Bisnis.com, JAKARTA — Civitas Akademika Paramadina mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Dalam surat terbuka yang diterima Bisnis pada Minggu (7/12/2025), Civitas Akademika Paramadina menyatakan dengan melihat korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang ditimbulkan, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda bencana alam di tiga provinsi ujung barat pulau Sumatera tersebut, ditetapkan sebagai bencana nasional.

Para akademisi tersebut meminta Prabowo untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan pertimbangan tidak ditetapkannya bencana nasional di Sumatra.

"Bersama dengan surat terbuka ini, semoga Bapak Presiden membacanya, izinkan kami bermohon sebagai warga negara, sebangsa dan setanah air, agar Bapak segera menetapkan bencana alam yang menimpa saudara-saudara kami di tiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional, dengan segala konsekuensi dan tindakan yang mengikutinya. Agar seluruh masyarakat di 3 provinsi tersebut memiliki kepastian dalam penanggulangan dan pembangunan pasca bencana."

Para Akademisi meyakini keselamatan nyawa adalah hukum tertinggi dalam penanganan bencana (Salus populi suprema lex esto). Prinsip ini menjadi landasan etis serta operasional, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan negara hadir melindungi segenap warga negara dari bencana, memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan perlindungan jiwa di atas segalanya.

Lebih lanjut, para akademisi turut mendesak Prabowo untuk segera menghentikan segala bentuk perizinan baru dan mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin di seluruh Indonesia.

Selain itu, Prabowo didesak untuk mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penebangan pohon yang tidak memiliki izin, melakukan tindakan pembalakan ilegal dan menjual hasil hutan secara ilegal.

Akademisi mendesak Prabowo memberikan bantuan dan santunan yang layak bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, yang sedang dirawat, kehilangan rumah, sawah, ladang, ternak dan harta benda lainnya. Berupa uang, makanan, obat-obatan, pakaian, terapi dan bantuan kemanusiaan lainnya.

Selanjutnya, memastikan adanya pembangunan pasca bencana untuk membangun kembali perumahan yang layak, perkantoran, jalan, jembatan, irigasi, dan seluruh infrastruktur yang rusak serta memastikan seluruh pelayanan publik kembali berfungsi.

Selain itu, Prabowo diminta memprioritaskan pembangunan fasilitas infrastruktur dasar yang rusak, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas agar pelayanan fungsi pendidikan bisa kembali normal.

"Kami yakin Bapak Presiden Prabowo adalah orang yang paling memahami dan mencintai seluruh rakyat Indonesia. Langkah Bapak untuk membantu anak-anak sekolah melalui Makanan Bergizi Gratis (MBG), membangun sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis serta menaikkan gaji guru adalah bentuk kepedulian dan kecintaan Bapak terhadap rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kami mohon pada kesempatan ini Bapak juga bisa mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat," lanjut Surat Terbuka tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra kembali menegaskan pentingnya manajemen krisis yang kuat dan terkoordinasi.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, membagikan sembilan pelajaran penting dari pengalamannya mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat penanganan tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyampaikan bahwa pola penanganan bencana besar memiliki karakter serupa. Karena itu, strategi yang terbukti efektif di masa lalu dapat menjadi rujukan dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini.

Ini sembilan tips dari Dino Patti Djalal saat mengatasi bencana alam:

1. Kepemimpinan Presiden Menjadi Faktor Penentu

Dikutip dari unggahan media sosial miliknya, Sabtu (6/12/2025), masyarakat berada dalam kondisi terpuruk, aparat kewalahan, dan instansi sering berjalan tidak sinkron. Dino menegaskan bahwa hanya satu otoritas tertinggi, Presiden yang dapat memberikan arah, ketegasan, dan ketenangan publik.

“Sewaktu tsunami tahun 2004, Presiden SBY terjun langsung di lapangan dan terus kembali ke lokasi. Rakyat ingin melihat pemimpinnya berada di tengah mereka,” ujarnya.

2. Jangan Terlalu Mengandalkan Angka Awal Korban

Estimasi korban pada hari pertama umumnya tidak akurat. Dino mencontohkan laporan awal tsunami Aceh yang hanya mencatat 50 korban, sementara angka riil mencapai 150.000 jiwa. Pemerintah harus menyiapkan rencana kontingensi karena jumlah korban hampir pasti bertambah.

3. Dampak Berat Justru Muncul Setelah Bencana Mereda

Walaupun banjir dan longsor berlangsung singkat, tantangan lanjutan seperti penyakit, sanitasi buruk, dan tekanan psikologis pengungsi akan bermunculan selama berminggu-minggu.

4. Perlu Panglima Operasional yang Langsung di Bawah Presiden

Krisis lintas provinsi membutuhkan komando tunggal agar koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Dino menilai posisi Kepala BNPB mungkin tidak cukup untuk mengendalikan operasi seluas ini dan perlu figur dengan otoritas lebih tinggi.

5. Tetapkan Status Bencana Nasional

Status ini penting agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan secara penuh. Dino juga menekankan nilai solidaritas nasional, seperti yang tercermin dalam respons publik terhadap tsunami 2004.

6. Pemerintah Harus Menyampaikan Informasi Resmi Setiap Hari

Komunikasi publik idealnya dilakukan langsung dari posko lapangan, bukan dari Jakarta, agar tidak terjadi simpang siur informasi. Juru bicara harus kompeten dan kredibel.

7. Menteri Fokus pada Koordinasi, Bukan Sekadar Aktivitas Simbolis

Kehadiran menteri di lapangan bukan untuk pencitraan. Menurutnya yang paling penting adalah rapat koordinasi harian, bahkan dua kali sehari, serta pengambilan keputusan cepat.

8. Jangan Terburu-buru Mengakhiri Status Tanggap Darurat

Masa tanggap darurat perlu diperpanjang bila situasi menuntut. Pemerintah harus memiliki indikator jelas sebelum masuk tahap rehabilitasi.

9. Rehabilitasi Sumatra akan Membutuhkan Anggaran Besar

Dino memperkirakan tidak akan banyak bantuan internasional seperti tsunami Aceh. Karena itu, APBN perlu disesuaikan, termasuk kemungkinan menyisihkan sebagian anggaran pertahanan yang tahun depan direncanakan mencapai Rp335 triliun.

“Saya yakin para patriot di TNI dan di Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan selama ini dilakukan untuk membantu rakyat,” katanya.

Dino menutup pesannya dengan harapan agar pengalaman masa lalu dapat memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana besar di masa depan. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA – Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada penghujung 2025 ini mendapat keprihatinan mendalam secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan data Geoportal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (1/12) pagi, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi tersebut telah menelan korban jiwa mencapai 442 orang dengan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang dan tercatat 1,1 juta orang di 47 kota/kabupaten terdampak bencana ini.

Kerusakan infrastruktur vital hingga luasnya bencana tersebut membuat masyarakat dan warganet mendesak Pemerintah Pusat untuk dijadikan sebagai Bencana Nasional.

Namun, penetapan status Bencana Nasional tidak semata-mata didasarkan pada jumlah korban atau luasnya wilayah terdampak, melainkan pada indikator-indikator ketat yang diatur oleh BNPB dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berikut adalah penjelasan mengenai status keadaan darurat dan mekanisme penetapannya melansir Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dibuat oleh BNPB.

Apa itu Status Keadaan Darurat Bencana?

Status keadaan darurat adalah aturan dasar agar pemerintah dapat bergerak cepat menangani dampak bencana. Berdasarkan pedoman BNPB, Status Keadaan Darurat Bencana didefinisikan sebagai keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi BNPB yang dapat dimulai dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Penetapan tersebut menjadi dasar "kemudahan akses" dalam mengerahkan sumber daya manusia, logistik, hingga pengelolaan anggaran darurat (Belanja Tidak Terduga) untuk penanganan bencana secara maksimal.

Status ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Siaga Darurat: Ketika potensi ancaman sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan informasi peningkatan ancaman.
2. Tanggap Darurat: Keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat.
3. Transisi Darurat ke Pemulihan: Ketika ancaman bencana cenderung menurun, namun gangguan kehidupan dan penghidupan masih berlangsung.

Kapan Status Naik Menjadi Bencana Nasional?

Perbedaan antara bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional terletak pada tingkat kemampuan pemerintahan lokal/pusat dalam menangani bencana, bukan hanya pada besarnya kerusakan fisik.

BNPB membagi tingkatan keadaan darurat menjadi tiga tingkat: kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kenaikan status didasarkan pada indikator kelumpuhan atau ketidakmampuan pemerintahan daerah dalam tiga aspek: mobilisasi sumber daya, aktivasi sistem komando, dan pelaksanaan penanganan awal (SAR dan pemenuhan kebutuhan dasar).

1. Status Darurat Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota masih mampu memobilisasi sumber daya, mengaktifkan sistem komando, dan menangani kebutuhan awal korban meskipun terbatas.
2. Status Darurat Provinsi: Gubernur mengambil alih penanganan bencana jika pemerintah kabupaten/kota kolaps dalam menangani bencana tersebut. Hal ini harus didukung pernyataan resmi ketidakmampuan dari Bupati/Walikota.
3. Status Darurat Nasional (status tertinggi): dilakukan jika Pemerintah Provinsi terdampak bencana tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya manusia di provinsinya, mengaktivasi sistem komando penanganan darurat, dan melaksanakan penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban.

Dengan kata lain, selama Pemerintah Daerah (Gubernur dan/atau Walikota/Bupati) masih mampu menjalankan aktivitas pemerintahan dan menangani bencana di daerahnya, status Bencana Nasional belum bisa ditetapkan secara teknis, meskipun Pemerintah Pusat tetap turun langsung untuk membantu penanganan bencana.

Prosedur Penetapan Bencana Nasional

Saat pemerintah daerah sudah tidak mampu menangani bencana di daerahnya, prosedur penetapan status Bencana Nasional tidak bisa langsung diputuskan Pemerintah Pusat, melainkan bersifat berjenjang seperti berikut:

1. Surat Pernyataan Gubernur: Gubernur wilayah terdampak harus mengeluarkan surat kepada Presiden yang menyatakan ketidakmampuan provinsinya dalam menangani kedaruratan secara maksimal.
2. Pengkajian Cepat: Paling lambat 1x24 jam setelah surat dari Gubernur dikeluarkan. BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait melakukan pengkajian cepat situasi di lapangan.
3. Rapat Koordinasi Nasional: Hasil kaji cepat dibahas dalam rapat tingkat nasional untuk membuat rekomendasi tindak lanjut bencana.
4. Penetapan Presiden: Jika rekomendasi disetujui, Presiden akan menetapkan status darurat bencana nasional. Namun, jika dinilai belum perlu, Pemerintah Pusat akan memberikan pendampingan penuh tanpa mengambil alih status.

Saat ini, meskipun desakan masyarakat menguat akibat besarnya skala kerusakan di Sumatera, Pemerintah Pusat melalui BNPB masih mengambil langkah penguatan personel dan logistik kepada Pemerintah Daerah, tanpa mengambil alih status menjadi Bencana Nasional, selama fungsi pemerintahan daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar dinilai belum lumpuh total.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Aceh dan Sumatra Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana daerah sejak Kamis (27/11), sedangkan Sumatra Barat sejak Selasa (25/11). Penetapan tersebut akan berlaku selama 14 hari ke depan di ketiga provinsi tersebut. (Stefanus Bintang Agni)

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara hingga saat ini belum mengusulkan penetapan status bencana yang terjadi Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.

Ketua Harian Posko Tim Bencana Darurat Sumut Basarin Yunus Tanjung mengatakan Gubernur Sumut Bobby Nasution belum memberi arahan untuk mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar status bencana di tiga provinsi ini dinaikkan menjadi bencana nasional.

“Provinsi Sumut sampai saat ini belum ada mengajukan permohonan itu,” kata Basarin melalui sambungan telepon, Senin (1/12/2025).

Menurut Basarin, bencana yang terjadi di Sumatra ini sejatinya memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi bencana nasional karena telah terjadi di tiga provinsi sekaligus.

Namun, hingga saat ini Pemprov Sumut belum berencana untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar status bencana ini dinaikkan menjadi bencana nasional.

Dia menyebut Pemprov bersama pemerintah kabupaten/ kota se-Sumatra Utara saat ini masih fokus pada upaya penanganan darurat bencana di wilayah terdampak. Sejumlah menteri pun telah datang langsung ke Sumut untuk meninjau lokasi dan korban bencana dan melakukan assessment terhadap skala bencana.

“Kalau dilihat dari kriterianya, sudah memenuhi syarat karena lebih dari satu provinsi. Tapi Sumut memang belum mengajukan. Saya rasa, tanpa perlu diajukan [status bencana nasional], pemerintah telah punya penilaian sendiri seiring tinjauan para menteri,” ujar dia.

Adapun dalam SK Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana oleh Gubernur Sumut beberapa waktu lalu disebutkan bahwa biaya selama masa tanggap darurat dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja (APBD) dan Perubahan APBD Sumut tahun 2025.

Basarin mengatakan, Pemprov Sumut masih memiliki anggaran Biaya Tidak Terduga sekitar Rp60 miliar yang dapat digunakan sesuai ketentuan untuk pengadaan kebutuhan selama masa tanggap darurat bencana.

“Untuk tanggap darurat, provinsi masih punya kemampuan membiayai. Untuk recovery, mungkin nanti pemerintah pusat bisa membantu,” ujarnya.

Berdasarkan data Pusdalops PB BPBD Sumut, per Minggu (30/11/2025) sore bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumut berdampak pada 1,3 juta jiwa yang tersebar di 18/ kabupaten/ kota.

Sebanyak 216 jiwa ditemukan meninggal dunia, korban luka-luka mencapai 602 jiwa, serta 147 lainnya dilaporkan hilang.

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Lembaga Perempuan dan Kelompok Rentan Terdampak Banjir Sumatra mendesak Presiden Prabowo Subianto menerapkan status bencana nasional di Sumatra dan Aceh.

Koordinator Perempuan Sumatra (Permampu) Medan, Dina Lumbantobing, sebagai bagian dari koalisi tersebut, mengatakan penanganan bencana di Sumtra dan Aceh masih tergolong lambat sedangkan korban terus berjatuhan.

"Kami mendesak Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Nasional untuk segera menetapkan bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra ini sebagai Bencana Nasional. Tanpa penetapan status tersebut, mobilisasi bantuan lintas daerah, pengerahan sumber daya, dan dukungan anggaran berisiko terus berjalan lambat, parsial, dan tidak sebanding dengan skala kerusakan serta jumlah korban," jelas Dina dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

Melalui penetapan bencana nasional, penanganan di wilayah yang terdampak dan koordinasi lintas sektor berjalan lebih optimal. Selain itu, pemerintah didesak mengevakuasi wilayah yang terisolasi dengan mengerahkan alat-alat evakuasi yang memadai.

Dina menyampaikan, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil menjadi prioritas utama dalam penanganan ini dengan memberikan logistik yang memadai.

Pemerintah juga diminta segera memenuhi kebutuhan pokok seperti air bersih, popok, pakaian, hingga makanan. Pendistribusian ini, kata Dina, harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

"Pemerintah perlu membuka data terkini secara berkala mengenai jumlah korban, sebaran pengungsi, jenis bantuan yang telah didistribusikan, dan penggunaan anggaran bencana. Transparansi ini penting untuk mencegah tumpang tindih bantuan dan memastikan kelompok paling rentan tidak tertinggal," jelasnya.

Dina menuturkan bahwa penanganan bencana turut melibatkan organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil lokal sebagai mitra setara dalam asesmen kebutuhan, perencanaan, distribusi bantuan, pemantauan, hingga tahap pemulihan dan rehabilitasi jangka panjang.

Diketahui, per Jumat (28/11/2025) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat.

Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang. Di Aceh 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka.

Kemudian di Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka. Jumlah korban diperkirakan meningkat. Selain itu sejumlah akses darat lumpuh sehingga pemberian logistik terhambat dan diharuskan menggunakan jalur udara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Meski demikian, dia memastikan bahwa penyaluran bantuan dan pemantauan terus berlanjut.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi para korban.

“Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus," ujarnya.

Terkait kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional, Prabowo mengatakan pemerintah masih melakukan pemantauan intensif sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

“Nanti kami monitor terus," katanya singkat.

Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI memerintahkan percepatan penanganan tanggap darurat sejak hari pertama terjadi bencana alam di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah memastikan seluruh unsur bergerak cepat untuk menjamin keselamatan warga dari bencana yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem yang berdampak luas di sejumlah wilayah.

“Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami Tim BNPB langsung bergerak dibantu TNI-Polri, Pemda aktif, dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian terus makanan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” ujarnya kepada awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat pagi (28/11/2025).

Menurut Pratikno, pengiriman bantuan mendesak kembali dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Pemerintah menekankan pentingnya peralatan prioritas untuk mendukung efisiensi operasi tanggap darurat.

“Tadi di disampaikan oleh Pak Seskab, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Tim PU [Pekerjaan Umum] juga bergerak, karena beberapa lokasi titik itu putus, mulai dari tanah longsor, kemudian jalan yang tertimbun, dan lain-lain, itu juga sudah bergerak,” kata Pratikno.

Menurut Pratikno, fenomena cuaca ekstrem yang terjadi dipicu Siklon Tropis Senyar yang berdampak luas di sejumlah wilayah. Pemerintah telah mengaktivasi operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di daratan.

“Perlu kita ketahui, ini adalah Siklon Tropis Senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun, oleh karena itu kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan dibawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah mewaspadai potensi Siklon Tropis Koto yang berada di utara. Meski diharapkan tidak memasuki wilayah Indonesia, seluruh elemen diminta memperkuat kewaspadaan dan menjaga kesiapsiagaan.

“Dan kemudian kami juga mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di utara. Kami masih waspada, kami harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia. Jadi sekali lagi, kami butuh dukungan dari semua pihak, rekan-rekan semuanya,” kata Pratikno.