Indonesia telah memasuki babak baru dalam era pasar karbon

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan peluang investasi di sektor kehutanan Indonesia semakin terbuka untuk mengembangkan perdagangan karbon dengan standar internasional.

“Indonesia telah memasuki babak baru dalam era pasar karbon. Kali ini, kemauan politik kami diterjemahkan secara jelas ke dalam produk regulasi,” ujar Penasihat Utama Menteri Kehutanan Edo Mahendra dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menjadi fondasi bagi perluasan peluang tersebut, sekaligus menjadi upaya percepatan perdagangan karbon sektor kehutanan melalui proses bisnis yang lebih jelas dan sederhana.

Menurutnya, regulasi tersebut merupakan respons atas meningkatnya kebutuhan pasar terhadap kredit karbon berkualitas tinggi dan berintegritas.

“Dalam hal ini pemerintah membuka semua mekanisme instrumen nilai ekonomi karbon termasuk melalui skema nesting. Pendekatan nesting dinilai penting untuk memastikan integritas lingkungan, mencegah penghitungan ganda, serta memperkuat kepercayaan pasar dan investor,” kata Edo.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan pemerintah Indonesia sangat terbuka terhadap investasi karbon di sektor kehutanan dengan membuka semua mekanisme instrumen nilai ekonomi karbon.

Ia menambahkan, saat ini telah ada komitmen pemerintah melalui Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi yang telah mempublikasikan rencana program restorasi/rehabilitasi 12 juta hektar lahan kritis, pengurangan emisi sektor kehutanan (avoidance carbon project) sebesar 50 juta hektar, perhutanan sosial sebesar 8,3 juta hektar dan hutan adat sebesar 1,4 juta hektar di COP 30 UNFCCC Belem Brazil 2025.

“Sehingga pemerintah Indonesia membuka semua mekanisme peluang investasi karbon hutan untuk dapat memenuhi target komitmen Presiden Prabowo Subianto tersebut,” ujarnya.

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham menambahkan, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan untuk penyederhanaan proses bisnis investasi kredit karbon hutan melalui Permenhut 6/2026 dengan tidak mengurangi output yang menghasilkan kredit karbon yang berintegritas dan berkualitas tinggi.

“Komitmen Bapak Presiden RI untuk restorasi/rehabilitasi 12 juta hektar merupakan tantangan besar buat sektor kehutanan, akan tetapi ini sejalan dengan kebutuhan pasar karbon internasional yang menginginkan produk kredit karbon yang berintegritas dan berkualitas tinggi,” kata Ilham.

Adapun kriteria yang dibutuhkan antara lain pemenuhan standar internasional dan Prinsip-prinsip Inti Karbon (Core Carbon Principles/CCP) dari Dewan Integritas untuk Pasar Karbon Sukarela (ICVCM), yang merupakan pemenuhan additionality keterlibatan dan pembagian manfaat kepada masyarakat perlindungan keanekaragaman hayati dan safeguard.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkenalkan perdagangan karbon (carbon trading) kepada generasi muda termasuk mahasiswa dalam ajang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026.

Corporate Secretary Pertamina NRE Sri Nur Hidayati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait perkembangan transisi energi dan isu keberlanjutan.

“Pengenalan carbon trading menjadi penting agar generasi muda memahami bagaimana mekanisme perdagangan karbon dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi serta mendukung target dekarbonisasi di Indonesia,” ujar Sri.

Ia menambahkan bahwa Pertamina NRE juga memperkenalkan potensi green jobs yang dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi tren di tingkat internasional seiring meningkatnya fokus global terhadap energi bersih dan keberlanjutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang karier dan pengembangan kompetensi baru bagi generasi muda.

Sementara itu, PGTC 2026 yang mengusung tema “Energizing Acceleration for Future Impact” merupakan kegiatan yang mempertemukan dunia industri dengan mahasiswa untuk memberikan pemahaman mengenai tantangan dan peluang sektor energi di masa depan.

Dalam kegiatan tersebut, Pertamina NRE turut menghadirkan booth interaktif yang memberikan edukasi mengenai carbon trading, proses pengurangan emisi melalui kredit karbon, hingga pengembangan proyek energi rendah karbon yang mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Adapun perdagangan karbon sendiri merupakan sistem yang mendorong pengurangan emisi karbon. Perusahaan atau pihak yang mampu mengurangi polusi lebih banyak dapat “menjual” hasil pengurangan emisinya kepada pihak lain yang emisinya masih tinggi.

Mekanisme ini membuat semakin banyak pihak terdorong untuk mengurangi emisi karena pengurangan tersebut memiliki nilai ekonomi.

Bagi masyarakat umum, kontribusi juga dapat dilakukan melalui program carbon offset, misalnya dengan mendukung penanaman pohon atau proyek energi bersih untuk membantu mengimbangi emisi dari aktivitas sehari-hari.

“Partisipasi Pertamina NRE dalam Pertamina Goes to Campus 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung agenda dekarbonisasi nasional melalui pengembangan energi bersih, peningkatan literasi terkait carbon trading, serta penguatan kapasitas generasi muda di sektor energi berkelanjutan,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

NEW YORK - Kementerian Kehutanan terus memperkuat kerja sama internasional di bidang kehutanan dan perubahan iklim . Hal ini sebagai implementasi arahan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga dan melestarikan hutan Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Director of Climate Change Division United Nations Environment Programme (UNEP) Martin Krause. Pertemuan digelar di Indonesian Lounge, Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026). Banjir Bandang Melanda 3 Provinsi, Prabowo: Perubahan Iklim Harus Kita Hadapi

Pertemuan membahas keberlanjutan dan penguatan kerja sama Indonesia–UNEP di bidang kehutanan. Termasuk penguatan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), pengembangan pasar karbon kehutanan, serta skema pembiayaan inovatif untuk taman nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Raja Juli mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin baik antara Indonesia dan UNEP, termasuk melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2024. ”Kerja sama tersebut menjadi landasan kuat untuk diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih konkret dan berdampak,” katanya.

Ia menegaskan Pemerintah Indonesia menempatkan aksi iklim sebagai prioritas utama, khususnya dalam mencapai target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Indonesia juga memiliki ambisi untuk menjadi pusat karbon global (global carbon hub) dengan membangun pasar karbon berintegritas tinggi.

Indonesia telah mengambil langkah besar dalam operasionalisasi pasar karbon melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. ”Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan menyeluruh untuk perdagangan karbon sektor kehutanan, mulai dari pengembangan proyek, verifikasi, hingga transaksi, sehingga memberikan kepastian dan transparansi bagi investor dan mitra,” ujarnya.

Selain itu, Menhut juga menyampaikan pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Satgas tersebut bertugas mengembangkan solusi pembiayaan praktis bagi kawasan konservasi, termasuk melalui blended finance dan berbagai pendekatan inovatif lainnya.

Terkait kerja sama REDD+, Menteri Kehutanan menyambut baik inisiatif UNEP untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi REDD+ di Indonesia. Ia menegaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, Kementerian Kehutanan menjadi sektor utama dalam pengelolaan karbon di sektor FOLU, termasuk implementasi REDD+.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan UNEP melalui Program UN-REDD, termasuk implementasi program Green for Riau. Program tersebut diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi model pengembangan pendekatan Jurisdictional REDD+ di berbagai daerah lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli juga menyoroti pentingnya memperkuat representasi negara-negara hutan tropis di UNEP. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, berharap semakin banyak profesional Indonesia dapat berkontribusi di UNEP guna memperkuat mandat organisasi dalam isu lingkungan dan kehutanan global. Kemenhut Siapkan 4 Peraturan Turunan untuk Perkuat Tata Kelola Karbon

Pertemuan bilateral ditutup dengan penegasan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan UNEP dalam menghasilkan kerja sama yang konkret, inovatif, dan berdampak nyata bagi pengelolaan hutan berkelanjutan dan aksi iklim global.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam pertemuan bilateral ini turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Penasehat Utama Menteri Kehutanan, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan.

NEW YORK - Indonesia terus memperkuat diplomasi kehutanan dan pengembangan perdagangan karbon berbasis hutan melalui promosi potensi pengelolaan hutan lestari di tingkat internasional. Upaya tersebut dilakukan melalui Business Forum on Carbon Market yang digelar di New York, Amerika Serikat, Senin (11/5/2026).

Event ini bagian dari rangkaian kegiatan United Nations Forum on Forests (UNFF) 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha kehutanan, investor, asosiasi perdagangan emisi, dan mitra internasional untuk membahas peluang pengembangan proyek karbon sektor kehutanan Indonesia.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia kini memasuki era baru pengelolaan hutan. Tidak lagi hanya bertumpu pada produksi kayu, tetapi juga pada nilai karbon, jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ekonomi hijau berbasis masyarakat. Hadapi Perubahan Iklim, Menhut Apresiasi Komitmen Gubernur Dalam Menjaga Hutan

Menurut dia, Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektare hutan tropis yang menjadi salah satu aset iklim paling penting di dunia dan siap menjadi bagian dari solusi perubahan iklim global. “Hutan Indonesia siap menjadi tempat investasi dunia internasional,” kata Raja Juli Antoni dalam Business Forum Indonesia–IETA dan Indonesia America Chamber of Commerce (IACC) di New York.

Ia menambahkan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan. Peraturan ini sebagai landasan penguatan perdagangan karbon sektor kehutanan yang transparan, terintegrasi, dan memiliki kepastian hukum.

Ia menjelaskan regulasi tersebut membuka peluang pengembangan kredit karbon kehutanan Indonesia yang selaras dengan standar internasional sekaligus memperkuat implementasi Multiusaha Kehutanan (MUK) sebagai paradigma baru pengelolaan hutan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, kawasan hutan dapat dikembangkan untuk berbagai sumber pendapatan seperti hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, ekowisata, hingga perdagangan karbon.

Raja Juli menegaskan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia mendukung target FOLU Net Sink 2030 sekaligus memperkuat daya saing investasi hijau nasional di pasar global. “Indonesia tidak meminta belas kasihan, tetapi menawarkan kemitraan yang didukung komitmen negara, kepastian hukum, dan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia,” ujarnya.

Forum bisnis tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah Indonesia, pelaku usaha kehutanan, investor internasional, asosiasi perdagangan emisi, serta sejumlah mitra strategis dari Amerika Serikat. Melalui forum ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi sektor kehutanan sebagai bagian penting dalam agenda mitigasi perubahan iklim global. Sekaligus membuka peluang kolaborasi investasi hijau yang mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menegaskan Indonesia membuka peluang kemitraan global untuk memperkuat perdagangan karbon dan pembiayaan berbasis alam (nature finance) melalui pengelolaan hutan lestari. Menurut dia, Indonesia memiliki kawasan hutan sekitar 63% dari total daratan nasional yang menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau berbasis kehutanan.

“Indonesia saat ini mengembangkan pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan. Di mana karbon menjadi salah satu sumber nilai ekonomi yang melengkapi pengelolaan hutan lestari, bersama hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, hingga penguatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 untuk memberikan kepastian regulasi bagi proyek karbon yang telah berjalan maupun proyek baru dalam satu kerangka nasional yang terintegrasi. “Fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat implementasi, memperkuat panduan operasional, membangun kepercayaan pasar, serta memfasilitasi kemitraan yang kredibel dan berintegritas tinggi,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam percepatan pengembangan pasar karbon sektor kehutanan Indonesia. Sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam mengembangkan proyek karbon berintegritas tinggi.

APHI bersama seluruh anggotanya siap mendukung pengembangan inisiatif karbon berkualitas yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. “APHI dan seluruh anggota berkomitmen penuh untuk mendorong pengembangan inisiatif karbon berintegritas tinggi dan berkualitas, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan penerimaan pasar domestik maupun internasional menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan perdagangan karbon kehutanan Indonesia. Sekaligus membuka peluang investasi pada proyek restorasi gambut, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan hutan lestari yang dapat menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.

Sekjen APHI Purwadi Soeprihanto menegaskan kawasan konsesi kehutanan Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan proyek karbon. Sedikitnya 48,69 juta hektare area potensial untuk proyek pengurangan emisi gas rumah kaca dan sekitar 3,5 juta hektare area potensial untuk proyek penyerapan karbon (carbon removal project). Regulasi Perdagangan Karbon Direvisi, Ini 3 Manfaat untuk Ekonomi RI

Menurut dia, proyek karbon harus ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan multiusaha kehutanan yang mampu mendukung sistem penghidupan masyarakat sekaligus memperkuat pembiayaan mitigasi perubahan iklim. “Karbon harus menjadi bagian dari multiusaha kehutanan dan dikembangkan melalui tata kelola lanskap yang kuat, perencanaan spasial yang akurat, serta didukung kerja sama dan investasi internasional untuk menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi,” katanya.

Ia menambahkan kolaborasi internasional sangat diperlukan untuk mempercepat pengembangan proyek restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, pengelolaan hutan lestari, dan rehabilitasi hutan. Sementara penguatan investasi dan kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya tarik proyek karbon Indonesia di pasar global.

Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektare hutan tropis, membuka peluang kemitraan global untuk investasi iklim dan pengembangan bisnis kehutanan berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola perdagangan karbon kehutanan yang kredibel, transparan, dan berstandar internasional dalam forum bisnis International Emissions Trading Association (IETA) dan Indonesia-America Chamber of Commerce (IACC) di New York, Amerika Serikat.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, Indonesia kini memasuki babak baru pengelolaan hutan yang tidak lagi hanya berfokus pada kayu, tetapi juga pada nilai karbon, keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan ekonomi hijau berkelanjutan.

“Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektare hutan tropis, membuka peluang kemitraan global untuk investasi iklim dan pengembangan bisnis kehutanan berkelanjutan,” ujar Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 menjadi tonggak penting transformasi sektor kehutanan Indonesia.

Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menghasilkan, memverifikasi, dan memperdagangkan kredit karbon dari kawasan konsesi kehutanan, termasuk hutan produksi alam, hutan tanaman industri, hingga kawasan perhutanan sosial.

Lebih lanjut, aturan tersebut juga memperkuat integrasi pasar karbon nasional dengan standar internasional, termasuk prinsip-prinsip ICVCM dan mekanisme Article 6 dalam Persetujuan Paris.

“Dengan demikian, kredit karbon kehutanan Indonesia diharapkan semakin kompetitif di pasar karbon global,” ujar Raja Antoni.

Selain perdagangan karbon, Kemenhut juga mendorong pengembangan skema multiusaha kehutanan.

Skema ini memungkinkan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan mengembangkan berbagai sumber pendapatan secara simultan, mulai dari hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, ekowisata, hingga produk bioekonomi seperti biochar dan energi biomassa berkelanjutan.

Menurut Menhut, pendekatan multiusaha kehutanan akan meningkatkan daya tarik investasi karena memberikan diversifikasi pendapatan sekaligus memperkuat aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam model bisnis kehutanan Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan penguatan tata kelola kehutanan melalui penyampaian Forest Reference Emission Level kepada UNFCCC, operasionalisasi Sistem Registri Nasional (SRN), serta target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap karbon bersih pada akhir dekade ini.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menyampaikan, forum bisnis IETA-IACC menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring investasi hijau sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi karbon berbasis kehutanan dunia.

“Indonesia tidak menawarkan bantuan, melainkan kemitraan strategis yang didukung komitmen pemerintah, kepastian regulasi, dan potensi sumber daya hutan tropis yang sangat besar,” ujar Ristianto.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan lembaga pengawas jasa keuangan yang dipimpinnya siap mengembangkan sistem pendukung perdagangan karbon di Indonesia.

“Saat ini kami juga sedang mengembangkan satu sistem yang akan mendukung sebagai sistem registri unit karbon bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI),” kata Friderica dalam jumpa pers yang digelar di Auditorium Dr Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Kiki itu mengatakan, langkah tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan OJK sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Dukungan itu pun, lanjut dia, juga diberikan OJK menyusul Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan yang telah diundangkan pada tanggal 13 April 2026.

“Kami mengucapkan selamat atas satu langkah maju yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, dan kami OJK sangat mendukung program Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Utusan Khusus Presiden, Bapak Hashim (Djojohadikusumo), dan juga kami telah berkoordinasi dengan sangat baik,” ujar Kiki.

Selain itu, ia mengatakan otoritasnya juga akan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon di Indonesia.

Adapun POJK tersebut merupakan tindak lanjut UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dan mengembangkan pasar karbon domestik.

“Kami juga akan menyesuaikan Peraturan OJK Nomor 14, yang akan kami sesuaikan dan insya Allah semuanya akan selesai di bulan Juni tahun ini. Jadi itu bentuk dukungan kami kepada program Bapak Presiden,” kata Kiki.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan adalah 'high quality' dan 'high integrity' yang diminati oleh pasar internasional

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperdagangkan karbon Indonesia memiliki kualitas dan integritas tinggi.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan adalah high quality dan high integrity yang diminati oleh pasar internasional,” kata Hashim dalam konferensi pers di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah telah memperkuat regulasi terkait aktivitas perdagangan karbon Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Lebih jauh, Hashim mengatakan aturan ini pun diperkuat kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan yang telah diundangkan pada tanggal 13 April 2026.

“Regulasi ini dibangun dengan menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas lingkungan sebagai fondasi utama,” ujar dia.

Hashim mengatakan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 juga hadir untuk memberikan kepastian, tata cara, kejelasan mekanisme, serta prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan perdagangan karbon sektor kehutanan.

Ia menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, tetapi juga oleh pemahaman dan komitmen dari para pemangku kepentingan terkait.

Hal ini, lanjut dia, akan menunjukkan ke dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari semua elemen yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat adat.

“Sekarang ini operasional dari Perpres No. 110 diwujudkan, diperkuat, ditegaskan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Jadi ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon,” kata Hashim.

“Adanya pasar karbon ini untuk fasilitasi, ini adalah satu program untuk menurunkan emisi karbon. Ini adalah bukti, kesungguhan dan tekad dari pemerintah Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perdagangan karbon kehutanan di Indonesia harus menjunjung nilai keterbukaan dan inklusivitas.

“Berdasarkan perintah Presiden (Prabowo Subianto), perdagangan karbon ini bersifat inklusif, terbuka, tidak hanya kepada pihak swasta, tetapi juga melibatkan masyarakat dengan tujuan akhir adalah melestarikan hutan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Menhut Raja Antoni dalam konferensi pers di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Jakarta, Rabu.

Nilai ini, lanjut dia, merupakan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Aturan ini pun diperkuat kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan yang telah diundangkan pada tanggal 13 April 2026.

“Peraturan ini juga menegaskan satu hal penting, di mana perdagangan karbon kehutanan tidak boleh menjadi ruang yang tertutup dan eksklusif,” ujar Menhut.

Melalui pengakuan terhadap skema perhutanan sosial dan hutan adat, ia mengatakan masyarakat ditempatkan sebagai bagian yang sah dan setara dalam sistem.

“Mereka yang menjaga hutan, mempertahankan tutupan lahan, dan merawat ekosistem kini memiliki kesempatan untuk ikut mendapat manfaat ekonomi dari karbon,” kata Raja Antoni.

Ia menilai, ini merupakan salah satu bentuk penghargaan negara kepada para penjaga hutan di tingkat tapak, sekaligus wujud nyata keadilan sosial dalam proses transisi menuju ekonomi hijau.

“Saya ingin menegaskan kembali bahwa ini adalah sebuah proses perdagangan karbon yang terbuka tidak saja melibatkan private sector yang melakukan carbon market, tapi juga melibatkan petani di perhutanan sosial, juga masyarakat adat,” ujar dia.

Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa nilai ekonomi karbon merupakan bagian penting dari upaya peningkatan nilai ekonomi hutan dan menjadi insentif agar hutan tetap lestari, ekosistem terjaga, dan masyarakat memperoleh manfaat yang adil.

“Ke depan, karbon harus menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi, rehabilitasi, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan lestari. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan akan berjalan seiring dengan manfaat ekologis dan sosial,” kata Menhut Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perdagangan karbon menyusul penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan.

“Melalui Permenhut ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan menghadirkan kerangka regulasi yang lebih jelas, transparan, dan dapat dipercaya untuk mendukung perdagangan karbon sektor kehutanan baik bagi dunia usaha, masyarakat, maupun mitra global,” kata Menhut Raja Juli Antoni.

Menhut di Jakarta, Rabu, mengatakan, salah satu terobosan utama di regulasi ini adalah adanya alur jelas dari awal hingga akhir, mulai dari pelaksanaan mitigasi, pengukuran dan perhitungan unit karbon, validasi dan verifikasi, pencatatan dalam sistem nasional, hingga transaksi perdagangan karbon.

Semua tahapan, kata Menhut dalam acara Sosialisasi Permenhut No. 6 Tahun 2026 di Jakarta, kini memiliki batas waktu yang pasti, sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan masyarakat pengelola hutan.

“Dengan demikian, seluruh proses berjalan dalam satu kerangka yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel,” ujar Raja Antoni.

Lebih jauh, menekankan bahwa integritas merupakan kunci. Oleh karena itu, dalam regulasi ini pemerintah memperkenalkan sistem yang mencegah perhitungan karbon ganda.

“Dengan pendekatan yang disebut nesting, kita memastikan bahwa setiap penurunan emisi benar-benar dihitung secara adil dan tidak tumpang tindih. Ini bukan hanya soal teknis. Ini soal kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada pasar. Tanpa pasar, tidak akan ada insentif untuk menjaga hutan,” jelas dia.

Ia berharap, ke depannya karbon harus menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi, rehabilitasi, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan lestari.

“Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan akan berjalan seiring dengan manfaat ekologis dan sosial,” ujar Menhut Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Perubahan iklim bukan lagi isu jangka panjang, dampaknya sudah kita rasakan hari ini. Karena itu, aksi harus dimulai sekarang dan melibatkan semua pihak,

Jakarta (ANTARA) - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mendukung langkah kolaboratif bersama para pemangku kepentingan dalam penyediaan kredit karbon demi mewujudkan gaya hidup rendah karbon yang inklusif bagi masyarakat.

“Perubahan iklim bukan lagi isu jangka panjang, dampaknya sudah kita rasakan hari ini. Karena itu, aksi harus dimulai sekarang dan melibatkan semua pihak,” kata Direktur Sumber Daya Manusia & Penunjang Bisnis Pertamina NRE, A.A.A. Indira Pratyaksa, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Indira mengatakan, salah satu bentuk kolaborasi itu adalah kerja sama Pertamina NRE bersama IDXCarbon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Jejakin melalui kampanye “AKU NET-ZERO HERO” yang diluncurkan pekan ini.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi yang membuat kontribusi individu menjadi lebih mudah, terukur, dan terhubung langsung dengan dampak nyata di lapangan,” ujar Indira.

Adapun Pertamina NRE sebagai pionir perdagangan kredit karbon di IDXCarbon pertama kali memperdagangkan kredit karbonnya yang bersumber dari proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) area Lahendong unit 5 dan 6.

Kali ini, Pertamina NRE kembali menerbitkan kredit karbon dari proyek yang berbeda, yaitu pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang dikelolanya.

Indira menjelaskan, kredit karbon ini berkontribusi dalam bentuk aksi kampanye bersama pengurangan emisi karbon melalui Livin’ Planet dalam aplikasi Livin’ by Mandiri. Kampanye ini juga menggandeng Jejakin dalam perhitungan karbonnya.

Melalui kampanye ini, masyarakat diperkenalkan pada konsep carbon offset, yaitu mekanisme kompensasi atas emisi karbon yang dihasilkan dengan pembelian kredit karbon yang mendukung proyek-proyek penurunan emisi yang telah terverifikasi.

“Ketika seseorang melakukan offsetting, sesungguhnya ia sedang mendukung proyek nyata seperti pengolahan limbah menjadi energi di Sei Mangkei,” kata Indira.

“Di situlah esensi dari transisi energi, bagaimana setiap langkah kecil dapat dikonversi menjadi dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Peluncuran kampanye tersebut, lanjut Indira, juga menjadi bagian dari upaya memperluas literasi publik terkait pasar karbon sekaligus membangun ekosistem yang inklusif dan kredibel.

“Dengan menghadirkan akses yang lebih luas kepada masyarakat, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif publik dalam menjawab tantangan global menuju target Net Zero Emission Indonesia 2060,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memperkuat aturan perdagangan karbon hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan aturan ini menjadi langkah penting dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia.

“Penerbitan Permenhut ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih kredibel, transparan, dan inklusif,” kata Menhut.

Ia menambahkan, Permenhut 6/2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 guna memperkuat pelaksanaan nilai ekonomi karbon (NEK) sekaligus mendukung target penurunan emisi Indonesia.

Lewat regulasi ini, pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan perdagangan karbon di sektor kehutanan.

Salah satunya dengan menyusun peta jalan yang lebih jelas, mulai dari target pengurangan emisi, luas area yang terlibat, hingga strategi pencapaiannya agar selaras dengan komitmen nasional dalam penanganan perubahan iklim.

Selain itu, Permenhut juga memperluas siapa saja pihak yang bisa ikut dalam perdagangan karbon. Tidak hanya perusahaan, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, pemilik hutan rakyat, hingga pengelola jasa lingkungan karbon kini bisa terlibat.

“Kami ingin memastikan bahwa manfaat ekonomi karbon tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan hutan Indonesia,” ujar Raja Antoni.

Dari sisi hukum, Menhut mengatakan aturan ini memberikan kepastian yang lebih jelas bagi para pelaku.

Setiap unit karbon yang diperdagangkan harus melalui proses yang terstandar, seperti validasi dan verifikasi oleh lembaga independen, serta tercatat dalam sistem nasional agar tidak terjadi perhitungan ganda.

Selain itu, proses bisnis dalam perdagangan karbon kini dibuat lebih sederhana dan terstruktur. Pengajuan dokumen, proses penilaian, hingga penerbitan sertifikat dilakukan secara elektronik dengan waktu layanan yang sudah ditentukan.

“Permenhut ini juga mengatur perdagangan karbon ke luar negeri. Setiap transaksi internasional harus melalui persetujuan pemerintah agar tetap sejalan dengan kebutuhan pencapaian target emisi nasional,” kata Menhut.

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha tetap diwajibkan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Kegiatan perdagangan karbon harus melibatkan masyarakat sekitar, melindungi hak masyarakat adat, serta menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.

Selain itu, pada kawasan konservasi juga memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon melalui restorasi ekosistem pada area terdeforestasi dan terdegradasi, dengan luas sekitar 1,27 juta hektare di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, serta potensi serapan karbon 4,5–50 ton CO2e per hektare per tahun.

“Potensi ini membuka peluang pembiayaan inovatif melalui keterlibatan sektor swasta sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan,” kata Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong percepatan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kelautan dan perikanan guna mewujudkan ekonomi biru nasional yang berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya fokus pada tiga pilar utama penyelenggaraan instrumen NEK.

“Pertama adalah aspek regulasi, di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025,” kata Menteri Trenggono.

Lebih lanjut, KKP juga fokus pada penguatan data dan informasi mencakup pendataan luasan ekosistem karbon biru, penentuan baseline emisi, hingga perhitungan potensi serapan CO2 yang akurat.

“Ketiga, pilot project restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan,” ujar Trenggono.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa total luas potensi karbon biru dari mangrove yang ada di kewenangan KKP mencapai 997.733 hektare dan diproyeksikan mampu menyerap karbon hingga 6,3 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

Sementara, potensi karbon dari ekosistem lamun memiliki luas hingga 860.156 hektare, dan diproyeksikan mampu menyerap karbon sebesar 3,7 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen,” ujar Trenggono.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Menteri KP menilai diperlukan integrasi antara kepastian teritorial berupa pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan dalam mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon biru serta menjaga target kontribusi serapan karbon biru nasional.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek,” jelas Trenggono.

Selain itu, ia menyampaikan KKP juga telah menyusun prosedur perdagangan sesuai Perpres Nomor 110 Tahun 2025.

“Seluruh prosedur yang disusun tersebut telah mempertimbangkan impact dari Nilai Ekonomi Karbon yang akan memberikan kontribusi nyata bagi negara dan masyarakat pesisir secara optimal dan berkelanjutan,” kata Menteri KP.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026