Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyampaikan alasan latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta program Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang nantinya menjadi manajer bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Kampung Nelayan Desa Merah Putih (KNDMP).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menjelaskan tujuan latsarmil bagi peserta SPPI tidak disamakan dengan pendidikan calon maupun anggota militer. Para peserta ditegaskan tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya.

"Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kegiatan ini tidak disamakan dengan pendidikan militer atau prajurit. jelasnya dalam jumpa pers, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dia menjelaskan, tujuan Latsarmil adalah untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Ketut memaparkan korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis KDMP dan KNDMP dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas," paparnya.

Oleh karena itu, penyelenggaraan latihan disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil.

Penekanannya bukan pada kemampuan fisik tempur, melainkan pembentukan mental, tanggung jawab, daya juang, dan kemampuan memecahkan masalah (problem solving).

Terkait dengan adanya insiden korban jiwa dalam pelaksanaan program sebelumnya, Kemhan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan almarhumah.

Sebagai bentuk tanggung jawab, penyelenggara telah melakukan pendampingan terhadap keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, hingga mengurus pemenuhan hak-hak peserta.

Lebih lanjut, Ketut menegaskan bahwa atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh khususnya pada aspek kesehatan. Langkah mitigasi yang diterapkan meliputi pengawasan medis ketat, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta dengan faktor risiko.

"Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta," tegasnya.

Sebagai tindakan preventif lanjutan, penyelenggara melakukan observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan penanganan, serta berkoordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan cepat dan optimal.

Ke depannya, Kemhan berkomitmen agar kegiatan latsarmil SPPI dikonsep lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang menggembirakan. Evaluasi dan penyempurnaan program akan terus dilakukan agar penyelenggaraan berjalan aman, profesional, dan akuntabel.

Sebagai informasi, korban terbaru adalah Nola Diasari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Literasi keuangan memegang peranan penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang di masa depan.

Direktur IT & Operations KrediOne Defrian Afdi menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan keterampilan dasar yang semakin penting dimiliki generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan ekonomi digital yang berlangsung cepat.

Defrian mengatakan transformasi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Dengan demikian, literasi keuangan tidak hanya tentang memahami layanan yang tersedia, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan finansial secara bijak, tepat, memahami risiko, dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

“Generasi muda yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan berbagai peluang di masa depan,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip, Minggu (28/6/2026).

KrediOne berkolaborasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar program Pindar Mengajar: Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi di Kota Malang pada 24–25 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung peningkatan literasi keuangan sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan ekonomi digital.

KrediOne menilai di tengah makin pesatnya transformasi digital, kemampuan mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab menjadi semakin penting bagi generasi muda. Karena itu, kolaborasi antara regulator, akademisi, media, dan pelaku industri diperlukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang bijak dan sehat, pemanfaatan layanan keuangan digital yang bertanggung jawab, serta berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan ekonomi digital.

Kegiatan literasi yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (UNISMA) dihadiri oleh ratusan mahasiswa serta civitas akademika. Hadir dalam kegiatan tersebut Anjar Sumarjati, Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi 2 OJK; Frederik Alexander Rompies, Asisten Direktur OJK Malang; Ronald T. Andi Kasim, Sekretaris Jenderal AFPI; serta Affifudin, S.E., M.S.A., Ak., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA. Dalam sesi talkshow tersebut,

Selain kegiatan edukasi, KrediOne juga berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kurikulum Berbasis Keuangan Digital di UNISMA yang mempertemukan regulator, akademisi, dan pelaku industri. Perseroan meyakini bahwa peningkatan literasi keuangan dan pengembangan talenta digital merupakan fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab apabila bangsa Indonesia mengalami kelaparan karena telah disumpah sebagai kepala negara sekaligus mandataris kedaulatan rakyat.

Hal itu disampaikan dalam sambutan pada peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5), sebagaimana dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden.

"Saya sebagai Presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat. Saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang bertanggung jawab," tegas Prabowo.

Ia menegaskan tidak ada pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila bangsa mengalami kelaparan selain dirinya sebagai kepala negara.

"Saya yang tanggung jawab, tidak akan ada org lain yang akan dihujat tidak akan ada orang lain yang diminta pertanggungjawaban, saya yang bertanggung jawab," jelasnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya telah menugaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajaran untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu empat tahun, namun target tersebut disebut dapat dicapai lebih cepat, yakni dalam satu tahun.

[Gambas:Youtube]

Kepala negara itu kemudian mengapresiasi kinerja Amran. Prabowo mengaku awalnya tidak mengenal Amran, namun menilai yang bersangkutan memiliki pemikiran yang baik setelah berdialog langsung.

Ia bahkan mengusulkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo agar Amran kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian.

"Saya tidak pernah kenal beliau. Saya tanya dua-tiga pertanyaan, ternyata orang ini oke pemikirannya. Kemudian saya usulkan ke Pak Jokowi, beliau ditarik kembali jadi Menteri Pertanian. The rest is history. Beliau akhirnya berjuang karena menguasai masalah," kata Prabowo.

Prabowo menilai Amran memahami persoalan pertanian karena pernah menjabat sebagai menteri, memiliki pengalaman sebagai pelaku sektor pertanian, serta berasal dari keluarga petani.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung bahwa bangsa Indonesia terlalu lama dipandang sebelah mata oleh bangsa lain dan dianggap sebagai "the soft state".

Ia menilai sejumlah pemimpin, pejabat, tokoh, pakar, hingga pelaku usaha di dalam negeri masih memiliki rasa rendah diri dan lebih mengagungkan hal-hal dari luar negeri dibandingkan kemampuan bangsa sendiri.

"Kita berprestasi, kita dihina, kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta rakyat. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala BPOM Taruna Ikrar menetapkan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain pada 13 Maret 2026 dan telah diundangkan pada 6 April 2026.

Peraturan ini menggantikan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan praktik pengelolaan obat dan bahan obat saat ini.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa peraturan ini mengatur pengelolaan obat pada dua jenis fasilitas, yaitu fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain serta pengelolaan bahan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian.

”Fasilitas pelayanan kefarmasian mencakup instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan apotek. Adapun fasilitas lain mencangkup toko obat, hypermarket, supermarket, dan minimarket,” jelas Taruna Ikrar dalam acara sosialisasi peraturan ini yang digelar Senin, (4/5/2025).

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 917 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa obat tanpa resep dapat diperoleh tidak hanya dari fasilitas pelayanan kefarmasian tetapi juga di fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu pengaturan lebih lanjut mengenai penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan di fasilitas lain menjadi kewenangan kementerian/lembaga terkait, termasuk BPOM.

Terbitnya peraturan ini juga membuka peluang pengelolaan obat bebas dan Obat bebas terbatas di luar fasilitas pelayanan kefarmasian dengan persyaratan tertentu. Pengelolaan obat dan bahan obat dilakukan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko obat yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, sekaligus mencegah penyimpangan pengelolaan obat dan bahan obat yang dapat membahayakan kesehatan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar, menegaskan bahwa Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 merupakan bagian dari komitmen BPOM untuk memastikan seluruh obat yang beredar dikelola dengan standar yang jelas dan aman.

Obat yang diedarkan di fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain wajib memiliki izin edar. Fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain yang mengelola obat bebas dan obat bebas terbatas juga wajib memiliki perizinan berusaha.

“Peraturan ini memperkuat pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat secara menyeluruh, termasuk di fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain, agar masyarakat memiliki akses yang luas untuk memperoleh obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu,” ujar Taruna Ikrar.

Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa, seluruh kegiatan pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian, mulai dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, peracikan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan, hingga pelaporan, berada di bawah tanggung jawab apoteker penanggung jawab. Apoteker yang dapat dibantu oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik.

Sementara itu, pengelolaan obat di fasilitas lain dibatasi hanya untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, tanpa kegiatan peracikan. Pengelolaan obat di toko obat berada di bawah tenaga vokasi farmasi. Sedangkan, pengelolaan obat di sarana ritel seperti hypermarket, supermarket, dan minimarket (HSM) berada di bawah tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang memiliki sertifikat pelatihan terkait pengelolaan obat serta dibawah supervisi apoteker di distribution centre hypermarket, supermarket, dan minimarket atau dibawah supervisi tenaga vokasi farmasi di toko obat.

Pengadaan dan penyerahan obat di toko obat dan hypermarket, supermarket, dan minimarket hanya diperbolehkan untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, termasuk obat bebas terbatas yang mengandung prekursor farmasi.

Toko obat dan hypermarket, supermarket, dan minimarket dilarang mengelola bahan obat, obat keras, narkotika, psikotropika, serta melakukan peracikan atau pengemasan kembali obat.

Penyerahan obat pun dibatasi hanya dilakukan dalam kemasan terkecil untuk penggunaan selama 3 (tiga) hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan obat yang aman bagi masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan.

Peraturan ini juga menegaskan larangan bagi fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain, mengelola atau menyerahkan obat yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.

“Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, hingga penghentian sementara kegiatan. BPOM dapat memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha bagi fasilitas yang melanggar,” tegas Taruna Ikrar.

Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 juga mengatur mekanisme pengadaan obat dan bahan obat secara rinci. Pengadaan harus bersumber dari fasilitas resmi seperti industri farmasi, pedagang besar farmasi (PBF), atau PBF cabang.

BPOM memberikan masa transisi bagi pelaku usaha ritel (hypermarket, supermarket, dan minimarket), untuk menyesuaikan ketentuan paling lambat hingga 17 Oktober 2026, guna memastikan kesiapan implementasi regulasi secara optimal.

Dengan diterbitkannya Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026, BPOM menegaskan komitmen untuk memperluas akses masyarakat terhadap obat, tanpa mengesampingkan aspek pengawasan dan keamanan.

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan obat secara menyeluruh, memberikan kepastian hukum bagi fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain, serta menjamin setiap obat yang beredar di Indonesia benar-benar aman, berkhasiat, dan bermutu.

“Dengan sistem regulasi serta pengawasan obat dan makanan yang andal, kita tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat hari ini, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Taruna Ikrar.

Taruna Ikrar kembali mengimbau masyarakat untuk selalu cermat sebelum membeli obat bebas dan obat bebas terbatas di sarana ritel dengan memeriksa kemasan, label, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa.

“Kami ingin memastikan setiap obat yang digunakan masyarakat terjamin kualitasnya dan aman bagi kesehatan. Komitmen kami jelas, yaitu akses obat semakin luas, pengawasan BPOM semakin kuat: lebih dekat, tetap aman,” tutup Taruna Ikrar.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan kunci penting yang sangat menentukan perjalanan karier seseorang. Kerap dianggap sepele, bekal ini justru menjadi kunci dalam menentukan karier.

Anggoro mengatakan, dunia kerja tidak melulu soal skill atau kecerdasan teknis. Kemauan untuk terus belajar, ketangguhan dalam menghadapi tantangan, dan integritas dalam menjaga kepercayaan menjadi kunci agar seseorang dapat bertahan dan melangkah lebih jauh.

“Saya bilang belajar adalah tanggung jawab pribadi. Kalau kita tidak belajar kita akan tertinggal,” kata Anggoro dalam acara Halalbihalal Bisnis Indonesia Group 2026 di Kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Selain itu, dia memandang bahwa resiliensi merupakan kunci dalam menentukan perjalanan karir seseorang. Dia mengatakan, dalam perjalanan karier, kegagalan pasti ada.

Namun, yang membedakan adalah kemampuan untuk bangkit dari kegagalan tersebut. “Tapi yang membedakan di setiap orang yang gagal itu adalah kecepatan bangkitnya,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Anggoro menyebut bahwa karier yang panjang hanya bisa dibangun di atas integritas. Menurutnya, integritas merupakan fondasi karier yang tidak bisa ditawar.

“Kalau saya punya integritas jelas, pasti integritas itu adalah modal Anda untuk punya karir yang panjang. Itu jadi values dasar,” ujarnya.

Sebab pada akhirnya, Anggoro menyebut bahwa skill dapat membuka pintu, tetapi karakter dan konsistensi yang membuat seseorang bertahan dan melangkah lebih jauh.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform digital TikTok dan Bigo Live terpantau mengikuti Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP Tunas). Namun, platform X belum terlihat mengikuti ketentuan tersebut, pendaftaran akun masih dapat diakses dengan mudah meskipun pengguna berusia 9 tahun.

Berdasarkan hasil penelusuran pada beberapa platform digital seperti TikTok, Bigo Live dan X, dua diantaranya yaitu TikTok dan Bigo Live sudah menyertakan mekanisme izin orang tua saat anak di bawah usia melakukan registrasi. Sementara itu pada platform X, proses registrasi tidak ada mekanisme izin orang tua, proses registrasi masih seperti biasa dan tetap dapat diakses oleh anak di bawah usia.

Penelusuran ini menggunakan akun dengan usia anak 9 tahun pada Senin (30/3/2026). Saat pembuatan akun Google, terdapat tahapan registrasi yang mengharuskan akun tersebut mendapatkan izin dari orang tua sebagai akun penanggung jawab.

Dengan demikian, setiap aktivitas anak dapat dipantau. Akun penanggung jawab juga dapat merujuk pada kebijakan privasi dan pengelolaan data akun anak di Google Family Link untuk memahami penggunaan Google Account anak, serta memiliki kendali penuh untuk menyetujui atau menolak pembuatan akun tersebut, termasuk menghapus akun anak jika tidak memberikan izin.

Setelah berhasil membuat akun Google dengan pengawasan orang tua, dilakukan percobaan pembuatan akun TikTok dengan menggunakan email anak berusia 9 tahun. Saat memasukkan email dan kata sandi, TikTok langsung menampilkan pemberitahuan untuk menyertakan akun penanggung jawab dengan pesan “Panggil orang tuamu”.

Selanjutnya, akun penanggung jawab harus melakukan verifikasi dengan memasukkan kata sandi. Setelah persetujuan diberikan, anak dapat menggunakan aplikasi TikTok tersebut.

Selain itu, akun penanggung jawab juga akan menerima notifikasi dari Google terkait aktivitas anak.

Hal serupa juga ditemukan pada platform Bigo Live. Platform ini memberikan peringatan layanan ditujukan untuk pengguna berusia 18 tahun ke atas. Ketika akun di bawah usia mencoba melakukan registrasi, Bigo Live juga menampilkan pemberitahuan untuk menyertakan akun penanggung jawab dengan pesan “Panggil orang tuamu”.

Berbeda dengan platform X, saat dilakukan pembuatan akun menggunakan identitas anak berusia 9 tahun, proses pendaftaran tetap sama seperti akun pada umumnya.

Tidak terdapat peringatan maupun mekanisme penyertaan akun penanggung jawab. Pengguna hanya diminta memasukkan email, kata sandi, serta kode verifikasi yang dikirimkan melalui email. Setelah proses tersebut selesai, akun anak tersebut dapat mengakses platform X dengan mudah.

Perlu diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP Tunas) telah berlaku efektif sejak 28 Maret 2026. Terdapat delapan platform yang diwajibkan mengikuti aturan tersebut pada tahap awal, termasuk dengan membatasi akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. (Nur Amalina)

Kita tidak boleh ekspor bahan mentah lagi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengungkap rasa herannya terhadap tata kelola beberapa komoditas strategis, seperti kopi dan cokelat, yang dinilai mempunyai kualitas terbaik, tetapi Indonesia masih mengimpor komoditas-komoditas tersebut dari luar negeri.

"Kita punya kopi, cokelat terbaik, tetapi kita impor Starbucks, Nestle, Nescafe. Kita punya cokelat terbaik, tetapi kita impor KitKat, kita makan Cadbury, ya kan," kata Presiden Prabowo saat berdiskusi membahas hilirisasi dan industrialisasi dengan beberapa jurnalis dan ekonom di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan ini, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Badan Komunikasi Pemerintah RI yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, Presiden kemudian menegaskan pemerintahannya fokus untuk menerapkan hilirisasi dan industrialisasi komoditas-komoditas strategis.

Presiden juga memperkenalkan konsep "pohon industri" yang akan diterapkan kepada semua komoditas penting, misalnya logam, mineral, ataupun komoditas kelapa, kopi, dan cokelat.

Menurut Presiden, hilirisasi juga menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi generasi muda Indonesia.

"Saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor bahan mentah lagi. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan-turunan produk industri yang bernilai tinggi," ujar Presiden Prabowo dalam acara bertajuk "Presiden Prabowo Menjawab".

Presiden kemudian mencontohkan rencana pemerintah menghilirisasi komoditas kelapa. "Kelapa saja dianggap (sebagai) miracle crop. Virgin coconut oil, itu dianggap anticancer, tetapi kita baru punya satu-dua pabrik kelapa. Selama ini kita ekspor kelapa gelondongan," kata Presiden.

Kemudian, Presiden juga menyoroti hilirisasi mineral strategis, bauksit.

"Kita punya bauksit. Bauksit untuk alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium jadi mobil, tetapi kita tidak bikin processing bauksit. Jepang tidak punya bauksit, dia bikin mobil terhebat. Iya kan. This is what we have to do," ujar Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo meyakini konsep pohon industri sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi pemerintah perlu segera diberlakukan terhadap seluruh komoditas strategis.

"Kita harus melakukan ratusan pabrik. Itu yang kita sebut pohon industri. Kita sudah map out, we have a plan actually. Pohon industri untuk semua komoditas penting yang kita punya," sambung Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan untuk membela kebenaran, menegakkan keadilan, serta membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam taklimatnya pada peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan 1447 Hijriah yang digelar di Istana Negara, Selasa (10/3/2026).

Prabowo menegaskan bahwa seorang pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dia mengatakan bahwa semakin dirinya memahami makna kepemimpinan, semakin dirinya menyadari bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan dan diberikan sebagai penugasan untuk membela kebenaran serta kejujuran.

“Kepemimpinan itu adalah takdir dan kekuasaan itu bersumber dari Yang Maha Kuasa. Kekuasaan itu diberi sebagai penugasan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa tugas utama seorang presiden adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang suku, ras, maupun agama.

“Tugas saya sebagai Presiden Republik Indonesia adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, apa pun ras dan agamanya harus dilindungi, dijaga, dirawat, dan dibina,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Asian Agri dan Apical menyatakan manfaat yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit tidak muncul secara instan, melainkan merupakan hasil dari pengelolaan yang terintegrasi di sepanjang rantai nilai.

Director of Corporate Affairs RGE Palm Business Johan Kurniawan mengatakan di sektor hulu, Asian Agri memastikan pengelolaan perkebunan dimulai dari dasar yang tepat.

Hal ini mencakup penggunaan bibit unggul Topaz, penerapan praktik budidaya yang bertanggung jawab, serta program peremajaan atau replanting untuk menjaga produktivitas tanpa membuka lahan baru.

Menurutnya, kemitraan dengan petani juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit.

“Keberlanjutan tidak mungkin dibangun sendirian. Kemitraan yang kuat dengan petani menjadi kunci untuk menciptakan industri kelapa sawit yang tangguh dan bertanggung jawab,” ujarnya dalam Buka Puasa Asian Agri dan Apical bersama Media, Kamis (5/3/2026).

Di sisi lain, untuk sektor hilir, Apical mengolah minyak sawit menjadi berbagai produk bernilai tambah melalui rantai pasok yang terintegrasi.

Produk tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk minyak goreng, tetapi juga menjadi bahan baku bagi berbagai kebutuhan industri, mulai dari oleokimia hingga energi terbarukan seperti sustainable aviation fuel (SAF).

Johan menekankan ke depan Asian Agri dan Apical berupaya mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan yang tidak hanya ditentukan oleh inovasi dan produktivitas, tetapi juga oleh integritas, kemitraan, serta komitmen untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.

Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menegaskan siap taat pada keputusan pemerintah dan DPR terkait impor mobil pikap asal India serta siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan tersebut.

"Apapun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur (Utama Agrinas) saya akan taat, saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat," kata Joao dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Meski begitu, dia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan mengenai penundaan soal impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih. ‎

Ia juga memastikan tindak lanjut terhadap unit yang telah tiba di Indonesia tetap menunggu arahan resmi dari pemerintah sebelum digunakan atau didistribusikan.

Jika nantinya diputuskan kendaraan tersebut tidak boleh dipakai, Agrinas akan mematuhi sepenuhnya keputusan itu meski berpotensi menimbulkan konsekuensi bisnis.

Joao menyatakan siap bertanggung jawab atas segala risiko, termasuk kemungkinan gugatan dari pihak pemasok akibat perubahan kebijakan dari negara.

"Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Jadi apapun risikonya, itu konsekuensi yang harus saya ambil. Dan saya harus berdiri di depan bertanggung jawab terhadap langkah saya ini," bebernya.

Menurut dia, tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari komitmen sebagai direktur utama yang harus berdiri di depan dalam setiap keputusan strategis.

Ia juga membuka ruang dialog dengan pemasok apabila muncul potensi denda atau kerugian agar dapat dicari solusi terbaik secara bisnis.

Joao menekankan dunia usaha bertujuan mencari keuntungan bersama, bukan memperpanjang konflik, sehingga penyelesaian harus ditempuh melalui komunikasi konstruktif.

Dalam kesempatan itu, ia kembali menegaskan seluruh kebijakan strategis Agrinas akan selalu diselaraskan dengan kepentingan rakyat dan arahan pemerintah.

Mengenai hal itu pula, Joao menyatakan akan bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menyerahkan dokumen dan kontrak yang dimilikinya serta menjelaskan secara menyeluruh mengenai impor kendaraan tersebut.

"Dokumen yang sudah saya punya ini ditambah dengan kontrak saya akan kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau," imbuh joao.

Sebelumnya, kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35.000 unit pikap Scorpio.

Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi impor 105.000 mobil dari perusahaan India tersebut.‎

Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.‎

Selain itu, dia menilai Presiden juga akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.‎

"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (23/2).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memberikan penjelasan terhadap 22 pertanyaan umum mengenai Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – Amerika Serikat (AS) The Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, memberikan jawaban terhadap 22 pertanyaan umum mengenai Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – Amerika Serikat The Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Terlampir jawaban dari Kemenko Perekonomian atas 22 pertanyaan tersebut yang disusun dalam format Tanya-Jawaban:

Latar Belakang dan Kesepakatan ART

1. Tanya: Apa yang mendasari Pemerintah Indonesia berunding dan melakukan kesepakatan dengan Pemerintah AS terkait dengan Tarif Resiprokal?

Jawaban: Pada tanggal 2 April 2025, secara unilateral, Pemerintah AS menetapkan Tarif Resiprokal kepada negara-negara yang menyebabkan defisit perdagangan AS, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32 persen (Data AS: Defisit 19,3 miliar dolar AS tahun 2024).

Pemerintah memandang negosiasi diperlukan untuk menjaga daya saing produk ekspor dan kelangsungan hidup sekitar 4-5 juta pekerja langsung di sektor industri padat karya yang terdampak tarif ini. Pemerintah memilih jalur diplomasi daripada melakukan aksi retaliasi yang dapat lebih merugikan ekonomi nasional.

Pemerintah melakukan perundingan dan negosiasi dengan AS secara intensif hingga akhirnya diumumkan penurunan Tarif Resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen pada 15 Juli 2025 sebagaimana dituangkan dalam Joint Statement on Framework ART, yang menyebutkan bahwa Pemerintah AS dan Pemerintah RI akan segera membahas dan memfinalisasi ART.

Pada tanggal 19 Februari 2026, Presiden RI dan Presiden AS telah menandatangani Perjanjian ART, yang menetapkan kesepakatan besaran Tarif Resiprokal dan pengecualian Tarif bagi Produk-produk unggulan Indonesia seperti Minyak Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet, dan Tekstil untuk masuk pasar AS.

2. Tanya: Kapan ART ini akan berlaku?

Jawaban: Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah kedua negara memberikan keterangan tertulis yang menyatakan prosedur hukum di masing-masing negara (konsultasi dengan lembaga terkait dan ratifikasi) telah selesai dilakukan.

3. Tanya: Apakah ART dapat dievaluasi dan diubah (amandemen)?

Jawaban: Perjanjian ini dapat dievaluasi dan diubah (amandemen) sewaktu-waktu dengan permohonan dan persetujuan tertulis dari masing masing pihak.

Manfaat ART Bagi Indonesia

4. Tanya: Selain penurunan besaran Tarif Resiprokal, apa manfaat yang Indonesia peroleh dari ART?

Jawaban: Peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia. Indonesia akan mendapatkan Tarif Resiprokal 0 persen untuk produk unggulan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan lainnya.

Pengecualian tarif diberlakukan terhadap 1.819 produk Indonesia (terdiri dari 1.695 produk industri dan 124 produk pertanian berlaku MFN).

Untuk produk Tekstil Indonesia, pihak AS telah menyiapkan pengurangan tarif hingga 0 persen melalui mekanisme Tariff-Rate Quota (TRQ).

Kemudian peningkatan investasi melalui kemudahan berusaha. Kemudahan masuknya investasi, khususnya di bidang teknologi tinggi untuk sektor ICT, alat kesehatan dan farmasi melalui penyesuaian kebijakan TKDN, ketentuan spesifikasi domestik dan deregulasi kebijakan dalam negeri.

Komitmen Indonesia dalam penerapan Strategic Trade Management memberikan sinyal pada dunia usaha bahwa Indonesia sangat serius dalam menciptakan ekosistem bisnis yang aman, serta menjamin bahwa barang-barang berteknologi tinggi dan bernilai tinggi tidak akan disalahgunakan.

Dengan diberikannya kemudahan perizinan impor dan persyaratan standarisasi pada produk pertanian asal AS, diharapkan bisnis dapat memperoleh bahan baku secara lebih efisien dan menjaga kelancaran proses produksi, sehingga mendukung program ketahanan pangan nasional.

Komitmen Indonesia untuk membuka peluang dan mendorong arus investasi dengan pembatasan kepemilikan asing yang lebih longgar bagi perusahaan AS di sektor-sektor tertentu, termasuk divestasi pertambangan dan beberapa pembatasan di sektor keuangan.

Komitmen Indonesia terhadap AS

5. Tanya: Apa komitmen pembukaan akses pasar yang diberikan Indonesia untuk AS?

Jawaban: Indonesia membuka akses pasar untuk 99 persen produk asal AS dengan tarif sebesar 0 persen, dan akan mulai berlaku saat Entry Into Force (EIF) Perjanjian ini.

Indonesia berkomitmen untuk menghapus Hambatan Non-Tarif bagi AS, khususnya terkait perizinan impor, ketentuan TKDN, pengakuan standar AS, dan sertifikasi halal.

6. Tanya: Apa saja produk AS yang akan dibeli oleh Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan ART?

Jawaban: Sebagai strategi menyeimbangkan perdagangan luar negeri dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, Indonesia setuju untuk melakukan pembelian Metallurgical Coal, LPG, Crude Oil, dan Refined Gasoline.

Indonesia juga setuju untuk melakukan pembelian pesawat, termasuk komponen dan jasa penerbangan, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri jasa penerbangan secara nasional maupun regional.

Indonesia juga akan meningkatkan pembelian produk pertanian asal AS, yang perutukannya untuk bahan baku kebutuhan industri makanan & minuman tertentu dan industri tekstil.

Impor Produk Pertanian dari AS

7. Tanya: Apa pertimbangan Pemerintah setuju untuk membuka impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat?

Jawaban: Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri.

Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton, tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025.

8. Tanya: Apakah kebijakan membuka keran impor produk ayam AS berpotensi membanjiri pasar dan mengganggu peternak ayam dalam negeri?

Jawaban: Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry yakni untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor (dengan estimasi nilai sekitar 17-20 juta dolar AS). GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia.

Selanjutnya, impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs selama ini memang tidak dilarang, sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, dan ketentuan teknis yang berlaku.

Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000-150.000 ton per tahun.

Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik.

9. Tanya: Apakah Indonesia membuka impor jagung dan wajib mengimpor jagung Amerika Serikat setiap tahun sehingga dapat mengganggu produksi dalam negeri?

Jawaban: Ketentuan ini mengatur bahwa Indonesia memberikan akses impor jagung asal AS untuk peruntukan bahan baku industri makanan & minuman (MaMin) dengan volume tertentu per tahun. Kebutuhan importasi jagung untuk industri MaMin pada tahun 2025 sekitar 1,4 juta ton. Produk jagung asal AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai yang dibutuhkan oleh industri MaMin.

Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku utama pada industri MaMin yang memiliki kontribusi 7,13 persen terhadap PDB Nasional, dan menyumbang 21 persen dari total ekspor industri nonmigas (atau senilai 48 Miliar dolar AS), dan menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta pada tahun 2025.

Impor Produk Lainnya dari AS

10. Tanya: Apa alasan Pemerintah setuju impor produk Minuman Alkohol AS masuk ke Indonesia?

Jawaban: Berdasarkan data tahun 2025, Indonesia mengelola importasi produk minuman alkohol dengan nilai 1,23 miliar dolar AS. Nilai importasi produk minuman alkohol asal AS sekitar 86,1 juta dolar AS (hanya 7 persen dari nilai total importasi minuman alkohol). Jumlahnya relatif kecil dibandingkan importasi dari negara-negara Eropa.

Ketersediaan produk yang beragam dan berkualitas mendukung daya saing industri Indonesia sebagai destinasi internasional serta meningkatkan tourism spending. Disamping itu, Indonesia juga secara aktif melindungi dan mempromosikan produk minuman beralkohol domestik, seperti beer dan wine sebagai produk ekspor unggulan.

Seluruh impor minuman beralkohol juga tetap tunduk pada persyaratan perizinan, keterangan informasi, dan ketentuan keamanan makanan-minuman di BPOM.

11. Tanya: Benarkah Pemerintah mengizinkan masuknya pakaian bekas asal Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu industri tekstil nasional?

Jawab: Tidak benar, yang diatur dalam hal ini adalah impor shredded worn clothing (SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri dan tidak memiliki nilai ekonomi seperti pakaian bekas utuh yang dijual kembali ke pasar (thrifting).

SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil (benang) daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai.

Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas.

Antisipasi Lonjakan Impor Produk AS

12. Tanya: Apa yang akan Pemerintah lakukan jika produk impor asal AS membanjiri pasar domestik?

Jawaban: Melalui ketentuan dalam ART ini, Pemerintah Indonesia dan AS memiliki forum Council on Trade and Investment yang secara periodik akan membahas implementasi perjanjian ini, termasuk jika terjadi lonjakan impor yang signifikan dan mengganggu stabilitas pasar dalam negeri maupun perdagangan pada kedua negara.

Kebijakan Perdagangan Non Tarif

13. Tanya: Bagaimana Pemerintah memastikan bahwa data pribadi penduduk Indonesia tidak disalahgunakan oleh Amerika Serikat?

Jawaban: Transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tetap tunduk pada aturan domestik, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi. Data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah data yang diperlukan untuk bisnis (sistem aplikasi). Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya.

Artinya, tidak ada penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital (transmisi cloud dan kabel) dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.

Kepastian aturan transfer data memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di kawasan. Perusahaan teknologi global membutuhkan regulasi yang dapat memfasilitasi pemrosesan data lintas batas dengan perlindungan data yang memadai. Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data (data centers), cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya.

14. Tanya: Apakah Pemerintah mengecualikan sertifikasi halal bagi seluruh produk AS?

Jawaban: Tidak. Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Sementara itu makanan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri.

Untuk produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS akan tetap mengikuti kaidah standar dan mutu keamanan produk, good manufacturing practice, dan informasi detail konten produk. Hal ini untuk memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan.

Indonesia dan AS juga telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Amerika Serikat. Kerja sama ini memungkinkan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia. Hal ini dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, terutama produk daging dan barang konsumsi lainnya dari AS.

15. Tanya: Apakah penghapusan bea masuk hingga 0 persen untuk lebih dari 99 persen produk Amerika Serikat akan berdampak negatif pada UMKM dan industri lokal?

Jawaban: Pada dasarnya besaran bea masuk MFN Indonesia sudah cukup kecil, rata-rata efective tariff rate sekitar 8,1 persen Indonesia juga telah menerapkan tarif 0 persen melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA/ CEPA) dengan negara mitra utama lainnya. Mitra dagang yang sudah terikat perjanjian dengan Indonesia merepresentasikan sekitar 80 persen dari total perdagangan Indonesia.

Sebagian besar produk yang mendapatkan fasilitas tarif 0 persen tersebut merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan mutu serta standar AS. Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan kualitas, mutu dan harga yang lebih kompetitif dengan orientasi pasar domestik maupun ekspor.

Di samping itu bila ada ada aktifitas perdagangan yang mengancam eksistensi dan keberlanjutan industri lokal, Pemerintah Indonesia dimungkinkan untuk menerapkan instrumen BM Tambahan (Safeguard, Anti-dumping, dan Antisubsidi sesuai dengan kaidah dalam WTO.

16. Tanya: Apakah benar produk alat kesehatan dan farmasi dari Amerika Serikat akan langsung diterima tanpa uji ulang di Indonesia? Apakah kebijakan ini melemahkan peran BPOM?

Jawab: BPOM dan U.S. Food and Drug Administration (FDA) telah memiliki banyak kerja sama teknis dalam lingkup harmonisasi standar keamanan produk, pertukaran informasi keamanan produk, pengawasan obat, vaksin, dan kosmetik.

Dengan demikian, produk Indonesia mengakui izin edar yang sudah diterbitkan oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA) sebagai bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan efektivitas. Sebagaimana diketahui bahwa FDA dikenal sebagai salah satu lembaga pengawas obat dan alat kesehatan dengan standar yang sangat ketat secara global.

Artinya, jika suatu produk sudah melalui proses evaluasi yang ketat di Amerika Serikat, Indonesia tidak perlu mengulang seluruh proses pengujian dari awal. Ini untuk menghindari duplikasi proses yang sama.

Namun demikian produk tetap harus melalui proses administrasi perizinan di Indonesia dan berada di bawah pengawasan BPOM. Namun evaluasi teknis yang telah dilakukan oleh FDA akan diakui sebagai bukti yang cukup untuk memenuhi persyaratan izin edar di Indonesia.

Jika di kemudian hari ditemukan masalah keamanan, efektivitas, atau mutu yang signifikan, Indonesia tetap dapat mengambil langkah pengawasan sesuai kewenangannya.

17. Tanya: Apakah benar perusahaan Amerika Serikat dibebaskan dari kewajiban TKDN? Apakah ini berarti kebijakan TKDN dihapus sepenuhnya?

Jawab: Kebijakan TKDN tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks pengadaan pemerintah. Artinya, ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Hal ini diberlakukan sebagai upaya mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia.

Sedangkan barang yang dijual secara komersial di pasar nasional, maupun langsung ke konsumen, pada prinsipnya tidak dipersyaratkan TKDN secara umum.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak mengubah mekanisme persaingan barang di pasar ritel atau industri secara luas dan tidak serta merta membuat kondisi menjadi tidak adil bagi pelaku usaha dalam negeri.

18. Tanya: Apakah pemerintah membebaskan perusahaan AS dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

Jawab: Tidak. Indonesia tetap mengenakan PPN terhadap kegiatan perusahaan AS.

Perjanjian ini mengatur agar pengenaan PPN tidak bersifat diskriminatif bagi perusahaan AS saja. Pemerintah Indonesia tetap mengenakan PPN kepada perusahaan AS sepanjang ketentuannya diberlakukan sama kepada negara lain.

19. Tanya: Apakah dengan kerja sama mineral kritis artinya Indonesia mengekspor mineral kritis mentah ke AS?

Jawab: Tidak. Indonesia tidak membuka ekspor bahan mineral kritis dalam bentuk mentah ke Amerika Serikat. Pemerintah tidak melonggarkan larangan ekspor bahan mentah dengan adanya kesepakatan ini.

Perjanjian ART justru mendorong perusahaan AS untuk bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam implementasi kebijakan hilirisasi serta pengembangan industri pengolahan untuk mineral kritis dan rare earths. Perusahaan AS dapat melakukan penambangan dan pengolahan di dalam negeri, untuk kemudian komoditas yang sudah diproses tersebut dapat diekspor sama seperti praktik bisnis yang saat ini berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

20. Tanya: Apakah Indonesia setuju tidak mewajibkan Perusahaan Platform Digital (PPD) AS untuk bekerja sama dengan perusahaan pers?

Jawaban:

Dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD bekerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, bagi hasil, dan berbagi data agregat pengguna berita.

Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d.

Mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi opsi skema kerja sama antara PPD AS dengan perusahaan pers.

Saat ini sedang dipertimbangkan pengenaan Digital Service Tax atau PPN PMSE sebagai best practice di beberapa negara OECD (Perancis, Inggris, Italia, Spanyol, Austria) sebesar 2-7%. Penggunaan dari pajak ini untuk pembentukan Dana Pengembangan Literasi Digital atau entitas sejenis guna mendukung jurnalisme berkualitas bagi kantor berita dalam negeri.

Kesepakatan Komersial

21. Tanya: Apa saja kesepakatan komersial yang dicapai dalam ART ini?

Jawaban: Sebagai upaya menyeimbangkan perdagangan dan memastikan suplai produk esensial yang dibutuhkan Indonesia dari AS, maka tertuang beberapa kesepakatan komersial dalam ART, antara lain: Pembelian produk energi (LPG, minyak mentah & gasoline) senilai 15 miliar dolar AS, pembelian pesawat terbang komersial dan komponen pesawat senilai 13,5 miliar dolar AS, pembelian produk pertanian (kapas, kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan jagung) senilai 4,5 miliar dolar AS.

Pembahasan hanya terkait Perdagangan dan Investasi

22. Tanya: Apakah kesepakatan dalam ART juga membahas terkait dengan masalah keamanan dan terkait Laut China Selatan?

Jawaban: ART hanya membahas kesepakatan yang terkait dengan perdagangan dan investasi, dan tidak membahas kesepakatan yang terkait dengan permasalahan non-ekonomi seperti masalah pertahanan dan keamanan.

ART juga mengeluarkan pembahasan yang terkait dengan national-security, dan mengeluarkan pembahasan tentang border-security.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PT Taspen (Persero) menyampaikan hak jawab atas pemberitaan CNN Indonesia berjudul "Taspen Pastikan Rapel Gaji Pensiun 2025 Cair Penuh, Tak Ada Potongan" yang tayang pada 10 Februari 2026.

Corporate Secretary Taspen, Henra mengatakan, sampai saat ini, dasar hukum penetapan gaji pensiun masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dan hingga kini belum terdapat pembaruan dari pemerintah.

Peraturan tersebut merupakan regulasi terakhir yang mengatur penetapan serta penyesuaian gaji pokok pensiunan dengan masa berlaku sejak 1 Januari 2024.

"Hingga hak jawab ini disampaikan, belum ada keputusan pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI/Polri, serta penerima tunjangan terkait lainnya," ujar Henra.

Taspen menegaskan pemerintah juga belum menerbitkan peraturan baru mengenai kenaikan maupun pembayaran rapel gaji pensiun.

Taspen menyatakan akan terus mengusung komitmen 5T dalam memberikan layanan kepada peserta, yang mencakup Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

Taspen turut mengimbau para pensiunan untuk waspada terhadap potensi penipuan yang memanfaatkan isu rapel pensiun. Perseroan menegaskan tidak pernah meminta data sensitif seperti PIN, kata sandi, maupun OTP melalui telepon atau pesan, serta tidak memungut biaya dalam layanan pencairan pensiun.

Informasi resmi dapat diperoleh melalui Call Center 1500-919, kanal media sosial resmi Taspen, serta situs www.taspen.co.id.