Bank Mandiri mempercepat penyaluran lebih dari 67.000 paket bantuan untuk warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi serta mendukung kelancaran penanganan darurat di lapangan.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, mengatakan bahwa percepatan penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga relawan karyawan Bank Mandiri atau Mandirian. Kolaborasi ini dinilai mampu mempercepat distribusi logistik ke titik-titik yang paling membutuhkan.

"Hingga 3 Desember 2025, kami telah menyalurkan lebih dari 67.000 paket bantuan untuk warga terdampak tiga provinsi. Kami memastikan bantuan tiba tepat sasaran melalui koordinasi intensif dengan aparat daerah dan mitra di lapangan. Dalam kondisi darurat seperti saat ini, sinergi menjadi kunci agar masyarakat segera mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan," tutur Adhika dalam keterangan resmi, Rabu (3/12).

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan mendesak seperti beras, minyak, gula, mie instan, telur, air mineral, selimut, perlengkapan wanita, perlengkapan bayi, serta kasur dan bantal. Seluruh bantuan ini didistribusikan ke sejumlah titik terdampak di tiga provinsi tersebut.

Di provinsi Aceh, bantuan tersebut mengalir ke Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie. Sementara itu di Sumatera Utara, dukungan logistik Bank Mandiri menjangkau Pangkalan Brandan, Batang Toru, Sipirok, hingga Sibolga, memastikan warga di berbagai wilayah dapat segera memperoleh kebutuhan dasar.

Adapun di Sumatera Barat, bantuan telah menyentuh wilayah luas mencakup Kota Padang, Kabupaten Pariaman, Tanah Datar, Agam, hingga Pasaman, sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat di sepanjang lini terdampak bencana.

Adhika menambahkan bahwa kondisi lokasi dan akses yang sempat terhambat tidak mengurangi komitmen tim untuk mengakselerasi proses distribusi bantuan. Berbagai jalur alternatif telah dimanfaatkan agar bantuan tetap dapat diterima warga.

"Meski sebagian akses terganggu, tim kami tetap bergerak dengan dukungan penuh dari aparat setempat. Prioritas kami adalah memastikan setiap keluarga terdampak memperoleh bantuan dasar yang paling dibutuhkan," ujarnya.

Selain distribusi logistik, relawan Mandirian juga turut membantu operasional posko, koordinasi evakuasi, serta pengelolaan kebutuhan darurat lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri, yang terus memperkuat dukungan terutama di wilayah rawan bencana.

Bank Mandiri menyampaikan empati mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak dan memastikan bahwa dukungan akan terus dilanjutkan sejalan dengan perkembangan situasi di daerah bencana.

"Kami percaya bahwa pemulihan akan berjalan lebih cepat melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Bank Mandiri akan terus hadir mendampingi warga Sumatera hingga kondisi kembali stabil," tutup Adhika.

JAKARTA - Banjir parah dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dinilai sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional . Hal ini melihat dampak kerusakan dan korban yang ditimbulkan.

Tokoh muda asal Sipirok yang juga pengacara nasional, Amriadi Pasaribu, menilai pemerintah pusat sudah selayaknya menetapkan musibah di Sumatera sebagai bencana nasional. Sebab bencana banjir dan longsor di tiga provinsi sudah menelan korban cukup banyak. Begitu juga kerugian harta benda serta kerusakan prasarana dan sarana.

Dari sisi cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, juga sudah memenuhi syarat ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang penanganan bencana.

"Pemerintah dan pihak terkait harus menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional agar penanganan cepat dilakukan," ujar Amriadi di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Amriadi menyoroti kondisi daerah asalnya di Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumut, yang juga terdampak banjir bandang parah pada 25 November lalu. Hingga saat ini akses utama menuju dan dari Sipirok masih terputus karena jalan tertimbun longsor.

"Ini kalau tidak cepat ditangani masyarakat bisa terisolasi. Karena itu, perlu tindakan dan penanganan mendesak," tegasnya.

Dia menilai bencana yang terjadi tak lepat dari ulah manusia yang tidak menjaga alam. Ia mencontohkan daerahnya Sipirok yang sejak dulu alamnya dikenal indah, baru kali ini diterjang banjir bandang. Ia curiga banjir bandang ini akibat alamnya sudah dieksploitasi oleh kepentingan bisnis.

"Faktor bencana karena rusaknya alam di Tapanuli selatan atau di Tapanuli utara di hulu dan itu terjadi karena ada faktor ikut serta izin pemerintah daerah," tegasnya

Maka itu, Amriadi mendesak tiga gubernur yang terdampak musibah segera merekomendasikan status bencana nasional. Sebab, peran kepala daerah sangat menentukan naik tidaknya status bencana daerah menjadi bencana nasional.

Sebelumnya, Gubernur Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah menetapkan daerahnya masing-masing status tanggap darurat bencana.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 25 November 2025 hingga 8 Desember 2025. Pasalnya terdapat 13 daerah di Sumbar yang terdampak bencana, yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Pariaman, Pasaman Barat, dan Kota Bukittinggi. Selain itu juga ada Kota Solok, Padang Panjang, Limapuluh Kota, dan Pasaman.

Lalu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status tanggap darurat bencana yang berlaku selama 14 hari sejak Kamis (27/11/2025), menyusul parahnya banjir dan longsor yang telah memutus jaringan komunikasi dan menimbulkan korban jiwa.

Demikian juga Gubernur Sumut Bobby Nasution, menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung mulai Kamis (27/11/2025). BNPB mencatat, hingga Jumat sore total korban meninggal dunia akibat bencana di Sumut sebanyak 116 orang dan 42 lainnya masih dalam pencarian.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut tidak tertutup kemungkinan penetapan status bencana nasional terkait musibah yang melanda Aceh, Sumut, Sumbar.

"Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya ya," ujar Prabowo seusai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Sesuai pedoman yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Prosedur Penetapan Status Darurat Bencana Nasional adalah sebagai berikut:

1. Apabila kebutuhan penanganan darurat bencana melampaui kapasitas dari provinsi yang wilayah kabupaten/kota terdampak, maka Gubernur wilayah provinsi terdampak dapat mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada Presiden yang berisikan tentang pernyataan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana dan sekaligus bermohon kiranya status keadaan darurat bencana yang terjadi dapat ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana nasional.

2. Paling lambat 1x24 jam setelah keluarnya surat pernyataan dimaksud, maka BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait agar melakukan pengkajian cepat situasi.

3. Selanjutnya, hasil pengkajian cepat dimaksud dibahas dalam rapat koordinasi tingkat nasional untuk menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.

4. Apabila rekomendasi yang dikeluarkan menyatakan perlu menaikkan status keadaan darurat bencana menjadi status keadaan darurat nasional, maka Presiden dapat segera menerapkan status keadaan darurat bencana provinsi.

5. Selanjutnya, Kepala BNPB mengoordinasikan SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut.

6. Apabila rekomendasi yang dihasilkan sebaliknya, maka Pemerintah melalui Kepala BNPB segera menginformasikan ke Gubernur wilayah terdampak bahwa status keadaan darurat bencana tidak perlu ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana nasional dan sekaligus di dalam menginformasikan tersebut, termuat pernyataan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan pendampingan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang terjadi.