Bisnis.com, JAKARTA—PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU), emiten jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (TIC) yang berbasis keberlanjutan, mengincar peluang pertumbuhan seiring dengan perkembangan ekonomi hijau dan implementasi perdagangan karbon di Indonesia.

Direktur Keuangan dan SDM Sumarna menyampaikan pada 2026 perseroan melihat peluang besar dari berkembangnya ekonomi hijau dan implementasi perdagangan karbon di Indonesia.

Kebutuhan akan layanan verifikasi, validasi, dan sertifikasi karbon diproyeksikan terus meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dan sektor swasta dalam menekan emisi dan mencapai target keberlanjutan.

Perseroan pun terus memperkuat kapabilitasnya dalam mendukung ekosistem tersebut, termasuk melalui pengembangan layanan berbasis environmental, social, and governance (ESG).

“Dengan fondasi keuangan yang solid dan strategi ekspansi yang terarah, MUTU optimistis dapat melanjutkan tren pertumbuhan positif pada 2026. ,” paparnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Ke depan, MUTU akan terus mendorong peningkatan kinerja melalui ekspansi bisnis yang selektif, penguatan kapabilitas sumber daya manusia, serta optimalisasi efisiensi operasional. Dengan fokus pada peluang di sektor green economy dan bursa karbon, manajemen optimistis dapat mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Menurut Sumarna, MUTU akan terus mendorong inovasi layanan, memperluas pasar, dan memperkuat kontribusi dalam pengembangan ekonomi hijau nasional. Perseroan juga berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Sepanjang 2025, MUTU mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp331,48 miliar atau tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp308,84 miliar. Laba bersih juga meningkat menjadi Rp24,21 miliar atau naik 0,4% secara tahunan.

“Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam menangkap peluang dari meningkatnya kebutuhan sertifikasi dan verifikasi di sektor industri,” katanya.
Dari sisi fundamental, struktur keuangan perseroan semakin kokoh. Total aset meningkat 8,9% dari Rp291,76 miliar menjadi Rp317,67 miliar, sementara ekuitas tumbuh 7,6% dari Rp216,47 miliar menjadi Rp232,98 miliar.

Kinerja ini juga ditopang oleh kenaikan saldo laba ditahan sebesar 25,6% dari Rp66,16 miliar menjadi Rp83,10 miliar, mencerminkan kemampuan perseroan dalam menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.

Sementara itu, arus kas dari aktivitas operasi meningkat signifikan sebesar 513,4% dari Rp1,53 miliar menjadi Rp9,37 miliar, mengindikasikan kualitas pendapatan yang semakin sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR) merombak jajaran direksi dan komisaris usai melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Senin (10/11/2025). RUPSLB ini dilakukan usai Aurora Dhana Nusantara atau Ardhantara mengakuisisi FUTR.

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham telah menyetujui untuk mengangkat mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi (Purn) Sutanto menjadi Komisaris Utama FUTR menggantikan Khairiansyah Salman selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Kemudian Harry Maryanto Supoyo sebagai Komisaris, dan Anggara Suryawan sebagai Direktur Utama (CEO).

Direktur Utama FUTR Anggara Suryawan mengatakan, dengan perpaduan figur senior berintegritas tinggi dan profesional pasar modal berpengalaman, FUTR menegaskan posisinya sebagai emiten energi dengan kepemimpinan kredibel, independen, dan berorientasi global.

"Kombinasi Sutanto, Supoyo, dan Anggara diyakini akan membawa FUTR ke fase pertumbuhan baru dan dapat menjadi katalis transformasi energi hijau di Indonesia dengan tata kelola dan visi kelas dunia," kata Anggara dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/11/2025).

Anggara melanjutkan fokus perseroan saat ini tetap pada geothermal karena proyek tersebut sudah dimiliki dan akan menjadi fondasi utama pertumbuhan ke depan.

Menurutnya, reaktivasi eksplorasi geothermal akan mulai dilakukan pada kuartal I/2026. Selain itu, manajemen FUTR juga akan membuat floating solar PV di Bali pada kuartal II/2026.

“Fokus FUTR yang pertama tetap di geotermal karena kami sudah memiliki aset itu. Jadi program pertama adalah reaktivasi eksplorasi geotermal yang akan dimulai di kuartal I/2025. Kami juga akan menunjuk konsultan untuk melakukan studi dan menyusun drilling program,” ujarnya.

Anggara melanjutkan, tahap awal eksplorasi geotermal akan dimulai dengan pengembangan kapasitas 30 megawatt di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, dengan estimasi investasi sekitar US$120 juta.

"Proses pengeboran ditargetkan dapat dimulai pada akhir tahun depan, setelah penyusunan studi kelayakan dan persiapan teknis selesai," ujar Anggara.

Lebih lanjut dia menjelaskan selain geotermal, FUTR juga akan mengeksekusi proyek PLTS terapung (floating solar PV) di kawasan Danau Nusa Dua, Bali, yang direncanakan mulai berjalan pada kuartal kedua 2026.

Proyek PLTS Bali ini merupakan pengembangan dari area showcase G20 yang sudah memiliki infrastruktur awal dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“PLTS itu relatif lebih cepat, hanya sekitar enam bulan dari persetujuan sampai operasional, karena sifatnya tinggal integrasi ke grid,” jelasnya.

FUTR juga membidik peluang dekarbonisasi berbasis hutan (carbon absorbance) di kawasan Indonesia Timur, tepatnya di sekitar Sulawesi, dengan luas lahan mencapai 70.000 hektare. Area tersebut saat ini tengah dalam proses sertifikasi karbon internasional.

Dengan proyek dekarbonisasi ini, FUTR menargetkan untuk mulai masuk ke bursa karbon pada tahun 2027, sejalan dengan visi jangka panjang perusahaan menuju bisnis energi hijau dan rendah emisi.

“Sekarang sedang dalam tahap sertifikasi, bahkan sudah ada pihak luar negeri yang berminat membeli kredit karbonnya. Tapi kami ingin sebagian tetap dijual di dalam negeri karena banyak perusahaan lokal yang juga wajib membeli,” ungkapnya.

Anggara melanjutkan seluruh proyek tersebut masih dalam tahap pengembangan sehingga belum akan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan tahun depan. Namun, tuturnya, manajemen optimistis potensi jangka panjangnya akan sangat menguntungkan karena berbasis energi terbarukan tanpa biaya bahan bakar.

"Ke depannya, ini akan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan FUTR dan mendukung transisi energi nasional," kata Anggara.

Menurutnya, FUTR ke depan akan fokus pada penguatan portofolio dan penyiapan aset-aset berpendapatan (revenue generating assets) untuk menopang kinerja jangka menengah.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bakal mempertemukan calon pembeli dan penjual kredit karbon dalam forum Seller Meet Buyer (SMB) di ajang KTT Iklim COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025 mendatang. Setidaknya terdapat 90,10 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) dari berbagai proyek penurunan emisi yang akan ditawarkan Indonesia pada kesempatan tersebut.

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi, dan Mutu Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Widyajayanti, mengemukakan bahwa sejauh ini telah terdapat 20 entitas yang akan ikut berpartisipasi dalam SMB, lima di antaranya akan hadir secara langsung di Belem, sementara sisanya akan terlibat secara daring.

Dari angka sementara 90,10 juta ton CO₂e yang berpotensi ditawarkan, Laksmi mengemukakan 11,41 juta ton CO₂e di antaranya telah tersertifikasi, kemudian 5,06 juta ton CO₂e masih dalam proses sertifikasi dan 73,62 juta ton CO₂e lainnya merupakan calon yang telah mengantongi nomor identifikasi.

“Total ada 40 proyek yang 21 berasal dari modalitas energi, kemudian 8 dari FOLU [forest and other land use] dan 11 dari waste. Mungkin ada penambahan dalam beberapa hari ini karena kebetulan juga nanti kami akan masih ada update dari Kementerian Kehutanan dan juga untuk potential buyer-nya kami dibantu oleh Kementerian Luar Negeri,” kata Laksmi dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup sekaligus Penanggung Jawab SMB Yulia Suryanti mengemukakan bahwa SMB merupakan inisiatif perdana yang disiapkan Indonesia untuk mempertemukan calon pembeli dan penjual karbon di ajang COP30. Dia tidak memperinci potensi nilai perdagangan karbon yang diincar KLH dalam forum ini, tetapi memberi bocoran soal beberapa proyek yang sejauh ini akan ditawarkan.

Beberapa proyek penurunan emisi karbon itu mencakup pembangkit listrik tenaga panas bumi Lahendong Unit 5 dan Unit 6 yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) dan proyek aforestasi di Sumba, Nusa Tenggara Barat.

“Untuk target, kami tidak ada target. Karena terus terang saja SMB ini baru pertama kali. Akan tetapi kami telah coba identifikasi. Ada beberapa potensi untuk tadi peminatan,” kata Yulia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pengawasan dan pengamanan untuk menjaga integritas karbon Indonesia dengan mengacu pada aturan terbaru soal Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Hanif menjelaskan bahwa dasar kebijakan karbon Indonesia kini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional yang resmi diteken Presiden Prabowo Subianto pada 10 Oktober 2025. Beleid ini menggantikan regulasi sebelumnya yakni Perpres No. 98 Tahun 2021.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami dengan Pak Jaksa Agung bisa merumuskan langkah-langkah operasional yang memang diperlukan untuk menjaga, men-safeguard penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dalam kedua sisi, di sisi skema voluntary maupun sisi compliance. Dua hal ini harus berjalan beriringan," ujar Hanif pada Rabu (15/10/2025) setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dikutip dari Antara.

Dia mengingatkan integritas karbon sangat penting karena aksi manipulasi atau penipuan akan berdampak ke seluruh proyek karbon nasional. Integritas yang terganggu, katanya, dapat menurunkan kepercayaan pasar terhadap karbon di Tanah Air.

Beberapa hal yang menjadi sorotan termasuk proses sertifikasi karbon dan ketiadaan adisionalitas (additionality) atau nilai tambah dari karbon yang diperdagangkan.

Hanif mengatakan adanya instrumen pengawasan diperlukan mengingat Indonesia sudah menandatangani Persetujuan Saling Pengakuan/Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan badan standar karbon global Verra (VCS Program), Global Carbon Council, Plan Vivo, dan Gold Standard, serta memiliki Letter of Intent dengan Puro Earth.

Untuk itu, dia mengharapkan diskusi lebih lanjut dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan beberapa organisasi, seperti IOJI, dapat merumuskan formula awal dari mekanisme safeguard tersebut.

"Harapan saya tentu di kesempatan yang berbahagia ini dengan IOJI bersama teman-teman Kejaksaan dan teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup dapat merumuskan formula awal untuk, harapan saya, bisa dijadikan semacam surat keputusan bersama antara saya dengan Jaksa Agung, sambil kami akan naikkan menjadi instrumen yang lebih tinggi lagi," katanya.