Bisnis.com, PALEMBANG — Bank Indonesia melaporkan kinerja sistem pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Sumatra Selatan (Sumsel) tumbuh akseleratif hingga Desember 2025.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono mengatakan nominal transaksi QRIS di wilayah ini menembus Rp3,4 triliun sepanjang 2025.

Capaian tersebut tumbuh 117,89% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan 2024.

"Posisinya volume transaksi juga meningkat signifikan sebesar 198,41% dengan total 4,2 juta transaksi," ucap Bambang Pramono usai peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia, Rabu (28/1/2026).

Dari sisi ekosistem, Bambang menyebut jumlah pemilik kode QRIS atau merchant di Sumsel telah mencapai 1,1 juta. Sementara jumlah pengguna (user) tercatat sebanyak 1,48 juta, melampaui target 2025 yang ditetapkan sebesar 1,42 juta.

Seiring capaian tersebut, Bank Indonesia memastikan target QRIS di Sumsel pada 2026 akan dipatok lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Namun begitu, kata Bambang, hingga kini target resmi masih menunggu penetapan dari pusat.

"Intinya paling tidak capaian ini sudah jauh dari target yang ditetapkan 2025, jadi pastinya target tahun ini (2026) akan lebih tinggi," katanya.

Selain sistem pembayaran, dia juga menegaskan kondisi aliran uang rupiah di Sumsel yang tetap terjaga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Hingga Desember 2025 aliran uang kartal Sumsel berada pada net outflow Rp2,08 triliun," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Bank Indonesia mengingatkan adanya potensi risiko yang berpeluang mengganggu pergerakan inflasi di Sumatra Selatan (Sumsel) pada awal tahun 2026 ini.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono mengungkapkan pada Desember 2025 inflasi tercatat sebesar 0,49% (month to month/mtm) dan 2,91% secara tahunan (year on year/yoy).

Meskipun capaian tersebut masih berada dalam rentang sasaran, tetapi ke depan pihaknya memprakirakan ada sejumlah kondisi yang dapat memberikan dampak pada laju inflasi.

“Ke depan, inflasi [Sumsel] diprakirakan tetap terjaga meskipun ada beberapa yang perlu diantisipasi bersama,” ujarnya, Selasa (6/1/2025).

Bambang mengatakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan di beberapa bulan ke depan, seperti tren peningkatan konsumsi masyarakat pada peringatan Isra Mi’raj dan periode Tahun Baru Imlek.

Kemudian juga potensi munculnya tekanan harga pangan dan hortikultura ditengah curah hujan yang diprakirakan masih tinggi hingga bulan Februari, serta sisa dampak banjir bandang di beberapa wilayah Sumatra yang dapat mengganggu ketersediaan suplai di pasar.

“Sehingga penguatan koordinasi pasokan dan distribusi pangan menjadi sangat penting agar ketersediaan tetap terjaga dan harga terkendali,” tambahnya.

Selain volatile food, instrumen yang juga perlu diantisipasi berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu komoditas emas perhiasan.

Menurutnya, harga emas perhiasan masih berpotensi berada pada level tinggi, akibat dinamika global yang memengaruhi inflasi inti.

Kendati demikian, Bambang mengatakan bahwa laju inflasi diprediksi masih tertahan oleh normalisasi permintaan setelah periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

“Laju inflasi diprakirakan ditahan oleh normalisasi permintaan pasca puncak konsumsi di periode liburan akhir tahun. Dan juga ada penurunan harga BBM non subsidi di awal Januari 2026,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar rapat koordinasi, capacity building, dan high level meeting (HLM) bersama TPID dan TP2DD se-Sumsel di Ballroom Aryaduta Palembang, Selasa (2/12/2025).

Kegiatan itu difokuskan pada pembahasan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan upaya merespons kondisi aktual.

Dia menyampaikan bahwa Sumsel baru saja meraih beberapa penghargaan luar biasa, meliputi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera Tahun 2025, TPDD Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera Tahun 2025, TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sumatera Tahun 2025.

Selain itu, TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera Tahun 2025 yang diraih Kota Palembang, TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik 2 Kawasan Sumatera Tahun 2025 diberikan pada Ogan Komering Ilir, serta predikat People of the Year 2025 kategori Pemberdaya Pangan dan Petani Lokal yang diberikan kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Menurutnya, capaian itu menjadi pemacu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.

“Salah satu cara mempertahankan dan meningkatkan capaian itu adalah melalui kerja sama yang baik dengan pelaku usaha, petani, pimpinan daerah, seluruh pemangku kepentingan di kabupaten/kota, serta Bank Indonesia dan OJK sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam isu ini,” ujarnya.

Sebagai provinsi dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik, Deru menilai Sumsel perlu tetap waspada, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi menghambat distribusi logistik dan memicu ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang.

“Permintaannya tetap, tetapi bagaimana dengan suplai? Maka jawabannya adalah kemandirian produksi. Inilah korelasinya dengan program GSMP,” kata Deru.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Bambang Pramono mengatakan setiap menghadapi HKBN, pihaknya mempelajari pola yang terjadi pada tiga tahun ke belakang.

“Seperti komoditas apa yang bermasalah, penyebab inflasi, dan intervensi apa yang diperlukan,” kata Bambang.

Dia juga memprakirakan permintaan di Nataru tahun ini akan tinggi dan patut diwaspadai. Adapun komoditas yang secara historis menyumbang inflasi tinggi meliputi emas, beras, dan bensin.

Oleh karena itu, Bank Indonesia akan bersinergi dengan pemerintah daerah menyiapkan kebijakan jangka pendek seperti kegiatan operasi pasar, dan gerakan pangan murah.

Namun tidak hanya mengintensifkan langkah itu, pihaknya juga terus mengevaluasi agar program tersebut sesuai peruntukannya.

“Itu pun kita evaluasi, di mana lokasi yang tepat, komoditas apa yang dibutuhkan, agar tepat komoditas, tepat sasaran, dan tepat lokasi,” terang dia.

Berdasarkan data Bank Indonesia, sepanjang 2025 pelaksanaan operasi pasar murah atau gerakan pangan murah dalam rangka menjaga harga di Sumsel telah mencapai kurang lebih 513 kali.

Kemudian dari sisi ketersediaan pasokan, langkah jangka pendek yang diambil yaitu melalui pemberian bantuan bibit bawang merah ke kelompok tani di Sumsel.

“Lalu untuk lancarnya distribusi kita juga memberikan bantuan fasilitasi
pasar murah serta bantuan 11x subsidi ongkos angkut (SOA). Selain itu juga kerjasama antar daerah (KAD) dengan realisasi 564 ton cabai dan 27,68 ton bawang merah,” tutup Bambang.

Bisnis.com, PALEMBANG— Kebutuhan uang kartal di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) masih menunjukkan pertumbuhan yang tinggi di tengah geliat transaksi nontunai yang terus meningkat.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Duddy Adiyatna mengungkapkan peningkatan transaksi nontunai tidak menurunkan keinginan masyarakat di wilayah itu terhadap uang kartal.

Hal itu tercermin dari aliran uang tunai (net outflow) di Sumsel yang pada Oktober tahun ini mencapai Rp4,8 triliun.“Transaksi nontunai meningkat, tapi kebutuhan [uang] tunai juga meningkat. Ini mungkin karena memang permintaan di Sumsel cukup kuat,” ujarnya, dikutip Rabu (3/12/2025).

Di sisi lain, Duddy mengungkapkan salah satu kanal pembayaran yang mengalami peningkatan di Sumsel yaitu QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Pada periode Oktober Pertumbuhan nominal transaksi melalui QRIS telah meningkat mencapai 86,33% dan peningkatan volume 115,58%.

Selain itu, imbuh dia, dari sisi merchant dan pengguna QRIS juga menunjukkan capaian yang cenderung positif masing-masing sebanyak 1,05 juta dan 1,44 juta.“Pengguna merchant QRIS di Sumsel juga menempati urutan kedua terbesar di Sumatra,” katanya.

Duddy menjelaskan pesatnya QRIS di Sumsel sejalan dengan adopsi penggunaan pembayaran nontunai di berbagai sektor strategis, seperti elektronifikasi transportasi dan juga pemerintah daerah.

Elektronifikasi pemerintah daerah di Sumsel berada pada indeks NTPD angka 94,47% atau lebih tinggi dari rata-rata Sumatra dan nasional.

Demikian juga, menurutnya, penyaluran bantuan sosial secara nontunai, yang direalisasikan melalui program keluarga harapan (PKH).“Realisasi PKH di Sumsel mencapai 88,52% dan program sembako mencapai 92,25%,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Indonesia memprakirakan tekanan inflasi di Sumatra Selatan (Sumsel) masih akan berlanjut ke depan sejalan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 yang semakin dekat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Bambang Pramono mengungkapkan secara tahunan inflasi di wilayah itu pada Oktober sebesar 3,49% (year on year/YoY).

Walau masih berada dalam rentang sasaran 2,5±1%, tetapi angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 3,44% YoY.

“Sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi ini sejalan dengan tren nasional yang juga naik menjadi 2,86% YoY,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/11/2025).

Bambang mengatakan bahwa prakiraan ke depan tekanan terhadap inflasi Sumsel berasal dari meningkatnya konsumsi masyarakat.

Tekanan juga berpotensi berasal dari beberapa komoditasvolatile foodsejalan dengan tantangan dalam proses produksi.

“Mengingat periode musim tanam padi dan hortikultura bertepatan dengan musim hujan yang dapat memengaruhi produktivitas,” katanya.

Sementara itu, imbuh dia, dorongan inflasi juga berpotensi berasal dari emas perhiasan yang harganya diperkirakan tetap tinggi akibat ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melaksanakan strategi pengendalian inflasi melalui upaya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“TPID Sumatra Selatan juga telah melaksanakan penandatanganan MoU dan PKS Kerjasama antara Provinsi Sumsel, Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Pagar Alam dengan Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar,” jelas Bambang.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono mengatakan bahwa sepanjang tahun ini musim kemarau cenderung sedikit, bahkan mengarah pada La Nina.

Kondisi itu, kata dia, sangat tidak mendukung proses pertanaman di Sumsel yang lahan baku sawah (LBS) didominasi oleh rawa.

“Karena kita ketahui dari 519.482 LBS kita, itu memang 73% rawa. Jadi kalau musim hujan terus kemarau tidak panjang tentu akan menyulitkan untuk menanam di rawa lebak,” jelasnya.

Dengan demikian, Sumsel berupaya mengatasi itu melalui program pemerintah pusat yaitu optimalisasi lahan.

Saat ini, program tersebut telah berhasil membawa Sumsel meningkatkan luas panen sebesar 114.000 hektare dibandingkan tahun 2024.

“Atau meningkat 21% dibandingkan LBS 519.482 hektare. Dan tahun ini kita juga harus menyukseskan cetak sawah yang sekarang sudah kontrak seluas 33 ribu hektare,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding dari PT Pupuk Indonesia (Persero), kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pusri meraih penghargaan sebagai Responden Terbaik Kategori Penyedia Data Liaison dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan, yang dilaksanakan dalam kegiatan Temu Responden 2025 di Hotel Arista Palembang, Selasa (14/10).

Mewakili manajemen Pusri, Penghargaan tersebut diterima oleh VP Komunikasi dan Administrasi Korporat Pusri, Rustam Effendi yang diserahkan oleh Kepala BI Sumsel, Bambang Pramono.

Kepala BI Sumsel, Bambang Pramono, menyampaikan bahwa data hasil survei dan liaison menjadi dasar penting bagi Bank Indonesia dalam melakukan asesmen kondisi ekonomi nasional maupun regional.

“Liaison memiliki peran penting sebagai penghubung antar lembaga dalam mengomunikasikan kebijakan ekonomi. Melalui data yang akurat dan tepat waktu, Bank Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang relevan dan berdampak nyata bagi dunia usaha, terutama di tengah tantangan era digitalisasi saat ini,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para responden dan mitra strategis yang konsisten menyediakan data berkualitas bagi Bank Indonesia. Salah satunya adalah PT Pusri Palembang yang telah aktif dan responsif dalam penyediaan data liaison.

Sementara itu, VP Komunikasi dan Administrasi Korporat Pusri, Rustam Effendi, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Bank Indonesia Sumsel.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan apresiasi yang diberikan oleh Bank Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pusri dalam mendukung transparansi dan akurasi data ekonomi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan,” ungkap Rustam.

Ia menambahkan bahwa penghargaan tersebut juga menjadi motivasi bagi Pusri untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung transformasi digital dan percepatan ekonomi daerah.

“Kami berharap kolaborasi antara Pusri dan Bank Indonesia ini dapat semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan ekonomi Sumsel yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pusri dalam menjaga konsistensi, kelengkapan, akurasi, dan kecepatan respons dalam penyediaan data liaison. Pusri akan terus mendukung penyediaan data yang berkualitas sebagai bagian dari kontribusi nyata perusahaan terhadap penguatan ekonomi nasional.

Dengan penghargaan ini, Pusri semakin membuktikan peran aktif, tidak hanya sebagai produsen pupuk nasional, tetapi juga sebagai perusahaan yang aktif mendukung ekosistem data dan kebijakan ekonomi nasional yang akurat, kredibel, dan berkelanjutan.