SUMUT - Pengembangan kawasan Toba Caldera Resort menunjukkan kemajuan. Hal itu terlihat dari ekosistem pariwisata lokal yang mulai tumbuh secara bertahap.

Direksi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menyebut pengembangan destinasi berskala besar seperti Danau Toba membutuhkan kesiapan yang menyeluruh.

“Pembangunan destinasi tidak bisa hanya diukur dari percepatan investasi jangka pendek. Infrastruktur, regulasi kerja sama, kesiapan masyarakat, serta positioning destinasi menjadi kunci,” ujar Direktur Pemasaran Wahyu Dito, Selasa (14/4/2026).

Dari sisi investasi, sejumlah komitmen telah berjalan meski sebagian masih dalam perencanaan. Beberapa investor yang terlibat antara lain Labersa Group, Agung Concern Group, Tobanta Nauli Indah, Dunia Outbond, serta NIMO Group.

Selain itu, investasi di sektor pendukung seperti amenitas, penginapan, dan ekosistem pariwisata lokal mulai tumbuh secara bertahap. Salah satu kendala utama di lapangan adalah terbatasnya jangka waktu kerja sama investasi yang saat ini hanya Bangun Guna Serah 30 tahun. Hal ini dinilai menjadi tantangan dalam menarik investor.

BPODT menyatakan telah mengusulkan revisi regulasi yang dinilai menghambat tersebut. Kajian akademis penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 202 tahun 2022 telah diserahkan oleh Direktur Utama BPODT kepada Menteri Keuangan pada 3 Desember 2025 dan mendapat respons positif.

Lihat video: Wisata Sapo Juma, Tawarkan Keindahan Alam Danau Toba dan Taman Bunga



“Saat ini proses revisi sedang berjalan, dengan harapan jangka waktu kerja sama investasi dapat diperpanjang hingga 80 tahun,” ujar Plt. Direktur KUKP Arditama.

Di sisi lain, kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba, termasuk Toba Caldera Resort, menunjukkan tren peningkatan, meski dampak ekonominya belum merata.

Eksposur kawasan juga terdongkrak melalui sejumlah agenda internasional, seperti ajang lari lintas-alam Trail of the Kings by UTMB dan kejuaraan F1 Powerboat Lake Toba. Kegiatan ini dinilai efektif menarik perhatian wisatawan dan media global.

BPODT juga mendorong peningkatan aksesibilitas, antara lain melalui penambahan rute penerbangan ke Bandara Sisingamangaraja XII dan digitalisasi penyeberangan di Danau Toba.

Upaya promosi turut diperkuat dengan pendekatan kreatif, termasuk kerja sama produksi film bertema budaya dan pariwisata Danau Toba. Tiga film yang telah diproduksi yakni Harta Tahta Boru ni Raja, Antara Mama Cinta dan Sorga, dan Wasiat Warisan. Film terakhir bahkan sempat menempati posisi teratas dalam Top 10 Movies in Indonesia di Netflix, platform video OTT terbesar di dunia, pada hari pertama penayangannya.

Dalam penguatan sumber daya manusia, BPODT bekerja sama dengan para pakar pendidikan dari Sumatera Utara dalam menyusun materi muatan lokal kepariwisataan berbasis Geopark. Produk dari program ini telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2025.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi pariwisata dan budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda di kawasan Danau Toba. Dukungan juga datang dari lembaga komunitas Batak Center dan berbagai pihak untuk mendorong implementasinya di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SMA.

Di tempat terpisah, Jimmy Panjaitan turut menyatakan dukungannya terhadap masyarakat sekitar Toba Caldera Resort dengan memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal.

"Kita tahu, di BPODT masih didominasi oleh tenaga kerja lokal, di luar PNS dan PPPK yang melalui seleksi pusat, setidaknya sekitar 90% kami merekrut penduduk sekitar Kaldera, dan akan bertambah seiring berkembangnya Toba Caldera Resort ini," ujar Jimmy.

BPODT menyambut baik aspirasi dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol yang konstruktif dalam proses pembangunan dan menjadikannya motivasi untuk berupaya lebih lagi.

Dengan dinamikanya, pengembangan kawasan Danau Toba saat ini dinilai berada dalam fase transisi, fondasi mulai terbentuk, pertumbuhan mulai terlihat di berbagai aspek, seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap percepatan hasil pembangunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai keterlibatan prajurit TNI dalam pengamanan fasilitas kilang merupakan hal yang wajar dan penting dalam menjaga aset strategis negara.

Hal itu disampaikan Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (26/11/2025).

Saat ditanya mengenai informasi dari Kementerian Pertahanan terkait penugasan prajurit TNI untuk menjaga kilang tertentu, Bahlil menegaskan bahwa seluruh institusi negara memang perlu bekerja sama dalam menjaga objek vital nasional.

“Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” ujar Bahlil.

Ketika ditanya apakah penugasan tersebut menimbulkan masalah, dia memastikan tidak ada persoalan yang perlu diperdebatkan.

“Nggak ada masalah. Daripada orang sabotase menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” katanya.

Bahlil juga menyebut bahwa ancaman terhadap objek vital selalu menjadi kemungkinan yang harus diperhitungkan.

“Ya kita lihat. Kalau itu ancamannya kita lihat. Potensi itu kan selalu kemungkinan ada,” tandas Bahlil.

Sebelumnya pengiriman Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik Pertamina disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurutnya, Pertamina bagian dari instalasi strategis milik pemerintah dan pengamanan termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita.Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP," kata Sjafrie usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI di DPR, Senin (24/11/2025).

Pengerahan pasukan dilakukan mulai Desember 2025 dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Upaya ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memitigasi ancaman bagi Pertamina maupun kedaulatan negara. Selain itu, Menhan tengah menggenjot pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan per tahun, terhitung sejak 2025.

"Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara," ungkapnya.

Menhan mengungkapkan telah menerapkan tiga Center of Gravity atau lokasi prioritas untuk dijaga pertahanannya. Hal ini guna menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pembangunan

"Yang pertama, Jakarta sendiri kita amankan. Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan.

Kemudian Center of Gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian, Center of Gravity ketiga, adalah Papua," ungkapnya.

Di Papua, tim pengamanan menerapkan metode Smart Approach yang didalamnya terdiri Soft Approach, pendekatan teritorial, dan Hard Approach yaitu operasi taktis.

Selain di dalam negeri, personel TNI dikerahkan untuk pengamanan luar negeri. Panglima TNI Agus Subiyanto mempersiapkan pasukan kontingen penjaga perdamaian di Gaza, Palestina

Agus menyebut, Jenderal Bintang 3 akan memimpin tiga brigade komposit yang terdiri dari beberapa batalyon.

"Nanti di bawah Brigade Komposit itu terdiri dari: satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi, kemudian Batalyon Bantuan, dan ada lagi Bantuan Mekanis," kata Agus.

TNI juga mengirimkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Pertamina (Persero) buka suara soal wacana personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diterjunkan untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik perusahaan pelat merah itu.
VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menuturkan, pihaknya menyambut baik penjagaan dari TNI. Menurutnya, hal ini juga dapat meningkatkan sinergi antar instansi.
"Kami tentunya menyambut baik bahwa ini juga akan bersinergi antara instansi, kemudian juga akan bersinergi dengan pengamanan internal kami dalam pengamanan objek strategis yang dimiliki oleh Pertamina," ucap Baron dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Baron pun penilai penjagaan dari TNI untuk kilang dan terminal itu merupakan hal positif. Apalagi, pihaknya saat ini tengah menyiapkan pasokan energi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
"Penjagaan ini tentu bisa berdampak juga dalam proses Nataru kami. Jadi ini memperkuat lapisan pengamanan yang ada di dalam kilang-kilang ataupun objek strategis lainnya," ucapnya.
Baron juga menuturkan, penjagaan oleh TNI tidak hanya untuk keling dan terminal milik Pertamina. Dia mengatakan, TNI juga bakal menjaga objek vital nasional lain.
"Kalau tidak salah saya dapatkan statement itu juga menyatakan tidak hanya untuk Pertamina, tapi untuk semua objek strategis yang berdampak besar kepada negara. Jadi kami menyambut baik," jelasnya.
Asal tahu saja, aturan pengamanan objek vital nasional yang melibatkan TNI berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut aturan ini, pengamanan obvitnas adalah tanggung jawab utama Polri yang dapat meminta bantuan TNI sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dengan kata lain, TNI bertindak sebagai kekuatan pendukung, bukan penegak hukum, dalam situasi darurat atau ancaman strategis, dengan pengerahan kekuatan di bawah kendali presiden.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan TNI untuk mengamankan kilang minyak dan terminal Pertamina. Menurutnya, Pertamina bagian dari instalasi strategis milik pemerintah dan pengamanan termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
"Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita.Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP," kata Sjafrie usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI di DPR, Senin (24/11/2025).
Pengerahan pasukan dilakukan mulai Desember 2025 dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Upaya ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memitigasi ancaman bagi Pertamina maupun kedaulatan negara. Selain itu, Menhan tengah menggenjot pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan per tahun, terhitung sejak 2025.
"Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara," ungkapnya.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin menargetkan, TNI bakal membangun 150 batalyon per tahun. Hal itu ditujukan untuk mengamankan keutuhan wilayah dan menjaga aset vital nasional.

Hal itu diungkapkan Sjafrie usai raler secara tertutup bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Menurut Sjafrie, pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan NKRI dan stabilitas nasional. "Untuk itu, diperlukan pembangunan kekuatan yang maksimal, baik itu pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat dalam bentuk penambahan batalyon, dalam rangka memberikan suatu keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat," katanya.

Sjafrie mengatakan, ada 514 kabupaten dan aset vital nasional yang punya pengaruh besar terhadap kedaulatan negara. Untuk itu, Sjafrie menilai, pemerintah dituntut memperkuat TNI.

"Dari tahun 2025, kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini. Di mana saat ini di tahun 2025, kita sudah memiliki 150 batalyon Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Dan ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalyon per tahun," kata Sjafrie.

Sjafrie menyebut, penambahan batalyon itu tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional.

"Serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita," ucapnya.

Sjafrie mengatakan, pengamanan ini merupakan kewenangan TNI untuk menjalankan fungsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang tertuang di UU TNI. Operasi pengamanan aset vital nasional itu akan dimulai dalam waktu dekat.

"Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh BAIS, untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial, yang mungkin muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik," ucapnya.