Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) membidik pertumbuhan kinerja positif pada musim Lebaran 2026 seiring dengan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100%, serta penyesuaian Passenger ServiceCharge (PSC) dan fuel surcharge.

Wakil Direktur Utama GIAA Thomas Oentoro mengatakan dengan penyesuaian harga tiket Lebaran pada 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 17%-18%, didukung oleh kombinasi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100%, serta penyesuaian Passenger Service Charge (PSC) dan fuel surcharge.

Dia mengharapkan kebijakan ini dapat menjadi fondasi berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem aviasi nasional.

"Proyeksi volume penumpang Lebaran 2026 diharapkan menunjukkan tren positif yang mampu mendorong optimalisasi kapasitas dan jaringan penerbangan Garuda Group, dengan tetap mengedepankan standar keselamatan dan kualitas layanan," ujarnya melalui keterangan resmi dikutip, Senin (16/2/2026).

Dia meyakini sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar sektor penerbangan memperkuat peran sentralnya sebagai penggerak konektivitas, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, perseroan menyambut positif kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket pesawat penerbangan kelas ekonomi untuk rute domestik.

Dia berpendapat kebijakan stimulus ini turut mencerminkan konsolidasi kebijakan lintas sektor yang strategis dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta penguatan ekosistem aviasi nasional pada periode mudik Hari Raya Idulfitri 1447H/2026M.

Menurutnya, kebijakan stimulus yang terkoordinasi ini mampu berdampak langsung bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Garuda Indonesia telah melakukan menyesuaikan harga tiket penerbangan kelas ekonomi pada rute domestik untuk pembelian melalui seluruh kanal penjualan mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan periode penerbangan 14–29 Maret 2026, sesuai ketentuan PMK No.42026, KP-DJPU 27 Tahun 2026, dan KM No.43/2026.

Selaras dengan itu, anak usaha Garuda Indonesia Group, Citilink juga memberlakukan penyesuaian harga tiket penerbangan kelas ekonomi efektif 11 Februari 2026, guna memperluas aksesibilitas layanan transportasi udara dengan segmentasi yang saling melengkapi dalam Garuda Indonesia Group.

Sebagai gambaran, GIAA bersama anak usahanya, Citilink, pada musim Lebaran tahan lalu mengangkut total 1.560.233 penumpang atau sekitar 80% seat load factor dari total kursi yang disediakan sebanyak 1.930.085.

Angkutan tahun ini naik 12,15% jika dibandingkan dengan periode peak season lebaran tahun sebelumnya yang berlangsung pada 3 April-21 April 2024, yaitu 1.391.217 penumpang.

Jumlah total angkutan penumpang tersebut dikontribusikan dari penerbangan Garuda Indonesia sebanyak 766.251 penumpang yang terdiri dari 577.954 penumpang rute domestik dan 188.297 penumpang rute internasional.

Lalu, Citilink 793.982 penumpang yakni 769.427 penumpang rute domestik dan 24.555 penumpang rute internasional.

Adapun, selama peak season Lebaran berlangsung, terdapat rute-rute yang memiliki tingkat keterisian yang cukup tinggi, yakni untuk rute domestik di antaranya Denpasar-Surabaya pp, Tanjung Pinang-Jakarta, Batam-Jakarta, Jakarta-Tanjung Karang, Pontianak-Jakarta, Jakarta-Padang, dan Jakarta-Pekanbaru.

Sementara untuk penerbangan internasional meliputi Jakarta-Jeddah, Jakarta-Madinah, Sydney-Denpasar, Jakarta-Amsterdam, Hong Kong-Jakarta, Penang-Kualanamu, Jakarta-Kuala Lumpur pp.

Direktur Utama Citilink Darsito Hendroseputro mengatakan telah membuka rute baru dari Jakarta via Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma menuju Padang dan Pekanbaru, yang beroperasi mulai Senin (16/2/2026).

Dia berharap dengan pembukaan rute baru ini dapat memberikan kontribusi positif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi antardaerah di Indonesia.

Termasuk juga pertumbuhan mobilitas bagi masyarakat yang melakukan perjalanan bisnis dan wisata.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketika berbicara soal apartemen, banyak calon penghuni hanya fokus pada harga jual atau cicilan. Padahal ada satu komponen penting yang tidak kalah besar pengaruhnya terhadap biaya hidup di hunian vertikal, yakni service charge atau yang dikenal juga dengan istilah iuran pemeliharaan lingkungan (IPL).

Service charge merupakan biaya bulanan yang dibebankan oleh pengelola kepada pemilik atau penyewa unit apartemen. Tujuannya untuk menutup biaya operasional dan perawatan fasilitas bersama, seperti kebersihan area publik, keamanan, listrik untuk area komunal, lift, taman, hingga gaji petugas teknis dan kebersihan.

Nilai besarannya umumnya dihitung berdasarkan luas unit dan dapat meningkat seiring usia bangunan, kualitas manajemen, serta banyaknya fasilitas yang disediakan.

Rata-rata biaya service charge untuk apartemen kelas menengah di Jakarta saat ini berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per meter persegi per bulan. Artinya, untuk unit berukuran 30 meter persegi, penghuni perlu menyiapkan sekitar Rp600.000 hingga Rp750.000 setiap bulan hanya untuk biaya pemeliharaan.

Sementara di beberapa proyek baru dengan fasilitas premium, tarifnya bisa mencapai Rp30.000 per meter persegi bahkan lebih.

Secara umum, komponen dalam service charge meliputi tiga hal utama: utilitas (air, listrik, dan sistem instalasi teknis), biaya operasional harian (kebersihan, keamanan, pemeliharaan fasilitas, dan gaji karyawan), serta sinking fund atau dana cadangan yang digunakan untuk penggantian fasilitas besar seperti perbaikan lift atau pengecatan eksterior bangunan di masa depan. Apartemen dengan fasilitas lengkap seperti gym, kolam renang, atau lounge biasanya mematok biaya lebih tinggi karena ongkos perawatan yang besar.

Dampak service charge ini cukup signifikan terhadap dinamika pasar properti. Di pasar sewa, tarif service charge yang tinggi sering kali membuat calon penyewa berpikir dua kali. Mereka akan menghitung total biaya bulanan-termasuk sewa, listrik, air, dan service charge-sebelum memutuskan tinggal. Jika total biayanya mendekati harga sewa rumah tapak di lokasi serupa, apartemen menjadi kurang menarik.

Sementara bagi pembeli atau investor, biaya service charge dapat memengaruhi tingkat keuntungan. Semakin tinggi beban bulanan, semakin kecil margin yang bisa didapat dari sewa. Selain itu, pembeli end-user juga bisa merasa terbebani ketika cicilan KPR ditambah dengan iuran bulanan yang besar.

Pengembang Minta Penurunan Tarif Service Charge

Dan, asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) berpendapat senada. Karena itu, REI mengusulkan agar tarif service charge dapat dipangkas, demi mendongkrak keterjangkauan harga apartemen.

Mereka mengusulkan agar apartemen dengan harga di bawah Rp1 miliar mendapat perlakuan khusus berupa penurunan tarif service charge menjadi sekitar Rp12.000-Rp14.000 per meter persegi agar lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah.

"Tujuannya supaya masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) mau membeli dan tinggal di apartemen. Kami harapkan ada solusi soal tarif service charge apartemen menengah bawah ini," kata Ketua BPO Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida kepada CNBC Indonesia dikutip Kamis (6/11/2025).

Faktanya, service charge memang menjadi salah satu faktor yang membedakan apartemen satu dengan lainnya.

Dua unit dengan harga jual serupa bisa memiliki beban biaya bulanan yang berbeda signifikan tergantung efisiensi manajemen dan kualitas fasilitas. Karena itu, bagi calon pembeli atau penyewa, penting untuk memeriksa secara detail besaran dan komponen service charge sebelum mengambil keputusan.

Ketua Kehormatan REI Soelaeman Soemawinata menilai, mahalnya biaya hidup di apartemen memang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pemulihan pasar hunian vertikal.

"Selain service charge yang mahal, di apartemen biaya kebutuhan sehari-hari seperti air bersih dan listrik juga ditetapkan sama dengan bangunan komersial. Ini tidak fair, karenanya harus dikonversi jadi tarif hunian," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar apartemen di Indonesia tengah menghadapi masa sulit. Lesunya penjualan dan minat masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal disebut salah satunya disebabkan oleh tingginya biaya service charge atau iuran pemeliharaan lingkungan (IPL).

Dalam pertemuan dengan para pengembang, Ketua BPO Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, mengusulkan agar biaya service charge untuk apartemen dengan harga di bawah Rp1 miliar dapat diturunkan agar lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

"Tujuannya supaya masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) mau membeli dan tinggal di apartemen. Kami harapkan ada solusi soal tarif service charge apartemen menengah bawah ini," kata Totok Lusida kepada CNBC Indonesia Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, penyesuaian tarif service charge menjadi kisaran Rp12 ribu hingga Rp14 ribu per meter persegi diharapkan bisa mendorong permintaan pasar yang kini stagnan. Biaya IPL yang tinggi dinilai menjadi beban tambahan bagi calon penghuni, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Kehormatan REI Soelaeman Soemawinata menilai, mahalnya biaya hidup di apartemen memang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pemulihan pasar hunian vertikal.

"Selain service charge yang mahal, di apartemen biaya kebutuhan sehari-hari seperti air bersih dan listrik juga ditetapkan sama dengan bangunan komersial. Ini tidak fair, karenanya harus dikonversi jadi tarif hunian," ujarnya.

Soelaeman menambahkan, kebijakan tersebut membuat biaya hidup di apartemen jauh lebih tinggi dibandingkan rumah tapak. Padahal, apabila harga dan biaya pengelolaan apartemen bisa ditekan, hunian vertikal justru dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan perkotaan.

Dia mendorong pemerintah memberikan perhatian besar pada pasar apartemen yang sedang terpuruk.

"Karena kalau minat orang tinggal di apartemen meningkat, maka banyak hal dapat terselesaikan seperti kemacetan lalu lintas dan pemborosan bahan bakar minyak," tambahnya.