Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sederet tantangan yang dihadapi perusahaan asuransi dalam melakukan pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan tantangan itu meliputi kesiapan permodalan dan sumber daya manusia (SDM).

“Serta infrastruktur operasional yang diperlukan untuk membentuk perusahaan asuransi syariah yang berdiri sendiri,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Selasa (24/3/2026).

Selain tiga hal itu, Ogi menambahkan tantangan lain adalah perusahaan perlu menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola yang memenuhi ketentuan regulasi, sehingga proses persiapan spin off memerlukan waktu dan perencanaan yang matang.

Oleh karena itu, lanjutnya, OJK terus melakukan monitoring dan asistensi kepada perusahaan asuransi yang memiliki UUS untuk memastikan proses spin off berjalan sesuai ketentuan.

Dia meneruskan bahwa pihaknya juga secara proaktif melakukan komunikasi dan dialog dengan perusahaan yang belum menyampaikan rencana pemisahan UUS, guna mendorong percepatan pelaksanaannya.

“Adapun, sesuai ketentuan yang berlaku, pemisahan UUS tetap harus dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun 2026,” sebut Ogi.

Diberitakan sebelumnya, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyampaikan hingga kini masih ada beberapa perusahaan yang belum mengajukan permohonan untuk spin off UUS-nya.

Berdasarkan data OJK, Iwan menyebut kini sudah ada 18 perusahaan asuransi syariah yang full fledged. Kemudian, ada 28 aplikasi permohonan yang sudah masuk ke pihaknya untuk mengajukan spin off.

“Kemudian masih ada yang akan spin off menjadi membentuk perusahaan asuransi syariah itu ada 28 aplikasi yang sudah masuk ke kami. Memang kalau kita lihat dari 28 ini, baru 3 telah spin off, kemudian 5 dalam proses spin off, dan masih ada 20 perusahaan yang belum mengajukan mau seperti apa spin off-nya,” bebernya dalam Webinar Asuransi Syariah di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Tahun ini, tahun yang cukup kritikal bagi OJK dan juga bagi industri perasuransian. Ada dua regulasi besar yang pelaksanaannya harus dilakukan paling lambat akhir tahun 2026,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan tahun ini cukup kritikal bagi industri perasuransian.

“Tahun ini, tahun yang cukup kritikal bagi OJK dan juga bagi industri perasuransian. Ada dua regulasi besar yang pelaksanaannya harus dilakukan paling lambat akhir tahun 2026,” ujarnya dalam acara Grand Launching Grha AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) di Jakarta, Jumat.

Regulasi yang dimaksud ialah peningkatan modal ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2023.

Rincian regulasi tersebut ialah pemenuhan modal ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi konvensional Rp250 miliar, reasuransi konvensional Rp500 miliar, asuransi syariah Rp100 miliar, dan reasuransi syariah Rp200 miliar, yang paling lambat direalisasikan pada 31 Desember 2026.

Adapun tahapan kedua yang harus dicapai paling lambat 31 Desember 2028 ialah Kelompok Perusahaan Perasuransian Ekuitas (KPPE) 1 minimum Rp500 miliar, dan KPPE 2 minimum Rp1 triliun.

Aturan lainnya berkenaan dengan spin-off (pemisahan) unit usaha syariah (UUS) asuransi, sebagaimana tertera dalam POJK 11/2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang diwajibkan paling lambar 31 Desember 2026.

“Kami sudah mendapatkan laporan dari masing-masing perusahaan yang memiliki UUS. Kurang lebih ada 28 atau 29 perusahaan asuransi yang UUS itu akan spin-off, akan menambah jumlah perusahaan asuransi syariah 29, (sehingga) nanti jumlahnya (total) kurang lebih 45 atau 46 perusahaan asuransi syariah,” ungkap Ogi.

Sekitar 10-13 perusahaan disebut akan mengalihkan portofolio asuransi syariah kepada perusahaan asuransi syariah yang lebih besar. Karena itu, dia mewanti-wanti proses tersebut dilaksanakan dengan mulus, sembari memastikan perlindungan terhadap pemegang polis sehingga tak dirugikan.

Di skala nasional, ujarnya, UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) itu mewajibkan pembentukan program penjaminan polis pada 2028.

Namun, terdapat pembicaraan dari kementerian/lembaga dengan OJK perihal wacana mempercepat program tersebut di tahun 2027 mengingat pada 2028 ada kegiatan-kegiatan politik berskala nasional menjelang pemilihan umum pada tahun berikutnya.

“Kita sudah mematangkan mengenai program penjaminan polis, bagaimana syarat-syarat peserta, berapa preminya, dan sebagainya. Itu nanti akan dibahas dalam waktu dekat,” ucap Kepala Eksekutif PPDP OJK.

“Tentunya asosiasi menjadi partner dari OJK untuk mendapatkan masukan bagaimana program penjaminan polis itu bisa yang baik, termasuk dari program penjaminan polis adalah adanya resolusi bagi perusahaan asuransi yang insolvent (tidak mampu membayar utang-utangnya saat jatuh tempo),” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — BTN tetap menargetkan pertumbuhan kredit 8–8,5 persen pada 2025 meski telah melepas unit usaha syariah (UUS) menjadi bagian dari Bank Syariah Nasional. Proyeksi ini dipasang setelah pertumbuhan kredit per Oktober mencapai 8 persen, sedikit melampaui rata-rata industri di kisaran 7,8–7,9 persen.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan capaian tersebut menjadi dasar penetapan target hingga akhir tahun. “Hingga Oktober 2025, pertumbuhan kredit BTN tercatat 8 persen, sedikit di atas rata-rata pasar yang berada di kisaran 7,8–7,9 persen. Target kami sampai akhir tahun tetap berada di kisaran 8–8,5 persen untuk mempertahankan posisi di pasar,” ujarnya dalam RUPSLB BTN di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

BTN memastikan pelepasan UUS tidak mengganggu fokus perseroan pada pembiayaan perumahan. Nixon menyebut sektor tersebut tetap menjadi penopang intermediasi, didukung pembiayaan konstruksi dan perluasan layanan consumer banking.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang mencapai 13 persen memperkuat ruang ekspansi, dan setelah dikurangi penempatan dana pemerintah Rp25 triliun, pertumbuhan masih berada di kisaran 9–10 persen.

Kesehatan bank dilaporkan membaik seiring penurunan rasio kredit bermasalah yang diperkirakan lebih rendah dibandingkan September. “Kinerja bank masih sangat baik. Kondisi pasca-Covid sudah lebih stabil, dan kami berharap kesehatan bank akan semakin baik di tahun depan sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi lagi,” ujar Nixon.

Sepanjang 2025, BTN mencatat laba bersih Rp2,3 triliun pada kuartal III atau tumbuh 10,6 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut ditopang pendapatan bunga yang meningkat 18,8 persen menjadi Rp26,57 triliun, sementara beban bunga hanya naik 2,5 persen. Kondisi ini mendorong net interest margin naik menjadi 3,9 persen dari sebelumnya 2,9 persen.

Efisiensi biaya juga membaik dengan penurunan cost-to-income ratio menjadi 47,8 persen dari 59,9 persen pada periode yang sama tahun lalu. Dari sisi pendanaan, DPK tumbuh 16 persen secara tahunan menjadi Rp429,92 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri sebesar 11,18 persen. Deposito ritel menjadi pendorong utama karena menawarkan biaya dana yang lebih rendah.

Transformasi digital ikut memperkuat kinerja BTN melalui Bale by BTN yang kini memiliki 3,2 juta pengguna. Jumlah transaksi naik 96 persen menjadi 1,53 miliar, dengan nilai transaksi mencapai Rp71,9 triliun.

Penyaluran kredit dilaporkan tumbuh 7 persen menjadi Rp381,03 triliun hingga kuartal III 2025, didominasi kredit perumahan sebesar Rp322,53 triliun atau naik 6,4 persen. Kredit non-perumahan tumbuh lebih tinggi yakni 10,7 persen.

Penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga meningkat menjadi Rp186,58 triliun atau tumbuh 8 persen secara tahunan. Pemerintah memberikan kuota FLPP 350 ribu unit pada 2025 dengan alokasi 220 ribu unit untuk BTN.

Likuiditas yang terjaga membuat loan-to-deposit ratio turun menjadi 88,6 persen dari sebelumnya 96 persen, memberi ruang lebih besar bagi penyaluran kredit. Total aset BTN kini mencapai Rp510,85 triliun hingga September 2025 atau tumbuh 12,2 persen secara tahunan.

Setelah kita pisahkan, kita transfer atau alihkan ke BSN, di mana BSN sebelumnya telah diakuisisi oleh BTN dengan nama lama Bank Victoria Syariah,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (kode saham: BBTN) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa telah menyepakati pemisahan (spin-off) unit usaha syariah (UUS) kepada PT Bank Syariah Nasional (BSN).

“Ini rangkaian terakhirnya dari proses spin-off syariah di mana hari ini seluruh pemegang saham BTN menyetujui UUS BTN, yang jadi bagian dari BTN selama ini, kita pisahkan,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai RUPSLB di Menara BTN, Jakarta, Selasa.

Setelah spin-off, seluruh aset dan kewajiban UUS BTN akan resmi dialihkan ke BSN. Proses finalisasi pelimpahan tersebut akan ditetapkan dalam RUPSLB BSN pada 19 November 2025, sehari setelah BTN menggelar RUPSLB untuk melepas hak dan kewajiban UUS.

Dengan penggabungan tersebut, maka aset BSN mencapai Rp71,3 triliun, menjadikannya bank umum syariah (BUS) dengan aset terbesar kedua di Indonesia.

“Setelah kita pisahkan, kita transfer atau alihkan ke BSN, di mana BSN sebelumnya telah diakuisisi oleh BTN dengan nama lama Bank Victoria Syariah,” kata Nixon.

Sebelumnya pada Juni 2025, BTN telah mengakuisisi saham mayoritas PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Kemudian pada Agustus 2025, BVIS melalui RUPSLB sepakat mengubah nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Nixon menambahkan bahwa BTN juga akan melakukan penambahan modal kepada BSN sehingga nantinya menjadi sekitar Rp6 triliunan.

Selain agenda pemisahan UUS sebagai mata acara rapat pertama, RUPSLB pada Selasa juga menyepakati perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemisahan UUS yang berlaku pada tanggal efektif pemisahan.

Untuk diketahui, BTN sebagai bank umum konvensional (BUK) wajib melakukan pemisahan UUS karena telah memenuhi batas total nilai aset UUS sejak kuartal IV 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 POJK Nomor 12 Tahun 2023.

Berdasarkan laporan keuangan BTN tahun buku 2023 yang dipublikasikan pada kuartal I 2024, tercatat UUS BTN memiliki total aset sebesar Rp54,3 triliun. Adapun per kuartal III 2025, aset UUS BTN naik menjadi Rp68,36 triliun.

UUS BTN menunjukkan tren pertumbuhan yang solid dalam lima tahun terakhir. Secara compound annual growth rate (CAGR) periode 2020-2024, aset tumbuh 16,36 persen.

Adapun pembiayaan tumbuh 15,04 persen dan dana pihak ketiga (DPK) naik 20,12 persen. Kontribusi UUS terhadap total aset BTN juga meningkat dari 9,14 persen pada 2020 menjadi 12,90 persen pada 2024.

Jaringan UUS BTN saat ini mencakup 35 kantor cabang syariah (KCS), 76 kantor cabang pembantu syariah (KCPS), dan 589 kantor layanan syariah yang tersebar di berbagai daerah.

Infrastruktur teknologi yang sebagian besar telah terpisah dari induk, serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, membuat UUS BTN dinilai siap beroperasi secara mandiri.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan proses pemisahan/spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) rampung pada akhir 2025 hingga triwulan I-2026.

Langkah tersebut merupakan implementasi dari ketentuan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan, kebijakan spin-off merupakan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan industri perbankan syariah nasional agar lebih stabil dan berdaya saing.

"OJK telah menerima rencana pemisahan atau spin-off UUS dari CIMB Niaga serta BTN dan seluruh proses persiapan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan, paling lambat pada akhir tahun 2025 dan triwulan I-2026,” ujarnya di Jakarta, dikutip Senin (3/11/2025).

Menurut Dian, pemisahan Unit Usaha Syariah bertujuan mendorong bank syariah untuk memperluas kapasitas bisnis, dan menyesuaikan proses operasional dengan kebutuhan pasar

Dengan menjadi entitas tersendiri, bank syariah dapat lebih leluasa dalam mengembangkan produk, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko.

OJK menjelaskan, kewajiban spin-off diterapkan bagi UUS yang telah memiliki aset di atas Rp50 triliun atau total asetnya melebihi 50 persen dari total aset induk.

Kebijakan ini sekaligus menjadi dorongan bagi bank untuk mempercepat penguatan struktur permodalan dan memperluas jaringan layanan syariah di Indonesia.

Dian juga mengungkap terdapat satu bank lain yang saat ini masih dalam tahap penjajakan internal untuk melaksanakan spin-off UUS.

OJK menyebut prosesnya masih dalam tahap persiapan aksi korporasi dan belum diajukan secara resmi kepada otoritas.

“Saat ini, terdapat satu bank lainnya yang masih dalam proses penjajakan internal terkait rencana pemisahan atau spin-off UUS,” kata Dian.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat aset unit usaha syariah (UUS) milik perseroan atau BTN Syariah meningkat 18,4 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp68,36 triliun hingga kuartal III (Q3) 2025.

Jumlah aset tersebut bertumbuh jelang proses pemisahan (spin off) yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Sebelumnya, pada periode yang sama tahun 2024, aset BTN Syariah tercatat sebesar Rp57,72 triliun.

“UUS BTN tinggal selangkah lagi untuk tampil sebagai bank umum syariah (BUS) dengan potensi yang sangat besar di industri perbankan syariah nasional,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2025, pembiayaan BTN Syariah tumbuh sebesar 19,7 persen yoy menjadi Rp51,10 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp42,70 triliun.

Sedangkan dari sisi pendanaan, perolehan dana masyarakat juga meningkat double-digit yakni sebesar 19,3 persen yoy menjadi Rp56,90 triliun pada akhir September 2025, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp47,68 triliun.

Dengan kinerja positif tersebut, BTN Syariah membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 8,4 persen yoy dari Rp546 miliar per kuartal III-2024 menjadi Rp592 miliar per kuartal III-2025.

"Dengan kehadiran Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai bank syariah baru hasil spin-off, kami meyakini akan lebih banyak masyarakat yang terlayani dengan prinsip syariah untuk berbagai kebutuhan keuangan mereka, sehingga dampaknya akan terasa untuk pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia,” kata Nixon.

Untuk diketahui, BTN Syariah segera memasuki babak baru seiring proses akhir spin-off yang mendekati tahap akhir.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui rencana BTN untuk melakukan spin off melalui akuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai cangkang bank umum syariah (BUS).

Selain itu, proses restrukturisasi terkait spin off itu juga telah memperoleh persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia.

Adapun BTN telah resmi mengakuisisi 99,99 persen saham BVIS pada Juni 2025. Sebagai tindak lanjut, BVIS menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2025. RUPSLB tersebut menyepakati perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Dengan perubahan nama ini, maka BTN Syariah setelah menjadi BUS juga berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional.

Dalam pengumuman melalui situs resminya, Rabu (22/10), BTN mengungkapkan bahwa pemisahan UUS dengan mengalihkan hak dan kewajiban kepada Bank Syariah Nasional diperkirakan akan selesai pada minggu ke IV Desember 2025.

Adapun belum lama ini, BTN juga mengumumkan jadwal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan pada 18 November 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025