Bisnis.com, BANYUWANGI — PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, melalui Cabang Surabaya, akan mengoperasikan 15 kapal untuk melayani 44.440 penumpang yang diprediksi memadati pelabuhan di Timur Pulau Jawa selama masa Angkutan Lebaran 2026.

Kepala Cabang Pelni Surabaya Roni Abdullah menyampaikan, periode Angkutan Lebaran Pelni mulai dari 6 Maret hingga 6 April 2026, dengan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026.

"Adapun total proyeksi penumpang di Jawa Timur yaitu 44.440 penumpang, dengan rincian 34.366 penumpang pada kapal penumpang dan 10.074 penumpang pada kapal perintis," ungkapnya dalam paparan Media Relations di kantor ASDP Cabang Ketapang, dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Rute terpadat di Jawa Timur ini diprediksi terjadi pada pelayaran dari Balikpapan–Surabaya dan Makassar–Surabaya dengan masing-masing jumlah penumpang sebanyak 14.025 orang dan 11.715 orang.

Roni memastikan kesiapan armada secara maksimal untuk melayani Angkutan Lebaran 2026. Untuk wilayah Jawa Timur, dari 15 kapal terdiri atas 13 kapal penumpang dan dua kapal perintis (KM Sabuk Nusantara 91 dan KM Sabuk Nusantara 92).

Saat ini, KM Sabuk Nusantara 91 sedang melaksanakan docking dan diperkirakan selesai pada 26 Februari sehingga dapat beroperasi penuh selama mudik Lebaran.

Nantinya, selama periode Angkutan Lebaran 2026, KM Sabuk Nusantara 91 akan melakukan penyesuaian rute pada ruas-ruas padat dengan meningkatkan frekuensi pelayaran pada Tanjung Wangi–Sapeken.

Berkaca dari tahun lalu, rute ini dipadati oleh 3.101 orang pada arus mudik dan balik Lebaran 2025. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari rute lainnya yang tidak sampai 1.000 penumpang pada periode yang sama.

Sementara itu, KM Sabuk Nusantara 92 akan meningkatkan pelayarannya pada ruas Surabaya–Masalembo dan Kalianget–Masalembo.

Melalui persiapan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, Pelni Cabang Surabaya siap mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama Angkutan Lebaran 2026, sekaligus memperkuat konektivitas dan aksesibilitas, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Secara umum, Pelni memiliki total 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas dan menyinggahi 75 pelabuhan, serta 30 kapal perintis dengan total kapasitas tempat duduk mencapai 56.069 orang. Sementara itu, Pelni menyediakan kuota hingga 751.550 tiket pada masa Angkutan Lebaran 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Ferry Indonesia (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni merespons arahan Danantara yang mewajibkan BUMN membeli kapal buatan dalam negeri, dengan menyatakan kesiapannya mendukung industri galangan nasional.

Sebagaimana arahan Danantara, dalam hal ini untuk pengadaan kapal melalui PT PAL Indonesia (Persero).

Manager Komunikasi Korporasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni

Ditto Pappilanda menyatakan kesiapan instansinya, yang tercermin dari pelaksanaan perbaikan dan perawatan kapal yang seluruhnya dilakukan di dalam negeri. Baik dari industri swasta maupun milik negara.

“Perbaikan dan perawatan 26 kapal penumpang Pelni dilakukan di galangan dalam negeri dengan nilai pekerjaan mencapai Rp147 miliar sepanjang 2025 kemarin,” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

Sementara dalam hal pembangunan kapal penugasan baru, Ditto menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu detail keterlibatan galangan dalam negeri

“Karena memang bentuk keterlibatan jika didetailkan lagi, banyak pekerjaan dalam pembangunan kapal dapat dilakukan secara parsial, tetapi seperti apa, masih harus kami dalami,” tambahnya.

Melihat komposisi kapal Pelni saat ini yang berjumlah 26 kapal, terdiri dari 21 buatan Jerman, tiga buah buatan PT PAL, sementara sisanya buatan Jepang dan Norwegia.

Kapal buatan PT PAL, terdiri dari KM Pangrango, KM Sangiang, dan KM Wilis, yang saat ini melayani penumpang di wilayah Timur Indonesia.

Terlebih, saat ini Pelni tengah melakukan pengadaan kapal tiga baru untuk menggantikan kapal-kapal tua, dengan proyeksi anggaran mencapai Rp4,5 triliun.

Sementara itu, Corporate Secretary ASDP Windy Andale menyampaikan, pihaknya menghormati dan mencermati setiap arahan strategis dari pemegang saham, termasuk wacana penguatan sinergi dengan industri galangan nasional seperti PT PAL sebagai bagian dari penguatan ekosistem maritim nasional.

“Saat ini ASDP menunggu adanya kebijakan atau keputusan final yang dapat menjadi dasar perubahan mekanisme pengadaan kapal di lingkungan ASDP,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

Ke depan, Windy menegaskan bahwa ASDP terbuka untuk menjajaki berbagai opsi pengadaan kapal, termasuk melalui galangan dalam negeri, sepanjang memenuhi aspek teknis, komersial, serta keberlanjutan layanan.

Dirinya memastikan setiap langkah strategis akan dilaksanakan sejalan dengan arahan resmi pemegang saham dan dilakukan secara terukur, bertahap, serta profesional.

Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, dalam sebuah diskusi publik di Jakarta pada akhir Januari 2026 menyampaikan, langkah ini merupakan bagian dari strategi Danantara untuk menguatkan basis industri strategis domestik.

Selain itu, untuk memperbaiki sinergi antarBUMN dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pengembangan kapasitas manufaktur nasional dalam jangka panjang.

Instruksi ini berlaku sebagai aturan internal BUMN dan dimaksudkan untuk memperkuat posisi galangan kapal nasional di pasar domestik.

Menurut Dony, kebijakan ini sejalan dengan proses konsolidasi PT PAL yang telah rampung sebelumnya. Dengan adanya jaminan permintaan produk dari kelompok BUMN, diharapkan kemampuan kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta daya saing industri perkapalan Indonesia akan meningkat secara signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan memberlakukan pola subsidi baru dalam pelaksanaan tol laut 2026. Dari 41 trayek, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni akan mengelola 8 lintasan trayek.

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni Kokok Susanto menyebut selain tol laut, pihaknya juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, dan satu trayek khusus kapal ternak.

“Penandatanganan terpadu ini tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang yang membantu menjaga ketersediaan, serta stabilitas harga barang di wilayah 3T,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (7/1/2026).

Mengacu penugasan 2025, Pelni menjalankan delapan trayek tol laut, antara lain Tanjung Perak—Nunukan pulang-pergi, Sorong—Oransbari—Waren—Sarmi—Sorong, hingga wilayah Kupang. Adapun rute terjauh mencakup Tanjung Perak—Fakfak—Kaimana—Tual—Dobo—Tanjung Perak sejauh 3.004 kilometer.

Untuk 2026, Pelni menerima alokasi subsidi atau public service obligation (PSO) dari pemerintah senilai Rp2,78 triliun untuk kapal penumpang serta subsidi tol laut senilai Rp135 miliar. Selain itu, terdapat penugasan subsidi kapal rede sebesar Rp48,5 miliar dan kapal ternak Rp13 miliar.

Optimalisasi Trayek
Sejalan dengan penerapan pola subsidi baru, Kementerian Perhubungan melakukan optimalisasi trayek tol laut melalui kolaborasi dengan BUMN dan perusahaan pelayaran swasta. Mekanisme ini menyasar rute dengan tingkat keterisian tinggi.

Pada trayek tertentu, pola pelayanan akan dialihkan dari subsidi operasional kapal menjadi subsidi titip muatan atau kontainer. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat keberlanjutan distribusi logistik nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menyatakan, pendekatan tersebut diharapkan mengefektifkan penggunaan anggaran pada wilayah yang sudah berkembang.

“Dengan demikian, subsidi dapat dialihkan untuk trayek lain yang lebih membutuhkan dan meningkatkan kualitas layanan pada wilayah tersebut,” tuturnya.

Ia menegaskan, pelayaran perintis dan PSO merupakan amanat Undang-Undang Pelayaran serta menjadi instrumen pemerataan pembangunan. Pemerintah menyediakan subsidi agar masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi laut dengan tarif terjangkau dan mengutamakan keselamatan.

Pada tahun anggaran 2026, Ditjen Perhubungan Laut menggelar PSO untuk angkutan laut kelas ekonomi dan pelayaran perintis. Cakupan program meliputi 107 trayek perintis penumpang, 41 trayek tol laut, 6 trayek kapal ternak, 18 trayek kapal rede, serta 25 trayek PSO kapal penumpang kelas ekonomi.

Pada 2025, Kemenhub sebelumnya mengoperasikan 39 trayek tol laut. Rinciannya, 19 trayek penugasan dengan delapan di antaranya dikelola Pelni, lima trayek oleh PT Djakarta Lloyd, enam trayek oleh ASDP, serta 20 trayek melalui skema pelelangan dengan pola operasional kapal dan titip kontainer.

Bitung, Sulawesi Utara (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan kuota bahan bakar minyak subsidi (Jenis BBM Tertentu/JBT) untuk kapal penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) sebesar 181.431 kiloliter (KL) tahun ini.

“Kita telah menyampaikan laporan PT PELNI dan kita cross-check atas realisasi pemanfaatan BBM subsidi tahun 2025 mencapai 177.930 kiloliter. Sementara, untuk tahun 2026 kita berikan kuota untuk PT PELNI (sebesar) 181.431 kiloliter,” kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (6/1) malam.

Lebih lanjut, kenaikan sebesar dua persen ini selaras dengan penambahan kuota kapal penumpang pada tahun 2026.

“Karena ada tambahan satu kapal yang semula 25 kapal di tahun 2025, pada tahun 2026 (bertambah) menjadi 26 kapal dengan rute khusus angkutan penumpang,” ujar Wahyudi.

“Sehingga dengan kondisi tersebut kita dapat memastikan, insya Allah kebutuhan BBM tahun 2026 khusus untuk PT PELNI dapat terpenuhi dengan baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, BPH Migas dan PELNI juga bekerja sama dalam pengawasan pemanfaatan BBM subsidi dapat berjalan lancar, terutama dalam periode arus balik Natal 2026-Tahun Baru 2026 yang diperkirakan masih berjalan hingga Kamis (8/1).

Hal ini ditandai dengan peninjauan bersama atau monitoring proses bunkering pada KM Sangiang di Pelabuhan Bitung.

Direktur Utama PT PELNI Tri Andayani menyampaikan monitoring bersama BPH Migas ini merupakan langkah strategis untuk memastikan proses bunkering berjalan optimal, terutama pada periode arus balik Nataru 2025/2026.

Upaya ini mengingat kebutuhan BBM pada 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis dalam periode Nataru 2025/2026 diperkirakan mencapai 17.000-18.000 kiloliter atau meningkat 9-12 persen dibandingkan periode reguler.

“Saat ini, dengan total 84 armada, kami memiliki 32 homebase bunkering reguler di seluruh Indonesia. Khusus selama peak season Nataru 2025/2026, dilakukan penambahan 2 titik bunkering antara lain di Ambon dan Bitung,” kata Tri Andayani.

Melalui kolaborasi yang baik dengan BPH Migas dan pemangku kepentingan terkait, lanjutnya, PELNI akan memastikan pasokan BBM pada kapal berjalan lancar, untuk mendukung kelancaran arus balik Nataru 2025/2026 serta operasional sepanjang tahun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni memastikan kesiapan penuh armada dan sistem mitigasi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrem selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan sebanyak 55 armada kapal telah dinyatakan laik operasi, terdiri atas 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis. Seluruh kapal tersebut dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar internasional, bahkan mencapai 125% dari kapasitas maksimal penumpang.

Dia menegaskan bahwa setiap kapal telah dibekali lifeboat, life-raft, life-jacket, life-buoy, hingga Marine Evacuation System (MES).

"Kami juga melakukan ramp check menyeluruh serta workshop keselamatan kapal sebagai bagian dari persiapan angkutan Nataru,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Sabtu (20/12/2025).

Tak hanya itu, Pelni juga memperkuat koordinasi lintas lembaga dengan Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), TNI-Polri, BMKG, hingga pemerintah daerah setempat guna memastikan operasional kapal berjalan aman dan lancar.

Menghadapi puncak musim hujan yang berisiko memicu gelombang tinggi dan hujan intens, PELNI menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Di antaranya adalah pemeriksaan kelaikan kapal secara rutin, penyesuaian rute dan jadwal pelayaran (re-routing), serta pemantauan cuaca secara intensif bersama BMKG.

“Risiko utama pada periode Nataru adalah cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan delay, serta lonjakan penumpang yang memicu kepadatan di pelabuhan maupun di kapal. Ini menjadi tantangan serius yang harus kami kelola dengan cermat,” jelasnya.

Sebagai solusi konkret, Pelni telah melakukan 18 re-routing armada kapal penumpang dan menambah 66 ruas trayek guna mendistribusikan penumpang secara lebih merata. Penyesuaian jadwal juga dilakukan secara dinamis berdasarkan pemantauan cuaca real-time.

Di sisi lain, Pelni mendorong masyarakat untuk membeli tiket lebih awal secara daring melalui aplikasi Pelni Mobile. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi antrean dan kepadatan di pelabuhan, terutama pada masa puncak arus liburan.

"Kami juga berkoordinasi ketat dengan otoritas pelabuhan untuk pengamanan dan kelancaran operasional," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni akan mengadakan tiga kapal baru senilai Rp4,5 triliun dengan biaya masing-masing kapal senilai Rp1,5 triliun.

Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyampaikan, kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2025 memang telah disetujui senilai Rp2,5 triliun.

Sementara kebutuhan dana sisanya sekitar Rp2 triliun, akan berasal dari PMN pada 2024 maupun dari pembiayaan mandiri dari Pelni.

“Yang Rp1,5 triliun kan sudah kami dapatkan dari PMN 2024, kemudian yang PMN 2025 ini Rp2,5 triliun, yang Rp500 miliar dari self-financing Pelni,” tuturnya kepada wartawan, dikutip pada Kamis (11/12/2025).

Anda, sapaannya, menyampaikan bahwa pengadaan tiga kapal baru ini disiapkan untuk menggantikan kapal yang sudah tua. Dengan demikian, tidak menambah total kapal yang dimiliki Pelni.

Kapal baru tersebut diharapkan dapat rampung dan mulai beroperasi pada semester I/2029. Dengan kata lain, masyarakat masih perlu menunggu sekitar empat tahun untuk menikmati berlayar dengan kapal baru Pelni.

Selain tiga kapal, Anda menyampaikan, pihaknya juga berencana melakukan pengadaan enam kapal baru yang akan diajukan pada 2029 mendatang. Sementara kajiannya mulai dilakukan pada tahun ini.

Pembangunan tiga kapal baru ini nantinya akan berkapasitas 1.000 orang, lebih kecil dari kapal yang sebelumnya berkapasitas 2.000 orang.

Anda menjelaskan, hal ini karena menyesuaikan skema pelayaran yang akan dilakukan, yakni fokus kepada hub and spoke agar frekuensi kapal ke wilayah kepulauan dapat meningkat.

“Supaya frekuensi daripada kunjungan kapal-kapal kami yang sekarang ini 2 minggu menjadi lebih sering lagi. Harapannya dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah-wilayah kepulauan,” jelasnya.

Sebagai informasi, dana PMN tersebut akan digunakan untuk mengganti tiga unit kapal penumpang Pelni yang telah berusia lanjut, yaitu KM Umsini, KM Lawit dan KM Tidar.

KM Umsini buatan Jerman tahun 1985 kini berusia 40 tahun. KM Umsini saat ini sedang menjalani perbaikan di Surabaya setelah mengalami insiden kebakaran di Makassar pada 2024. KM Umsini diperkirakan akan kembali beroperasi pada kuartal II/2026.

Kapal lainnya yang akan diganti yaitu KM Lawit dibuat pada tahun 1987 dan telah berusia 38 tahun.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyetujui suntikan modal berupa PMN 2025 kepada sejumlah BUMN dan lembaga, meskipun telah ada Danantara.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyebut PMN dari APBN tetap disuntikkan ke BUMN kendati sudah berada di bawah Danantara, khusus untuk BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah saja. Artinya, BUMN yang menjalankan fungsi public service obligation (PSO) akan tetap bisa mendapatkan dukungan BUMN.

"PMN-nya lebih karena PSO, karena di undang-undangnya kan setiap penugasan kepada Danantara itu dibiayai oleh pemerintah karena ini bentuknya adalah PSO, penugasan, sehingga didanai pemerintah. Tetapi di luar itu, kalau perbaikan perusahaan itu dilakukan oleh Danantara," terang Dony usai rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).