Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru melaporkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil menembus Rp1,17 triliun, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp800 miliar.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan capaian tersebut diraih di tengah tantangan berat berupa pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp433 miliar sepanjang 2025.

Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran justru mendorong Pemkot Pekanbaru untuk lebih kreatif dan disiplin dalam mengelola keuangan daerah.

“Keberhasilan strategi ini terlihat dari lonjakan PAD yang sangat signifikan, dari Rp800 miliar menjadi Rp1,17 triliun pada akhir 2025,” ujar Agung, Kamis (1/1/2026).

Dia menegaskan bahwa peningkatan PAD tersebut membuat Pemkot Pekanbaru tetap mampu membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) serta gaji ke-14 bagi seluruh pegawai secara penuh, di saat sejumlah daerah lain harus melakukan penyesuaian akibat tekanan fiskal.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penertiban reklame liar. Pemkot Pekanbaru memangkas ratusan tiang baliho yang tidak memiliki izin resmi. Kebijakan tegas ini berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.

“Setelah penertiban, justru banyak pengusaha datang sendiri mengurus izin dan membayar pajak reklame. Ini menjadi salah satu pengungkit PAD,” jelasnya.

Selain itu, Agung juga mengambil kebijakan menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya sempat naik hingga 300%. Dengan mengembalikan tarif ke level awal, partisipasi masyarakat dalam membayar PBB meningkat signifikan.

“Tahun ini kita turunkan lagi PBB seperti sebelumnya. Akhirnya masyarakat mau bayar, pembangunan tercapai, dan PAD meningkat,” kata Agung.

Dari sisi belanja, kenaikan PAD langsung dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sepanjang 2025, Pemkot Pekanbaru berhasil memperbaiki jalan sepanjang 42 kilometer, melampaui target awal 20 kilometer.

“Tahun 2025 ini 42 kilometer lebih jalan mulus. Tahun depan di 2026 target kita 60 kilometer,” ungkap Agung.

Selain jalan, Pemkot juga menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk pembenahan drainase di seluruh wilayah Kota Pekanbaru guna mengatasi persoalan banjir.

Efisiensi anggaran juga dilakukan melalui pengetatan perjalanan dinas. Seluruh pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), mulai dari eselon II hingga staf, wajib mendapatkan persetujuan langsung dari Wali Kota.

“Dengan cara ini, perjalanan dinas berkurang dan anggarannya bisa dialihkan untuk pelayanan masyarakat, bangun jalan, dan drainase,” jelasnya.

Di akhir paparannya, Agung mengapresiasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Ia juga memastikan hampir seluruh kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga telah diselesaikan guna menjaga kepercayaan dan stabilitas ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 870 Tahun 2025 yang mengatur tentang pengurangan dan pembebasan Pajak Reklame.

Aturan baru ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus meringankan beban para wajib pajak, terutama pelaku usaha di bidang periklanan reklame.

Dalam kebijakan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pajak apabila nilai pokok pajak reklamenya naik lebih dari 25% dibandingkan periode sebelumnya yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).Jika memenuhi syarat, pengurangan yang diberikan bisa mencapai maksimal 50% dari jumlah pajak yang harus dibayar.

Tak hanya pengurangan, Kepgub 870/2025 juga mengatur pembebasan pajak reklame hingga 100%. Ada dua jenis pembebasan yang berlaku:

1. Pembebasan Secara Jabatan (Otomatis)

Jenis pembebasan secara jabatan ini berlaku untuk stiker kecil maksimal 200 cm²; selebaran; reklame di dalam toko, ruko, restoran, atau kantor; reklame di dalam kendaraan; reklame di pagar proyek; penawaran titik reklame oleh perusahaan iklan; reklame nonpermanen di sektor informal; reklame dalam rangka program CSR perusahaan.

2. Pembebasan Secara Insidental

Pembebasan insidental ini diberikan untuk kegiatan tertentu seperti program strategis nasional maupun daerah; program pemerintah yang dibiayai APBN/APBD; event MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) hasil kerja sama dengan pemerintah; pertandingan olahraga, pergelaran seni, dan budaya yang berkolaborasi dengan pemerintah; peringatan atau perayaan hari besar nasional maupun daerah yang diselenggarakan bersama pemerintah.

Adapun Kepgub ini ditetapkan pada 29 September 2025 dan berlaku surut sejak 27 Agustus 2025. Artinya, Wajib Pajak yang reklamenya memenuhi kriteria bisa langsung merasakan manfaat pengurangan maupun pembebasan sejak tanggal tersebut.

Meski begitu, Pemprov DKI menegaskan, tidak semua reklame otomatis dikenakan pajak penuh. Ada kondisi tertentu yang membuat Wajib Pajak berhak mendapatkan keringanan, bahkan bebas pajak sama sekali.

Namun kebijakan ini diharapkan dapat menjaga iklim usaha reklame tetap sehat, transparan, serta memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 870 Tahun 2025 tentang kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan Pajak Reklame.

Melalui peraturan ini, Pemprov DKI memberikan kepastian hukum, sekaligus meringankan beban Wajib Pajak, khususnya bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan reklame. Kepgub 870 Tahun 2025 ditetapkan pada 29 September 2025 dan berlaku surut sejak 27 Agustus 2025.

Kepgub Nomor 870 Tahun 2025 menyatakan, Wajib Pajak berhak mengajukan pengurangan pajak jika reklame yang dimiliki mengalami kenaikan pokok pajak lebih dari 25 persen dibandingkan periode sebelumnya yang tercantum dalam SKPD. Adapun besaran pengurangan yang diberikan maksimal mencapai 50 persen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Peraturan yang sama juga mengatur tentang pembebasan pajak reklame hingga 100 persen untuk objek tertentu. Ketentuan tersebut terbagi menjadi dua kategori:

Pembebasan Secara Jabatan (otomatis berlaku) untuk reklame seperti:

Pembebasan Secara Insidental, berlaku untuk kegiatan tertentu, antara lain:

Pengurangan maupun pembebasan pajak reklame yang memenuhi kriteria sudah bisa dimanfaatkan secara efektif sejak tanggal 27 Agustus 2025.

Kehadiran Kepgub Nomor 870 Tahun 2025 juga menjadi penegasan, bahwa tidak semua objek reklame di DKI otomatis dikenakan pajak penuh. Ada kondisi tertentu di mana Wajib Pajak berhak atas keringanan, bahkan pembebasan pajak.

Kebijakan ini pun diharapkan dapat menciptakan iklim usaha reklame yang lebih sehat dan transparan, dengan tetap mendukung kepentingan masyarakat.