbal.

Ia berharap optimalisasi pembiayaan syariah mampu memperkuat permodalan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga ekosistem pariwisata tumbuh secara inklusif di Nusa Tenggara Barat.

Selain penguatan pembiayaan, Pemprov NTB juga mendorong konektivitas antara sektor pariwisata dan budaya agar berkembang secara seimbang dan saling mendukung dalam membangun identitas destinasi.

Proyek pembenahan destinasi wisata terus dikebut guna memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Bahkan, fondasi konektivitas internasional juga mulai dibangun sebagai langkah strategis membuka akses global.

"Dalam waktu dekat NTB memiliki enam penerbangan baru langsung, termasuk rute menuju Darwin dan Bangkok," pungkas Iqbal.

Lebih lanjut ia menyakini dukungan pembiayaan syariah dan konektivitas yang baik bisa memperkuat posisi NTB sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga tetap memiliki identitas lokal yang kuat.

Bank NTB Syariah selaku badan usaha miliki daerah mendukung penuh langkah Pemprov NTB dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui pengembangan pembiayaan syariah.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah Agus Suhendro menyatakan pihaknya fokus memperkuat ekosistem desa wisata di Nusa Tenggara Barat.

"Fokus utama tahun ini memperkuat ekosistem desa wisata dan pelaku ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan yang inklusif dan kompetitif," kata Agus.

Dalam pengembangan desa wisata, imbuhnya, perbankan tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai pengelola sistem transaksi yang terintegrasi.

Seluruh aktivitas ekonomi di dalam desa wisata diarahkan melalui sistem perbankan mulai dari penjualan tiket masuk, pembayaran homestay, pembelian suvenir, layanan restoran, hingga jasa pemandu wisata.

Digitalisasi melalui tiket elektronik dan sistem pembayaran non-tunai juga menjadi instrumen utama.

"Tujuannya agar transaksi tidak bocor ke luar desa, melainkan tetap berputar dalam satu ekosistem keuangan yang terkontrol," pungkas Agus.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggeser cara pandang terhadap aset investasi daerah dengan mengubah lahan tidur milik investor sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma mengatakan skema itu dilakukan dengan memberikan izin bagi masyarakat miskin dalam jangka waktu tertentu untuk memanfaatkan lahan tidur milik investor.

"Misalnya (pemanfaatan lahan) selama dua tahun dengan jaminan hukum dari pemerintah provinsi," ujar dia di Mataram, Senin.

DPMPTSP NTB saat ini sedang mendata lahan-lahan tidur milik investor di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Potensi lahan tidur milik perusahaan yang belum dioptimalkan salah satunya berada di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, katanya menjelaskan.

Irnadi mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem di Desa Malaka terbilang tinggi, sehingga membutuhkan perhatian dan kontribusi dari sektor investasi.

"Kami diperintahkan untuk mendata lahan-lahan (milik investor) tersebut," ujar dia.

DPMPTSP NTB segera memfasilitasi pertemuan langsung antara pemilik perusahaan dengan pimpinan daerah guna membahas pendayagunaan lahan tidur bagi penduduk lokal.

Ia juga menjelaskan tujuan pemanfaatan lahan tidur agar investor tidak lagi khawatir lahan mereka diklaim oleh warga secara pribadi, karena ada ikatan perjanjian yang dikawal langsung oleh pemerintah daerah.

"Tanah tersebut tetap milik investor, namun selama belum digunakan, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi mereka," kata Irnadi.

Jika merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pemerintah NTB menargetkan 2,04 persen atau sekitar 119.932 ribu jiwa yang saat ini masuk kategori miskin ekstrem harus bisa menjadi nol persen pada 2029.

Pendekatan model graduasi dipakai dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, yakni proses bertahap yang memastikan rumah tangga miskin mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

kami menggunakan skenario alternatif dengan mengerahkan semua kekuatan untuk mendistribusikan energi

Padang (ANTARA) - PT Pertamina Persero memastikan optimalisasi keberlanjutan distribusi energi ke tiga provinsi terdampak bencana yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Ini memang kondisi yang tidak mudah terutama pascabencana, tetapi kami menggunakan skenario alternatif dengan mengerahkan semua kekuatan untuk mendistribusikan energi," kata Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu.

Optimalisasi distribusi itu dilakukan lewat tiga skema utama yakni pengiriman lewat jalur darat, laut hingga udara. Khusus daerah yang sulit dilintasi via darat, Pertamina mengoptimalkan jalur laut dan udara.

Selama masa tanggap darurat bencana, Pertamina juga dibantu langsung oleh kapal penumpang roll-on/roll-off (roro) dan armada milik TNI Angkatan Laut (AL).

Dukungan eksternal itu sangat membantu percepatan distribusi energi ke daerah yang sulit dijangkau via darat.

"Kapal roro dan kapal militer TNI AL ini sangat membantu dalam menyeberangkan truk tangki BBM ke daerah terdampak bencana," ujarnya.

Kemudian, apabila distribusi via darat dan laut tidak memungkinkan, Pertamina bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menyalurkan pasokan energi menggunakan metode sling load via udara.

Tidak hanya itu, Pertamina juga menyalurkan bahan bakar minyak terutama solar dan jenis lainnya menggunakan drum yang diangkut oleh pesawat Air Tractor dengan kapasitas 3.500 hingga 4.000 liter.

Khusus di Sumbar, perusahaan yang bergerak di bidang energi itu memberikan sejumlah bantuan di antaranya bright gas yang didistribusikan di daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Padang. Termasuk
17.439 liter BBM yang terdiri dari Dexlite dan Pertamax.

Secara umum Pertamina mendirikan 111 dapur umum ditambah 164 posko satelit yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana alam.

Keberadaan posko ini untuk membantu mempercepat upaya pemerintah dalam menangani dampak kerusakan akibat bencana yang terjadi.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

dekarbonisasi bukan hanya komitmen kebijakan, tetapi bisa diwujudkan langsung dari tangan para engineer dan operator yang bekerja setiap hari di fasilitas produksi

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi Offshore-South East Sumatra (PHE OSES) mengoptimalkan pemanfaatan gas suar dan menurunkan flaring untuk efisiensi energi sekaligus menurunkan emisi CO2, sebagai langkah dekarbonisasi.

“Ini (optimalisasi pemanfaatan gas suar) membuktikan bahwa dekarbonisasi bukan hanya komitmen kebijakan, tetapi bisa diwujudkan langsung dari tangan para engineer dan operator yang bekerja setiap hari di fasilitas produksi,” ujar General Manager PHE OSES Antonius Dwi Arinto dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

PHE OSES menyoroti dua inisiatif utama, yaitu program integrasi pemanfaatan gas suar (flare recovery) dan program efisiensi energi yang bertajuk REnPII–ENERSYNC.

Program flare recovery diterapkan pada tiga wilayah operasi, yaitu Anjungan Widuri, Anjungan Rama dan fasilitas South Business Unit di Pabelokan.

Di Anjungan Widuri, gas suar bertekanan rendah dikompresi dan digunakan kembali sebagai fuel gas. Sementara di Anjungan Rama, gas suar dari Rama-P ditarik ke Rama-H menggunakan kombinasi kompresor dan ejector.

Kemudian, di Pabelokan, gas suar dialirkan ke sistem pembangkit listrik untuk menekan pembakaran gas suar sekaligus mengurangi emisi karbon dioksida.

Seluruh proses berlangsung tanpa menghentikan produksi dan memerlukan koordinasi lintas fungsi, serta adaptasi teknis pada fasilitas yang telah beroperasi puluhan tahun.

Di sisi lain, program efisiensi energi REnPII–ENERSYNC meningkatkan performa pembangkit melalui optimalisasi konfigurasi, sinkronisasi, dan distribusi beban Gas Turbine Generator (GTG), sehingga mampu menghemat konsumsi fuel gas dan meningkatkan pasokan gas yang dijual ke PLN IP Cilegon.

Kedua inisiatif ini, tutur dia, menghasilkan capaian yang sangat signifikan, dengan penurunan gas suar rutin hingga 70 persen, meningkatkan keandalan pembangkit listrik di operasional PHE OSES, dan menjaga pasokan gas bersih ke PLN IP Cilegon yang menghasilkan stabilitas energi di wilayah Banten dan Jakarta.

“Selain itu program ini juga berhasil menekan emisi karbon hingga 310.649 ton CO2e,” ucapnya.

Manajer Power & Gas Pabelokan Island PHE OSES Rosihan Anwar menyampaikan bahwa keberhasilan program berangkat dari kesadaran bahwa gas suar sebelumnya dianggap tidak bernilai ternyata memiliki potensi energi besar.

"Dengan integrasi sistem yang tepat, gas suar dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi sekaligus menurunkan emisi CO2. Meskipun adanya tantangan seperti cuaca ekstrem dan integrasi teknis dengan pembangkit lama, namun kendala tersebut dapat diselesaikan berkat kerja sama tim serta dukungan manajemen," kata Rosihan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kerja sama ini bentuk nyata negara hadir untuk memastikan tanah menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat

Bandung (ANTARA) - Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara di Jawa Barat agar benar-benar kembali untuk kepentingan publik.

Penandatanganan yang dilakukan Plt Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bandung pada Jumat ini akan memperkuat arah pembangunan daerah sekaligus menertibkan tata kelola pertanahan.

"Melalui MoU ini, Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati sinergi dalam perolehan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara yang berpotensi menjadi Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah (HPL), sekaligus memastikan pemanfaatannya selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah," kata Hakiki di Bandung.

Ia menegaskan kesepakatan ini merupakan fondasi penting agar tanah negara di provinsi dengan dinamika pembangunan tertinggi di Indonesia ini dapat digunakan lebih tepat sasaran.

Serta, komitmen lembaga ini untuk menghadirkan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga reforma agraria. Juga, kepastian hukum terkait investasi di Jawa Barat juga menjadi bagian dari mandat kerja sama ini.

"Kerja sama ini adalah bentuk nyata negara hadir untuk memastikan tanah menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat," ujarnya.

Sekretaris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo menambahkan, Jawa Barat membutuhkan tata kelola tanah yang adaptif karena geliat pembangunannya yang terus meningkat.

Badan Bank Tanah saat ini memiliki sejumlah HPL di Jawa Barat, masing-masing di Purwakarta, Bandung Barat, Cianjur dan Sumedang.

"Adanya MoU ini diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan aset-aset tersebut untuk kepentingan publik, sekaligus memberi arah baru bagi penyediaan lahan strategis di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia itu," tutur Jarot.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya mengadakan kegiatan Konferensi Pers Operasi Gabungan DJBC-DJP Kemenkeu dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri di Buffer Aera MTI NPCT 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hadir dalam konferensi pers ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Adapun, konferensi pers pada hari ini, Kamis (6/11/2025), ini dilakukan dalam rangka pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO

Konferensi pers seharusnya dimulai pada pukul 13.00 WIB namun molor karena menunggu Kapolri dan Menteri Perdagangan tiba di lokasi.

Tampak Purbaya hadir lebih awal pada pukul 13.00 WIB. Purbaya disambut oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Setelahnya hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Sebanyak 87 kontainer yang diberitahukan dalam tujuh Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan total berat bersih 1.802 ton senilai Rp28,7 milliar. Operasi gabungan Kemenkeu (DJBC-DJP) dan Satgassus Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan CPO oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok.

Barang diberitahukan sebagai Fatty Matter - kategori yang tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk Lartas ekspor. Data ekspor 2025 menunjukkan terdapat 25 Wajib Pajak, termasuk PT MMS, melaporkan komoditas serupa dengan nilai PEB Rp2,08 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi kantor pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pagi ini, Senin (3/11/2025). Ia mendatangi ruang pimpinan Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung.

Seusai pertemuan, Purbaya mengaku belum bisa mengungkap detail isi pembicaraan dengan para senator di DPD itu, sebab pertemuan ini akan berlanjut dengan diskusi lebih dalam mengenai kondisi ekonomi dan fiskal pemerintah.

"Saya baru mau mulai diskusi dengan DPD jadi belum bisa cerita apa diskusinya, kemungkinan besar perkembangan yang terjadi seperti apa di ekonomi dan di anggaran kita," kata Purbaya di lokasi.

Sementara itu, Tamsil Linrung menjelaskan, kedatangan Purbaya ke kantor DPD hari ini sebatas upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal ke depan. Ia pun memastikan DPD akan mendukung penuh kepemimpinan Purbaya di Kemenkeu.

"Kita melihat Pak Purbaya setelah dua bulan ini pimpin kemenkeu kita sangat optimis akan banyak harapan-harapan ke depan, karena itu DPD akan berikan support penuh kepada beliau, kalau mau replikasi, kunjungan-kunjungan, mau diajak DPD kita siap," tegasnya.

Dalam agenda kedatangan Purbaya ke DPD pada hari ini sebetulnya sudah terungkap isi pembahasan terkait dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam meningkatkan keadilan fiskal, optimalisasi PAD, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.