Bisnis.com, SURABAYA - Pimpinan DPRD Kota Surabaya memperkuat sinergi kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya guna memastikan efektivitas kebijakan publik dan kepastian hukum dalam pembangunan daerah. Langkah strategis ini dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Kunjungan kerja ke Kantor Kejari Surabaya tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri, didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD meliputi Bahtiyar Rifa’i, Laila Mufidah, dan Arif Fathoni. Rombongan legislatif disambut oleh Kepala Kejari Surabaya Tri Anggoro Mukti.

Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menjelaskan bahwa koordinasi ini bertujuan membangun komunikasi yang konstruktif antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, stabilitas pemerintahan perkotaan sangat bergantung pada kolaborasi unsur Forkopimda guna menjamin seluruh program taktis daerah berjalan optimal.

"Tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks memerlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sinergi ini merupakan modal utama untuk menjaga kepercayaan publik (public trust) sekaligus mempercepat realisasi pembangunan Surabaya," ujar Syaifuddin, Rabu (20/5/2026).

Syaifuddin menambahkan, harmonisasi antarinstansi secara langsung akan berdampak positif pada produk hukum dan mitigasi risiko dalam eksekusi kebijakan publik. Melalui pengawasan bersama, berbagai hambatan regulasi di masyarakat dapat diurai secara lebih cepat, tepat, dan akurat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Tri Anggoro Mukti menegaskan kesiapan korps adhyaksa dalam mendukung iklim pembangunan daerah melalui fungsi penegakan dan kepastian hukum.

"Kami menyambut baik penguatan koordinasi ini. Kejari Surabaya berkomitmen mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih serta memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan dan stabilitas sosial di Surabaya," tegas Tri Anggoro.

Melalui pertemuan ini, kedua lembaga menyepakati pentingnya menjaga kondusivitas kota di tengah akselerasi pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Integrasi pengawasan antara fungsi legislasi DPRD dan pendampingan hukum Kejari diharapkan mampu menekan potensi deviasi anggaran serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif di Kota Pahlawan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bank bjb kembali memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dilaksanakan Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di Balai Kartini, Jakarta, sebagai wujud kolaborasi bersama dalam memperluas sinergi kelembagaan.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Nunung Suhartini, beserta jajaran manajemen.

Dari pihak Kemenko Kumham Imipas hadir Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Sekretaris Kementerian Koordinator R Andika Dwi Prasetya, beserta jajaran.

Penandatanganan MoU dilakukan Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, dan Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R Andika Dwi Prasetya. Ini menjadi payung hukum bagi pengembangan pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan di lingkungan kementerian.

Selain MoU, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait fasilitas kredit karyawan, yang ditandatangani oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Nunung Suhartini, bersama Sekretaris Kemenko Kumham Imipas.

PKS ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan pegawai melalui akses layanan keuangan yang lebih mudah dan kompetitif.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis bank bjb dalam mendukung optimalisasi layanan keuangan di lingkungan kementerian, sekaligus memperkuat kinerja bisnis bank melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

Kerja sama antara bank bjb dan Kemenko Kumham Imipas sejatinya telah terjalin sejak April 2025, khususnya dalam layanan pembayaran Tunjangan Kinerja bagi para pegawai kementerian tersebut.

Hingga periode September 2025, bank bjb telah menyalurkan pembayaran Tunjangan Kinerja kepada 247 pegawai yang berjalan lancar dan tepat waktu.

Keberhasilan layanan tersebut menjadi dasar kepercayaan untuk memperluas ruang lingkup kerja sama ke sektor perbankan lainnya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Melalui penandatanganan ini, bank bjb dan Kemenko Kumham Imipas sepakat menjadikan MoU sebagai payung hukum dalam pengembangan kerja sama pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pengelolaan dana operasional kementerian, pemanfaatan berbagai produk simpanan, serta optimalisasi layanan transaksi keuangan yang mudah, nyaman dan efisien.

Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang penyaluran fasilitas kredit bagi pegawai dan karyawan di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Bank bjb menghadirkan beragam produk unggulan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan institusi dan individu, mulai dari layanan tabungan, pembiayaan, hingga solusi keuangan jangka panjang. Potensi pengembangan Tabungan Prioritas bagi jajaran pimpinan serta kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi pegawai menjadi bagian penting dalam kerja sama ini.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata tidak hanya bagi kementerian dan pegawainya, tetapi juga bagi pemegang saham bank bjb melalui pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Bagi bank bjb, kolaborasi dengan kementerian strategis merupakan bagian dari upaya untuk terus memperluas basis nasabah institusional dan memperkuat peran sebagai bank pembangunan daerah yang adaptif dan kompetitif.

Kerja sama ini juga mencerminkan kepercayaan institusi pemerintah terhadap kapabilitas bank bjb dalam menyediakan layanan keuangan yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Bank bjb memandang kerja sama ini sebagai langkah awal dari pengembangan kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang, seiring dengan dinamika kebutuhan kelembagaan dan layanan publik.

Ke depan, bank bjb dan Kemenko Kumham Imipas konsisten untuk terus mengeksplorasi peluang sinergi baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, bank bjb menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kesejahteraan aparatur.

Kolaborasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi institusi, masyarakat, serta pemangku kepentingan secara luas.