Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal membangun 1.582 kapal ikan untuk penguatan ekonomi biru atau sektor kelautan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan, Gorontalo pada Sabtu (9/5/2026). Kepala negara mengatakan ribuan kapal ikan itu bakal dikelola oleh koperasi nelayan.

“Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu. Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya bikin koperasi. Nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi atau 30, nanti kita beri kapal," ujar Prabowo.

Kemudian, orang nomor satu di Indonesia menyatakan bahwa nantinya kapal ikan itu bakal ada beragam ukuran. Misalnya, kapal kecil, menengah dan besar.

Kapal ini pun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar sumber daya laut di Indonesia bisa dikuasai secara maksimal oleh rakyat.

"Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” imbuhnya.

Adapun, Prabowo menekankan bahwa penguatan sektor kelautan menjadi bagian dari upaya besar pemerintah membangun kemandirian nasional. Dia juga menegaskan bahwa nelayan harus menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional.

“Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Michael Bloomberg, pendiri Bloomberg LP dan mantan Wali Kota New York, dalam jamuan makan siang resmi di Istana Merdeka, Selasa (18/11/2025).

Undangan makan siang tersebut disampaikan oleh Prabowo kepada Bloomberg selama minggu Sidang Umum PBB (UNGA) pada September lalu.

Sekadar informasi, Mike Bloomberg bukan hanya tokoh bisnis besar, tetapi juga filantropis aktif melalui Bloomberg Philanthropies.

Perusahaan dan yayasannya telah menjalin kerja sama nyata dengan Indonesia dalam sejumlah inisiatif mulai dari investasi energi bersih, kesehatan publik, hingga konservasi laut.

Sebelumnya, dalam pertemuan Prabowo dan Bloomberg di sela UNGA, Bloomberg menyebut bahwa Presiden RI sangat berkomitmen untuk memperluas peluang ekonomi lewat investasi energi hijau dan pelindungan sumber daya kelautan.

Kemitraan Bloomberg Philanthropies dengan pihak Indonesia sudah berjalan lama, misalnya lewat kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk percepatan transisi energi bersih dan ekonomi biru (blue economy).

Makan siang ini diperkirakan tidak hanya sebagai ajang diplomasi dan silaturahmi, tetapi juga menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi strategis antara Indonesia dan Bloomberg dalam isu-isu keberlanjutan dan pembangunan jangka panjang.

Sekadar informasi, Tokoh bisnis sekaligus filantropis dunia, Michael Bloomberg mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela agenda Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Keduanya membahas peluang kerja sama dalam pengembangan energi bersih dan perlindungan sumber daya laut.

Melalui akun Instagram resminya @mikebloomberg, mantan Wali Kota New York tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi rakyat Indonesia, termasuk melalui investasi energi terbarukan dan upaya menjaga ekosistem laut yang menjadi penopang jutaan mata pencaharian.

“Presiden Indonesia Prabowo berkomitmen untuk memperluas peluang ekonomi bagi rakyatnya, termasuk melalui investasi energi bersih dan perlindungan sumber daya laut yang mendukung begitu banyak mata pencaharian," tulis Bloomberg dalam Instagram resmi, pada Senin (23/9/2025).

Bloomberg menilai bahwa pertemuan ini mempertegas arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas.

Melalui Bloomberg Philanthropies dan Bloomberg LP, dia mengatakan organisasi tersebut selama ini aktif mendukung berbagai inisiatif global di bidang iklim, energi terbarukan, serta tata kelola kelautan.

“Saya senang dapat berbicara dengannya hari ini tentang bagaimana @bloomberg dan @bloombergdotorg dapat terus menjadi mitra dalam pekerjaan ke depannya,” tandas Bloomberg.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap pentingnya implementasi program ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan dan ketahanan pangan nasional. Trenggono menjelaskan, ketahanan pangan bersumber dari tiga hal, karbohidrat, lemak dan protein. Khusus untuk protein, salah satunya berasal dari produk perikanan.

Merujuk data perdagangan yang selalu surplus, produk perikanan dinilainya sebagai sumber ketahanan pangan yang paling kuat. "Silakan diriset, laut dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan pangan yang dunia sedang hadapi saat ini," ucap Trenggono.

Untuk mengoptimalkan potensi serta menghadapi tantangan yang ada, Trenggono menyatakan semua harus mulai menyadari pentingnya menempatkan ekologi sebagai panglima. Trenggono menegaskan pentingnya ekologi sebagai panglima telah menjadi perhatian KKP yang diimplementasikan melalui lima kebijakan Ekonomi Biru.

Kelima program ekonomi biru tersebut, yakni pertama perluasan kawasan konservasi laut, kedua penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota, ketiga pengembangan budi daya perikanan di pesisir darat dan laut.

Sektor kelautan dan perikanan mampu berkontribusi maksimal pada sistem ketahanan pangan nasional. Sektor tersebut rata-rata per tahunnya mampu menghasilkan lebih dari 20 juta ton produk, yang bersumber dari hasil tangkapan sekitar 7 juta ton, budi daya sebesar 5-6 juta ton, serta rumput laut di kisaran 9 juta ton.

"Melalui kebijakan ekonomi biru, produktivitas tersebut terus ditingkatkan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), termasuk kualitas dan mutu produk yang dihasilkan," ujar Trenggono.

Menteri Trenggono optimistis, pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan akan berkontribusi maksimal pada pencapaian target swasembada pangan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan jumlah nelayan di Indonesia sebanyak 2.773.538 jiwa (data KKP 2024), namun data itu belum memisahkan antara nelayan industri dengan nelayan skala kecil atau tradisional.

Berdasarkan UU nomor 7 Tahun 2016, jumlah kapal nelayan kecil di Indonesia pada 2023 sebanyak 775.449 unit kapal atau sekitar 92,7 persen dari total keseluruhan 836.733 kapal di Indonesia. "Sehingga dalam konteks nelayan, nelayan skala kecil lah yang mendominasi jumlah nelayan di Indonesia," ujar Susan kepada Republika.

Susan mengatakan kondisi laut yang sehat dan bisa diakses (tidak diprivatisasi) berperan penting sebagai sumber pangan strategis yang menghidupi nelayan kecil. Dengan begitu, nelayan kecil dapat memenuhi kebutuhan pangan, khususnya protein hewani yang dibutuhkan bangsa ini.

"Nelayan kecil sangat bergantung kepada laut yang sehat dan bisa diakses untuk dapat memastikan ketahanan pangan dari sektor perikanan tangkap laut, yang pada ujungnya dapat menciptakan kedaulatan pangan perikanan laut," sambung Susan.

Susan menilai kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya laut masih belum berpihak kepada nelayan kecil dan perlindungan ekologi pesisir dan laut yang tentu saja berimplikasi terhadap ketahanan pangan perikanan. Menurut Susan, kebijakan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah kontradiktif dengan wacana yang dibangun oleh pemerintah dalam konteks berpihak terhadap nelayan, ekologi sebagai panglima, dan menciptakan ketahanan pangan.

"Bagaimana bisa tercipta ketahanan pangan jika terdapat 33 PSN yang beririsan dengan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Selain itu, tidak adanya upaya serius dan konkret yang dilakukan pemerintah mengatasi krisis iklim yang tengah terjadi di Indonesia," kata Susan.

Susan mencontohkan ironi yang terjadi di wilayah pulau-pulau kecil yang sulit terisolasi, seperti Pulau Masalembu, di mana melimpahnya hasil tangkapan nelayan berbanding terbalik dengan serapan hasil tangkapan tersebut. Susan menyebut tidak terdapat fasilitas seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan SPBU/SPBN sehingga hasil tangkapan ikan nelayan kecil sering tidak ada yang membeli dan akhirnya dibuang, menyebabkan kerugian besar bagi nelayan kecil.

“Harga Acuan Ikan sebagaimana tertera dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 29 Tahun 2024 juga tidak ada implementasinya di lapangan karena tidak adanya infrastruktur dan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk menyerap hasil tangkapan ikan nelayan,” ungkap Susan.

Selain itu, ujar Susan, pemerintah harus menjalankan prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) atau persetujuan di awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi bagi masyarakat pesisir, serta prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam konteks pembangunan yang akan dilakukan. Dengan demikian, masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil dan tradisional, akan berdaulat dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010.

“Lindungi dan akui profesi nelayan. Lestarikan ekosistem laut, hentikan ekspansi industri, dan laut untuk nelayan!” tegasnya.