Bisnis.com, DHARMASRAYA - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, memiliki jurus jitu untuk menekan tingginya biaya tani dengan menyalurkan sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani yang dapat digunakan secara gratis.

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan adapun bantuan alsintan yang diberikan tersebut berupa 10 unit Traktor Roda Dua (TR2), 4 unit Traktor Roda Empat (TR4), serta benih padi tahap pertama sebanyak 26.900 kilogram untuk areal tanam seluas 1.076 hektare yang akan dimanfaatkan oleh 59 kelompok tani.

"Bantuan ini akan kami bagikan secara bertahap. Jadi untuk tahap kedua nantinya akan disalurkan kembali 68.950 kilogram benih padi untuk lahan seluas 2.258 hektare," kata Annisa Suci Ramadhani dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan, menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Di tengah tantangan perubahan iklim, kenaikan biaya produksi, keterbatasan tenaga kerja pertanian, serta kebutuhan peningkatan hasil produksi, transformasi menuju pertanian modern bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan," ujarnya.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan pertanian daerah yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi sekaligus mempercepat modernisasi pertanian di Kabupaten Dharmasraya.

Dia berharap penggunaan alsintan tersebut mampu mempercepat proses pengolahan lahan dan waktu tanam, menekan biaya usaha tani, mengatasi keterbatasan tenaga kerja, meningkatkan indeks pertanaman, serta mendorong produktivitas lahan.

Sementara bantuan benih padi diharapkan menghasilkan pertanian yang lebih baik, pertumbuhan yang seragam, serta produktivitas yang lebih tinggi sehingga berdampak pada peningkatan hasil panen dan pendapatan petani.

Annisa mengingatkan bahwa bantuan pemerintah bukan sekadar penyaluran barang, melainkan modal pembangunan yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan program tidak diukur dari jumlah bantuan yang diserahkan, melainkan dari manfaat yang dirasakan petani.

"Kepada 14 kelompok penerima alsintan dan 59 kelompok tani penerima benih padi, saya agar bantuan digunakan secara tepat sasaran, dirawat dengan baik sebagai aset bersama, serta menjadi pendorong lahirnya budaya pertanian yang maju, profesional, adaptif, produktif, dan berdaya saing," sebutnya.

Bupati juga meminta Dinas Pertanian beserta seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Dharmasraya untuk terus melakukan pendampingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

"Ketika petani semakin kuat, produksi meningkat, dan pangan terjaga, maka ekonomi daerah akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik," tegasnya.

Annisa mengajak seluruh pihak menjadikan momentum penyerahan bantuan tersebut sebagai penguat semangat bersama untuk mewujudkan pertanian Dharmasraya yang maju, mandiri, modern, berkelanjutan, dan menjadi kebanggaan daerah.

Sementara itu, Wali Nagari/Kepala Desa Sitiung Julisman mengatakan bantuan alsintan dan benih padi merupakan hal yang sangat dibutuhkan petani di desanya itu sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.

"Bantuan ke desa kami ini, merupakan sebuah perhatian yang besar dari Bupati Dharmasraya. Sesuai arahan dari bupati, kami akan berupaya agar target dari bantuan alsintan itu bisa terwujud dengan baik," tegasnya.

Dia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh kelompok tani sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Bisnis.com, GARUT- Serangan hama tikus dilaporkan melanda areal persawahan di 17 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Meski persebarannya cukup luas, Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Garut memastikan kondisi serangan masih tergolong ringan dan belum menyebabkan puso atau gagal panen pada lahan pertanian yang terdampak.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Pertanian Dispertan Garut Susi Suhartianti mengatakan, serangan hama tikus menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi menurunkan produktivitas padi apabila tidak segera dikendalikan.

“Yang terserang ada di 17 kecamatan dengan kondisi ringan dan tidak menyebabkan puso,” kata Susi, Senin (22/6/2026).

Menurut dia, Dispertan bersama petani dan petugas lapangan terus melakukan pengendalian secara rutin untuk mencegah penyebaran serangan ke areal yang lebih luas.

Langkah tersebut dilakukan melalui gerakan pengendalian di tingkat kelompok tani, pemberian pestisida, bantuan belerang, hingga penggunaan alat emposan untuk membasmi tikus di sarangnya.

Ia menjelaskan, bantuan sarana pengendalian yang diberikan pemerintah masih terbatas sehingga pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan laporan dari lapangan.

Petani Bisa Minta Dukungan Kemana?

Petani yang membutuhkan dukungan sarana pengendalian dapat mengajukan permohonan melalui petugas penyuluh pertanian setempat.

“Pengendalian hama secara gerakan pengendalian rutin dilakukan oleh para petani bersama dengan petugas di lapangan,” ujarnya.

Data Dispertan menunjukkan, luas serangan hama tikus mengalami penurunan dalam satu bulan terakhir. Pada Mei 2026, serangan tercatat melanda sekitar 120 hektare lahan pertanian.

Sementara pada Juni 2026, luas serangan menurun menjadi sekitar 90 hektare atau turun sekitar 25%.

Penurunan tersebut dinilai menunjukkan efektivitas pengendalian yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun, Dispertan mengakui masih ditemukan kemunculan serangan baru di sejumlah wilayah meskipun skalanya relatif kecil.

Susi menambahkan, keberhasilan pengendalian hama tikus sangat bergantung pada keterlibatan petani secara serentak dalam satu hamparan lahan.

Karena itu, pihaknya terus mendorong petani untuk memperkuat koordinasi dan melakukan pengendalian bersama guna menekan perkembangan populasi tikus.

“Adanya penurunan serangan sekitar 25%, namun di tempat lain masih ada serangan lagi, hanya kenaikannya tidak tinggi,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Aktivitas pagi Suyanto terasa berbeda dalam beberapa hari terakhir. Selepas menyeruput kopi di serambi rumahnya, petani palawija di Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayu Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan ini bergegas menuju ke kebun semangka miliknya.

Setelah melewati proses semai, pembungaan hingga pematangan dalam hampir 3 bulan belakangan, kebun semangka yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya itu bersiap untuk dipanen. Perhatiannya pada perkembangan buah juga makin intens. Bila tak ada aral, semangka siap petik dan dijual pada akhir bulan ini.

“Sekitar 25 Mei ini Insyaallah sudah bisa dipanen. Semoga harga di pasar tinggi, buahnya juga banyak,” ceritanya kepada Bisnis di sela agenda Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026).

Dia tak mau sesumbar. Berhasil memproduksi sekitar 25 ton saja sudah sangat syukur. Bayangan angka ini keluar setelah pada panen sebelumnya dia mendapat hasil sekitar 23 ton. Dengan harga jual sekitar Rp5.000 per kilogram pada tahun lalu, bapak satu anak ini meraup pendapatan sekitar Rp90 juta.

Hasil berkebun ini tidak disia-siakan oleh Suyanto. Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, uang besar itu segera diputar kembali untuk modal kerja. Sebagian bahkan disisihkan untuk membeli lahan baru seluas 2 hektare dan membeli sejumlah alat termasuk mesin bajak. Rencananya, lahan baru ini untuk memperluas area tanam semangka yang kini masih 1 hektare.

Suyanto, Petani Semangka Sumatra Selatan./Bisnis-Rayful Mudassir

Kisah yang dijalani Suyanto saat ini bertolak belakang dengan kondisinya empat tahun lalu. Pada 2022 saat memulai menanam semangka, dia benar-benar terpuruk. Tanpa ilmu memadai ditambah alat yang terbatas, Suyanto berulangkali menghadapi gagal tanam akibat kesulitan dalam proses semai.

Belum lagi dia tak menemukan formula pupuk yang cocok untuk karakteristik lahan di kebunnya. Walhasil, kebun seluas 1 hektare itu hanya menghasilkan 4 ton semangka, jauh dari rata-rata nasional sekitar 20 ton per hektare. Angka tersebut cukup menggambarkan kerugian yang dialami Suyanto di tengah merosotnya harga semangka kala itu.

“Keluarga bahkan sempat menyarankan saya untuk tidak menanam semangka lagi. Tapi syukurnya, kami berusaha terus,” katanya.

Bagi Suyanto, akan selalu ada cahaya di ujung lorong. Di tengah suasana hati yang nyaris putus asa, kelompok tani Sumpal Palawija Makmur tempat Suyanto bernaung, mendapat pendampingan dari PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), melalui anak usahanya, Medco E&P Grissik Ltd lewat Program Local Business Development (LBD).

Dari sinilah perubahan mulai dirasakan. Sejak 2023, kelompok tani tersebut diberi sejumlah bekal penting dalam penanaman tumbuhan palawija. Dimulai dari pelatihan pembuatan pupuk organik, proses semai, sterilisasi tanah kebun hingga penyediaan alat-alat pendukung pertanian dan akses pasar.

“Dari pelatihan produksi pupuk organik, kami bisa memangkas ongkos tanam menjadi sangat hemat. Lalu, proses semai sampai cara pengolahan lahan, juga bantuan lain,” katanya.

Perlahan namun pasti, hasil panen pertama sejak mendapat pendampingan Medco melonjak drastis dari sebelumnya hanya 4 ton pada menjadi 16 ton pada 2024. Dari hasil panen itu, suami dari Puji Prihatin ini memeroleh untung sekitar Rp15 juta. Sementara tahun lalu, Suyanto mencatat keuntungan terbesarnya dari kebun semangka.

Hasil panen 2025 merupakan perolehan tertinggi yang pernah dicapai baik secara tonase maupun keuntungan. Pencapaian ini menjadi momen yang sulit dilupakan pria asal Lampung tersebut. Pendampingan dari Medco benar-benar menjadi titik balik bagi petani di Desa Tampang Baru dan kelompok taninya.

“Di luar itu bahkan produksi pupuk organik hasil pembinaan Medco kepada kelompok tani kami sudah mulai diminati dan dibeli oleh petani lain,” katanya.

Manager Field Relations & Community Enhancement Corridor Asset, Sudewo mengatakan bahwa program LBD dijalankan secara bertahap sejak 2023 untuk menjawab berbagai tantangan yang sebelumnya dihadapi para petani, mulai dari keterbatasan modal, rendah produktivitas, keterbatasan pengetahuan teknis budidaya, hingga belum optimalnya jaringan pemasaran.

Medco E&P Grissik Ltd. sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di Blok Corridor, memberikan dukungan melalui pendampingan teknis, penyediaan sarana produksi, serta memfasilitasi akses pemasaran.

Pada pelaksanaannya, MedcoEnergi bersama Plantari mendampingi Kelompok Sumpal Palawija Makmur yang beranggotakan delapan petani. Keberhasilan ini menunjukkan program pengembangan masyarakat yang dilakukan konsisten dapat berdampak ekonomi nyata.

“Sebagai perusahaan yang beroperasi secara bertanggung jawab, MedcoEnergi berkomitmen terus mendukung program pengembangan masyarakat yang tepat sasaran. Melalui penguatan usaha lokal seperti ini, kami berharap masyarakat dapat semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Sudewo.

Program ini sejalan dengan komitmen MedcoEnergi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasi, khususnya penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas usaha, dan kemandirian masyarakat.

Sejauh ini kata dia, Medco telah memberdayakan sekitar 20.000 masyarakat setempat dengan fokus pada sejumlah program. Beberapa di antaranya seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun dalam pendampingan kelompok tani seperti yang dialami Suyanto, Medco berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat petani untuk mendukung ketahanan pangan hingga ekonomi keluarga. Dampaknya, Suyanto dan kelompok taninya dapat menjadi contoh bagi kelompok tani lain di Sumatra Selatan terutama petani palawija.

Di luar program pemberdayaannya, MedcoEnergi turut menegaskan perannya dalam memperkuat ketahanan energi nasional dengan peningkatan produksi migas hingga 18%, pengembangan proyek gas strategis, ekspansi ketenagalistrikan, dan pertumbuhan energi terbarukan.

Pertumbuhan Kinerja MEDC

Senior VP Business Support MedcoEnergi, Iwan Prajogi menyampaikan bahwa MedcoEnergi membukukan produksi migas sebesar 170 mboepd pada kuartal I/2026, meningkat 18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di level 156 mboepd pada 2025.

“Lima dekade kemitraan energi Indonesia menjadi fondasi penting untuk melangkah ke era pertumbuhan berikutnya. MedcoEnergi berkomitmen untuk terus mengambil peran melalui pengembangan proyek yang terukur, andal, dan mendukung ketahanan energi nasional,” katanya.

Di Sumatra Selatan, pengembangan gas terus berlanjut. Corridor PSC berproduksi penuh di bawah kepemilikan 70%, sementara Sakakemang PSC bergerak menuju FID pada kuartal III/2026 dengan produksi perdana ditargetkan 2027.

Di Sulawesi, Senoro Phase 2A ditargetkan beroperasi penuh pertengahan tahun ini. Di tingkat regional, Bualuang Phase-1 di Thailand dijadwalkan onstream Kuartal Kedua 2026. Perusahaan juga memperluas peran strategis melalui operatorship Cendramas PSC di Malaysia yang akan efektif di September 2026.

Terbaru, Medco juga dipercaya untuk mengelola WK migas Nawasena yang mencakup area seluas sekitar 7.031 km² di daratan dan lepas pantai Provinsi Jawa Timur. Melalui anak usahanya, PT Medco Energi Nawasena, MedcoEnergi bertindak sebagai operator menggunakan skema Production Sharing Contract (PSC) cost recovery. Dari berbagai pengembangan proyek tersebut, MedcoEnergi menargetkan produksi 165-170 mboepd dan penjualan listrik 4.550 GWh pada 2026.

Di tengah optimisme perseroan, Suyanto menitipkan harapan besar bahwa pendampingan yang dilakukan Medco dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan sekitar 60 persen dana untuk rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025 telah dialokasikan kepada kelompok-kelompok tani.

"Provinsi sifatnya menunggu pengajuan dari kabupaten untuk kemudian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang mentransfer kepada kelompok tadi. Sejauh ini dari total anggaran, yang telah ditransfer ke kelompok tani itu sekitar 60 persen," kata Kepala Dinas Pertanian Sumbar Afniwirman di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan terdapat Rp228 miliar dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kegiatan pertanian di mana Rp32 miliar lebih di antaranya dianggarkan khusus untuk merehabilitasi lahan sawah yang rusak ringan dan rusak.

"Dana APBN tersebut pada dasarnya tidak ditransfer ke daerah, melainkan berada di kas negara sehingga polanya berkaitan dengan satuan kerja," ujar dia.

Sementara itu, kepala dinas terkait di provinsi hanya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) berada di kabupaten dan kota terdampak. Sedangkan uangnya bukan berada di bank daerah melainkan di KPPN.

Kemudian, terkait prosedur pelaksanaan kegiatan diswakelolakan berdasarkan anjuran pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat yang lahannya terdampak dapat memperoleh uang dari dana yang disediakan menjelang lahannya bisa produktif.

"Artinya ini dilaksanakan oleh kelompok tani di mana prosesnya diawali dengan calon petani dan calon lokasi (CPCL). Jadi, lahan perorangan ditotal menjadi lahan kelompok tadi yang kemudian dilakukan perjanjian kerja sama," ujar dia.

Hal tersebut juga dibarengi dengan adanya surat keputusan, penetapan lokasi dan sebagainya. Kemudian, saat proses di tingkat kabupaten selesai, maka kabupaten mengajukan permohonan pencairan dana ke provinsi.

"KPA melakukan verifikasi. Jika sudah lengkap, maka diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke KPPN. Saat selesai verifikasi di KPPN, barulah pihak itu mentransfer dana ke rekening kelompok tani yang bersangkutan," katanya menambahkan.

Menurut dia, daerah terdampak yang lebih dulu mengajukan pencairan ialah Kabupaten Solok yang mengalami rusak ringan seluas 1.247 hektare (Ha). Bahkan, per 12 Februari 2026 sudah ditransfer dana sekitar Rp112 juta ke rekening kelompok tani yang melaksanakan rehabilitasi lahan pertanian mereka.

Berdasarkan data kerusakan lahan akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 Sumbar, ia merinci terdapat 2.802 Ha lahan rusak ringan dan 1.100 Ha lahan rusak sedang.

"Untuk anggaran, rusak ringan dikalikan Rp4,6 juta sementara rusak sedang dikalikan Rp13,5 juta," ujar dia.

Namun, untuk kelompok tani yang mengelola keuangan lebih dari Rp100 juta, maka berdasarkan aturan hanya boleh ditransfer sebanyak 70 persen sementara sisanya dicukupkan saat rehabilitasi lahan mereka selesai.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi hingga menembus Rp23.900 per liter berpotensi meningkatkan biaya produksi di sektor pertanian, terutama pada penggunaan alat dan mesin berbasis diesel.

Per 18 April 2026, harga BBM jenis diesel mengalami kenaikan signifikan. Pertamax Turbo tercatat naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Kondisi ini menjadi perhatian mengingat operasional alat mesin pertanian (alsintan) masih sangat bergantung pada bahan bakar diesel.

Namun, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Sam Herodian menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk meredam dampak kenaikan harga tersebut, salah satunya melalui penyediaan BBM bersubsidi untuk sektor pertanian.

“Jumat nanti akan ada groundbreaking pompa bahan bakar pertanian. Di sana petani akan mendapatkan harga [BBM] lebih murah, Rp6.800 per liter sehingga tidak ada pengaruh kenaikan harga BBM,” ujarnya di Jakarta, dikutip Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebagian besar petani memang menggunakan BBM bersubsidi, sehingga secara umum kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berdampak langsung.

Namun demikian, di lapangan masih terdapat petani yang mengakses BBM secara mandiri dengan harga lebih tinggi, sehingga berisiko meningkatkan biaya produksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan sistem distribusi berbasis kelembagaan petani, seperti gabungan kelompok tani (gapoktan) dan koperasi.

“Petani harus di-handle gapoktan atau koperasinya supaya distribusinya lebih efektif,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, dengan mengundang 170 bupati dari seluruh Indonesia. Tawaran juga diberikan khususnya bagi wilayah sentra produksi pangan, guna memperluas akses petani terhadap BBM bersubsidi.

Sejumlah titik distribusi bahkan telah bermitra dengan Pertamina sebagai agen penyalur untuk memastikan ketersediaan energi bagi petani.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kenaikan harga energi tidak berdampak signifikan terhadap biaya produksi, sehingga stabilitas produksi pangan nasional tetap terjaga.

Bisnis.com, KUNINGAN-Pemerintah Kabupaten Kuningan mendorong percepatan penguatan sektor pertanian melalui skema kemitraan berbasis produksi hingga pemasaran, dengan komoditas jagung sebagai fokus utama.

Program ini ditargetkan menggarap lahan hingga 2.500 hektare sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi petani.

Langkah tersebut dijalankan melalui kerja sama operasional antara perusahaan agribisnis dan kelompok tani lokal. Skema ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menyasar aspek hilir, termasuk jaminan penyerapan hasil panen oleh pihak offtaker.

Direktur utama perusahaan mitra, Bahtiar, menjelaskan pengembangan jagung di Kuningan saat ini telah mencapai sekitar 435 hektare. Dalam waktu dekat, luasan tersebut akan kembali bertambah melalui perluasan tanam baru, sebagai bagian dari target besar yang telah ditetapkan.

Menurutnya, jagung dipilih karena memiliki nilai strategis yang luas. Selain sebagai bahan pangan, komoditas ini juga memiliki potensi besar dalam sektor energi alternatif seperti bioetanol.

"Dengan demikian, pengembangan jagung tidak hanya menyasar kebutuhan konsumsi, tetapi juga peluang industri berbasis energi terbarukan," kata Bahtiar, Rabu (1/4/2026).

Lebih jauh, skema kemitraan yang diterapkan dirancang untuk meminimalkan risiko yang selama ini dihadapi petani. Mulai dari penyediaan akses permodalan, distribusi benih dan pupuk, hingga kepastian pasar, seluruh rantai usaha diklaim telah terintegrasi dalam satu sistem.

“Petani tidak lagi dibebani persoalan pascapanen. Hasil produksi akan langsung diserap, sehingga perputaran keuangan mereka tetap stabil,” ujar Bahtiar.

Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menilai pendekatan ini sebagai langkah strategis dalam membangun sistem pangan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, sektor pertanian tidak bisa lagi dikelola secara parsial, melainkan harus berbasis ekosistem dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, penguatan sektor pangan bukan semata soal produksi, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi daerah dan kemandirian jangka panjang. Karena itu, intervensi yang dilakukan harus menyentuh seluruh rantai nilai, termasuk pengolahan dan pemasaran.

Ia juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir petani agar mampu beradaptasi dengan sistem pertanian modern. Profesionalisme dan penguatan kelembagaan kelompok tani dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks.

“Pertanian harus naik kelas. Tidak cukup hanya menghasilkan, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah,” ujarnya.

Peran perusahaan mitra sebagai offtaker dinilai menjadi elemen penting dalam skema ini.

Selain menyerap hasil panen, kehadiran pihak swasta juga berfungsi sebagai penghubung antara petani dengan pasar yang lebih luas, termasuk potensi industri.

TULANG BAWANG BARAT - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kagungan Ratu, Yayasan Persaudaraan Bumi Sriwijaya, Desa Kagungan Ratu, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat, Lampung membuat terobosan dengan menjalin kerja sama kemitraan dengan Kelompok Wanita Tani (KWT). Selain mencukupi kebutuhan buah dan sayuran untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), inovasi itu juga memberikan manfaat ekonomi untuk warga sekitar.

Kemitraan ini menjadi bukti kalau SPPG menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program MBG dapat berdampak ekonomi dan sosial bagi warga masyarakat di sekitarnya. “Kami dapat masukan dari Yayasan Mitra untuk membeli produk lokal,” ujar Kepala SPPG Kagungan Ratu, Agus Hermawan dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

Dia mengatakan langkah inovasi ini bagian dari upaya menerjemahkan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Program MBG dapat berdampak ekonomi dan sosial bagi warga masyarakat di sekitarnya.

Sementara Aulia Choirunnisa, selaku Ahli Gizi mengatakan, kerjasama dengan petani dapat menjamin bahan baku yang segar dan hasil panen dibeli dengan harga pasar. “Buah dan sayuran segar dipetik langsung dari kebun petani sangat dibutuhkan untuk pemenuhan gizi dan kelancaran produksi,” bebernya.

Penggerak Ekonomi

Program MBG menjadi penggerak ekonomi harus terus digencarkan agar adanya menfaat untuk masyarakat. Akuntan SPPG Kagungan Ratu, Achmad Fikri menambahkan, program MBG dapat menjadi penggerak ekonomi lokal.

Pihaknya berupaya agar penyerapan anggaran MBG dari dana APBN berdampak pada perbaikan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui sekaligus pertumbuhan ekonomi desa.

Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Kagungan Ratu, Riswanti Iriani menyambut positif kerja sama dengan SPPG Kagungan Ratu. Kerja sama ini sangat membantu para ibu di desanya.

Selain membuka lapangan kerja, penjualan hasil budidaya buah dan sayuran kata dia, bisa menambah penghasilan rumah tangga para ibu petani.

“Sejak ada MBG di desa Kagungan Ratu ibu rumah tangga yang tadinya menganggur sekarang punya kegiatan bertanam buah dan sayuran untuk dijual ke dapur MBG,” ujar Riswanti.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menggunakan bahan pangan lokal dan melibatkan UMKM atau komunitas lokal, bukan produk pabrikan. Hal itu untuk menggerakkan ekonomi warga sekitar.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya diversifikasi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan menekan potensi inflasi daerah.

“Sebagai solusi ahli gizi SPPG perlu segera memperluas pilihan bahan baku dalam penyusunan menu harian. Diversifikasi juga dianggap efektif untuk membantu petani, peternak, dan UMKM lokal,” kata Nanik.

Bisnis.com, MAKASSAR - Produksi padi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) diprediksi akan melonjak pada Januari-Maret 2026. Hal itu ditengarai lantaran benih gratis yang diberikan kepada petani.

Angka produksi padi awal tahun 2026 diperkirakan mencapai 1,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat sekitar 267.550 ton GKG atau 34,77% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Prediksi ini sejalan dengan potensi luas panen pada Januari-Maret 2026 yang diperkirakan mencapai 204.240 hektare, mengalami peningkatan sekitar 54.710 hektare atau 36,59% jika dibandingkan awal 2025.

"Jika dikonversi menjadi beras, produksi beras Sulsel pada Januari-Maret 2026 diperkirakan mencapai 595.110 ton, meningkat 34,77% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun sebelumnya," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel Aryanto di Makassar, Senin (2/2/2026).

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman optimistis produksi padi di wilayahnya bakal meningkat seiring penyebaran 5.000 ton benih padi secara gratis untuk para petani pada November 2025.

Benih-benih tersebut telah dibagikan kepada 9.896 kelompok tani di seluruh kabupaten/kota dengan penanaman di total lahan seluas 200.000 hektare, melalui program Mandiri Benih.

Andi Sudirman mengaku benih gratis tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi agar bisa mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan peningkatan produksi beras nasional.

"Kami mendukung agenda Asta Cita Presiden khususnya MBG dengan menyebar benih padi unggul ke petani. Sekaligus mendukung upaya swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat," ucap Andi Sudirman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen demi meningkatkan produktivitas pertanian petani di dalam negeri, sehingga mewujudkan swasembada pangan.

“Mulai 22 Oktober (2025) harga pupuk resmi turun. Nanti kompensasinya kami selesaikan. Jangan khawatir, semua aman," kata Wamentan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu kios pupuk, di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagaimana keterangan di Jakarta, Ahad (23/11/2025).

Dia menyampaikan pihaknya melakukan sidak untuk memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Sudaryono menegaskan pemerintah telah resmi menurunkan harga pupuk dan meminta seluruh kios untuk menerapkan harga tersebut tanpa ragu. Ia juga memastikan pemerintah sudah menyiapkan mekanisme kompensasi bagi kios atas selisih harga.

Wamentan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan kelompok tani dapat membeli pupuk tanpa hambatan. “Kelompok-kelompok tani aman. Yang penting harga sesuai aturan,” katanya pula.

Melalui sidak ini, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebijakan penurunan harga pupuk benar-benar sampai kepada petani. Menurut Wamentan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan agar tidak ada kios yang menjual di atas HET serta memastikan ketersediaan stok tetap aman.

Dalam kunjungan itu, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar berdialog langsung dengan kelompok tani dan pemilik kios terkait harga, distribusi, serta pelayanan terhadap petani. Kepada Wamentan Sudaryono, sejumlah petani mengaku harga pupuk di kios tersebut sudah turun dan sesuai dengan HET baru.

Sudaryono menegaskan pula bahwa pemerintah hadir untuk memastikan petani mendapatkan pelayanan pupuk terbaik. “Semua dibereskan. Pokoknya aman,” ujar Sudaryono lagi.

Pemerintah secara resmi sudah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, termasuk pupuk Urea dan NPK yang menjadi kebutuhan utama petani.

Harga pupuk Urea kini turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, atau setara dengan penurunan harga dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak. Sementara itu, harga pupuk NPK juga diturunkan dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.

Bisnis.com, BATUSANGKAR — Perubahan cuaca ekstrem sepanjang 2025 membuat petani cabai merah di Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, menghadapi tantangan serius dalam menjaga produktivitas. Di tengah kondisi tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Sumatra Barat mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan cabai, komoditas yang selama ini menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Sumbar.

Kelompok Tani Salingka Jarek, binaan BI Sumbar, merasakan langsung dampak fluktuasi cuaca yang sulit diprediksi. Bendahara kelompok, Zikra Lutfi, menjelaskan bahwa awal tahun cuaca masih stabil, namun memasuki April hingga November, kondisi berubah drastis menjadi panas berkepanjangan disertai angin kencang.

“Situasi seperti ini sangat memicu virus gemini, dan itu ancaman paling berbahaya bagi cabai lokal,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Virus gemini, penyebab daun kuning dan keriting, merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sering membuat tanaman muda mati sebelum berbuah. Kelompok tani ini menanam sekitar 11.500 batang cabai, tetapi tingkat kerentanan terhadap virus membuat sebagian besar tanaman sulit dipanen optimal.

Meski menghadapi risiko besar, petani tidak berhenti berinovasi. Zikra, yang juga petani milenial Pandai Sikek, bersama anggota lainnya mencoba mengembangkan varietas hibrida seperti Tangguh F1, yang dikenal lebih tahan penyakit. Inisiatif ini murni datang dari petani, namun efektivitas perawatan tanaman meningkat signifikan berkat bantuan mesin semprot dari BI Sumbar, yang memungkinkan penyemprotan pestisida lebih cepat, lebih merata, dan menghemat tenaga.

“Dengan alat dari BI, penyemprotan jauh lebih efisien dan bisa mengurangi risiko hama menyerang,” katanya.

Petani lainnya, Nasrul, menegaskan tingginya biaya bertani cabai. Untuk 3.600 batang saja, modal yang dibutuhkan mencapai Rp7 juta, mencakup plastik mulsa, pupuk, pestisida, serta biaya perawatan. Harga cabai hibrida saat ini berada di kisaran Rp63.000/kg, sementara cabai lokal sekitar Rp70.000/kg. Namun, fluktuasi harga sangat sensitif terhadap pasokan luar daerah.

“Kalau cabai luar Sumbar masuk banyak, harga langsung jatuh. Dampaknya sangat terasa ke petani,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, BI Sumbar memperkuat tindakan dari hulu hingga hilir untuk menjaga pasokan cabai tetap stabil. Selain memberikan pembinaan kepada kelompok tani binaan, BI juga melakukan pemantauan langsung ke sentra cabai merah di Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Agam. Kunjungan lapangan ini memungkinkan BI memahami kendala petani secara utuh, mulai dari pola cuaca, serangan penyakit, hingga kemungkinan penurunan pasokan.

Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, menjelaskan bahwa cabai merah merupakan komoditas yang memiliki kontribusi dominan terhadap inflasi Sumbar, baik secara bulanan (mtm) maupun tahunan (yoy). Perubahan cuaca yang ekstrem menyebabkan pergeseran siklus tanam dan panen, sehingga ketersediaan pasokan tidak menentu.

“Kami turun langsung bertemu petani agar bisa melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ungkapnya.

Melalui hasil pemantauan tersebut, BI menemukan adanya potensi keterlambatan panen di beberapa kabupaten. Untuk itu, BI mendorong koordinasi intensif dengan pemerintah daerah agar setiap kabupaten melakukan pendataan wilayah pertanian yang akan panen dalam waktu dekat.

“Pendataan ini penting agar pemda punya pedoman jelas bila perlu menambah pasokan dari luar daerah,” jelas Majid.

Langkah ini menjadi semakin penting menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), periode yang selalu memicu lonjakan permintaan pangan. BI berharap melalui pembinaan teknis, dukungan alat produksi, pemantauan lapangan, dan koordinasi kebijakan pasokan, stabilitas harga cabai dapat dijaga hingga penutupan tahun.

“Kami ingin memastikan pasokan aman dan harga cabai tidak kembali menjadi penyumbang terbesar inflasi Sumbar,” tegasnya.

Pendampingan BI memberikan keyakinan baru bagi kelompok tani dalam menghadapi cuaca yang makin tidak menentu. Dengan dukungan peralatan dan monitoring kebijakan pasokan, petani kini dapat merespons ancaman hama lebih cepat, memetakan risiko produksi dengan lebih terukur, serta menata jadwal tanam berdasarkan perubahan pola cuaca.

Sinergi antara inovasi petani dan langkah responsif BI Sumbar memberikan harapan baru bagi keberlanjutan komoditas cabai merah di Ranah Minang. Dalam situasi iklim yang tidak stabil, kolaborasi yang erat antara petani dan BI menjadi fondasi penting untuk menjaga produktivitas, stabilitas harga, dan ketahanan pangan di Tanah Datar dan wilayah Sumatera Barat secara lebih luas.

Bisnis.com, PEKANBARU - Di sebuah hamparan lahan di pinggiran Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Bina Widya, semangat sekelompok petani masih menyala meski pernah terpuruk oleh harga pasar yang tak sesuai harapan.

Salah satunya adalah Fahrul Azis, Ketua Kelompok Tani Maju Tani Jaya yang tergabung dalam Gapoktan Amara Jaya. Ia masih ingat jelas bagaimana perjalanan mereka merintis budidaya cabai sejak 2018 silam, sebuah perjalanan panjang yang penuh kerja keras, kejatuhan, dan kebangkitan.

“Kisah yang tidak dilupakan soal cabai ini, yaitu awalnya kami tanam cabai di lahan sekitar 10 hektare, tepatnya awal 2024 lalu dan mulai panen menjelang Lebaran. Hasilnya luar biasa, panen kami melimpah. Dalam sehari kami bisa memanen 500 kilogram, dan saat panen raya jumlahnya bisa mencapai puluhan ton,” kenang Fahrul.

Namun, keberhasilan itu justru menjadi awal dari ujian berat. Karena pasokan melimpah dari berbagai daerah, harga cabai di pasaran anjlok hingga hanya Rp9.000 - Rp10.000 saja per kilogram.

“Kami trauma waktu itu. Produksi kami bagus sekali, bibitnya juga unggul, tapi harga jatuh. Rasanya percuma panen besar kalau ujungnya rugi,” ujarnya pelan.

Sejak itu, banyak petani di kelompoknya memilih berhenti. Dari puluhan anggota yang dulu aktif, kini hanya dua orang yang masih bertahan menanam cabai di lahan tersisa seluas dua hektare. Meski begitu, semangat mereka tidak padam. Kini harga cabai naik tinggi hingga di kisaran Rp70.000–90.000 per kilogram, membuat harapan mereka tumbuh lagi.

Perjalanan Poktan Maju Tani Jaya mulai berubah ketika mereka berkenalan dengan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau pada awal 2023, saat pelaksanaan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Pekanbaru. Dari situlah dukungan dan perhatian mulai datang.

“Awalnya kami tidak sengaja kenal BI, karena waktu itu lahan kami tidak besar. Tapi setelah ikut kegiatan GNPIP, kami jadi sering berkomunikasi. BI membantu banyak, dari alat produksi seperti dua unit hand tractor, dua sumur bor lengkap dengan pompa, tangki air, dan saprodi lain,” jelas Fahrul.

Meski penyiraman masih dilakukan secara manual, bantuan itu sangat membantu menekan biaya operasional dan menjaga pasokan air di musim kemarau. “Lahan kami ini bagus sekali untuk cabai. Dengan perawatan yang baik, produktivitas bisa mencapai 700 gram hingga 1,5 kilogram per batang,” tambahnya.

Kini hasil panen mereka diserap langsung oleh pedagang di Pasar Induk AKAP Pekanbaru, memastikan rantai distribusi tetap berjalan. Namun, Fahrul menilai tantangan terbesar petani cabai bukan hanya di lapangan, tapi juga di manajemen pasar.

“Masalahnya bukan bisa tanam atau tidak, tapi bagaimana pascapanen. Petani tidak boleh dibiarkan mencari pembeli sendiri. Kalau harga bisa dijaga di atas Rp30.000 per kilogram, kami semangat menanam karena itu sudah di titik aman,” tegasnya.

Selain harga, petani cabai di Pekanbaru juga berhadapan dengan gangguan hama dan penyakit. “Kami sering hadapi ulat grayak, daun keriting karena panas ekstrem, sampai penyakit patek yang bikin buah cabai gosong. Biaya operasional kami yang terbesar itu di obat-obatan tanaman seperti herbisida, insektisida, semuanya mahal,” kata Fahrul sambil menambahkan bahwa mereka kini membeli pupuk kandang dari Payakumbuh untuk menjaga kesuburan tanah.

Bagi Fahrul dan rekan-rekannya, dukungan BI menjadi titik balik. Bukan hanya bantuan alat, tetapi juga kepercayaan bahwa perjuangan petani lokal Pekanbaru berarti besar bagi ketahanan pangan daerah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Panji Achmad, menegaskan bahwa pengembangan pertanian cabai di Pekanbaru, menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi yang dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia menjelaskan, langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas harga pangan strategis seperti cabai, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan daerah yang selama ini masih bergantung pada pasokan cabai dari luar wilayah.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan secara kolaboratif. Karena kita semua menyadari bahwa pengendalian inflasi adalah hal penting yang harus menjadi perhatian bersama,” ujar Panji.

Panji menambahkan, karakteristik wilayah Riau yang belum unggul di sektor tanaman pangan menjadi salah satu tantangan utama. Untuk itu, BI terus mendorong peningkatan produktivitas melalui pendampingan teknis, pelatihan, hingga penerapan inovasi pertanian digital di tingkat kelompok tani.

“Riau memang unggul di sektor lain, namun di bidang pangan kita masih perlu memperkuat fondasinya. Melalui dukungan teknologi dan sinergi berbagai pihak, kami harap produktivitas cabai di Pekanbaru dan daerah lainnya terus meningkat serta mampu berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan di Riau,” tutupnya.

Samarinda (ANTARA) - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengoptimalkan 328 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tersebar di wilayahnya untuk mendukung program ketahanan pangan daerah melalui skema Perhutanan Sosial.

"Kami membina kurang lebih 328 Kelompok Tani Hutan, baik yang berada di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) maupun dalam kawasan hutan," kata Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dishut Kaltim M Gozali Rahman di Samarinda, Selasa.

Gozali menjelaskan program Perhutanan Sosial yang telah berjalan sejak 2016 itu bertujuan memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Kawasan perhutanan sosial di Kaltim saat ini mencakup 330 ribu hektare.

Fokus utamanya adalah mengalihkan pemanfaatan dari hasil kayu menjadi hasil hutan bukan kayu (HBK) demi menjaga kelestarian ekosistem.

Ia menegaskan bahwa optimalisasi KTH ini diarahkan secara khusus untuk pengembangan berbagai komoditas yang mendukung ketahanan pangan.

KTH di berbagai wilayah juga difasilitasi untuk mengembangkan sektor peternakan, seperti sapi, kambing, dan domba, terutama untuk program penggemukan.

Di daerah pesisir seperti kawasan Delta Mahakam, KTH diberdayakan melalui program silvopastura yang mengintegrasikan pengelolaan tambak dengan kawasan hutan bakau.

Pemerintah juga memfasilitasi pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi lainnya seperti kopi. Salah satu yang telah menunjukkan hasil adalah kopi jenis Liberika yang dikembangkan oleh KTH di Desa Suka Rahmat, Kabupaten Kutai Timur.

Produk madu kelulut juga menjadi salah satu unggulan HBK yang potensial dan telah dikembangkan oleh KTH di hampir seluruh kabupaten/kota.

Dukungan yang diberikan pemerintah, lanjutnya, bersifat fasilitasi berdasarkan potensi dan usulan yang ingin dikembangkan oleh masing-masing kelompok.

Meski fokus pada pangan, beberapa produk HBK lainnya telah berhasil menembus pasar ekspor, salah satunya adalah lidi nipah.

Dari 10 kabupaten/kota, sebaran KTH paling dominan saat ini berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di wilayah Anggana dan kawasan delta.

"Harapan kami, KTH-KTH yang ada ini bisa lebih meningkatkan lagi hasil-hasil dari produk yang mereka kembangkan, dan kami siap memfasilitasi," demikian Gozali.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025