Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menargetkan besaran investasi pada sektor ekraf di Tanah Air dapat mencapai rentang Rp133,74 triliun hingga Rp157,65 triliun pada 2027 mendatang.

Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa angka tersebut ditetapkan sebagai instrumen untuk mendukung arah rencana kerja pemerintah (RKP) pada tahun depan, serta sebagai pelaksanaan mandat strategis dari Presiden melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Target tersebut menegaskan peran sektor Ekraf sebagai mesin baru penggerak transformasi struktural menuju ekonomi berbasis kreativitas, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global,” kata Riefky dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Dia melanjutkan, berdasarkan mandat yang sama, Kemenekraf juga dibidik dapat memiliki kontribusi pertumbuhan produk domestik bruto (PDV) sebesar 5,8%, pertumbuhan ekspor sebesar 5,5%, hingga nilai ekspor sebesar US$29,39 miliar.

Selain itu, terdapat pula rentang target pertumbuhan investasi sebesar 6,2% hingga 7,6%, serta target penyerapan tenaga kerja sektor ekonomi kreatif sebesar 26,58 juta orang.

Menurutnya, sektor ekonomi kreatif dapat berkontribusi besar dalam kerja pemerintah khususnya pada klaster ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan, hilirisasi, dan industrialisasi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Riefky menjabarkan sejumlah gagasan untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, antara lain program aktivasi desa kreatif, aktivasi creative hub, kampanye Creative by Indonesia, serta dukungan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana.

“Dengan demikian, program Ekraf tahun 2027 tidak berdiri sendiri sebagai program sektoral, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat agenda prioritas nasional dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat potensi lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan daerah,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, dia juga menyampaikan kepada Dewan bahwa Kementerian Ekraf masih memerlukan tambahan anggaran senilai Rp1,73 triliun dari pagu indikatif RAPBN tahun depan.

Menurutnya, besaran ini diperlukan guna memperkuat kinerja kementerian dalam mencapai berbagai target tersebut, sehingga tak hanya bertumpu pada kebutuhan operasional.

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di rentang 5,9—7,5% dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan dukungan dari seluruh daerah.

“Dalam catatan kami, pertumbuhan nasional 5,9—7,5% tidak bisa dicapai tanpa dukungan daerah,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Untuk itu, pemerintah pusat mendorong kawasan timur Indonesia agar tumbuh lebih tinggi, dengan tetap menjaga pertumbuhan di kawasan barat di Indonesia.

Rachmat mengharapkan, pembangunan di daerah terus didorong dan digali sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

Sulawesi misalnya, yang diarahkan untuk menjadi industri berbasis sumber daya alam. Lalu, wilayah Sumatra yang diarahkan menjadi mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman.

Pada kesempatan itu, Rachmat juga menitipkan kepada Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk terus mendorong pencatatan yang lebih akurat, dan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di seluruh lapisan dan di seluruh masyarakat Indonesia.

“...sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dengan baik, dan kondisi yang serealistis mungkin, dan seakurat mungkin, dan sebenar-benarnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV tahun lalu atas dasar harga berlaku Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan senilai Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2026 apabila dibandingkan dengan triwulan I/2025 atau secara year-on-year tumbuh 5,61%," ujarnya pada Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026. Kinerja konsumsi rumah tangga pada periode ini utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan Hari Besar Keagamaan (Nyepi dan Idulfitri).

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75% juga turut mendorong konsumsi masyarakat.

“Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh hingga 13,14% year on year pada kuartal I/2026, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan darat, ASDP, angkutan udara, dan angkutan laut,” jelas Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini, mengungkap rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikannya menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki sebanyak 4.100 ASN sudah berkantor di IKN pada 2028. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

"Sebenarnya, yang ada di Perpres 79/2025 itu kan estimasi, tetapi siapa-siapa yang harus pindah, mana yang duluan, itu kan harus diatur. Karena kementerian kita kan dulu 34, sekarang jumlahnya 48, semua ASN-nya kan tersebar," kata Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (25/11/2025).

Sejalan dengan hal itu, Rini menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan ulang mengenai kementerian mana saja yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke IKN. Dia menyebut prosesnya membutuhkan waktu.

Akan tetapi, dia memastikan proses penapisan akan dijalankan secepat-cepatnya, menyesuaikan ketersediaan hunian bagi ASN di IKN.

"Setelah itu kalau kita sudah penapisan, mungkin dalam waktu dekat kita sudah punya penapisannya seperti itu, karena kementerian dan lembaga kan sudah mantap ya sekarang. Pegawainya berapa, di mana, dan semua penempatannya kan sudah jelas," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

Dalam beleid itu, guna mendukung IKN sebagai Ibu Kota Politik nantinya, Prabowo menetapkan bakal memindahkan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun depan masih dalam proses diskusi.

"Saya belum tahu, nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

Terkait dengan hal ini, dia menegaskan dirinya diharapkan berhati-hati dan tidak terlalu terbuka dalam menyampaikan informasi ke publik.

"Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, nggak boleh ceplos-ceplos. Nanti saya marahin. Kira-kira saya belum tahu, nanti saya investigasi lagi ya," ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya pernah mengungkapkan bahwa selalu ada kemungkinan gaji PNS akan naik tahun depan. Namun, realisasinya belum dapat diputuskan.

"Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita nggak tahu," paparnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya juga menegaskan dirinya belum dapat memastikan perihal kenaikan gaji ASN pada 2026, kendati ihwal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK), TNI/Polri, hingga pejabat negara merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

RKP yang memuat soal kenaikan gaji ASN ini memang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

"Perpres kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan," tegasnya, saat ditemui di DPR, beberapa waktu lalu (26/9/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku, telah mendengar rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS pada 2026.

Meski begitu, Purbaya menegaskan, dirinya belum mendengar detail kebijakan itu dari Presiden Prabowo Subianto selaku kepala negara.

"Kayaknya ada (rencana), tapi saya belum tau detailnya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada awal pekan ini, sebagaimana dikutip kembali Jumat (24/10/2025).

Dalam momen itu, Purbaya turut menekankan bahwa kemungkinan kenaikan gaji ASN akan selalu ada. Namun, lagi-lagi kebijakan itu sepenuhnya tergantung keputusan kepala negara.

"Kalau kemungkinan ya selalu ada, cuman peluangnya berapa, kita nggak tahu," tegas Purbaya.

Kendati begitu, penting diketahui bahwa Kementerian Keuangan belum mencatat adanya porsi khusus dana yang disiapkan dalam APBN 2026 untuk menaikkan gaji para ASN.

"Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini," kata Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budhianto dalam acara taklimat media di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (20/10/2025).

Tri Budhianto menuturkan, Kementerian Keuangan juga belum mendapatkan arahan kebijakan khusus untuk menyiapkan dana penggajian tambahan bagi para ASN pada tahun depan.

Ia menekankan, bila pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji sebagai agenda prioritas pada 2026 tentu besaran dananya akan langsung tergambar dalam APBN 2026.

"Pak Menteri Keuangan kan sudah sampaikan, saat ini kita belum mendapat kebijakannya, apakah akan dinaikkan pada 2026. Jadi kita tunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji," tegasnya.

Meski begitu, ia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah pada akhirnya memutuskan menaikkan gaji para ASN pada tahun depan. Namun, lagi-lagi itu tergantung keputusan akhir Kepala Negara.

"Tapi semua tetap tergantung prioritas pemerintah. Jadi kita lihat semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung prioritas pemerintah saat itu," ucap Tri Budhianto.

"Kalau pemerintah anggap kenaikan gaji jadi prioritas saya yakin akan menjadi perhitungan di tahun depan," tuturnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya menegaskan dirinya belum dapat memastikan perihal kenaikan gaji ASN pada 2026, kendati ihwal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK), TNI/Polri, hingga pejabat negara merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

RKP yang memuat soal kenaikan gaji ASN ini memang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

"Perpres kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan," tegasnya, saat ditemui di DPR, beberapa waktu lalu (26/9/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026.

Dirinya mengatakan bahwa belum mengetahui detail lebih lanjut terkait rencana kenaikan gaji tersebut.

"Enggak, saya nggak tau. Kayaknya ada (rencana), tapi saya belum tau detailnya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Purbaya pun menegaskan kembali bahwa kemungkinan kenaikan gaji ASN selalu ada. "Kalau kemungkinan ya selalu ada, cuman peluangnya berapa, kita nggak tahu," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan belum mencatat adanya porsi khusus dana yang disiapkan dalam APBN 2026 untuk menaikkan gaji para ASN atau aparatur sipil negara.

"Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini," kata Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budhianto dalam acara taklimat media di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (20/10/2025).

Tri Budhianto menuturkan, Kementerian Keuangan juga belum mendapatkan arahan kebijakan khusus untuk menyiapkan dana penggajian tambahan bagi para ASN pada tahun depan.

Ia menekankan, bila pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji sebagai agenda prioritas pada 2026 tentu besaran dananya akan langsung tergambar dalam APBN 2026.

"Pak Menteri Keuangan kan sudah sampaikan, saat ini kita belum mendapat kebijakannya, apakah akan dinaikkan pada 2026. Jadi kita tunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji," tegasnya.

Meski begitu, ia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah pada akhirnya memutuskan menaikkan gaji para ASN pada tahun depan. Namun, lagi-lagi itu tergantung keputusan akhir Kepala Negara.

"Tapi semua tetap tergantung prioritas pemerintah. Jadi kita lihat semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung prioritas pemerintah saat itu," ucap Tri Budhianto.

"Kalau pemerintah anggap kenaikan gaji jadi prioritas saya yakin akan menjadi perhitungan di tahun depan," tuturnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya menegaskan dirinya belum dapat memastikan perihal kenaikan gaji ASN pada 2026, kendati ihwal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK), TNI/Polri, hingga pejabat negara merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

RKP yang memuat soal kenaikan gaji ASN ini memang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

"Perpres kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan," tegasnya, saat ditemui di DPR, beberapa waktu lalu (26/9/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mengungkapkan belum mencatat adanya porsi khusus dana yang disiapkan dalam APBN 2026 untuk menaikkan gaji para ASN atau aparatur sipil negara.

"Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini," kata Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budhianto dalam acara taklimat media di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (20/10/2025).

Tri Budhianto menuturkan, Kementerian Keuangan juga belum mendapatkan arahan kebijakan khusus untuk menyiapkan dana penggajian tambahan bagi para ASN pada tahun depan.

Ia menekankan, bila pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji sebagai agenda prioritas pada 2026 tentu besaran dananya akan langsung tergambar dalam APBN 2026.

"Pak Menteri Keuangan kan sudah sampaikan, saat ini kita belum mendapat kebijakannya, apakah akan dinaikkan pada 2026. Jadi kita tunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji," tegasnya.

Meski begitu, ia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah pada akhirnya memutuskan menaikkan gaji para ASN pada tahun depan. Namun, lagi-lagi itu tergantung keputusan akhir Kepala Negara.

"Tapi semua tetap tergantung prioritas pemerintah. Jadi kita lihat semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung prioritas pemerintah saat itu," ucap Tri Budhianto.

"Kalau pemerintah anggap kenaikan gaji jadi prioritas saya yakin akan menjadi perhitungan di tahun depan," tuturnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya menegaskan dirinya belum dapat memastikan perihal kenaikan gaji ASN pada 2026, kendati ihwal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK), TNI/Polri, hingga pejabat negara merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

RKP yang memuat soal kenaikan gaji ASN ini memang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

"Perpres kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan," tegasnya, saat ditemui di DPR, beberapa waktu lalu (26/9/2025).