Bisnis.com,JAKARTA — PT Pertamina (Persero) buka suara soal wacana personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diterjunkan untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik perusahaan pelat merah itu.
VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menuturkan, pihaknya menyambut baik penjagaan dari TNI. Menurutnya, hal ini juga dapat meningkatkan sinergi antar instansi.
"Kami tentunya menyambut baik bahwa ini juga akan bersinergi antara instansi, kemudian juga akan bersinergi dengan pengamanan internal kami dalam pengamanan objek strategis yang dimiliki oleh Pertamina," ucap Baron dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Baron pun penilai penjagaan dari TNI untuk kilang dan terminal itu merupakan hal positif. Apalagi, pihaknya saat ini tengah menyiapkan pasokan energi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
"Penjagaan ini tentu bisa berdampak juga dalam proses Nataru kami. Jadi ini memperkuat lapisan pengamanan yang ada di dalam kilang-kilang ataupun objek strategis lainnya," ucapnya.
Baron juga menuturkan, penjagaan oleh TNI tidak hanya untuk keling dan terminal milik Pertamina. Dia mengatakan, TNI juga bakal menjaga objek vital nasional lain.
"Kalau tidak salah saya dapatkan statement itu juga menyatakan tidak hanya untuk Pertamina, tapi untuk semua objek strategis yang berdampak besar kepada negara. Jadi kami menyambut baik," jelasnya.
Asal tahu saja, aturan pengamanan objek vital nasional yang melibatkan TNI berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut aturan ini, pengamanan obvitnas adalah tanggung jawab utama Polri yang dapat meminta bantuan TNI sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dengan kata lain, TNI bertindak sebagai kekuatan pendukung, bukan penegak hukum, dalam situasi darurat atau ancaman strategis, dengan pengerahan kekuatan di bawah kendali presiden.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan TNI untuk mengamankan kilang minyak dan terminal Pertamina. Menurutnya, Pertamina bagian dari instalasi strategis milik pemerintah dan pengamanan termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
"Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita.Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP," kata Sjafrie usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI di DPR, Senin (24/11/2025).
Pengerahan pasukan dilakukan mulai Desember 2025 dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Upaya ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memitigasi ancaman bagi Pertamina maupun kedaulatan negara. Selain itu, Menhan tengah menggenjot pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan per tahun, terhitung sejak 2025.
"Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara," ungkapnya.

Bisnis.com, DENPASAR — Data terbaru Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa kewajiban dari 201 penunggak pajak besar sudah terkumpul sampai dengan Rp11,99 triliun sampai dengan 24 November 2025.

Angka itu meningkat dari Rp11,4 triliun per data Rabu (19/11/2025). Data terbaru pembayaran pajak dari penunggak besar itu berasal dari 106 wajib pajak (WP). Pembayaran itu dilakukan secara lunas atau mengangsur.

Dalam materi yang dipaparkan olehnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai tindak lanjut terhadap 201 WP penunggak pajak besar. Salah satu tindakan yang dilakukan yaitu penagihan aktif terhadap WP maupun penanggung pajak.

Namun demikian, Bimo menyebut dari 201 WP dimaksud belum bisa seluruhnya ditagih secara aktif. Hal itu karena perkaranya belum memeroleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"Dari 201 wajib pajak belum bisa kami tagih secara aktif karena belum inkrah. Setelah inkrah, baru kami lakukan tindakan-tindakan yang sesuai," papar Bimo saat media gathering Ditjen Pajak di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Adapun di luar penagihan secara aktif, Ditjen Pajak juga melakukan sinergi dan kerja sama dengan instansi terkait termasuk lembaga jasa keuangan serta aparat penegak hukum. Lalu, turut berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Badan Pemulihan Aset (BPA) terhadap WP yang bersinggungan dengan permasalahan hukum.

Pada keterangan sebelumnya di konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025 lalu, Rabu (19/11/2025), terdapat kenaikan cukup pesat dalam hal pengumpulan pembayaran penunggak pajak besar.

Sementara itu, otoritas pajak masih memasang target pembayaran dari penunggak pajak besar itu senilai Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025.

Secara terperinci, sebanyak 200 WP berkategorikan penunggak pajak besar itu meliputi 91 WP dengan pembayaran termasuk dengan mengangsur.

Kemudian, 59 WP dilakukan dengan tindak lanjut lainnya. Sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).

Selanjutnya, sebanyak 5 WP sudah dilakukan asset tracing oleh otoritas, 9 WP dicegah ke luar negeri untuk pemilik manfaat atau beneficial ownership-nya, serta 1 WP disandera atau ditahan penegak hukum.