JAKARTA - Gempa kekuatan M6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa, 16 Juni 2026 kembali menyingkap kerentanan geologis yang mendalam di wilayah ini. Sebagai gempa kerak dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ancaman seismik di Sulawesi tidak hanya bersumber dari jalur sesar utama Palu-Koro, melainkan juga dari percabangan sesar kompleks di sekitarnya.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Daryono membeberkan bahwa secara tektonik, kawasan Palolo dan Sausu merupakan zona tarikan atau pull-apart yang terbentuk akibat dinamika Sesar Palu-Koro. Ketidaksempurnaan pada jalur sesar geser utama menciptakan peregangan kerak bumi yang melahirkan sesar-sesar turun, yang kemudian membentuk cekungan atau basin yang kini terisi oleh endapan sedimen.

"Inilah yang menjadi kunci mengapa guncangan gempa ini menjadi sangat destruktif. Endapan sedimen yang lunak di wilayah cekungan cenderung mengamplifikasi atau memperkuat gelombang seismik, menyebabkan bangunan di atasnya menerima guncangan jauh lebih kuat dibandingkan area dengan batuan dasar yang keras," jelas Daryono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2026).

Daryono mengatakan, kerusakan infrastruktur yang masif, mulai dari ratusan rumah di Kabupaten Sigi yang menanggung dampak terberat, hingga terputusnya ruas jalan vital Palu–Sigi–Poso, menjadi bukti nyata bahwa kerentanan fisik kita masih sangat tinggi.

"Mayoritas bangunan yang terdampak adalah struktur non-rekayasa yang belum memenuhi standar ketahanan gempa. Amblasnya jalur logistik utama juga menggarisbawahi urgensi pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh dan perlunya jalur evakuasi alternatif yang tidak bergantung pada satu akses saja," katanya.

Berikut fakta-fakta gempa merusak M6,7 di Sulawesi Tengah, pada 16 Juni 2026:

Pertama, diklasifikasikan sebagai gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake). Gempa ini lazimnya dipicu oleh aktivitas sesar aktif. Kedalaman hiposenter yang dangkal menyebabkan atenuasi gelombang seismik yang minimal, sehingga konsentrasi pelepasan energi atau guncangan maksimum terkonsentrasi pada wilayah di sekitar episenter, mencakup Kabupaten Palu, Sigi, dan Parigi Moutong.

Daryono menjelaskan bahwa kondisi hiposenter yang dangkal tersebut memicu fenomena near-field effect yang sangat dominan, di mana amplitudo gelombang seismik tidak mengalami peredaman signifikan sebelum mencapai permukaan tanah.

"Hal ini diperparah oleh adanya kontras impedansi akustik yang tajam antara batuan dasar dengan lapisan sedimen lunak pengisi basin, yang memicu fenomena site amplification atau resonansi lokal, sehingga durasi dan intensitas guncangan pada periode tertentu menjadi jauh lebih destruktif bagi bangunan dengan frekuensi alami yang selaras," jelasnya.

Kedua, berlokasi di zona deformasi kompleks. Zona gempa ini dicirikan oleh interaksi berbagai sistem sesar aktif. Berdasarkan pemetaan tektonik, episenter gempa tersebut berada dalam zona pengaruh sistem sesar yang meliputi Sesar Sausu, Sesar Palolo, Sesar Malei, Sesar Parigi, Sesar Tokararu, Segmen Sesar Saluki, serta Lorelindu Fracture Zone.

Daryono menjelaskan, interaksi sistem sesar yang masif ini merefleksikan rezim tektonik transisi yang sangat dinamis, yaitu mekanisme strike-slip lateral dari Sesar Palu-Koro mengalami terminasi dan transfer tegangan ke arah timur melalui zona deformasi yang terfragmentasi.

"Fenomena ini mengindikasikan bahwa distribusi energi seismik tidak lagi terakomodasi secara linear, melainkan terbagi ke dalam pola stress partitioning yang rumit, sehingga menciptakan mekanisme sesar yang sangat beragam (mulai dari sesar normal hingga oblique) yang mampu memicu ruptur sekunder secara simultan di sepanjang koridor tektonik Palolo-Sausu," ujarnya.

Ketiga, memiliki mekanisme turun (normal fault). Wilayah Palolo dan Sausu berada dalam zona tarikan (pull-apart) yang dipicu oleh dinamika Sesar Palu-Koro. Ketidaksempurnaan atau pembengkokan pada jalur sesar geser utama menyebabkan kerak bumi di area tersebut mengalami peregangan.

Akibat peregangan ini, kata Daryono, terbentuk sesar-sesar turun yang berfungsi mengompensasi tarikan tersebut. Sesar-sesar turun inilah yang menyebabkan amblesan pada permukaan bumi, sehingga terciptalah cekungan atau basin di zona tersebut yang kemudian terisi oleh sedimen.

"Interaksi mekanis ini menciptakan zona deformasi transtensial yang kompleks, di mana pelepasan tegangan tidak lagi didominasi oleh pergeseran lateral, melainkan terkonsentrasi pada rezim ekstensional yang memungkinkan terjadinya ruptur seismik dangkal dengan intensitas guncangan yang teramplifikasi secara lokal oleh geometri cekungan."

Keempat, gempa bersifat destruktif. BNPB melaporkan kerusakan akibat gempa terjadi pada 67 unit rumah, dengan rincian 26 rusak ringan, 6 rusak sedang, dan 12 rusak berat. Kerusakan infrastruktur lainnya meliputi 6 fasilitas ibadah, 2 jembatan, 1 fasilitas umum, 2 gedung perkantoran, 3 tempat usaha, serta amblasnya ruas jalan penghubung Palu–Sigi–Poso. Kabupaten Sigi menjadi wilayah terdampak paling parah dengan total 47 unit rumah yang terdiri dari 23 rusak ringan, 6 rusak sedang, dan 12 rusak berat.

Kelima, bagian dari sejarah gempa signifikan. Sejarah mencatat bahwa gempa berkekuatan M4,5 pernah terjadi di zona ini pada tahun 1983, disusul oleh gempa Palu-Poso berkekuatan M5,9 pada tahun 1995 yang mengakibatkan 26 orang mengalami luka-luka serta kerusakan pada 115 unit rumah di Kabupaten Parigi. Aktivitas seismik berlanjut dengan gempa berkekuatan M4,8 pada tahun 2005.

Selain itu, gempa Palu-Poso dengan M6,6 yang terjadi pada tahun 2017 menimbulkan dampak berupa 25 korban luka-luka dan kerusakan pada 348 bangunan, yang mencakup 168 rumah tinggal serta sejumlah sarana peribadatan. "Rangkaian peristiwa tersebut mengindikasikan persistensi ancaman kegempaan yang memerlukan pemahaman komprehensif terkait karakteristik tektonik di kawasan ini," ujar Daryono.

Keenam, memberi kewaspadaan terhadap sesar aktif. Dengan mengingat bahwa wilayah Sulawesi Tengah memiliki sistem sesar yang sangat aktif dan kompleks. "Mitigasi tidak boleh hanya fokus pada zona sesar utama, tetapi juga pada percabangan sesar-sesar aktif di sekitarnya yang seringkali terabaikan namun berpotensi memicu guncangan hebat," pungkasnya.

Kendari (ANTARA) - OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), meningkatkan edukasi bagi masyarakat setempat mengenai investasi legal dan berizin guna mencegah timbulnya korban dari pinjaman online (pinjol) ilegal.

Manajer Madya Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Sultra Desiyani Patra Rapang saat dihubungi di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa dengan pemahaman yang kuat terkait instrumen keuangan yang sah, masyarakat di wilayah kepulauan Wakatobi diharapkan dapat terhindar dari berbagai modus kejahatan keuangan digital.

"Sinergi yang dibangun melalui TPAKD diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal, mulai dari pembiayaan usaha, transaksi keuangan digital, investasi yang legal dan berizin, hingga perluasan perlindungan sosial," kata Desiyani Patra dalam rapat Evaluasi TPAKD Wakatobi di Kendari.

Dia menyebutkan bahwa dengan perluasan program prioritas pada 2026 ini, masyarakat akan semakin mudah memperoleh layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada tahun 2029.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, Darwis Rachim, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program kerja TPAKD memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat hingga ke wilayah kepulauan.

"Dalam rapat evaluasi tersebut, TPAKD Wakatobi menyepakati sejumlah poin strategis pelaksanaan program prioritas tahun anggaran 2026 untuk mengedukasi warga sekaligus mempersempit ruang gerak pinjol ilegal," ujar Darwis.

Darwis menyampaikan beberapa hal yang disepakati itu, antara lain terkait dengan literasi pasar modal yang sah untuk mendorong peningkatan literasi pasar modal melalui dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian penguatan edukasi preventif dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas, termasuk pekerja rentan dan tenaga non-ASN, guna membangun kewaspadaan terhadap praktik investasi ilegal, pinjol ilegal, dan kejahatan keuangan lainnya dan optimalisasi keuangan desa untuk memperkuat implementasi Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pusat layanan keuangan resmi masyarakat di tingkat desa.

"Lalu untuk penyediaan modal anti rentenir dengan mengoptimalkan Program Kredit Melawan Rentenir Modal Sentosa melalui peningkatan plafon pembiayaan tanpa bunga dari Rp5 juta menjadi Rp10 juta guna memperluas akses modal produktif bagi pelaku usaha mikro," sebutnya.

Darwis menambahkan bahwa untuk memastikan seluruh program edukasi dan inklusi ini berjalan secara efektif dan konsisten, TPAKD Kabupaten Wakatobi menyepakati mekanisme monitoring berkala lewat laporan realisasi yang wajib disampaikan oleh setiap Lembaga Jasa Keuangan mitra pada setiap triwulan.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Kolaka (ANTARA) - Dinas Koperasi dan UMKM Kolaka, bersama BUMN PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) UBP Nikel Kolaka menggelar pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan produk tali rajut dan kain mantik di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka Agus Salim Pamus saat ditemui di Kolaka, Rabu, mengatakan bahwa pelatihan tersebut diikuti oleh 30 peserta dari Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Kolaka dan berlangsung selama tiga pekan di Aula Gedung Huko-Huko, Kompleks PT ANTAM UBP Nikel Kolaka.

"Materi yang diberikan meliputi teknik pewarnaan alami, pengembangan motif Kain Mantik khas Kolaka, hingga pembuatan produk turunan berbahan tali rajut seperti tas, dompet, dan aksesori," kata Agus Salim.

Dia menyebutkan bahwa program ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaku UMKM agar produk lokal memiliki daya saing lebih tinggi.

“Kolaborasi ini penting untuk mendorong produk lokal agar memiliki daya saing yang tinggi, baik di pasar digital maupun pasar wisata nasional. Kami harap kegiatan ini terus berlanjut dan produk-produk yang kita latih ini bisa masuk di pasar-pasar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa fokus pelatihan pada ibu-ibu perajin diharapkan dapat meningkatkan kreativitas sekaligus membuka peluang usaha berkelanjutan. Hasil karya peserta akan dipromosikan melalui pameran di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai tindak lanjut program.

Di tempat yang sama, salah seorang peserta asal Kecamatan Pomalaa, Amanda Lusiana, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelatihan ini, terutama dalam memahami teknik pewarnaan alami, hingga pengembangan motif Kain Mantik agar terlihat lebih modern namun tetap mempertahankan ciri khas Kolaka.

Ia berharap pelatihan pengembangan produk Kain Mantik dan Tali Rajut ini terus berlanjut, dan ke depan ada pendampingan lanjutan agar produk tas rajut dan kain yang mereka buat bisa dipasarkan secara konsisten.

Sementara itu, Kolaka Region, CSR & ER Sub Division Head PT ANTAM UBP Nikel Kolaka, Muhammad Rusdan, mengatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

"Pelatihan Kain Mantik dan Tali Rajut ini merupakan salah satu program CSR PT ANTAM untuk memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang memiliki minat di bidang menenun maupun merajut agar dapat meningkatkan kemampuan serta menghasilkan produk yang lebih inovatif dan memiliki kreatif yang tinggi sehingga memiliki nilai jual," kata Rusdan.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

kita menambah luas area lahan, baik di Jawa maupun Sulawesi, sebagai salah satu 'backbone' dari lahan pertebuan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I melakukan ekspansi lahan tebu hingga luar Pulau Jawa yakni di Sulawesi sebagai bagian dari strategi mendukung target swasembada gula nasional yang menjadi program prioritas pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

"Beberapa strategi kita lakukan salah satunya tentu dengan ekspansi lahan, kita menambah luas area lahan, baik di Jawa maupun Sulawesi, sebagai salah satu backbone dari lahan pertebuan Indonesia," kata Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Dia menyampaikan pengembangan komoditas tebu dilakukan bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak perusahaan yang menjadi pengelola utama bisnis gula.

Menurut Aris, PTPN I saat ini memiliki sekitar 60 ribu hektare lahan tebu yang dikelola melalui kerja sama dengan SGN untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional.

Strategi utama yang dijalankan perusahaan adalah melakukan ekstensifikasi atau perluasan areal tanam guna memperkuat pasokan bahan baku bagi industri gula dalam negeri.

Pengembangan lahan dilakukan tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas ke wilayah Kabupaten Bone, Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan perkebunan tebu.

Di Pulau Jawa, ekspansi lahan difokuskan pada wilayah Jawa Timur sebagai sentra utama tebu nasional, disusul sebagian kawasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Aris menjelaskan pengembangan tebu di sejumlah wilayah lain seperti Sumatra menghadapi tantangan ekonomi karena harus bersaing dengan komoditas yang memiliki nilai komersial tinggi seperti kelapa sawit.

"Di Sumatra mungkin agak kesulitan karena kalau di Sumatra kan tentu persaingan dengan komoditas sawit," ujarnya.

Meski demikian, Aris belum merinci target tambahan luas lahan tebu yang akan dikembangkan melalui program ekstensifikasi tersebut karena proses perluasan areal masih terus berjalan di berbagai wilayah.

Menurutnya, pengembangan lahan tebu bersifat dinamis dan terus mengalami penyesuaian seiring identifikasi lokasi potensial, baik di Pulau Jawa maupun Sulawesi, untuk mendukung target swasembada gula nasional.

"Karena perkembangan penambahan ekstensifikasi itu kan bisa dikatakan harian atau mingguan. Karena setiap hari kan kita ada upaya untuk menambah luas areal. Menambah luas areal, baik di Jawa maupun di Sulawesi," bebernya.

Selain memperluas lahan, perusahaan juga memperkuat strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas tebu melalui penggunaan varietas unggul dan penerapan budidaya yang lebih baik.

PTPN I turut berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia guna memastikan ketersediaan pupuk bagi kebun perusahaan maupun petani tebu rakyat secara tepat waktu.

Menurut Aris, pemupukan yang dilakukan sesuai kebutuhan tanaman akan meningkatkan kandungan nira tebu sehingga rendemen gula yang dihasilkan menjadi lebih tinggi.

Peningkatan rendemen dinilai penting karena dapat memperbesar produksi gula nasional sekaligus meningkatkan keuntungan petani sehingga mendorong minat menanam tebu semakin besar.

Perusahaan juga menjalankan bongkar ratoon (peremajaan tebu) di sejumlah wilayah Jawa Timur untuk memperbaiki produktivitas kebun yang sudah mengalami penurunan hasil panen.

Aris mengatakan langkah ekspansi dan peningkatan produktivitas dilakukan secara bersamaan agar target swasembada gula dapat tercapai dalam waktu yang lebih cepat.

Ke depan, PTPN I berharap Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi secara mandiri, tetapi juga memiliki peluang kembali menjadi eksportir gula dunia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan target swasembada gula konsumsi pada 2027 tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami pergeseran meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam produksi dan distribusi nasional.

"Target kita adalah tahun depan (swasembada) white sugar, gula putih. Itu target kita. Mudah-mudahan tidak meleset lagi," kata Mentan ditemui usai menghadiri Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin (13/4).

Ia memastikan pemerintah berkomitmen menjaga target tersebut dengan memperkuat perlindungan terhadap petani tebu agar mampu meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan gula konsumsi dalam negeri secara berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa resmi menyandang gelar Profesor Kehormatan (Honorary Professor) Bidang Ilmu Teknik Sipil dengan Spesialisasi Manajemen Konstruksi dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Pengukuhan tersebut disahkan dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) di Semarang, Senin (15/6/2026).

Dalam orasi ilmiahnya, pria yang akrab disapa Ifan itu memperkenalkan formula ilmiah bertajuk “Konstanta Asa”.

Formula tersebut menunjukkan bahwa perbaikan sistem manajemen secara konsisten dapat meningkatkan produktivitas ekonomi tanpa harus menambah modal ataupun tenaga kerja baru.

“Artinya, produktivitas tidak hanya ditentukan oleh tambahan modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan manajemen," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Konstanta Asa berangkat dari penelitian mengenai penerapan sistem manajemen mutu.

Penelitian itu menunjukkan bahwa tata kelola yang baik mampu menghasilkan efisiensi biaya, meningkatkan produktivitas, serta memberikan multiplier effect terhadap fungsi produksi nasional.

Ifan menyebutkan, pembangunan ekonomi modern tidak lagi cukup bertumpu pada investasi dan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, kemajuan teknologi, kualitas tata kelola, serta iklim persaingan usaha yang sehat merupakan faktor yang sama pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tiga pilar pembangunan nasional

Dalam kegiatan tersebut, Ifan menjelaskan, pembangunan nasional perlu ditopang oleh tiga pilar utama yang saling menguatkan.

Ketiga pilar itu adalah efisiensi produksi melalui ekonomi dan teknologi, kualitas tata kelola melalui sistem manajemen yang baik, serta struktur pasar yang kompetitif melalui kebijakan dan penegakan hukum persaingan usaha.

Menurut Ifan, ketiga pilar itu harus berjalan secara harmonis. Tanpa efisiensi, pembangunan menjadi mahal. Tanpa tata kelola yang baik, pembangunan menjadi tidak terarah.

Di sisi lain, tanpa persaingan usaha yang sehat, pembangunan akan kehilangan keadilan sekaligus daya dorong produktivitas.

Oleh karena itu, Konstanta Asa memperlihatkan bahwa peningkatan produktivitas tidak selalu harus dicapai melalui tambahan investasi besar, tetapi juga melalui penguatan tata kelola, inovasi, dan persaingan usaha yang sehat.

Ifan menambahkan, sektor konstruksi, energi, dan infrastruktur merupakan contoh nyata bahwa praktik tata kelola dan persaingan usaha yang sehat dapat menentukan kualitas pembangunan.

“Praktik persekongkolan tender, hambatan masuk pasar, maupun struktur pasar yang terlalu terkonsentrasi berpotensi meningkatkan biaya pembangunan dan mengurangi manfaat yang diterima masyarakat,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Ifan, KPPU terus mendorong penguatan penegakan hukum persaingan usaha dan pengembangan program Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai bagian dari upaya menciptakan pasar yang lebih kompetitif, efisien, dan berkeadilan.

Delapan pilar menerapkan Konstanta Asa

Lebih lanjut, Ifan memaparkan delapan pilar strategis sebagai solusi untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing sektor konstruksi serta energi.

Pertama, percepatan pembaruan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kedua, pembentukan Dewan Insinyur Indonesia yang kuat dan berdaulat. Ketiga, penguatan program kepatuhan KPPU.

Keempat, penerapan standar ISO 21500 sebagai persyaratan wajib dalam proses lelang.

Kelima, integrasi manajemen proyek dengan aspek Quality, Health, Safety, and Environment.

Keenam, reformasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melalui penguatan kelembagaan dan revisi regulasi.

Ketujuh, optimalisasi pengawasan investasi transmisi dan distribusi gas bumi melalui implementasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 15 Tahun 2019.

Kedelapan, percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) hingga empat juta sambungan yang terintegrasi dengan program Tiga Juta Rumah.

Ifan menegaskan, seluruh pilar tersebut diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif.

“Strategi ini juga diarahkan untuk memperkuat produktivitas nasional melalui tata kelola yang baik, standar manajemen modern, dan persaingan usaha yang sehat,” ujarnya.

Sebagai informasi, sidang pengukuhan Ifan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok, jajaran Senat Akademik Unissula, para guru besar, sivitas akademika, unsur pemerintah, pelaku usaha, serta pimpinan dan jajaran pejabat KPPU.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TALAUD - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika (BMKG) menyampaikan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,2 di Barat Laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, Sabtu (13/6/2026). BMKG menyatakan gempa tersebut tak berpotensi tsunami.

Gempa terjadi pukul 09.05 WIB, Sabtu (13/6/2026). Koordinat gempa berada di 5.72 Lintang Utara dan 125.50 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.2, 13-Jun-26 09:05:50 WIB, Lok:5.72 LU,125.50 BT (205 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun titik gempa berada di 205 kilometer Barat Laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara dengan kedalaman 10 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Palu (ANTARA) - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso, Sulawesi Tengah berperan penting dalam memperkuat ketahanan pasokan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik pada empat provinsi di Pulau Sulawesi.

"Dengan kapasitas terpasang sebesar 515 megawatt (MW) energi listrik yang dihasilkan PLTA Poso disalurkan dan didistribusikan oleh PLN untuk melayani kebutuhan masyarakat maupun sektor industri di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara," kata Kepala Humas Poso Energy M Syafri melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Selasa.

Ia mengemukakan keberadaan PLTA Poso menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat sistem kelistrikan Sulawesi, sebagai pembangkit yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dari aliran air.

Menurut dia, pembangkit itu berkontribusi dalam menjaga keandalan pasokan listrik, sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon melalui penyediaan energi yang ramah lingkungan.

"Energi listrik dihasilkan PLTA Poso merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi," ujarnya.

Ia menjelaskan, ketersediaan listrik yang andal menjadi faktor penting dalam membantu aktivitas masyarakat, dunia usaha, maupun berbagai sektor strategis lainnya.

"Ini merupakan komitmen kami dalam membantu pemerintah meningkatkan ketahanan energi nasional melalui energi bersih dan berkelanjutan," tutur Syafri.

Ia mengatakan, selain menyediakan energi listrik yang andal, PLTA Poso juga menjadi bagian dari upaya transisi energi menuju pemanfaatan sumber daya yang lebih ramah lingkungan.

Pemanfaatan tenaga air sebagai sumber energi terbarukan memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi ketahanan energi maupun bagi pelestarian lingkungan hidup (LH) masa depan.

"Selain menjaga konsistensi pasokan, kami juga menjaga operasional pembangkit secara optimal, supaya mampu memberikan kontribusi berkelanjutan bagi sistem kelistrikan Sulawesi," ucapnya.

Ia menambahkan stabilitas pasokan energi listrik tidak terlepas dari kolaborasi yang dibangun selama ini bersama PLN maupun para pemangku kepentingan lainnya, dengan harapan kehadiran PLTA Poso dapat konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

"Termasuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan kelistrikan yang andal, maupun melalui pemberdayaan masyarakat lewat pemanfaatan dana tanggung jawab sosial," kata dia lagi.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan tambahan kuota program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 650 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra Martin Effendi Patulak saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan dengan adanya tambahan tersebut maka total bantuan program BSPS yang diterima Sultra pada tahun ini menggenapi angka 10.000 unit.

"Sebelumnya, Sultra telah memperoleh alokasi sebanyak 9.350 unit. Penambahan kuota ini diperoleh setelah Gubernur Sultra Andi Sumangerukka bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait untuk mengusulkan tambahan bantuan bagi masyarakat," kata Martin Effendi.

Ia menyebutkan dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa kebutuhan rumah layak huni di bumi anoa masih cukup besar, sehingga memerlukan dukungan stimulan dari pemerintah pusat.

"Atas usulan dan permohonan Gubernur Sultra, Menteri PKP menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sultra, sehingga total menjadi 10 ribu unit pada tahun 2026," ujarnya.

Martin Effendi menjelaskan bahwa seluruh bantuan 10 ribu unit BSPS tersebut nantinya akan disalurkan secara merata di 17 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Setiap unit rumah penerima manfaat program BSPS dari Kementerian PKP akan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp20 juta.

Selain intervensi dari APBN, Pemerintah Provinsi Sultra turut mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp30,1 miliar pada tahun ini untuk program serupa.

Anggaran dari wilayah tersebut dialokasikan untuk memperbaiki 602 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Sultra. Lewat skema ini, setiap daerah rata-rata memperoleh kuota sekitar 40 unit rumah dengan nilai bantuan mencapai Rp50 juta per unit.

Menurut Martin Effendi, saat ini seluruh dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk program yang bersumber dari APBD Sultra telah rampung disusun.

"Saat ini tinggal menunggu proses review dari Inspektorat. Setelah itu akan segera dilakukan proses lelang agar pelaksanaan pembangunan bisa secepatnya dimulai," sebut Martin Effendi.

Berdasarkan data dinas terkait, saat ini masih terdapat sekitar 119 ribu warga di Sulawesi Tenggara yang belum memiliki rumah layak huni.

Oleh karena itu, kolaborasi program BSPS dari pemerintah pusat dan perbaikan RTLH melalui APBD provinsi diharapkan dapat memangkas angka kekurangan (backlog) kebutuhan hunian, sekaligus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

fasilitas utama Integrated Terminal Bitung dalam kondisi aman dan siap mendukung penyaluran energi kepada masyarakat

Palu (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan kegiatan operasional fasilitas energi dan distribusi bahan bakar minyak tetap berjalan setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara (Sulut).

"Kami ingin memastikan semua fasilitas energi dalam keadaan normal pascagempa," kata Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Senin.

Ia mengemukakan seluruh fasilitas operasional di Sulut terus dipantau secara ketat, dan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap menjadi perhatian pihaknya dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan.

Pertamina juga menyampaikan simpati dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah.

"Kami terus memantau perkembangan situasi dan memastikan kesiapan infrastruktur energi, supaya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik selama masa tanggap darurat," ujarnya.

Sementara itu Integrated Terminal Manager Bitung Arman Prastiono menyampaikan bahwa sesaat setelah gempa terjadi, Pertamina langsung mengaktifkan prosedur tanggap darurat untuk memastikan keselamatan pekerja, mitra kerja, serta keandalan fasilitas operasional.

Karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap kondisi kedaruratan, lalu setelah gempa tim langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan fasilitas operasional.

"Hasil pengecekan menunjukkan fasilitas utama Integrated Terminal Bitung dalam kondisi aman dan siap mendukung penyaluran energi kepada masyarakat," ucapnya.

Ia menjelaskan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tsunami, operasional Fuel Terminal Tahuna untuk sementara dihentikan mengikuti arahan pemerintah daerah, BPBD, dan otoritas setempat.

Berdasarkan hasil pengecekan awal, fasilitas operasional Fuel Terminal Tahuna berada dalam kondisi aman dan tidak mengalami dampak yang mengganggu keandalan sarana maupun infrastruktur penyaluran energi.

"Operasional Fuel Terminal Tahuna akan kembali dijalankan setelah terdapat informasi resmi dari BMKG dan instansi berwenang yang menyatakan kondisi telah aman untuk beroperasi," tutur Arman.

Kemudian fasilitas operasional Pertamina lainnya di wilayah terdampak seperti Integrated Terminal Bitung, Integrated Terminal Gorontalo, dan Aviation Fuel Terminal (AFT) Sam Ratulangi telah dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan terpantau dalam kondisi aman.

"Seluruh fasilitas tersebut tetap beroperasi untuk melayani kebutuhan energi masyarakat," kata dia.

Ia menambahkan pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah setempat, BPBD, BMKG, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan perkembangan kondisi di lapangan.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dari sisi keindahan alam, potensi wisata Kolaka tidak kalah bersaing dengan daerah lain seperti Bali

Kolaka (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dispar) Kolaka, menyiapkan 17 destinasi wisata bahari untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung menjelang masa libur sekolah 2026 di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Dinas Pariwisata Kolaka Andi Pangoriseng saat ditemui di Kolaka, Senin, mengatakan bahwa 17 wisata bahari tersebut, yaitu Pantai Kalomang, Pantai Kembar, Watubangga Beach, Poturua, Ambira, Lestari, Sweedy Beach, Pantai Karamba, dan Pantai Harapan.

Kemudian, Pantai Tanjung Kayu Angin, Pantai Indah Kapu, Pantai Shaka, Pantai Kei-Kei, Pantai Malaha, Pantai Pelangi, Pantai Tanjung Karang, hingga Pantai Tamborasi.

​"Menghadapi libur sekolah ini, kami mengharapkan seluruh pengelola destinasi betul-betul menyiapkan diri dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengunjung," katanya.

​Menurut dia, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Pantai Tamborasi dan Pantai Kalomang diprediksi tetap menjadi dua destinasi favorit yang paling padat dikunjungi wisatawan, meskipun letaknya relatif membutuhkan waktu perjalanan yang lebih lama dibandingkan pantai yang dekat dengan pusat kota seperti Pantai Shaka, Malaaha, dan Kayu Angin.

"Yang selalu paling ramai ini dua, Pantai Tamborasi dengan Kalomang. Dibandingkan dengan yang dekat-dekat di sini," ujarnya.

​Andi menjelaskan bahwa saat ini Dispar Kolaka fokus melakukan intervensi pada penataan sarana dan prasarana pendukung di objek tersebut guna meningkatkan kenyamanan wisatawan.

​"Intervensi kita lebih kepada pemenuhan amenitas pelayanan wisatawan, mulai dari penataan loket masuk, gazebo, pondok wisata (cottage), fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus), tempat ganti pakaian, mushala, termasuk kuliner," tutur Andi.

Selain fasilitas sarana dan prasarana, Dispar Kolaka juga telah berkoordinasi dengan lintas sektor, seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah desa/kelurahan, serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat untuk keamanan dan keselamatan wisatawan selama musim liburan.

​"Kami juga mengimbau pengelola menyiapkan petugas khusus untuk mengarahkan wisatawan, memetakan titik-titik yang aman, serta mencegah terjadinya kecelakaan di lokasi wisata," kata Andi.

​Ke depan, lanjut dia, Dispar Kolaka akan terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sektor pariwisata melalui berbagai pelatihan agar pariwisata di daerah ini lebih maju.

"Dari sisi keindahan alam, potensi wisata Kolaka tidak kalah bersaing dengan daerah lain seperti Bali," tuturnya.

Ia juga berharap kepada wisatawan yang hendak berlibur ke pantai agar menjaga kebersihan pesisir dengan membudayakan perilaku tertib sampah, terutama meminimalisasi sampah plastik di area wisata.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat kinerja angkutan kereta api rute Makassar–Parepare terus bertumbuh dengan melayani 145.735 pelanggan selama Januari-Mei 2026 atau meningkat 25,48 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

"Sepanjang Januari hingga Mei 2026, KA Makassar-Parepare melayani 145.735 pelanggan, meningkat 25,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 116.146 pelanggan," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan peningkatan jumlah pelanggan terlihat semakin konsisten pada 2026. Mei menjadi bulan dengan volume pelanggan tertinggi tahun ini, yakni mencapai 35.442 pelanggan.

Angka tersebut turut mendorong total pelanggan KA Makassar-Parepare menjadi 825.512 pelanggan sejak layanan ini mulai beroperasi pada 29 Oktober 2022 hingga 1 Juni 2026.

Dia mengatakan pertumbuhan pelanggan tersebut menunjukkan kereta api semakin diterima sebagai pilihan perjalanan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan.

“Pertumbuhan pelanggan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan kereta api sebagai salah satu pilihan perjalanan," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran KA Makassar-Parepare turut memperkuat konektivitas antardaerah dan mendukung mobilitas masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas di wilayah tersebut.

Anne menyebutkan saat ini KA Makassar-Parepare melayani perjalanan pada jalur sepanjang sekitar 145 kilometer yang menghubungkan sejumlah wilayah strategis di Sulawesi Selatan melalui Stasiun Mandai, Maros, Rammang-Rammang, Pangkajene, Labakkang, Ma'rang, Mandalle, Tanete Rilau, Barru, dan Garongkong.

Jalur tersebut melintasi kawasan dengan karakter ekonomi dan sosial yang beragam. Kabupaten Maros berkembang sebagai wilayah penyangga Kota Makassar sekaligus pintu gerbang transportasi udara Sulawesi Selatan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dikenal sebagai kawasan perikanan, industri pengolahan, dan destinasi wisata unggulan. Sementara Kabupaten Barru tumbuh sebagai wilayah pesisir yang didukung aktivitas perdagangan, jasa, dan pelabuhan.

Keberadaan kereta api memperkuat keterhubungan antardaerah yang sebelumnya didominasi transportasi jalan raya. Mobilitas yang semakin baik membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menjangkau pusat ekonomi, kawasan wisata, layanan pendidikan, maupun berbagai aktivitas sosial lainnya.

Salah satu daya tarik yang hadir di sepanjang lintasan KA Makassar-Parepare adalah kawasan Karst Maros-Pangkep yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.

Kawasan itu dikenal sebagai salah satu bentang alam karst terbesar di dunia dan menjadi destinasi wisata unggulan Sulawesi Selatan.

Dari jendela kereta, pelanggan dapat menikmati pemandangan perbukitan karst, hamparan sawah, kawasan pesisir, hingga aktivitas masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada 2025 mencapai sekitar 9,56 juta jiwa. Pada periode yang sama, perekonomian Sulsel ditopang oleh berbagai sektor unggulan, antara lain perdagangan, pertanian, industri pengolahan, perikanan, dan pariwisata.

Dinamika tersebut mendorong kebutuhan akan transportasi publik yang mampu menghubungkan berbagai wilayah secara efektif, aman, dan nyaman.

Dalam konteks yang lebih luas, pengembangan transportasi publik berbasis rel juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerataan pembangunan nasional.

Jaringan kereta api aktif di Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra. Kehadiran layanan KA Makassar-Parepare menjadi langkah penting dalam memperluas manfaat transportasi publik berbasis rel ke wilayah lain di Indonesia.

Jalur sepanjang 145 kilometer yang saat ini beroperasi merupakan bagian awal dari pengembangan jaringan perkeretaapian di Sulawesi.

Kehadiran layanan itu menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik yang andal juga tumbuh di luar wilayah yang selama ini menjadi pusat jaringan kereta api nasional.

Anne menegaskan setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Konektivitas yang semakin baik akan membantu masyarakat menjangkau lebih banyak peluang, memperkuat aktivitas ekonomi daerah, dan mendukung pemerataan pembangunan.

"KAI siap mendukung upaya pemerintah dalam memperluas manfaat transportasi perkeretaapian melalui penyediaan layanan yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

MANADO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Dukungan terhadap langkah pemerintah melakukan penyegaran organisasi di Badan Gizi Nasional (BGN) pun disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Utara Meyvo Rumengan yang menilai penguatan kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan program semakin efektif dan tepat sasaran.

Penyegaran Organisasi untuk Perkuat Kinerja

Meyvo menilai pergantian pejabat dan penyegaran organisasi merupakan bagian dari proses evaluasi yang wajar dalam pemerintahan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. "Perombakan organisasi bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Justru ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk terus melakukan evaluasi dan memastikan setiap program berjalan maksimal demi kepentingan masyarakat," ujar Rumengan, Kamis (4/6/2026).

Penilaian tersebut sejalan dengan dukungan yang sebelumnya disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling terhadap langkah Presiden melakukan perombakan di tubuh BGN. Bagi Meyvo, penguatan organisasi perlu dimaknai sebagai upaya meningkatkan kinerja lembaga agar manfaat program semakin optimal dirasakan masyarakat.

MBG Gerakkan Ekonomi Kerakyatan

Selain berdampak pada peningkatan kualitas gizi, Meyvo menilai MBG telah menghadirkan efek ekonomi yang positif di daerah. Dengan semakin banyaknya dapur MBG yang beroperasi, program tersebut dinilai turut membuka peluang kerja dan memperkuat rantai pasok pangan yang melibatkan masyarakat lokal.

‎"Program ini bukan hanya soal makanan bergizi bagi anak-anak dan masyarakat, tetapi juga menciptakan efek ekonomi yang besar. Karena itu kita harus mendukung setiap langkah pemerintah untuk menyempurnakan sistem dan tata kelolanya," katanya.

Menurutnya, manfaat ekonomi program dapat dirasakan oleh petani, peternak, pelaku UMKM, hingga berbagai usaha lokal yang menjadi bagian dari penyediaan bahan pangan. Karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuannya menggerakkan ekonomi kerakyatan di daerah.

Meyvo menegaskan DPW Partai Perindo Sulawesi Utara mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Dia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar program-program strategis nasional berjalan efektif serta memberikan manfaat yang merata.

‎"Kami mendukung penuh sikap Gubernur YSK yang memberikan dukungan terhadap langkah Presiden melakukan penyegaran di BGN. Apa yang dilakukan Presiden tentu telah melalui pertimbangan matang demi meningkatkan kinerja lembaga dan memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada rakyat," tegasnya.

Dia berharap jajaran baru BGN dapat memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan MBG. Dengan tata kelola yang semakin baik, manfaat program diharapkan tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok pangan nasional.