JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Prabowo Subianto memperkirakan harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran 70 sampai 95 dolar Amerika Serikat (AS) per barel pada 2027.

Proyeksi tersebut menjadi bagian dari asumsi makro pemerintah dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027.

Prabowo menyampaikan asumsi tersebut saat membuka rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Presiden juga menyebut pemerintah menetapkan target lifting minyak bumi sebesar 602.000 sampai 615.000 barel per hari.

Sementara itu, lifting gas dipatok pada kisaran 934.000 sampai 977.000 barel setara minyak bumi per hari.

“Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 sampai 95 dollar AS per barrel. Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602.000 sampai 615.000 barrel per hari. Dan lifting gas 934.000 hingga 977.000 barrel setara minyak bumi per hari,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Asumsi harga minyak mentah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel.

Namun, krisis global yang dipicu perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, serta penutupan Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi minyak dunia, membuat harga minyak global melonjak tajam.

Lonjakan harga minyak diyakini memberi tekanan besar terhadap APBN, terutama dari sisi subsidi energi.

Simulasi APBN 2026 menunjukkan setiap kenaikan 1 dolar AS per barel di atas asumsi dasar APBN akan menambah penerimaan negara sekitar Rp 3,5 triliun.

Tambahan penerimaan itu muncul karena Indonesia masih melakukan ekspor minyak.

Namun, kenaikan harga minyak juga meningkatkan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.

Setiap kenaikan 1 dolar AS per barel diperkirakan menambah pengeluaran subsidi BBM hingga Rp 10,3 triliun.

Artinya, tambahan defisit mencapai sekitar Rp 6,8 triliun setiap harga minyak naik 1 dolar AS per barel di atas asumsi APBN 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan sensitivitas fiskal Indonesia terhadap gejolak harga energi global masih tinggi, terutama saat konflik geopolitik memicu gangguan pasokan minyak dunia.

Harga minyak dunia melemah tipis pada akhir perdagangan Selasa (20/5/2026) waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia, setelah Amerika Serikat menyatakan terdapat kemajuan dalam perundingan dengan Iran.

Reuters melaporkan, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun 82 sen atau 0,73 persen menjadi 111,28 dolar AS per barel.

Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juni turun 89 sen atau 0,82 persen menjadi 107,77 dolar AS per barel.

Kontrak WTI yang lebih aktif untuk pengiriman Juli ditutup turun 23 sen menjadi 104,15 dolar AS per barel.

Meski melemah, harga minyak masih berada di level tinggi.

Brent sempat menyentuh level tertinggi sejak 5 Mei pada perdagangan Senin sebelumnya. WTI juga mencapai posisi tertinggi sejak 30 April.

Penurunan harga terjadi setelah Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan Washington dan Teheran mencatat perkembangan positif dalam pembicaraan damai terkait konflik di Timur Tengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya melaporkan realisasi lifting minyak bumi mencapai 605.300 barel per hari pada 2025.

Realisasi itu melampaui target APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari.

"Jadi mencapai target bahkan melampaui, sekalipun ini sedikit," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Bahlil mencatat, realisasi tersebut menjadi kenaikan lifting minyak pertama dalam 9 tahun terakhir.

Realisasi itu juga menjadi capaian pertama lifting minyak yang memenuhi target APBN dalam periode tersebut.

Realisasi lifting gas bumi mencapai 951.800 barel setara minyak per hari atau thousand barrels of oil equivalent per day (MBOEPD).

Realisasi tersebut setara 94,7 persen dari target APBN 2025 sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum membuka opsi untuk merevisi anggaran kendati harga minyak dan rupiah sempat melebar dari nilai fundamental yang menjadi acuan penyusunan APBN 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini realisasi harga minyak masih berada di level US$68 dolar per barel sehingga masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel.

"Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terang Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut saat ini masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan pemerintah bakal memenuhi target lifting migas supaya impor migas bisa ditekan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa otoritas fiskal terus memantau perkembangan terkait dengan dampak perang terhadap harga minyak.

"Kami terus akan pantau seperti sering dijelaskan, APBN terus kami kelola dari sisi penerimaan bagus sekali pertumbuhannya dalam dua bulan pertama 2026 dan juga belanja akan selalu kami kelola sedemikian rupa," paparnya.

Harga Mulai Fluktuatif

Harga minyak dunia bergerak fluktuatif setelah beredar kabar bahwa International Energy Agency (IEA) mengusulkan pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar untuk meredam lonjakan harga akibat perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Berdasarkan data Bloomberg pada Rabu (11/3/2026), harga minyak jenis Brent pengiriman Mei naik 0,4% menjadi US$88,16 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April menguat 0,7% menjadi US$84,00 per barel.

Harga Brent sempat melonjak hingga 3,7% sebelum mengurangi kenaikannya, sementara WTI bergerak di sekitar US$84 per barel di tengah volatilitas ekstrem pekan ini—setelah harga sempat menembus US$100 per barel pada Senin.

Pelepasan cadangan yang diusulkan IEA diperkirakan akan melampaui 182 juta barel yang sebelumnya dilepas negara anggota IEA pada 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur yang biasanya dilalui sekitar seperlima arus perdagangan minyak global, memaksa sejumlah produsen besar di Teluk memangkas produksi dan mendorong kenaikan harga minyak mentah, gas alam, serta produk turunan seperti diesel.

Lalu lintas kapal tanker di jalur tersebut dilaporkan menyusut drastis, sementara pelaku pasar terus memantau kemungkinan dimulainya kembali aktivitas perdagangan secara normal.

Menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat terkait, negara anggota IEA diperkirakan akan memutuskan proposal pelepasan cadangan darurat tersebut pada Rabu. Kebijakan itu dapat langsung diberlakukan jika tidak ada negara anggota yang mengajukan keberatan, meski protes dari satu negara saja berpotensi menunda rencana tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum membuka opsi untuk merevisi anggaran kendati harga minyak dan rupiah sempat melebar dari nilai fundamental yang menjadi acuan penyusunan APBN 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini realisasi harga minyak masih berada di level US$68 dolar per barel sehingga masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel.

"Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terang Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut saat ini masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan pemerintah bakal memenuhi target lifting migas supaya impor migas bisa ditekan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa otoritas fiskal terus memantau perkembangan terkait dengan dampak perang terhadap harga minyak.

"Kami terus akan pantau seperti sering dijelaskan, APBN terus kami kelola dari sisi penerimaan bagus sekali pertumbuhannya dalam dua bulan pertama 2026 dan juga belanja akan selalu kami kelola sedemikian rupa," paparnya.

Harga Mulai Fluktuatif

Harga minyak dunia bergerak fluktuatif setelah beredar kabar bahwa International Energy Agency (IEA) mengusulkan pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar untuk meredam lonjakan harga akibat perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Berdasarkan data Bloomberg pada Rabu (11/3/2026), harga minyak jenis Brent pengiriman Mei naik 0,4% menjadi US$88,16 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April menguat 0,7% menjadi US$84,00 per barel.

Harga Brent sempat melonjak hingga 3,7% sebelum mengurangi kenaikannya, sementara WTI bergerak di sekitar US$84 per barel di tengah volatilitas ekstrem pekan ini—setelah harga sempat menembus US$100 per barel pada Senin.

Pelepasan cadangan yang diusulkan IEA diperkirakan akan melampaui 182 juta barel yang sebelumnya dilepas negara anggota IEA pada 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur yang biasanya dilalui sekitar seperlima arus perdagangan minyak global, memaksa sejumlah produsen besar di Teluk memangkas produksi dan mendorong kenaikan harga minyak mentah, gas alam, serta produk turunan seperti diesel.

Lalu lintas kapal tanker di jalur tersebut dilaporkan menyusut drastis, sementara pelaku pasar terus memantau kemungkinan dimulainya kembali aktivitas perdagangan secara normal.

Menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat terkait, negara anggota IEA diperkirakan akan memutuskan proposal pelepasan cadangan darurat tersebut pada Rabu. Kebijakan itu dapat langsung diberlakukan jika tidak ada negara anggota yang mengajukan keberatan, meski protes dari satu negara saja berpotensi menunda rencana tersebut.

Adkasi mendukung penuh peningkatan lifting migas Indonesia

Semarang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Siswanto mengatakan konflik di Timur Tengah yang memicu krisis menjadi momentum untuk mengoptimalkan sumur-sumur tua baik milik pemerintah, perusahaan maupun masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Adkasi mendukung penuh peningkatan lifting migas Indonesia. Salah satunya melalui Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 yang mengatur pembagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi migas nasional,” kata Siswanto di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Ia melanjutkan untuk meningkatkan lifting migas tersebut, terlebih saat ini tengah terjadi konflik d kawasan Timur Tengah yang mengganggu suplai energi dunia, ada yang perlu segera dilakukan.

Pertama, kata dia, menaikkan lifting migas yang bersumber dari sumur migas milik masyarakat atau sumur-sumur tua yang lama tidak dikelola kembali.

“Selain melalui perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat kontrak kontraktor kerja sama (KKKS) migas di Indonesia,” kata Siswanto yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora itu.

Ia menambahkan potensi sumur migas milik masyarakat maupun sumur-sumur tua tersebar di sejumlah daerah yang legislatifnya menjadi anggota Adkasi.

Ia mencontohkan di Jawa Tengah ada di Kabupaten Blora, Grobogan, Boyolali dan Kendal. Kemudian di Sumatera Selatan salah satunya di Kabupaten Musi Banyuasin.

“Belum lagi di Provinsi Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur seperti di Bojonegoro dan Tuban,” ungkap dia.

Sedangkan untuk perusahaan yang sudah menjadi KKKS seperti ExxonMobil di Kabupaten Blora (Jateng), Bojonegoro dan Tuban (Jatim) di wilayah Blok Cepu, perlu mencari dan mengeksplorasi lapangan-lapangan lain.

“Seperti di Giyanti Kabupaten Blora, di Bojonegoro dan Tuban, perlu dieksplorasi lagi. Termasuk yang dikelola Pertamina dan perusahaan lain di provinsi lain, misalnya Jambi, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Tengah, Papua Barat Daya, perlu dioptimalkan,” katanya.

Melalui optimalisasi tersebut, diharapkan lifting minyak bumi yang saat ini sekitar 605,3 ribu barel per hari, dapat meningkat setidaknya mencapai 800 ribu barel per hari.

“Sehingga, Indonesia dapat mengurangi impor migas, bahkan mungkin nanti ke depan akan benar-benar menjadi mandiri energi,” kata Siswanto.

Produksi BBM Indonesia per hari sekitar 1,18 juta barel, sementara kebutuhan nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari.

Lifting minyak bumi yang saat ini sekitar 605,3 ribu barel per hari telah melampaui target APBN Tahun 2025 yang sebesar 605 ribu barel per hari.

“Ini menjadi prestasi Indonesia dibawah kepemimpinan Pak Prabowo melalui Menteri ESDM Pak Bahlil (Bahlil Lahadilia),” ujar Siswanto.

Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025 mengatur kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas), khususnya melalui reaktivasi sumur tua dan pengolahan sumur masyarakat secara legal.

Pewarta: Teguh Imam Wibowo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026