Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas merilis data hasil produksi minyak 20 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) per 31 Mei 2026.
Sampai dengan 31 Mei 2026, produksi minyak mencapai 576.200 barel per hari (bph). Angka ini masih jauh dari target produksi minyak dalam APBN 2026, yakni 610.000 bph.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan realisasi produksi minyak sebesar 576.200 bph itu terdiri atas minyak sebesar 491.300 bph, kondensat 55.800 bph, dan natural gas liquids (NGL) 29.100 bph. Djoko mengaku realisasi produksi minyak sempat lesu pada Januari 2026.
Hal itu terjadi lantaran kebocoran pipa TGI gas milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di jalur pipa Grissik-Duri wilayah Riau. Menurutnya, kebocoran pipa berdampak pada kinerja operasional tujuh KKKS Terminal Dumai dan dua KKKS supplier gas.
Adapun setelah kebocoran gas teratasi, produksi minyak pun kembali naik.
"Kemudian setelah teratasi kembali naik. Namun demikian, setelah itu ada masalah kelistrikan di PHR [Pertamina Hulu Rokan] dan penurunan produksi di Banyu Urip di mana dua blok migas ini penopang terbesar produksi nasional kita," kata Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/6/2026).
Dari total produksi minyak hingga 31 Mei 2026 sebesar 576.200 bph itu, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) masih menjadi pemimpin. Perusahaan pelat merah itu memproduksi minyak sebesar 131.040 bph per 31 Mei 2026.
Lalu disusul oleh ExxonMobil Cepu Ltd. dengan realisasi produksi minyak sebesar 129.915 bph. Kemudian di posisi tiga ada PT Pertamina EP dengan realisasi 73.983 bph.
Berikut daftar 20 KKKS produsen minyak terbesar nasional per 31 Mei 2026:
1. PT Pertamina Hulu Rokan (PHR):
- realisasi 131.040 barel oil per day (BOPD);
- target APBN 163.859 BOPD;
- target WP&B 163.000 BOPD;
- capaian 80,0% terhadap APBN dan 80,4% terhadap WP&B.
2. ExxonMobil Cepu Ltd.:
- realisasi 129.915 BOPD;
- target APBN 148.500 BOPD;
- target WP&B 148.500 BOPD;
- capaian 87,5% terhadap APBN dan WP&B.
3. PT Pertamina EP:
- realisasi 73.983 BOPD;
- target APBN 75.459 BOPD;
- target WP&B 75.459 BOPD;
- capaian 98,0% terhadap APBN dan WP&B.
4. PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java:
- realisasi 26.473 BOPD;
- target APBN 27.859 BOPD;
- target WP&B 28.000 BOPD;
- capaian 95,0% terhadap APBN dan 94,5% terhadap WP&B.
5. Medco E&P Natuna Ltd.:
- realisasi 24.023 BOPD;
- target APBN 19.028 BOPD;
- target WP&B 19.428 BOPD;
- capaian 126,3% terhadap APBN dan 123,7% terhadap WP&B.
6. PT Pertamina Hulu Mahakam:
- realisasi 25.575 BOPD;
- target APBN 22.428 BOPD;
- target WP&B 22.428 BOPD;
- capaian 114,0% terhadap APBN dan WP&B.
7. PT Pertamina Hulu Energi OSES:
- realisasi 18.036 BOPD;
- target APBN 22.900 BOPD;
- target WP&B 22.900 BOPD;
- capaian 78,8% terhadap APBN dan WP&B.
8. PT Pertamina Hulu Sanga Sanga:
- realisasi 14.957 BOPD;
- target APBN 11.966 BOPD;
- target WP&B 11.966 BOPD;
- capaian 125,0% terhadap APBN dan WP&B.
9. PetroChina International Jabung Ltd.:
- realisasi 27.478 BOPD;
- target APBN 11.600 BOPD;
- target WP&B 11.670 BOPD;
- capaian 236,9% terhadap APBN dan 235,5% terhadap WP&B.
10. JOB Pertamina–Medco E&P Tomori Sulawesi:
- realisasi 9.291 BOPD;
- target APBN 7.191 BOPD;
- target WP&B 7.192 BOPD;
- capaian 129,2% terhadap APBN dan WP&B.
11. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur:
- realisasi 8.543 BOPD;
- target APBN 7.300 BOPD;
- target WP&B 7.340 BOPD;
- capaian 117,0% terhadap APBN dan 116,4% terhadap WP&B.
12. Saka Indonesia Pangkah Ltd.:
- realisasi 8.754 BOPD;
- target APBN 5.750 BOPD;
- target WP&B 5.750 BOPD;
- capaian 152,2% terhadap APBN dan WP&B.
13. PT Bumi Siak Pusako:
- realisasi 7.352 BOPD;
- target APBN 7.532 BOPD;
- target WP&B 7.750 BOPD;
- capaian 97,6% terhadap APBN dan 94,9% terhadap WP&B.
14. BP Berau Ltd.:
- realisasi 7.076 BOPD;
- target APBN 8.027 BOPD;
- target WP&B 8.027 BOPD;
- capaian 88,1% terhadap APBN dan WP&B.
15. PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang:
- realisasi 5.303 BOPD;
- target APBN 6.090 BOPD;
- target WP&B 6.090 BOPD;
- capaian 87,1% terhadap APBN dan WP&B.
16. Texcal Energy Mahato Inc.:
- realisasi 4.997 BOPD;
- target APBN 6.049 BOPD;
- target WP&B 6.301 BOPD;
- capaian 82,6% terhadap APBN dan 79,3% terhadap WP&B.
17. PC Ketapang II Ltd.: target APBN 4.414 BOPD; target WP&B 4.414 BOPD; realisasi 4.833 BOPD; capaian 109,5% terhadap APBN dan WP&B.
18. PT Imbang Tata Alam:
- realisasi 4.654 BOPD;
- target APBN 5.878 BOPD;
- target WP&B 5.878 BOPD;
- capaian 79,2% terhadap APBN dan WP&B.
19 PT Medco E&P Rimau:
- realisasi 4.039 BOPD;
- target APBN 4.100 BOPD;
- target WP&B 4.170 BOPD;
- capaian 98,5% terhadap APBN dan 96,9% terhadap WP&B.
20. Petrogas (Basin) Ltd.:
- realisasi 4.203 BOPD;
- target APBN 4.156 BOPD;
- target WP&B 4.207 BOPD;
- capaian 101,1% terhadap APBN dan 99,9% terhadap WP&B.
21. KKKS lainnya:
- realisasi 35.606 BOPD;
- target APBN 39.914 BOPD;
- target WP&B 40.335 BOPD;
- capaian 89,2% terhadap APBN dan 88,3% terhadap WP&B.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) Hilmi Panigoro angkat bicara terkait target pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak hingga 1 juta barel per hari pada 2029 mendatang.

Hilmi mengatakan, target produksi 1 juta barel per hari sejatinya masih mungkin dicapai dalam jangka panjang. Namun, tenggat waktu pada 2029 dinilai terlalu agresif mengingat proyek hulu migas memiliki siklus investasi dan pengembangan yang panjang.

“Saya pikir dia harus tahu bahwa hal itu mustahil, tenggatnya terlalu cepat kalau 2029. Namun, itu bukan berarti bahwa kami tidak berusaha sebaik mungkin," jelas Hilmi dalam sebuah sesi diskusi pada acara Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition atau IPA Convex 2026 di ICE BSD City, Kamis (21/5/2026).

Di sisi lain, Hilmi menilai langkah pemerintah yang agresif membuka blok-blok migas baru sudah berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan produksi nasional dalam jangka panjang.

“Saya kira itu langkah ke arah yang tepat. Untuk bisa mencapai target, ujiannya eksplorasi,” katanya.

Dia juga menilai kondisi pasar migas global masih cukup mendukung untuk menarik investasi baru ke Indonesia. Harga minyak yang relatif tinggi dan permintaan energi yang tetap kuat dinilai masih menjadi daya tarik bagi investor migas.

Hilmi menekankan pemerintah tetap perlu memperkuat daya saing investasi migas nasional melalui penawaran blok eksplorasi yang lebih kompetitif dibanding negara-negara tetangga.

Selain itu, pemerintah juga harus memiliki skema fiskal yang unggul dibandingkan dengan negara-negara tetangga lain sehingga investasi eksplorasi akan mengalir ke Indonesia.

“Yang penting sekarang bagaimana kita menarik investor supaya datang ke sini. Jadi kuncinya kita tawarkan sebanyak mungkin blok eksplorasi, dengan terms and condition yang kompetitif,” ujarnya.

Dia memaparkan, saat ini, produksi minyak nasional berada di kisaran 600.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 400.000 barel per hari untuk mencapai target tersebut.

“Kalau 400.000 barel itu mungkin perlu beberapa lapangan [minyak]. Itu juga tidak akan ketemu sekaligus,” ujarnya.

Dia menuturkan, satu lapangan migas membutuhkan waktu paling cepat sekitar 5 hingga 7 tahun sejak tahap eksplorasi hingga mulai berproduksi. Bahkan, tahap eksplorasi saja dapat memakan waktu 3 hingga 4 tahun sebelum dilanjutkan appraisal dan pengembangan lapangan.

IDXChannel - OPEC+ dikabarkan sepakat untuk menaikkan target produksi minyak pada Juni, kata dua sumber yang dekat dengan kelompok tersebut. Namun, kenaikan ini kemungkinan hanya bersifat simbolis selama perang AS-Iran terus mengganggu pasokan minyak dari kawasan Teluk.

Melansir Investing, Minggu (3/5/2026), tujuh negara OPEC+ secara prinsip dikabarkan sepakat untuk menaikkan target produksi minyak sekitar 188.000 barel per hari pada Juni, yang menjadi kenaikan bulanan ketiga berturut-turut. Mereka tetap melanjutkan rencana tersebut meskipun ada perang dan keluarnya Uni Emirat Arab dari kelompok minggu ini.

Tujuh anggota yang akan bertemu pada Minggu adalah Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, Rusia, dan Oman. Dengan keluarnya UEA, OPEC+ kini beranggotakan 21 negara, termasuk Iran. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hanya tujuh negara tersebut ditambah UEA yang terlibat dalam keputusan produksi bulanan.

Perang Iran yang dimulai pada 28 Februari, serta penutupan Selat Hormuz telah menekan ekspor dari anggota OPEC+ seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, serta UEA. Sebelum konflik, negara-negara ini adalah satu-satunya dalam kelompok yang mampu meningkatkan produksi.

Iran, yang juga anggota OPEC+ meskipun tidak termasuk dalam tujuh negara yang bertemu pada Minggu, juga mengalami penurunan ekspor akibat blokade AS yang diberlakukan pada April.

Gangguan ini mendorong harga minyak ke level tertinggi dalam empat tahun minggu ini, melampaui USD125 per barel, seiring analis mulai memperkirakan potensi kekurangan bahan bakar jet dalam satu hingga dua bulan serta lonjakan inflasi global.

Keputusan kenaikan pasokan, kata sumber tersebut, akan mirip dengan kenaikan bulan lalu sebesar 206.000 barel per hari, dikurangi porsi UEA yang keluar dari kelompok pada 1 Mei.

Keputusan ini menunjukkan bahwa OPEC+ tetap menjalankan pendekatan “business as usual” dan siap meningkatkan pasokan setelah perang berakhir.

Produksi minyak mentah dari seluruh anggota OPEC+ rata-rata mencapai 35,06 juta barel per hari pada Maret, turun 7,70 juta barel per hari dibanding Februari, menurut laporan OPEC bulan lalu.

Irak dan Arab Saudi mencatat penurunan terbesar akibat terbatasnya ekspor. Di luar kawasan Teluk, Rusia juga memangkas produksi setelah serangan drone Ukraina merusak infrastrukturnya.

Harga minyak turun pada Jumat setelah Iran mengirim proposal perdamaian terbaru kepada mediator di Pakistan, yang kembali memunculkan harapan bahwa kesepakatan dengan AS masih mungkin terjadi.

Kontrak berjangka minyak mentah AS turun 3 persen dan ditutup pada USD101,94 per barel. Sementara itu, patokan internasional Brent turun hampir 2 persen dan menetap di USD108,17.

(NIA DEVIYANA)

Pemerintah mengundang para investor untuk menjadi bagian dari babak selanjutnya Indonesia di sektor hulu migas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka 116 blok minyak dan gas bumi (migas) baru bagi investor global melalui penawaran wilayah kerja (WK) migas untuk mencapai target produksi.

“Pemerintah juga menempuh beberapa langkah strategis untuk mencapai target produksi tersebut antara lain seperti membuka 116 blok migas baru bagi investor global melalui penawaran wilayah kerja migas serta membuka kolaborasi teknologi dan operasi pada wilayah kerja eksisting melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sebagaimana yang termaktub di dalam APBN 2026, target produksi minyak diproyeksikan sebesar 610 ribu barel minyak per hari.

Laode menyampaikan, adanya temuan besar (Major Discovery) di Sumur Geliga, Blok Ganal, yang diperkirakan memiliki potensi gas sebesar 5 TCF dan 300 MMbbl kondensat, merupakan temuan penting untuk mengejar target produksi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan energi nasional di tengah eskalasi geopolitik global yang kian menantang.

Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah yaitu melalui pencapaian swasembada energi sesuai visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menjalankan beberapa langkah mitigasi komprehensif pasca penutupan Selat Hormuz imbas ketegangan di Timur Tengah yang merupakan jalur krusial bagi rata-rata 20 persen pasokan minyak mentah di Indonesia.

“Saat ini langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah antara lain seperti diversifikasi impor energi, optimalisasi pasokan domestik dan biofuel, peningkatan kinerja kilang, penguatan kerja sama bilateral, dan kebijakan konsumsi bahan bakar atau LPG yang efisien,” kata Laode.

Dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi, Ditjen Migas juga telah melakukan transformasi regulasi secara fundamental melalui fleksibilitas kontrak yang memungkinkan investor bebas memilih atau beralih antara skema Gross Split dan Cost Recovery, perbaikan fiskal dengan melakukan penyesuaian pembagian hasil (split) dengan profil risiko lapangan dan pemberian insentif berbasis keekonomian proyek serta akselerasi perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang menjamin kepastian waktu persetujuan perizinan.

Laode menambahkan bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan sumber daya yang besar tetapi juga peluang nyata. Pemerintah juga mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan investasi dapat bergerak lebih cepat dengan kepastian yang lebih besar.

“Reformasi sedang berlangsung. Peluang tersedia. Pemerintah mengundang para investor untuk menjadi bagian dari babak selanjutnya Indonesia di sektor hulu migas,” ujar Laode.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Produksi minyak mentah Indonesia, sempat mencapai level tertingginya pada 1977 dengan angka 1,69 juta barel per hari (bph). Kala itu, posisi Indonesia masih mentereng sebagai negara anggota pengekspor minyak mentah yang tergabung dalam OPEC sejak 1962.

Level tertinggi kedua, tercatat pada 1991 dengan produksi minyak mentah sebesar 1,67 juta bph. Namun, angka itu terus menurun hingga saat ini.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro memandang bahwa sepanjang 40 terakhir, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) mengalami perubahan rezim kuasa pertambangan. Dari Pertamina sesuai Undang-Undang (UU) No.8/1971, ke tangan Badan Pengelola (BP) Migas merujuk ke UU No.22/2001.

“Pasca-diberlakukannya undang-undang tersebut, dan kebetulan juga bersamaan dengan implementasi otonomi daerah, mungkin perizinan juga menjadi lebih kompleks,” katanya kepada Bisnis, Selasa (2/12).

Sejak saat itu, imbuhnya, trennya cadangan minyak turun dan produksinya juga menurun. “Apakah itu murni karena regulasi? Saya kira faktornya banyak ya, kondisi geologinya juga ada perubahan.”

Menurutnya, dulu lokasi cadangan migas lebih banyak di darat, tetapi kini berada di lautan, bahkan laut dalam. Belum lagi, imbuhnya, lokasi dari temuan itu sebagian besar di kawasan timur Indonesia yang secara infrastruktur agak berbeda dengan wilayah di barat Indonesia sehingga kebutuhan investasi menjadi lebih besar.

“Ini menjadi tantangan tersendiri bagi KKKS [kontraktor kontrak kerja sama],” ujarnya.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa masalah yang dikeluhkan oleh KKKS adalah kompleksitas perizinan dan kepastian berusaha. Komaidi mencontohkan revisi UU No.22/2001 yang tak kunjung diselesaikan hingga saat ini.

“KKKS, terutama IOC [International Oil Company], melihat bahwa UU yang diamanatkan untuk direvisi, tetapi tidak segera dilakukan. Ini menjadi sinyal utama bagi mereka bahwa Indonesia tidak cukup serius dalam mengelola ini,” jelasnya.

Namun, kembalinya IOC untuk melirik kembali industri hulu migas nasional menyimpan harapan baru, utamanya untuk mengejar produksi minyak 1 juta bph pada 2030.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, sepanjang 2023—2025, terdapat 40 joint study, baik yang tengah berjalan maupun sudah selesai.

Studi tersebut dilakukan oleh sejumlah KKKS baik domestik maupun internasional, a.l. ExxonMobil, BP, Woodside Energy, ENI, Posco, PetroChina, TotalEnergies, CNOOC, Petronas, Harbour Energy, Japex, TexCal, TIS Energy, SK Earthon, Kufpec, Sinopec, Inpex, Pertamina, hingga MedcoEnergi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun telah menyusun strategi guna mengerek produksi migas, terutama minyak mentah.
Rencananya, produksi minyak mesti bertambah 100.000 bph saban tahunnya untuk mengejar target produksi 900.000 bph hingga 1 juta bph pada 2029.

“Tidak bisa hanya dikerjakan sendiri oleh SKK Migas, tidak bisa dilepaskan tanggung jawabnya peningkatan produksi ini dari Menteri ESDM. Jadi ini merupakan kolaborasi seluruh stakeholder,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Rabu (3/12).

Menurutnya, pihaknya dan SKK Migas akan mengambil langkah, seperti penyempurnaan regulasi. “Nanti akan dibahas satu per satu. Dari hasil rakor akan ada rekomendasi kepada pemerintah apa saja yang perlu dilakukan perbaikan.”