KOMPAS.com – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa resmi menyandang gelar Profesor Kehormatan (Honorary Professor) Bidang Ilmu Teknik Sipil dengan Spesialisasi Manajemen Konstruksi dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Pengukuhan tersebut disahkan dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) di Semarang, Senin (15/6/2026).

Dalam orasi ilmiahnya, pria yang akrab disapa Ifan itu memperkenalkan formula ilmiah bertajuk “Konstanta Asa”.

Formula tersebut menunjukkan bahwa perbaikan sistem manajemen secara konsisten dapat meningkatkan produktivitas ekonomi tanpa harus menambah modal ataupun tenaga kerja baru.

“Artinya, produktivitas tidak hanya ditentukan oleh tambahan modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan manajemen," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Konstanta Asa berangkat dari penelitian mengenai penerapan sistem manajemen mutu.

Penelitian itu menunjukkan bahwa tata kelola yang baik mampu menghasilkan efisiensi biaya, meningkatkan produktivitas, serta memberikan multiplier effect terhadap fungsi produksi nasional.

Ifan menyebutkan, pembangunan ekonomi modern tidak lagi cukup bertumpu pada investasi dan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, kemajuan teknologi, kualitas tata kelola, serta iklim persaingan usaha yang sehat merupakan faktor yang sama pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tiga pilar pembangunan nasional

Dalam kegiatan tersebut, Ifan menjelaskan, pembangunan nasional perlu ditopang oleh tiga pilar utama yang saling menguatkan.

Ketiga pilar itu adalah efisiensi produksi melalui ekonomi dan teknologi, kualitas tata kelola melalui sistem manajemen yang baik, serta struktur pasar yang kompetitif melalui kebijakan dan penegakan hukum persaingan usaha.

Menurut Ifan, ketiga pilar itu harus berjalan secara harmonis. Tanpa efisiensi, pembangunan menjadi mahal. Tanpa tata kelola yang baik, pembangunan menjadi tidak terarah.

Di sisi lain, tanpa persaingan usaha yang sehat, pembangunan akan kehilangan keadilan sekaligus daya dorong produktivitas.

Oleh karena itu, Konstanta Asa memperlihatkan bahwa peningkatan produktivitas tidak selalu harus dicapai melalui tambahan investasi besar, tetapi juga melalui penguatan tata kelola, inovasi, dan persaingan usaha yang sehat.

Ifan menambahkan, sektor konstruksi, energi, dan infrastruktur merupakan contoh nyata bahwa praktik tata kelola dan persaingan usaha yang sehat dapat menentukan kualitas pembangunan.

“Praktik persekongkolan tender, hambatan masuk pasar, maupun struktur pasar yang terlalu terkonsentrasi berpotensi meningkatkan biaya pembangunan dan mengurangi manfaat yang diterima masyarakat,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Ifan, KPPU terus mendorong penguatan penegakan hukum persaingan usaha dan pengembangan program Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai bagian dari upaya menciptakan pasar yang lebih kompetitif, efisien, dan berkeadilan.

Delapan pilar menerapkan Konstanta Asa

Lebih lanjut, Ifan memaparkan delapan pilar strategis sebagai solusi untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing sektor konstruksi serta energi.

Pertama, percepatan pembaruan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kedua, pembentukan Dewan Insinyur Indonesia yang kuat dan berdaulat. Ketiga, penguatan program kepatuhan KPPU.

Keempat, penerapan standar ISO 21500 sebagai persyaratan wajib dalam proses lelang.

Kelima, integrasi manajemen proyek dengan aspek Quality, Health, Safety, and Environment.

Keenam, reformasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melalui penguatan kelembagaan dan revisi regulasi.

Ketujuh, optimalisasi pengawasan investasi transmisi dan distribusi gas bumi melalui implementasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 15 Tahun 2019.

Kedelapan, percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) hingga empat juta sambungan yang terintegrasi dengan program Tiga Juta Rumah.

Ifan menegaskan, seluruh pilar tersebut diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif.

“Strategi ini juga diarahkan untuk memperkuat produktivitas nasional melalui tata kelola yang baik, standar manajemen modern, dan persaingan usaha yang sehat,” ujarnya.

Sebagai informasi, sidang pengukuhan Ifan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok, jajaran Senat Akademik Unissula, para guru besar, sivitas akademika, unsur pemerintah, pelaku usaha, serta pimpinan dan jajaran pejabat KPPU.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando mengungkapkan sinergi KPPU dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menegakkan supremasi hukum.

"Ini menurut kami menunjukkan kepada masyarakat bahwa KPPU tentu dibantu dengan Bapak-Ibu jaksa di Kejaksaan Agung menegakkan yang namanya supremasi hukum. Ketika putusan berkekuatan hukum tetap, supremasi hukum harus ditegakkan, dan ini adalah merupakan pesan atau message kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, bahwa KPPU saat ini bersinergi dengan Kejaksaan Agung," ujar Aru Armando di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sinergi antara KPPU dengan Kejaksaan Agung dalam hal ini khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) telah menunjukkan dan membuktikan kekuatan nyata negara.

Keberhasilan ini, kata Aru, tentu tidak terlepas dari kepemimpinan yang kuat, arah kebijakan yang tegas, serta komitmen tinggi dari Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang secara konsisten mendorong optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam mengawal kepentingan negara.

"Berdasarkan data yang kami miliki, capaian yang diraih bersama patut kita banggakan. Total denda yang berhasil ditagih dan dikembalikan kepada negara adalah sebesar Rp43,9 miliar. Ini tentu luar biasa dan kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak-Ibu jaksa di Korps Adhyaksa," kata Aru Armando.

Capaian ini, ujar Aru, tentu menegaskan bahwa peran jaksa pengacara negara melalui Jamdatun sangat vital. Dengan ketegasan, strategi yang tepat, serta integritas yang tinggi, jaksa pengacara negara mampu mengawal putusan KPPU hingga benar-benar menghasilkan penerimaan bagi negara.

"Saya secara pribadi selalu merasa bahwa KPPU ini adalah bagian kecil dari sistem bernegara. KPPU tidak bisa berdiri sendiri, melakukan kegiatan sendiri, beraktivitas sendiri tanpa ada kerjasama atau sinergi dengan kementerian atau lembaga negara yang lain," kata Aru Armando.

Ia mengatakan, tentu ini merupakan pesan kepada masyarakat termasuk juga pelaku usaha bahwa saat ini KPPU tidak bekerja sendirian. KPPU berdiri bersama Kejaksaan Agung melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam konteks ini adalah untuk mengembalikan dan melakukan proses eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KPPU juga ingin menegaskan bahwa keberhasilan ini sekaligus mengharumkan nama kedua institusi. KPPU sebagai lembaga independen yang mengawasi tegaknya hukum persaingan usaha, dan Kejaksaan Agung khususnya Jamdatun sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum perdata dan tata usaha negara.

Sinergi ini menunjukkan kepada publik bahwa negara bekerja secara solid, profesional dan berorientasi pada hasil.

"Secara khusus kami menyampaikan apresiasi kepada para anggota tim jaksa pengacara negara yang hari ini menerima penghargaan.Dedikasi jaksa pengacara negara adalah bukti nyata bahwa kerja keras, integritas dan komitmen dapat menghadirkan hasil yang berdampak langsung bagi negara," kata Aru Armando.

KPPU meyakini dengan kolaborasi yang solid, koordinasi yang intens dan semangat yang sama, KPPU dan Kejaksaan Agung khususnya Jamdatun akan terus menjadi contoh sinergi antar lembaga negara yang efektif, profesional dan berdampak nyata.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026