Program stimulus ini merupakan kebijakan pemerintah pusat terkait penyediaan angkutan kapal laut untuk libur anak sekolah

Tanjungpinang (ANTARA) - PT Pelni Cabang Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), mengajak masyarakat memanfaatkan program stimulus pemerintah, berupa diskon 30 persen tiket kapal Pelni dalam rangka mendukung mobilitas saat libur anak sekolah tahun 2026.

"Program stimulus ini merupakan kebijakan pemerintah pusat terkait penyediaan angkutan kapal laut untuk libur anak sekolah," kata Kepala Cabang Pelni Tanjungpinang Putra Kencana di Tanjungpinang, Sabtu.

Putra menyampaikan diskon 30 persen dari tarif dasar tiket Pelni itu berlaku untuk keberangkatan kapal periode 20 Juni sampai 25 Agustus 2026. Sedangkan penjualan diskon tiket sudah dibuka mulai 6 Juni sampai 15 Agustus 2026.

Ia menyebutkan diskon tiket tersebut berlaku secara nasional atau seluruh Indonesia, dengan total kuota sebanyak 693 ribu tiket kapal Pelni.

"Artinya, siapa cepat dia dapat. Kalau kuotanya penuh, diskon tiket Pelni otomatis berakhir," ujarnya.

Lanjut Putra menyebutkan dari Tanjungpinang, ada dua kapal Pelni yang siap melayani penumpang selama libur sekolah sesuai jadwal dan rute reguler masing-masing, yaitu KM Bukit Raya dan KM Tidar.

Adapun KM Bukit Raya melayani rute Kijang, Belinyu dan Tanjung Priok (pulang dan pergi). Sementara, KM Tidar melayani rute Kijang, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak dan Surabaya. Kedua kapal tersebut berangkat dua kali dalam sebulan.

"Kapasitas normal KM Bukit Raya 970 penumpang dan KM Tidar 1.900 penumpang. Kami juga akan mengajukan dispensasi penumpang, jumlahnya tergantung persetujuan pusat," ungkap Putra.

Putra menambahkan seluruh kapal Pelni turut menjalani uji petik guna memastikan pemenuhan aspek keselamatan, kelaiklautan, keamanan, kenyamanan penumpang serta kesiapan operasional kapal jelang libur sekolah.

Ia melanjutkan program diskon 30 persen tiket kapal Pelni bertujuan membantu meringankan beban biaya akomodasi masyarakat yang berlibur atau bepergian ke luar daerah menggunakan transportasi laut.

Program serupa sebelumnya telah diterapkan pada musim libur Lebaran Idul Fitri dan Natal-Tahun Baru 2026, dengan realisasi diskon tiket Pelni mencapai 100 persen.

"Makanya, kami mengajak masyarakat betul-betul memanfaatkan diskon 30 persen tiket Pelni sesuai ketentuan yang berlaku," demikian Putra.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Di usia ke-59, Perum Bulog terus memperkuat program Asta Cita Presiden RI di sektor ketahanan pangan melalui sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tanjungpinang (ANTARA) - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) baru saja merayakan HUT ke-59 pada 10 Mei 2026 dengan mengusung tema “Mengawal Pangan, Menjaga Masa Depan”.

Perayaan lebih dari setengah abad Bulog ini terasa istimewa karena perusahaan mencatat sejarah baru dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 5,3 juta ton, meningkat dari 4,2 juta ton pada 2025.

Capaian tersebut menjadi wujud nyata dukungan Bulog terhadap program swasembada pangan nasional yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saat ini, Bulog memfokuskan transformasi8 bisnis melalui pembangunan infrastruktur pascapanen guna memperkuat ketahanan pangan nasional, dari Sabang hingga Merauke.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian Bulog ialah Kepulauan Riau (Kepri), provinsi di beranda utara Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.

Dengan 2.408 pulau dan 394 di antaranya berpenghuni, Kepri memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga ketahanan pangan. Selain bukan daerah penghasil pertanian, distribusi bahan pokok antarpulau juga menghadapi biaya logistik yang relatif tinggi melalui jalur laut.

Karena itu, kehadiran Bulog sangat dibutuhkan masyarakat perbatasan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan tetap terjaga.

Gudang baru di kawasan 3T

Bulog terus memperluas distribusi program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) atau beras medium di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kepri melalui penambahan gudang baru secara bertahap mulai 2026.

Kepala Bulog Cabang Tanjungpinang Arief Alhadihaq mengatakan gudang baru akan dibangun di lima titik tersebar di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga.

Di Natuna, Bulog akan menambah tiga gudang baru di Pulau Laut, Midai, dan Serasan dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton. Saat ini, Natuna telah memiliki dua gudang Bulog di Ranai dan Sedanau dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton.

Sementara itu, di Kepulauan Anambas akan dibangun satu gudang tambahan di Pulau Jemaja berkapasitas 1.000 ton. Saat ini, kawasan tersebut baru memiliki satu gudang Bulog di Tarempa dengan kapasitas serupa.

Adapun di Lingga, Bulog akan membangun satu gudang di Pulau Dabok berkapasitas 1.000 ton, dengan target realisasi pada 2027.

Untuk wilayah lain seperti Kota Batam dan Pulau Bintan yang meliputi Kota Tanjungpinang serta Kabupaten Bintan, masing-masing sudah memiliki gudang Bulog berkapasitas 2.000 hingga 3.500 ton dan dinilai cukup memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

Sementara di Kabupaten Karimun, Bulog masih menyewa gudang berkapasitas 800 ton. Dalam waktu dekat, pemerintah pusat akan membangun gudang permanen berkapasitas 2.000 ton di wilayah tersebut.

Pembangunan gudang baru Bulog di kawasan hinterland Kepri didanai melalui APBN, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan hibah lahan.

Tak hanya membangun pergudangan, Bulog juga menyiapkan kompleks yang dilengkapi kantor, rumah dinas, musala, serta memberdayakan warga sekitar untuk aktivitas bongkar muat beras.

Penambahan lima gudang baru di wilayah Kepri dipengaruhi kondisi geografis antarpulau yang memiliki rentang kendali jauh, sehingga memicu tingginya biaya distribusi beras. Belum lagi faktor cuaca yang kerap tidak menentu.

Sebagai contoh, perjalanan laut dari Ranai, ibu kota Natuna, menuju Pulau Laut —salah satu kecamatan di Natuna— memakan waktu sekitar enam jam.

Keberadaan gudang baru diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan di wilayah 3T melalui pasokan cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog. Dengan begitu, beras medium berharga terjangkau dapat menjangkau wilayah yang belum maupun yang sudah tersentuh program SPHP, tetapi masih menghadapi harga lebih tinggi akibat jalur distribusi yang panjang.

Selain itu, Bulog juga dapat memasok beras lebih awal untuk mengantisipasi musim angin utara yang kerap memicu gelombang hingga empat meter dan berpotensi menghambat pengiriman beras ke pulau-pulau terluar.

Menjaga pasokan dan kualitas beras

Kepri yang wilayahnya hanya sekitar empat persen daratan dan 96 persen lautan, masih menggantungkan sebagian besar kebutuhan pokok, terutama beras, dari pasokan daerah atau provinsi lain.

Sebagai BUMN di bidang logistik pangan, Bulog memegang peran strategis dalam memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat Kepri, mulai dari kawasan perkotaan hingga pulau-pulau terluar.

Di tengah banyaknya merek beras lokal maupun impor yang beredar di Kepri, Bulog menghadirkan beras medium berkualitas sebagai alternatif konsumsi masyarakat. Beras medium juga menjadi produk paling terjangkau di pasaran, dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan lima kilogram.

Pasokan beras tersebut didatangkan dari berbagai daerah, seperti Pulau Jawa, Sumatera Utara, hingga Pekanbaru, Riau, menggunakan jalur laut dengan waktu pengiriman mencapai beberapa hari.

Biaya logistiknya pun relatif tinggi dibanding distribusi darat, terlebih di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipengaruhi situasi geopolitik global.

Meski demikian, Bulog memastikan beras medium yang masuk ke Kepri melalui Batam maupun Tanjungpinang, lalu didistribusikan hingga ke pulau-pulau terluar seperti Natuna dengan perjalanan laut sekitar dua pekan, tetap dijual sesuai HET.

Hal itu dimungkinkan karena seluruh biaya logistik pengiriman beras SPHP ditanggung pemerintah, sehingga harga jualnya tetap sesuai HET dan berlaku merata di seluruh Indonesia.

Guna menjamin pasokan beras di Kepri, Bulog menerapkan kebijakan manajemen buffer stock dengan menghitung kebutuhan penjualan minimal untuk tiga bulan ke depan.

Bulog juga rutin memantau seluruh gudang penyimpanan sambil menghitung tingkat penyerapan beras. Ketika stok mulai menipis, pasokan segera ditambah.

Berdasarkan data, kebutuhan beras SPHP di Kepri mencapai 50 ton per bulan untuk Natuna, 50 ton untuk Anambas, 100 ton untuk Lingga, 200 ton untuk Tanjungpinang dan Bintan, 200 ton untuk Batam, serta 150 ton untuk Karimun.

Terkini, Bulog memastikan pasokan beras medium di Kepri aman untuk empat bulan ke depan. Di gudang Bulog Tanjungpinang yang menjadi hub distribusi ke pulau-pulau sekitar, masih tersedia stok sekitar 2.050 ton.

Bulog juga mencatat tren peningkatan permintaan beras medium dari tahun ke tahun. Di Tanjungpinang misalnya, konsumsi beras SPHP pada 2025 sekitar 10 ton per bulan, lalu meningkat menjadi 70–80 ton per bulan pada 2026.

Kondisi itu menunjukkan beras Bulog semakin dibutuhkan masyarakat di tengah tingginya harga beras di Kepri akibat mahalnya biaya logistik distribusi jalur laut.

Di Kepri hanya ada dua kategori beras, yakni premium dan medium (SPHP). Varietas beras medium di Kepri adalah IR 64 dan 42. Rata-rata warganya mengkonsumsi IR 42 atau berderai.

Di sisi lain, Bulog menjamin kualitas beras medium yang dipasarkan telah melewati pemeriksaan ketat sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Setiap pagi, petugas membuka gudang untuk mengecek kondisi beras karena komoditas tersebut sangat dipengaruhi suhu dan kelembapan udara.

Perawatan rutin dilakukan melalui spraying, yakni penyemprotan insektisida pada dinding dan lantai gudang untuk membasmi hama. Jika ditemukan tiga hingga lima ekor hama pada komoditas beras, Bulog akan melakukan fumigasi atau pengendalian hama menggunakan gas pestisida di ruang kedap udara.

Kualitas beras Bulog juga mendapat pengakuan dari Bupati Karimun, Iskandarsyah. Beberapa waktu lalu, ia memperagakan langsung proses memasak beras medium Bulog menjadi nasi, lalu menyantapnya dan membagikan video tersebut melalui media sosial.

Iskandarsyah pun mengajak masyarakat mengonsumsi beras medium Bulog karena dinilai berkualitas baik, harganya terjangkau, dan stoknya mencukupi kebutuhan warga.

“Beras Bulog cukup bagus, enak dan lembut. Ini sebenarnya soal selera saja,” kata dia.

Intervensi harga dan denyut ekonomi

Bulog aktif melakukan intervensi harga beras agar tetap stabil, salah satunya dengan memperluas penyaluran beras SPHP melalui mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di pasar rakyat, ritel modern, hingga kawasan permukiman.

Saat ini terdapat sekitar 200 unit RPK Bulog di wilayah Kepri, mulai dari Tanjungpinang, Bintan, Lingga hingga Anambas. Kehadiran RPK membantu masyarakat memperoleh beras medium dengan harga lebih terjangkau.

Distribusi beras SPHP juga memberi keuntungan ekonomi bagi RPK. Mereka membeli beras dari gudang Bulog seharga Rp11.300 per kilogram, lalu menjualnya sekitar Rp12.500 hingga Rp12.700 per kilogram.

Rata-rata penyerapan beras SPHP di setiap RPK mencapai 500 kilogram hingga 1 ton per minggu. Jika stok habis sebelum sepekan, mitra dapat kembali mengajukan pemesanan ke Bulog.

Intervensi harga beras juga dilakukan Bulog lewat gerakan pangan murah (GPM) bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, biasanya menjelang hari-hari besar nasional atau keagamaan, seperti Idul Fitri dan Idul Adha.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri, Rika Azmi, mengatakan sepanjang 2026 akan digelar GPM di 69 titik yang tersebar di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.

Melalui kerja sama dengan Bulog, pemerintah daerah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan, khususnya beras medium dengan harga lebih murah atau di bawah harga pasar.

Mendukung asta cita

Di usia ke-59, Perum Bulog terus memperkuat program Asta Cita Presiden RI di sektor ketahanan pangan melalui sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kolaborasi ini bertujuan mendistribusikan bahan pangan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga hingga ke pelosok desa dan perkampungan.

Bulog telah memasok beras medium dan minyak goreng untuk dua gerai KDMP di Kabupaten Bintan, yakni di Desa Kuala Sempang dan Desa Pengudang.

Dua kali setiap bulan, Bulog Tanjungpinang rutin memasok beras medium ke kedua koperasi tersebut dengan volume dua hingga empat ton.

Bulog mencatat penyerapan beras SPHP di KDMP cukup baik karena mampu menjangkau wilayah di luar cakupan pelanggan RPK, sehingga tidak mengganggu perputaran ekonomi masing-masing unit usaha sembako.

Di sektor lain, Bulog juga menyerap 45 ton cadangan jagung pemerintah (CJP) atau jagung pipil di wilayah Kepri. Tahun ini, penyerapan CJP di Kepri ditargetkan mencapai 100 ton, sementara target nasional sebesar 1 juta ton.

Produksi jagung pipil di daerah tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, serta petani lokal dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.

Penyerapan CJP oleh Bulog merupakan bagian dari penugasan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani dan peternak sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku.

Jagung pipil diusulkan sebagai program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) untuk meredam tingginya harga pakan ternak unggas.

Penguatan jalur distribusi

Untuk memperlancar distribusi beras di Kepri, Bulog mendorong pemerintah daerah dan swasta meningkatkan jalur serta jadwal kapal angkutan bahan pokok.

Selama ini, sebagian besar kapal pengangkut beras dari Kuala Tungkal, Jambi, hanya bersandar di Batam. Beras kemudian harus dibongkar dan dimuat kembali untuk dikirim ke Tanjungpinang dan Bintan menggunakan kapal RoRo, sehingga memakan tambahan waktu dan biaya.

Distribusi akan lebih efisien jika kapal dapat langsung menuju Tanjungpinang atau Bintan tanpa transit di Batam.

Selain memperkuat distribusi, Bulog juga mendorong pengembangan sektor pertanian guna meningkatkan kemandirian pangan di Kepri, salah satunya melalui penanaman padi gogo di Bintan yang ditargetkan mencapai 75 hektare tahun ini.

Padi gogo dinilai lebih mudah dibudidayakan karena dapat tumbuh di lahan tadah hujan tanpa memerlukan sistem irigasi seperti sawah pada umumnya.

Ke depan, Bulog berkomitmen menyerap gabah padi gogo di Bintan untuk mendukung kesejahteraan petani lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Di Lingga baru terdapat satu gudang Bulog di Daik. Jarak antara Daik dan Dabok, sekitar satu jam perjalanan laut

Tanjungpinang (ANTARA) - Perum Bulog terus berupaya memperluas pendistribusian program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) beras medium di pulau tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui penambahan gudang Bulog mulai 2026.

Program pembangunan gudang baru ini merupakan bagian dari peran Bulog mengawal swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di daerah perbatasan, seperti Kepri.

"Khusus di Kepri, tahun ini akan dibangun infrastruktur pasca panen, berupa gudang Bulog di lima titik yang menyasar pulau 3T, seperti Natuna, Anambas, dan Lingga," kata Kepala Bulog Cabang Tanjungpinang Arief Alhadihaq dihubungi Sabtu.

Arief memerinci di Kabupaten Natuna, akan ada penambahan tiga gudang baru Bulog, yaitu di Pulau Laut, Midai dan Serasan, dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton beras.

Saat ini, katanya, sudah terdapat dua gudang Bulog di Natuna, tersebar di Ranai dan Sedanau, dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton beras. Total ke depan, akan ada lima gudang Bulog di gerbang utara NKRI tersebut.

Kemudian, di Kabupaten Kepulauan Anambas akan dibangun satu gudang Bulog lagi di Pulau Jemaja, dengan kapasitas 1.000 ton beras. Kawasan ini baru memiliki satu gudang Bulog di Tarempa dengan kapasitas 1.000 ton.

Berikutnya, penambahan satu gudang Bulog di Kabupaten Lingga yang dipusatkan di Pulau Dabok, dengan kapasitas 1.000 ton. Untuk di Lingga, realisasi pembangunannya dimulai 2027.

"Di Lingga baru terdapat satu gudang Bulog di Daik. Jarak antara Daik dan Dabok, sekitar satu jam perjalanan laut," ungkap Arief.

Sedangkan untuk kawasan lainnya di Kepri, meliputi Kota Batam, Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan), masing-masing sudah memiliki satu gudang Bulog dengan kapasitas 2.000 sampai 3.500 ton, dan dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras SPHP masyarakat di tiga kabupaten/kota tersebut.

Sementara, khusus di Kabupaten Karimun masih menyewa satu gudang untuk menyimpan beras SPHP, dengan kapasitas 800 ton. Dalam waktu dekat pemerintah pusat akan membangun gudang Bulog permanen di kawasan itu, berkapasitas 2.000 ton beras.

Lanjut Arief menyampaikan penambahan gudang Bulog di kawasan 3T di Kepri, merupakan usulan masyarakat bersama pemerintah daerah setempat, yang kemudian dikaji sekaligus disetujui oleh Bulog bersama Pemerintah Pusat.

Pembangunan gudang Bulog itu akan didanai pusat melalui APBN, sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya perlu menyiapkan hibah lahan.

Bulog tidak hanya membangun pergudangan, tetapi juga komplek yang dilengkapi kantor, rumah dinas, musola, dan buruh.

"Kita akan menempatkan SDM Bulog di pulau 3T," ungkapnya.

Arief menambahkan alasan pembangunan lima gudang baru Bulog di wilayah Kepri, karena kondisi geografis antarpulau memiliki jarak rentang kendali yang jauh, dengan tantangan jalur distribusi laut serta anomali cuaca yang tak menentu. Sebagai contoh, jarak antara pusat ibukota Natuna di Ranai dengan Pulau Laut, memakan waktu sekitar enam jam perjalanan menggunakan kapal laut.

Penambahan gudang baru Bulog di pulau 3T bertujuan meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui distribusi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog, serta mampu menjangkau masyarakat dengan beras medium berharga murah dan berkualitas baik.

"Ke depan dengan adanya gudang Bulog seperti di Pulau Laut, harga beras tetap sesuai HET. Kita juga bisa memasok beras sejak jauh-jauh hari guna mengantisipasi musim angin utara dengan gelombang tinggi mencapai empat meter," ucap Arief.

Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) tengah menyiapkan strategi agar wisatawan mancanegara (Wisman) yang masuk melalui kota Batam tidak hanya singgah, tetapi juga menginap dan berbelanja di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tanjungpinang Muhammad Nazri mengatakan selama ini Batam masih menjadi pintu masuk utama wisman dari berbagai negara, namun peluang itu belum sepenuhnya berdampak bagi perekonomian Tanjungpinang.

"Sebagian besar wisman hanya melakukan perjalanan singkat. Maka itu, kami akan mengembangkan paket wisata terpadu yang menghubungkan destinasi di Batam, Tanjungpinang hingga Bintan supaya wisman singgah dan menginap di sini," kata Nazri di Tanjungpinang, Minggu.

Upaya tersebut, kata dia, disiapkan Disbudpar Tanjungpinang jelang musim libur sekolah di negara tetangga Malaysia yang diperkirakan meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Kepri, khususnya Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya unggulan.

Pihaknya mulai mendorong kerja sama antarpelaku industri pariwisata guna menciptakan perjalanan wisata yang membuat wisatawan tinggal lebih lama di Tanjungpinang.

"Dengan dibuatnya paket wisata terpadu, terdapat wisatawan yang akan menginap di Tanjungpinang, minimal satu malam," ujarnya.

Nazri menyatakan peningkatan lama tinggal wisatawan akan berdampak langsung terhadap sektor ekonomi lokal, mulai dari hotel, rumah makan, transportasi hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kawasan wisata.

Selain menyiapkan strategi paket wisata, lanjutnya, Disbudpar Tanjungpinang juga terus meningkatkan kualitas pelayanan wisata di Pulau Penyengat guna menyambut lonjakan kunjungan saat libur sekolah negara tetangga.

Ia menyebut secara umum kesiapan destinasi wisata Pulau Penyengat sudah cukup memadai, namun para pelaku usaha wisata tetap diimbau meningkatkan standar pelayanan kepada wisatawan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian, di antaranya ketersediaan life jacket pada transportasi pompong, penampilan penarik becak motor, hingga keterbukaan daftar harga makanan di tempat usaha kuliner.

"Kesiapan Pulau Penyengat dalam menghadapi libur sekolah negara tetangga sudah cukup memadai," kata dia.

Ia melanjutkan pembenahan pelayanan tersebut sangat penting untuk menjaga citra pariwisata Tanjungpinang di mata pelancong, mengingat Pulau Penyengat menjadi salah satu wajah utama wisata budaya Melayu di Kepri.

Nazri menambahkan dalam waktu pihaknya berencana melaksanakan family trip (Famtrip) dan audiensi bersama asosiasi serta pelaku industri pariwisata di Batam dan Tanjungpinang guna memperkuat kolaborasi promosi wisata daerah.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Bulog Cabang Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), menjamin ketersediaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk masyarakat kepulauan terluar RI, seperti Anambas dan Lingga, selama tiga bulan ke depan.

Kepala Cabang Bulog Tanjungpinang Arief Alhadihaq mengatakan per 23 April 2026, stok beras di gudang Siantan, Kabupaten Anambas sebanyak 376 ton, sedangkan di gudang Sungai Besar, Kabupaten Lingga sebanyak 310 ton.

"Estimasi konsumsi beras sekitar 100 ton per bulan, sehingga stok CBP di dua pulau ini masih aman dan cukup sampai tiga bulan ke depan," kata Arief dihubungi di Tanjungpinang, Sabtu.

Sedangkan stok CBP di gudang Bulog Melayu Kota Piring, yang menyimpan beras untuk kebutuhan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan masih tersedia sekitar 2.400 ton, dengan ketahanan stok pangan selama empat bulan ke depan.

Oleh karena itu, Arief mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan pangan, apalagi secara nasional stok beras Bulog melimpah yang mencapai lima juta ton.

"Bahkan Bulog menyewa gudang-gudang swasta untuk menyimpan stok CBP, karena gudang kita terbatas dan tak bisa menampung semuanya," ucap Arief.

Arief menyampaikan sejak awal 2026, permintaan beras medium Bulog meningkat drastis dibanding 2025, yang dari biasanya 10 ton per pekan, naik menjadi 60 ton per pekan.

Menurut dia tingginya antusiasme warga membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) itu, salah satunya dipengaruhi kondisi harga beras di pasaran yang berfluktuasi.

"Beras Bulog menjadi alternatif pilihan masyarakat, karena harganya lebih terjangkau dan berkualitas baik," ujar Arief.

Dia turut memastikan harga beras Bulog masih stabil, yaitu sebesar Rp65.500 per lima kilogram. Masyarakat juga dapat mengakses beras SPHP tersebut di mitra Bulog, mulai dari rumah pangan kita (RPK), pasar, toko/ritel moderen hingga pedagang eceran.

Pewarta: Ogen
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN Tanjungpinang bersama perusahaan swasta ODC Energy..,

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) menjajaki kerja sama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan pihak swasta, guna memperkuat ketahanan energi di daerah tersebut.

"Pemanfaatan energi surya merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan energi daerah," kata Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Kamis.

Menurut Lis, pengembangan PLTS sangat baik, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan tenaga listrik yang ada. Namun demikian, penerapannya perlu dipelajari secara matang, baik untuk kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat secara luas.

Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan pemanfaatan energi surya tersebut akan diterapkan pada fasilitas pemerintahan sebagai langkah awal.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN Tanjungpinang bersama perusahaan swasta ODC Energy. Apabila telah tercapai kesepakatan yang baik, maka sangat memungkinkan untuk dilaksanakan proyek percontohan PLTS di Tanjungpinang," ujarnya.

Lis menambahkan, pihaknya telah menerima tawaran pengembangan proyek PLTS dari PT Hijau Makmur Energi bersama ODC Energy yang merupakan developer dan konsultan energi terbarukan asal Belanda.

ODC Energy menawarkan kerja sama strategis, mulai dari penyusunan desain teknis, kajian kelayakan finansial, hingga pengelolaan implementasi proyek dari tahap perencanaan hingga operasional

"ODC Energy adalah konsultan dan pengembang proyek energi terbarukan yang fokus pada pengembangan sistem fotovoltaik (PV) surya," ungkapnya.

Dia mengutarakan penjajakan kerja sama ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan instalasi energi terbarukan pada wilayah-wilayah potensial di Tanjungpinang.

ODC Energy menilai Tanjungpinang memiliki potensi yang sangat baik untuk pengembangan sistem PV surya.

"Kerja sama ini segera kita tindaklanjuti melalui koordinasi lintas pihak, sehingga pengembangan energi terbarukan di Tanjungpinang dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari komitmen bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan," demikian Lis.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI Medrilzam mengatakan pembangunan Museum dan Monumen Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata sejarah.

Menurut dia, potensi itu akan semakin kuat apabila pembangunan museum dan monumen telah rampung. Keberadaannya diyakini mampu menarik wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Pulau Penyengat ini sangat besar potensinya untuk wisata sejarah dan kebudayaan," katanya saat berkunjung di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat.

Medrilzam menyatakan Bappenas akan terus mendorong realisasi pembangunan Museum dan Monumen Bahasa di pulau bersejarah tersebut.

Hal itu tidak terlepas dari nilai sejarah kawasan Penyengat, termasuk kaitannya dengan lahirnya Bahasa Indonesia dari pulau mungil ini.

"Kami berharap keunggulan ini dapat menarik wisatawan luar negeri, terlebih lagi jika ada event berskala internasional,” ujarnya.

Medrilzam juga mengaku terkesan dengan keindahan Pulau Penyengat. Ia menyampaikan hal itu setelah mengunjungi sejumlah titik, seperti Masjid Penyengat, Balai Adat, dan lokasi rencana pembangunan monumen dan museum.

"Kalau ke Kepri sangat disayangkan tidak sampai ke Penyengat. Menurut saya, ini bisa menjadi magnet tersendiri," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan peletakan batu pertama Museum dan Monumen Tugu Bahasa direncanakan berlangsung pada Juni 2026.

"Kita sedang menunggu lelang manajemen konstruksi. Perkiraan bulan Juni sudah mulai berjalan," ujarnya.

Ansar menambahkan bahwa kehadiran museum dan monumen tersebut diharapkan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Kepri, khususnya Tanjungpinang.

Dengan tingginya wisatawan yang datang, tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perputaran perekonomian di Tanjungpinang, terutama di Pulau Penyengat.

"Tanjungpinang ini pusat ibu kota Provinsi Kepri, kita akan percantik terus agar semakin banyak dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri," ucap Ansar saat mendampingi Deputi Bappenas di Pulau Penyengat.

Pewarta: Ogen
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, Batam — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau memastikan akan mengawasi ketat rencana penutupan Kantor Cabang PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) di Tanjungpinang guna menjamin hak dan layanan nasabah tetap terpenuhi.

Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan manajemen Bank OCBC terkait rencana tersebut. Berdasarkan keterangan bank, penutupan Kantor Cabang Tanjungpinang akan efektif pada 11 Mei 2026.

“OJK telah melakukan komunikasi dengan pihak bank untuk memastikan proses penyesuaian ini berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya, Rabu 8 April 2026.

Ia menjelaskan, penyesuaian jaringan kantor merupakan bagian dari kebijakan bisnis perbankan. Meski demikian, OJK menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, termasuk dalam aspek pelindungan konsumen.

Terkait layanan, OJK menyampaikan bahwa nasabah tetap dapat mengakses layanan perbankan melalui Kantor Cabang OCBC di Batam, serta memanfaatkan layanan digital seperti mobile banking dan jaringan ATM.

“OJK meminta agar kebutuhan dan kepentingan nasabah tetap menjadi prioritas selama masa transisi, termasuk penyampaian informasi yang jelas dan memadai,” kata Sinar.

Selain itu, OJK juga mengingatkan pihak bank untuk memberikan informasi resmi secara transparan kepada nasabah, mulai dari status rekening hingga mekanisme layanan pascapenutupan cabang.

Lebih lanjut, OJK menegaskan bahwa penyesuaian jaringan kantor merupakan bagian dari dinamika industri perbankan di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan, sehingga tidak dapat dijadikan indikator tunggal kondisi ekonomi suatu daerah.

“OJK akan terus melakukan pemantauan ketat hingga proses transisi selesai, untuk memastikan tidak ada hak nasabah yang terabaikan,” ujarnya.

OJK juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan dapat menghubungi layanan konsumen OJK melalui Kontak 157 apabila mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut.

Kabar penutupan Bank OCBC cabang Tanjungpinang, Kepulauan Riau, memicu keluhan nasabah yang mengaku mengalami kesulitan saat melakukan penarikan dana.

Sejumlah nasabah menyebut akses penarikan uang, khususnya dalam mata uang asing, dibatasi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi seiring dengan beredarnya informasi bahwa bank tersebut akan menghentikan operasional di Tanjungpinang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, bank tersebut akan menghentikan layanan di Tanjungpinang dan hanya menyisakan operasional di Batam.

Salah seorang nasabah, Afui, mengaku telah mengetahui kabar tersebut sejak beberapa waktu lalu. Namun saat hendak menarik dana, ia menghadapi kendala.

“Beberapa hari lalu kami mau menarik uang, tetapi alasannya dolar tidak tersedia. Selain itu, jumlah penarikan juga dibatasi,” ujar Afui, Senin (6/4).

Ia menyebut pihak bank menawarkan alternatif penarikan di cabang Batam atau memindahkan dana ke bank lain melalui transfer.

“Daripada harus ke Batam, kami memilih transfer ke bank lain sekaligus menutup rekening di OCBC,” katanya.

Afui berharap pihak bank memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan nasabah, mengingat cukup banyak masyarakat Tanjungpinang yang menyimpan dana di bank tersebut.

Bisnis.com, BATAM – Pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dikerjakan jajaran TNI melalui Kodim se-Kepri terus menunjukkan progres. Dari total target awal sebanyak 60 unit dan rencana pembangunan 407 koperasi secara keseluruhan, sebanyak tujuh unit telah rampung 100% secara fisik.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (DKUKM) Kepri, Riky Rionaldi, mengatakan tujuh unit koperasi tersebut tersebar di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam. Meski bangunan telah selesai, koperasi tersebut masih menunggu proses serah terima serta persiapan operasional.

“Secara fisik tujuh unit sudah 100%, tetapi memang belum serah terima dan belum beroperasi karena masih ada tahapan lanjutan, termasuk pembahasan rencana bisnis,” ujar Riky, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat Kementerian Koperasi akan melakukan monitoring guna membahas model bisnis dan kesiapan operasional masing-masing koperasi agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di Batam sendiri, dari total 46 kelurahan, terdapat empat unit koperasi yang pembangunan fisiknya telah selesai 100%.

Riky mengakui proses pembangunan koperasi menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Beberapa lokasi pembangunan merupakan aset milik pemerintah kota, BP Batam, maupun BUMN sehingga memerlukan proses persetujuan administrasi sebelum pembangunan dapat dilakukan.

“Semangatnya tinggi, tetapi memang ada kendala lahan. Yang sudah terbangun itu lahannya sudah mendapat persetujuan karena ada yang merupakan aset pemda, BP Batam, maupun BUMN,” katanya.

Ia menambahkan, untuk wilayah tertentu dengan kondisi lahan terbatas, seperti kawasan pesisir dengan bangunan di atas laut, pembangunan difokuskan pada area daratan yang lebih memungkinkan secara teknis serta dari sisi legalitas.

Lebih lanjut, Riky menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih tidak dimaksudkan untuk mengganggu keberadaan ritel modern seperti Alfamart maupun Indomaret. Program ini berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi di tingkat kelurahan.

“Koperasi Merah Putih ini fokus pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis koperasi, bukan untuk bersaing dengan ritel modern,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepri berharap pembangunan koperasi tersebut dapat memperluas akses usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui model usaha bersama yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BATAM - Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota mendirikan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 yang mulai beroperasi pada Senin (2/3/2026). Fasilitas ini disiapkan sebagai langkah pengawasan agar perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada pekerja sesuai aturan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau Diky Wijaya mengatakan posko tersebut beroperasi di seluruh kabupaten dan kota, termasuk di kawasan industri agar mudah dijangkau para pekerja.

“Hari ini posko pengaduan THR dibuka di kabupaten dan kota. Di kawasan perusahaan juga ada,” ujar Diky, Senin (2/3).

Ia menjelaskan, secara keseluruhan terdapat 10 posko pengaduan yang dibangun Pemprov Kepri dan tersebar di tiga daerah, yakni Batam, Karimun, dan Tanjungpinang. Sejumlah posko ditempatkan langsung di kawasan industri untuk mendekatkan layanan kepada pekerja.

“Posko tidak hanya berada di kantor Dinas Tenaga Kerja, tetapi juga disiapkan di area perusahaan,” kata dia.

Pihaknya juga akan mencantumkan nomor telepon seluler dan alamat surat elektronik petugas Disnaker agar karyawan lebih mudah menyampaikan laporan.

“Kita cantumkan nomor handphone dan email Disnaker atau petugas supaya karyawan lebih gampang melapor,” katanya.

Pihaknya pun mengatakan bahwa biasanya laporan terkait THR umumnya mulai masuk mendekati hari raya.

“Biasanya H-6 atau H-5 sebelum Lebaran sudah mulai ada laporan,” ujarnya.

Diky menegaskan, perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya kewajiban membayar denda sebesar 5 persen dari total THR yang seharusnya diterima pekerja.

“THR tetap harus dibayar penuh, dan denda lima persen juga tetap dibayar. Itu di luar dari hak THR pekerja,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembukaan posko pengaduan ini dapat mendorong perusahaan lebih disiplin menjalankan kewajiban, sekaligus memberikan saluran resmi bagi pekerja untuk memperjuangkan haknya menjelang hari raya.

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemkot Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan penyesuaian slot penerbangan dengan perjalanan penumpang guna mengoptimalkan layanan penerbangan maskapai Garuda di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF).

"Kalau slot penerbangan pukul 07.00 memang berat, karena pukul 04.30 WIB kita sudah harus berangkat, kecuali akhir pekan. Opsi yang lebih memungkinkan adalah sekitar pukul 10.00 WIB atau lebih siang," kata Wali Kota Lis di Tanjungpinang, Sabtu.

Menurut Lis penyesuaian slot jadi kunci agar layanan Garuda kembali optimal. Jadwal juga perlu disesuaikan dengan perjalanan penumpang di Bandara RHF Tanjungpinang.

Lis menyebut rendahnya keterisian penerbangan Garuda sebelumnya bukan karena minimnya permintaan, melainkan ketidaksesuaian jadwal. Hal ini terlihat dari penerbangan maskapai lain yang tetap ramai melayani rute yang sama.

"Kami akan membuat surat resmi untuk menyusun usulan terkait slot penerbangan. Selanjutnya akan disampaikan kepada Komisi VI DPR RI sebagai bagian dari dukungan kebijakan," ucap Lis.

Sementera, General Manager (GM) Garuda Indonesia Cabang Tanjungpinang Ahmad Ihsan Wartadiredja menyampaikan tingkat keterisian penumpang Garuda di Tanjungpinang kini meningkat, dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 60 persen.

Sebelumnya, kata dia, Garuda Indonesia melayani penerbangan dari Tanjungpinang pada pukul 07.00 WIB, dan dari Jakarta pada pukul 15.30 WIB dengan pola pesawat menginap di Tanjungpinang.

Namun, lanjut dia, jadwal tersebut diubah tahun 2025 menjadi penerbangan pagi dari Jakarta ke Tanjungpinang.

"Perubahan jadwal ini jadi salah satu bahan evaluasi dalam pembahasan penyesuaian slot penerbangan agar layanan Garuda dapat kembali beroperasi secara berkelanjutan di Tanjungpinang," kata Ihsan.

Garuda Indonesia juga masih mempertimbangkan terkait rencana penghentian operasi pesawat Garuda rute Tanjungpinang-Jakarta di bandara RHF per 10 Februari 2026.

Pewarta: Ogen
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau mencatat inflasiyear on year (yoy) Kepri pada Januari 2026 sebesar 2,98% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,98.

Perinciannya, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 4,32 %dengan IHK 108,57. Sementara inflasi terendah tercatat di Kota Batam sebesar 2,74% dengan IHK 111,63. Adapun Kabupaten Karimun mengalami inflasi yoy sebesar 2,77% dengan IHK 108,58.

Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Toto Haryanto Silitonga menjelaskan, inflasi yoy tersebut dipicu oleh kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran yang dihitung, sebanyak 10 kelompok mengalami kenaikan indeks harga.

"Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan sebesar 1,25%. Kelompok pakaian dan alas kaki naik 1,34%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik cukup tinggi sebesar 3,60%. Selain itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,72%, kelompok kesehatan 1,95%, serta kelompok transportasi 2,09%,” kata dia.

Lanjut,Kenaikan juga terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,51%, kelompok pendidikan 1,37%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,42%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak hingga 19,28%. Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat tidak mengalami perubahan indeks harga.

Sejumlah komoditas tercatat menjadi penyumbang utama inflasi yoy Januari 2026, antara lain emas perhiasan, tarif listrik, angkutan udara, daging ayam ras, beras, sewa rumah, daging sapi, sigaret, biaya pendidikan perguruan tinggi, nasi dengan lauk, minyak goreng, serta sejumlah komoditas pangan lainnya.

“Di sisi lain, beberapa komoditas justru menahan laju inflasi, seperti cabai merah, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, bayam, bensin, udang basah, telur ayam ras, kentang, dan aneka sayuran hijau,” tambah dia.

Secara bulanan, BPS mencatat Provinsi Kepulauan Riau mengalami deflasi month to month (mom) sebesar 0,09% pada Januari 2026. Deflasi terjadi karena penurunan IHK dari 111,08 pada Desember 2025 menjadi 110,98 pada Januari 2026.

Komoditas yang memberikan andil inflasi mom antara lain emas perhiasan, beras, sewa rumah, daging ayam ras, daging sapi, nasi dengan lauk, hingga angkutan laut. Sementara komoditas yang mendorong deflasi mom di antaranya cabai merah, cabai rawit, bayam, angkutan udara, bensin, telur ayam ras, bawang merah, serta beberapa jenis ikan dan sayuran.

Dari sisi kelompok pengeluaran, penyumbang terbesar inflasi yoy Januari 2026 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 1,23%. Disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,56 %, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,37%, serta kelompok transportasi sebesar 0,29%.

“Secara umum, inflasi Januari 2026 masih mencerminkan adanya tekanan harga, terutama dari kelompok perawatan pribadi serta kebutuhan rumah tangga, meski secara bulanan terjadi deflasi,” kata Toto.