Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pandangan pribadinya terkait bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan di akun X (Twitter) pribadinya, @SBYudhoyono, pada Kamis (25/12/2025).

Dalam unggahannya, SBY mengaku terus mengikuti dan mencermati perkembangan bencana alam di Sumatra, termasuk tingkat keparahan bencana, jumlah korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik.

Dia juga memperhatikan langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat dan daerah, serta respons dan komentar publik, termasuk kritik yang muncul.

“Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini,” tulis SBY dalam unggahannya.

SBY menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan proses yang kompleks dan tidak sederhana, terutama pada fase tanggap darurat yang sering kali diwarnai berbagai kendala dan kelumpuhan di lapangan.

Menurutnya, proses penanganan bencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan waktu, sumber daya yang memadai, kebijakan yang tepat, serta pelaksanaan yang efektif.

“Penanganan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasinya, memerlukan waktu. Juga diperlukan sumber daya termasuk finansial yang mencukupi. Juga diperlukan kebijakan dan master plan yang utuh. Juga tentunya pelaksanaan yang efektif,” ucapnya.

Dia juga menyinggung pengalamannya saat memimpin Indonesia dalam menghadapi sejumlah bencana besar, seperti tsunami Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogyakarta dan Padang, serta bencana alam besar lainnya.

Dari pengalaman tersebut, SBY menilai pentingnya perencanaan yang matang dan kepemimpinan yang kuat dalam manajemen bencana.

Terkait kepemimpinan nasional, SBY menyatakan bahwa komando dan pengendalian idealnya berjalan efektif, bahkan dipimpin langsung oleh Presiden melalui manajemen krisis.

Namun, dia menekankan bahwa setiap kepala pemerintahan memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda, tergantung pada situasi, jenis bencana, serta konteks yang dihadapi.

Prabowo Sudah Serius

SBY menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keseriusan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan perhatian penuh terhadap penanganan bencana di Sumatera.

Dia juga menyatakan bahwa Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi yang terdampak bencana.

“Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatra yang mengalami bencana alam tersebut,” katanya.

Saat ini, menurut SBY, fokus utama adalah rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat agar dapat pulih dan bahkan menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Dia menekankan beberapa faktor penting agar proses tersebut berhasil, seperti konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan yang efektif di lapangan, serta implementasi rencana yang berjalan optimal.

“Jangan dilupakan, akuntabilitas penggunaan uang negara juga dijaga dengan baik,” tegas SBY.

Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam membangun kembali Sumatera pascabencana, serta memastikan para korban bencana memiliki masa depan yang lebih baik.

“Mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik,” pungkas SBY.

Bisnis.com, JAKARTA — Civitas Akademika Paramadina mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Dalam surat terbuka yang diterima Bisnis pada Minggu (7/12/2025), Civitas Akademika Paramadina menyatakan dengan melihat korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang ditimbulkan, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda bencana alam di tiga provinsi ujung barat pulau Sumatera tersebut, ditetapkan sebagai bencana nasional.

Para akademisi tersebut meminta Prabowo untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan pertimbangan tidak ditetapkannya bencana nasional di Sumatra.

"Bersama dengan surat terbuka ini, semoga Bapak Presiden membacanya, izinkan kami bermohon sebagai warga negara, sebangsa dan setanah air, agar Bapak segera menetapkan bencana alam yang menimpa saudara-saudara kami di tiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional, dengan segala konsekuensi dan tindakan yang mengikutinya. Agar seluruh masyarakat di 3 provinsi tersebut memiliki kepastian dalam penanggulangan dan pembangunan pasca bencana."

Para Akademisi meyakini keselamatan nyawa adalah hukum tertinggi dalam penanganan bencana (Salus populi suprema lex esto). Prinsip ini menjadi landasan etis serta operasional, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan negara hadir melindungi segenap warga negara dari bencana, memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan perlindungan jiwa di atas segalanya.

Lebih lanjut, para akademisi turut mendesak Prabowo untuk segera menghentikan segala bentuk perizinan baru dan mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin di seluruh Indonesia.

Selain itu, Prabowo didesak untuk mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penebangan pohon yang tidak memiliki izin, melakukan tindakan pembalakan ilegal dan menjual hasil hutan secara ilegal.

Akademisi mendesak Prabowo memberikan bantuan dan santunan yang layak bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, yang sedang dirawat, kehilangan rumah, sawah, ladang, ternak dan harta benda lainnya. Berupa uang, makanan, obat-obatan, pakaian, terapi dan bantuan kemanusiaan lainnya.

Selanjutnya, memastikan adanya pembangunan pasca bencana untuk membangun kembali perumahan yang layak, perkantoran, jalan, jembatan, irigasi, dan seluruh infrastruktur yang rusak serta memastikan seluruh pelayanan publik kembali berfungsi.

Selain itu, Prabowo diminta memprioritaskan pembangunan fasilitas infrastruktur dasar yang rusak, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas agar pelayanan fungsi pendidikan bisa kembali normal.

"Kami yakin Bapak Presiden Prabowo adalah orang yang paling memahami dan mencintai seluruh rakyat Indonesia. Langkah Bapak untuk membantu anak-anak sekolah melalui Makanan Bergizi Gratis (MBG), membangun sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis serta menaikkan gaji guru adalah bentuk kepedulian dan kecintaan Bapak terhadap rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kami mohon pada kesempatan ini Bapak juga bisa mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat," lanjut Surat Terbuka tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyentil sejumlah bupati yang melepas tanggung jawab dalam penanganan bencana yang terjadi di Sumatra.

Dalam rapat pengarahan terkait penanganan dan pemulihan bencana yang digelar pada Minggu (7/12/2025), Prabowo sempat menyinggung para kepala daerah lari dari tanggung jawab.

"Kalau yang mau lari, lari saja, dicopot langsung, Mendagri bisa ya diproses. Itu kalau di tentara namanya desersi, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Itu tidak bisa tuh," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala daerah yang sigap menangani bencana.

Prabowo menuturkan, bencana yang terjadi sebagai suatu tantangan dan ujian bagi kepala daerah. Namun, dia meyakini jika para kepala daerah dan bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk melaluinya.

"Pengalaman kita pernah mengalami cobaan besar dan musibah besar, tapi kita kerja sama dengan kekompakan kita bisa melewatinya," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tantangan yang dihadapi saat satu tahun kepemimpinannya.

Di sela meninjau jembatan bailey (jembatan darurat portabel) di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Prabowo mengatakan di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, untuk menguatkan wilayah mereka yang terdampak bencana.

"Ya ini musibah, tantangan yang kita coba, ini pimpinan baru satu tahun. Presiden satu tahun, gubernur satu tahun, bupati satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penanganan tanggap darurat tanah longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang saat ini masih menyisakan korban hilang agar dilakukan dengan cepat sebagaimana instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap itu, Budi memastikan sebanyak 512 personel petugas gabungan sudah dikerahkan melibatkan Basarnas, BPBD, TNI, Polri, Tagana dan berbagai organisasi relawan lainnya.

"Presiden menyampaikan turut berduka. Beliau memerintahkan BNPB untuk bergerak ke lapangan dan membantu menyelesaikan penanganan longsor di Majenang hingga masa tanggap darurat selesai,” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Budi Irawan dalam pernyataanya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

BNPB juga menambah jumlah alat berat menjadi delapan unit dan menurunkan anjing pelacak (K9) untuk mempercepat pencarian korban tanah longsor yang melanda Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap ini.

"Kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi melalui dapur umum dan pos kesehatan yang telah beroperasi melayani warga dan petugas SAR," kata Budi.

BNPB mengkonfirmasi data dari posko darurat di Majenang melaporkan setidaknya sampai dengan Jumat (14/11) malam ada sebanyak 20 orang korban hilang dalam pencarian.

Operasi pencarian dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat medan yang sulit dan ditambah masih diguyur hujan sedang-ringan sehingga rawan terjadi longsor susulan.

Sementara sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar pusat longsor juga sudah mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman dalam pendampingan tim petugas gabungan.

BNPB mengimbau warga tetap waspada karena hujan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi hingga Minggu (16/11), terutama di kawasan cekungan Majenang yang rentan pergerakan tanah.