Depok: PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) melalui keterbukaan informasi yang diunggah pada 19 Juni 2026 pukul 17.00 WIB, mengungkapkan nama-nama investor yang mengambil bagian dalam aksi korporasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Dalam aksi ini, emiten jasa pengujian laboratorium dan sertifikasi ini berencana menerbitkan sebanyak 309.278.300 saham baru. Nilai pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp97 per saham, sehingga total dana segar yang dikumpulkan perseroan mencapai Rp29.999.995.100 atau sekitar Rp29,9 miliar.

PT Samala Serasi Utama menjadi pemegang porsi terbesar dengan menyerap 103.092.700 saham. Sementara itu, PT Bumi Hijau Sedaya menyerap sebanyak 41.237.100 saham.
Interra Resources Limited, perusahaan energy & resources yang tercatat di Bursa Singapura (SGX) , berinvestasi di MUTU melalui anak usahanya di Indonesia. Mereka mempercayakan MUTU untuk mengembangkan platform keberlanjutan/renewables mereka sebagai validasi dari pemain regional yang kredibel.

PT Samala Serasi Utama merupakan kemitraan antara Sandiaga Salahuddin Uno dan Roestandi Tsamanov. Sandiaga Uno dikenal sebagai investor dan wirausahawan senior dengan rekam jejak investasi yang kuat, antara lain melalui Saratoga pada Adaro dan Merdeka Copper Gold.
Roestandi Tsamanov membawa pengalaman mendalam di sektor teknologi dan data center melalui ELIT (PT Data Sinergitama Jaya), salah satu pemain data center & cloud terdepan di Indonesia. Keduanya memperkuat dukungan strategis terhadap pertumbuhan jangka panjang MUTU.

Andreas Tjahjadi dan Leonard Tanubrata telah lama terlibat dalam perjalanan MUTU melalui berbagai skema investasi. Keikutsertaan kembali keduanya melalui aksi Private Placement ini mencerminkan keyakinan yang semakin kuat terhadap prospek pertumbuhan Perseroan dan memvalidasi arah strategis jangka panjang MUTU.

Ridzki Kramadibrata, wirausahawan climate-tech sekaligus mantan Presiden Grab Indonesia. Keikutsertaannya mencerminkan keyakinan terhadap peran MUTU sebagai tulang punggung verifikasi bagi ekonomi karbon dan keberlanjutan Indonesia. Investasinya menghubungkan kapabilitas verifikasi karbon MUTU yang terakreditasi dengan keahlian operasional dan teknologi untuk menskalakannya.

Manajemen MUTU menegaskan bahwa seluruh investor tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dalam manajemen maupun kepemilikan saham, dengan pemegang saham pengendali, pemegang saham utama, maupun jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Merespons masuknya para investor strategis tersebut, Sumarna selaku Direktur Keuangan PT Mutuagung Lestari Tbk mengungkapkan rasa optimisnya terhadap masa depan perseroan.

"Kami sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh para investor strategis ini terhadap fundamental dan prospek bisnis MUTU. Bergabungnya nama-nama besar dan entitas berpengalaman ke dalam struktur permodalan kami menjadi bahan bakar baru bagi perseroan untuk berakselerasi lebih cepat. Kehadiran mereka menegaskan bahwa visi bisnis jangka panjang kami berada di jalur yang tepat," ujar Sumarna.

Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa investasi ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi hijau di Indonesia.

"Kami melihat MUTU sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Melalui layanan sertifikasi, pengujian, dan verifikasi yang dimiliki, MUTU menjadi salah satu enabler penting bagi implementasi standar keberlanjutan di berbagai sektor industri. Investasi ini bukan sekadar keputusan bisnis, tetapi juga bentuk dukungan kami terhadap akselerasi transformasi ekonomi hijau nasional yang semakin membutuhkan tata kelola, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar global. Kami percaya MUTU memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam mendukung agenda keberlanjutan Indonesia ke depan," ujar Sandiaga Uno.

Dana yang diperoleh dari aksi private placement ini akan difokuskan untuk memperkuat kapasitas Perseroan melalui ekspansi laboratorium di sektor Halal dan Testing, Inspection, Certification, Verification, and Assurance (TICVA), sekaligus mempercepat pengembangan bisnis karbon sebagai bagian dari dukungan MUTU terhadap agenda dekarbonisasi Indonesia.
Penguatan permodalan ini diposisikan sebagai enabler untuk mendorong pertumbuhan pada dua sektor strategis tersebut, bukan sebagai tujuan akhir.

Seiring diberlakukannya kewajiban perdagangan karbon mulai tahun 2026 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, setiap pengurangan emisi wajib melalui proses validasi dan verifikasi oleh lembaga yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebelum diterbitkan sebagai Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Dalam konteks tersebut, MUTU memiliki posisi strategis sebagai lembaga verifikasi yang menjadi tulang punggung implementasi perdagangan karbon dan berperan penting dalam memastikan agenda dekarbonisasi nasional berjalan secara kredibel, transparan, dan sesuai standar.
Pasca-eksekusi private placement ini, jumlah modal saham ditempatkan dan disetor penuh MUTU akan meningkat menjadi 3.452.228.885 lembar saham, dengan total nilai nominal modal disetor tumbuh dari Rp78,5 miliar menjadi Rp86,3 miliar. Dengan masuknya para investor strategis baru ini, tingkat dilusi saham bagi pemegang saham lama diperkirakan sebesar 8,96%.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bergabungnya nama-nama besar dan entitas berpengalaman ke dalam struktur permodalan kami menjadi bahan bakar baru bagi perseroan untuk berakselerasi lebih cepat

Jakarta (ANTARA) - PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) mengumumkan aksi korporasi berupa Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement senilai Rp29,99 miliar, sebagai upaya perseroan untuk mengakselerasi bisnis perusahaan.

Melalui private placement, perseroan menerbitkan sebanyak 309.278.300 saham baru dengan nilai pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp97 per saham, sehingga total dana segar yang dikumpulkan mencapai Rp29,99 miliar.

Direktur Keuangan MUTU Sumarna dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh para investor strategis terhadap fundamental dan prospek bisnis perseroan.

"Bergabungnya nama-nama besar dan entitas berpengalaman ke dalam struktur permodalan kami menjadi bahan bakar baru bagi perseroan untuk berakselerasi lebih cepat. Kehadiran mereka menegaskan bahwa visi bisnis jangka panjang kami berada di jalur yang tepat," ujar Sumarna.

Adapun berbagai investor yang ikut andil private placement perseroan di antaranya, PT Samala Serasi Utama menjadi pemegang porsi terbesar dengan menyerap 103.092.700 saham, yang merupakan kemitraan antara Sandiaga Salahuddin Uno dan Roestandi Tsamanov.

Kemudian, terdapat PT Bumi Hijau Sedaya menyerap sebanyak 41.237.100 saham, serta perusahaan energy and resources yang tercatat di Bursa Singapura (SGX) yaitu Interra Resources Limited yang berinvestasi di MUTU melalui anak usahanya di Indonesia.

Selanjutnya, terdapat Andreas Tjahjadi dan Leonard Tanubrata yang telah lama terlibat dalam perjalanan MUTU melalui berbagai skema investasi.

"Keikutsertaan kembali keduanya melalui aksi private placement, mencerminkan keyakinan yang semakin kuat terhadap prospek pertumbuhan Perseroan dan memvalidasi arah strategis jangka panjang MUTU," ujar Sumarna.

Lebih lanjut, terdapat wirausahawan climate-tech sekaligus mantan Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, yang keikutsertaannya mencerminkan keyakinan terhadap peran MUTU

“Manajemen menegaskan bahwa seluruh investor tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dalam manajemen maupun kepemilikan saham, dengan pemegang saham pengendali, pemegang saham utama, maupun jajaran Direksi dan Dewan Komisaris perseroan,” ujar Sumarna.

Dalam kesempatan ini, Sandiaga Salahuddin Uno melihat bahwa MUTU sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

“Melalui layanan sertifikasi, pengujian, dan verifikasi yang dimiliki, MUTU menjadi salah satu enabler penting bagi implementasi standar keberlanjutan di berbagai sektor industri,” ujar Sandiaga.

Menurutnya, investasi ini bukan sekadar keputusan bisnis, namun juga dukungan terhadap akselerasi transformasi ekonomi hijau nasional yang semakin membutuhkan tata kelola, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar global.

“Kami percaya MUTU memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam mendukung agenda keberlanjutan Indonesia ke depan," ujar Sandiaga.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel– PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) bersiap memasuki fase pertumbuhan baru setelah mendapat dukungan dari sejumlah investor strategis yang memiliki pengalaman luas dalam membangun bisnis berskala nasional maupun regional.

Salah satu investor yang akan berpartisipasi dalam aksi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement MUTU adalah pengusaha nasional, Sandiaga Salahuddin Uno.

Partisipasi investasi tersebut dilakukan melalui PT Samala Serasi Utama (SSU) dan PT Bumi Hijau Sedaya.

PT Samala Serasi Utama merupakan perusahaan investasi yang terafiliasi dengan Sandiaga Salahuddin Uno bersama mitra bisnisnya, Tsamanov.

Selain Sandiaga Uno, aksi korporasi ini juga mendapat dukungan dari investor strategis lainnya, yaitu Ridzki D. Kramadibrata yang dikenal sebagai mantan Chief Executive Officer Grab Indonesia dan pernah menjabat sebagai Chief Operating Officer AirAsia Indonesia.

Kehadiran para investor strategis tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek pertumbuhan MUTU sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Testing, Inspection, Certification, Verification, and Assurance (TICVA).

Menurut Sandiaga Uno, kebutuhan terhadap layanan sertifikasi, verifikasi, dan assurance akan terus meningkat seiring transformasi industri global yang semakin menitikberatkan aspek keberlanjutan, transparansi, dan tata kelola.

"Kami melihat MUTU sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi berkelanjutan di Indonesia" ujar Sandiaga Uno dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Seiring meningkatnya tuntutan pasar terhadap aspek ESG, MUTU dinilai berada pada posisi yang tepat untuk menangkap berbagai peluang pertumbuhan baru. Selain memperkuat bisnis inti pada sektor sertifikasi dan assurance, perusahaan juga melihat potensi ekspansi yang signifikan pada sektor halal dan food & beverage (F&B;).

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan yang terus meningkat terhadap layanan sertifikasi halal yang kredibel dan diakui secara internasional. Di saat yang sama, industri F&B; nasional juga berkembang pesat dan membutuhkan dukungan sistem sertifikasi, inspeksi, serta assurance yang mampu meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun global.

MUTU juga terus memperkuat posisinya dalam ekosistem karbon nasional. Sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) pertama di Indonesia yang terakreditasi KAN (LVV-001-IDN), sekaligus salah satu dari sedikit LVV yang aktif beroperasi di ruang lingkup Nilai Ekonomi Karbon (NEK), MUTU menempati posisi strategis di jantung pasar karbon nasional.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau Private Placement sebanyak-banyaknya sejumlah 314.295.059 saham atau sebanyak-banyaknya 10 persen dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.

"Sehubungan dengan PMTHMETD ini, perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 314.295.059 saham dengan nilai nominal Rp25 atau sebanyak-banyaknya 10 persen dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan (Saham Baru)," ujar manajemen MUTU dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (19/6/2026).

Dengan demikian, rencana PMTHMETD ini bernilai total Rp7,86 miliar.

Manajemen MUTU mengungkapkan, PMTHMETD dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan serta mendukung implementasi rencana pengembangan strategis tahun 2026 yang berfokus pada ekspansi laboratorium dan layanan halal, peningkatan kapasitas inspeksi dan sertifikasi.

"Pelaksanaan PMTHMETD ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program ekspansi dan memperkuat posisi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai lembaga Testing, Inspection, and Certification (TIC) terdepan dengan keunggulan kompetitif," katanya.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMTHMETD akan digunakan seluruhnya untuk kepentingan perseroan untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperluas segmen bisnis (halal, toksikologi, dan laboratorium pangan, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha perseroan.

Berdasarkan rencana kebutuhan capital expenditure (capex) atau belanja modal, seluruh dana akan dialokasikan untuk pembangunan Laboratorium Halal Centre, Cosmetics & Herbal Centre, serta pengembangan Laboratorium Mineral Emas. Dengan demikian, seluruh aset yang diperoleh dari penggunaan dana PMTHMETD merupakan aset milik perseroan.

Alokasi sebesar 50 persen akan digunakan untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas layanan laboratorium yang mencakup pembangunan Halal Centre, Herbal dan Cosmetic Centre, fasilitas Laboratorium baru melalui relokasi dan perluasan area fasilitas laboratorium yang berada di area Kantor Pusat perseroan, pengadaan alat untuk peningkatan kapasitas dan ekspansi layanan pengujian, dan pengembangan Laboratorium Mineral (emas dan mineral ikutan lainnya).

Kemudian, alokasi operational expenditure (opex) sebesar 33 persen akan digunakan untuk penguatan operasional dan peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM dalam mendukung pengembangan serta implementasi layanan baru berupa pengembangan skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan perolehan lisensi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Manajemen menerangkan, penguatan operasional yang dimaksud yaitu kebutuhan-kebutuhan operasional selain peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM, seperti penyesuaian dan maintenance sistem sesuai dengan standar dan penguatan infrastruktur operasional.

Peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM yang perseroan akan lakukan dari alokasi opex menempuh dua langkah strategis yaitu melakukan proses rekrutmen terarah serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang relevan.

"Sedangkan alokasi cadangan modal kerja sebesar 17 persen untuk disiapkan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko likuiditas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan perseroan," kata manajemen MUTU.

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2025.

PMTHMETD dapat dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun sejak RUPSLB menyetujui PMTHMETD, terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPSLB yang akan diselenggarakan tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan 17 Desember 2027.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan seluruh layanan sertifikasi mutu hasil perikanan dapat diakses pelaku usaha tanpa dipungut biaya.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat jaminan mutu produk perikanan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini menegaskan seluruh proses pengurusan sertifikasi mutu perikanan tidak dikenakan biaya.

“Tidak dipungut biaya apa pun alias gratis mulai dari pengajuan atau pendaftaran, proses audit atau inspeksi sampai mendapatkan sertifikat mutu," kata Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan apabila terdapat pungutan dalam bentuk dan jumlah apa pun selama proses sertifikasi, maka hal tersebut bukan merupakan tindakan resmi KKP.

Menurut Ishartini, Badan Mutu KKP saat ini menyediakan sembilan layanan sertifikasi mutu perikanan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah.

Layanan tersebut meliputi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Cara Budi daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) benih, Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB).

Kemudian, ada pula sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), serta CPIB kapal atau Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal.

Ia mengatakan kebijakan layanan gratis tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus mempermudah pelaku usaha mengembangkan bisnis perikanan dari hulu hingga hilir.

Selain tanpa biaya, layanan sertifikasi juga dapat diakses secara daring melalui sejumlah platform, antara lain laman Online Single Submission (OSS) dan sistem layanan digital yang dikelola KKP.

Ishartini menjelaskan seluruh layanan sertifikasi telah memiliki standar waktu pelayanan atau service level agreement (SLA) yang jelas.

Untuk layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, sertifikat diterbitkan paling lambat tujuh hari setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Sementara itu, layanan HACCP dan sertifikasi mutu lainnya ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi.

Meski demikian, Ishartini menyebut pelaku usaha tetap harus memenuhi sejumlah perizinan dasar sebelum mengajukan sertifikasi.

Persyaratan tersebut antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta sertifikat standar.

"Jika perizinan dasar ini belum dipenuhi maka secara otomatis akan tertolak di sistem OSS," ujar Ishartini.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU) menyambut positif rencana investasi pengusaha sekaligus pemegang saham utama Grup Saratoga, Sandiaga Uno, di emiten jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (testing, inspection, and certification/TIC) tersebut.

Presiden Direktur Mutuagung Lestari Arifin Lambaga, mengatakan perseroan dan Sandiaga memiliki kesamaan visi dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau (green economy) di Indonesia.

"Pertama, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Sandiaga Uno. Kami punya satu platform pemikiran bahwa green menjadi salah satu tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan," ujar Arifin dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, konsep keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi dunia usaha dan masyarakat. Dia menjelaskan ekonomi hijau bertumpu pada tiga pilar utama, yakni lingkungan (planet), kesejahteraan (prosperity), dan masyarakat (people).

Arifin menilai kesamaan pandangan tersebut membuka peluang besar bagi MUTU dan Sandiaga untuk berkolaborasi mengembangkan bisnis berbasis keberlanjutan.

"Kami ingin lebih dari sekadar perusahaan TIC. Kami ingin menjadi green partner seperti yang disampaikan Pak Sandi," katanya.

Dia mengungkapkan transformasi bisnis tersebut dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan pasar terhadap layanan keberlanjutan, sertifikasi ESG, sertifikasi halal, hingga berbagai layanan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Karena itu, apabila proses investasi Sandiaga dapat terealisasi, MUTU berharap dapat membangun platform ekonomi hijau yang lebih luas dan inklusif.

"Insyaallah kalau berjodoh akan bergabung bersama-sama kami untuk membangun platform Green Indonesia yang menjadi salah satu potensi besar yang bisa kita kembangkan bersama-sama," ujar Arifin.

Menurut dia, manfaat ekonomi hijau tidak semestinya hanya dinikmati perusahaan besar. Perseroan ingin memperluas akses agar pelaku usaha kecil dan masyarakat umum juga dapat memperoleh manfaat dari tren keberlanjutan tersebut.

Arifin menilai pengalaman Sandiaga dalam mengembangkan program kewirausahaan OK OCE dapat menjadi nilai tambah dalam memperluas jangkauan ekonomi hijau ke berbagai lapisan masyarakat.

"Kami ingin green itu juga bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Kita ingin mengajak semua orang untuk ikut memanfaatkan potensi yang ada," katanya.

Private Placement

Rencana investasi Sandiaga muncul di tengah agenda penguatan modal yang tengah disiapkan MUTU melalui skema Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 Desember 2025, MUTU memperoleh restu pemegang saham untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 314,29 juta saham baru atau setara maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Masa pelaksanaan private placement tersebut berlaku selama dua tahun sejak persetujuan pemegang saham atau hingga 2027.

Manajemen menyatakan PMTHMETD ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung rencana ekspansi strategis pada 2026, terutama pengembangan laboratorium, layanan halal, serta peningkatan kapasitas inspeksi dan sertifikasi.

Selain menambah modal kerja dan mendukung kebutuhan operasional, aksi korporasi tersebut juga membuka peluang masuknya investor strategis yang dapat memberikan nilai tambah bagi perseroan.

"Perseroan dapat mengundang investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam perseroan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perseroan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi.

Meski demikian, baik MUTU maupun Sandiaga belum mengonfirmasi apakah investasi yang tengah difinalisasi akan dilakukan melalui mekanisme private placement tersebut.

Sandiaga hanya menyatakan seluruh detail transaksi, termasuk besaran investasi dan bentuk kerja sama, masih dalam tahap penyelesaian dan akan diumumkan setelah seluruh proses dokumentasi rampung.

Sementara itu, Arifin mengatakan MUTU masih memiliki waktu hingga dua tahun untuk merealisasikan aksi korporasi tersebut sesuai persetujuan pemegang saham yang diperoleh pada akhir 2025.

"Kami ada waktu dua tahun untuk mengeksekusi private placement ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham utama Grup PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Sandiaga Uno, mengungkapkan minatnya untuk berinvestasi di PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU). Rencana investasi tersebut telah memasuki tahap finalisasi dan diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.

Sandiaga Uno mengatakan ketertarikannya terhadap MUTU sejalan dengan fokus investasinya pada sektor ekonomi hijau (green economy) yang dinilainya memiliki prospek besar di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

“Saya semakin memantapkan minat saya untuk berinvestasi di green economy dan juga aspek yang dijalankan oleh Mutuagung Lestari,” ujarnya setelah RUPS MUTU, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, isu keberlanjutan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan lingkungan, melainkan telah menjadi isu ekonomi yang mampu menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, serta membuka akses pendanaan baru.

Di tengah tekanan ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian geopolitik, Sandiaga menilai Indonesia memiliki momentum besar untuk mengembangkan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru.

Dia juga menilai posisi MUTU sangat strategis karena telah berevolusi dari perusahaan yang berfokus pada layanan inspeksi dan sertifikasi menjadi mitra yang mendukung implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG) dan pengembangan ekonomi hijau.

“MUTU sudah berkembang dari tadinya hanya menyelenggarakan kegiatan pengecekan dan inspeksi, sekarang sudah bergerak menuju spektrum penuh dari ESG dan juga green economy,” katanya.

Sandiaga menambahkan tren investasi berkelanjutan juga semakin kuat, terutama di kalangan generasi muda. Menurut dia, generasi Z kini memandang investasi hijau sebagai kebutuhan jangka panjang, bukan sekadar tren sesaat.

Karena itu, dia menilai transformasi PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU) dari lembaga sertifikasi menjadi mitra keberlanjutan merupakan langkah yang tepat untuk menangkap peluang pertumbuhan di masa depan.

“Saya melihat MUTU ini bukan hanya sebuah perusahaan yang memberikan layanan sertifikasi, tetapi sebagai mitra untuk membangun Indonesia ke depan dengan fokus pada ekonomi hijau,” ujarnya.

Meski demikian, Sandiaga belum mengungkapkan bentuk maupun nilai investasi yang akan direalisasikan. Dia menyebut seluruh detail transaksi, termasuk besaran kepemilikan saham dan alokasi investasi, masih dalam tahap finalisasi dan harus memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi.

“Jumlah, alokasi, dan berapa besarnya masih dalam tahap finalisasi. Semua kemungkinan masih terbuka,” katanya.

Dia mengungkapkan proses uji tuntas (due diligence) dan penandatanganan perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) telah selesai dilakukan. Saat ini, kedua pihak tinggal menyelesaikan sejumlah dokumentasi akhir sebelum transaksi diumumkan secara resmi.

“Bolanya sudah mendekati garis gol. Tinggal menunggu beberapa dokumentasi,” ujarnya.

Sandiaga menegaskan kondisi pasar saham yang masih bergejolak tidak mengubah rencana investasinya. Dia mengaku berinvestasi dengan perspektif jangka menengah hingga panjang dan lebih mengutamakan fundamental perusahaan dibandingkan sentimen pasar jangka pendek.

“Saya ingin membuktikan bahwa untuk perusahaan yang memiliki prospek yang baik dan berada di sektor yang tepat, justru dalam keadaan seperti ini saatnya berproses,” katanya.

Apabila investasi tersebut terealisasi, Sandiaga menilai MUTU berpotensi berkembang menjadi platform investasi utama di sektor ekonomi hijau Indonesia dan memperluas kiprahnya hingga tingkat internasional.

“Saya melihat ini sebagai platform investasi utama dari ekonomi hijau Indonesia. Kita ingin melihat Mutu berkembang menjadi perusahaan kelas dunia,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian kembali mewujudkan swasembada pangan pada 2025 sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

Sukses tersebut berkat berbagai upaya seperti mempercepat luas tanam; memberi bantuan sarana produksi pertanian berupa alat mesin pertanian pra panen, amelioran, pupuk, benih, pestisida, alat mesin pertanian pasca panen; meningkatkan indeks pertanaman; meningkatkan produktivitas; dan mencetak lahan sawah baru.

Dari berbagai upaya tersebut terungkap bahwa benih menjadi faktor produksi yang berperan strategis dalam meningkatkan produksi pertanian.

Secara empiris terbukti benih padi unggul bermutu berkontribusi 40-60 persen sebagai penentu produksi.

Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga petani dilindungi ketika menggunakan benih seperti tertuang pada pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang Undang nomor 22 tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berlanjutan yang menyebutkan benih wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi dan diberi label.

Di sisi lain benih harus tersedia tepat sesuai dengan kebutuhan petani. Petani membutuhkan benih sesuai enam prinsip tepat yaitu tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga.

Benih yang tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan petani dapat berakibat fatal bagi kelangsungan usahatani petani yang berujung pada terganggunya stabilitas ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian pernah melakukan terobosan melalui program Mandiri Benih oleh Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sejak 2015 dengan memberi ruang penangkar lokal menuhi kebutuhan benih secara insitu (setempat) yang kemudian terbukti nyata berkontribusi besar mendukung pertanian.

Kini program tersebut perlu diperkuat dan dikembangkan secara kontinyu dan berkelanjutan terutama di daerah-daerah yang kekurangan varietas unggul bermutu sehingga bergantung pada benih bersertifikat dari luar daerah.

Program mandiri benih bertujuan untuk menumbuh kembangkan produsen benih baru maupun lama untuk meningkatkan kapasitas produksi Benih Sebar (BR) dan meningkatkan kemampuan petani untuk memproduksi benih sesuai kebutuhan di wilayahnya (insitu) secara mandiri.

Program Mandiri Benih

Program tersebut memberi fasilitas kepada kelompok tani/produsen berupa sarana produksi seperti benih sumber, pupuk, pestisida, dan alat pengemasan benih.

Program tersebut bahkan memberi bantuan gudang benih, lantai jemur, alat angkut benih serta pelatihan produksi benih padi.

Prinsip kerja Program Mandiri Benih (PMB) dengan memberi bantuan peralatan usaha perbenihan dan budidaya calon benih padi untuk 1 unit PMB per 1 kelompok tani. Satu kelompok tani setara dengan luasan 10 ha.

Dari luasan tersebut diharapkan menghasilkan benih minimal 30 ton dengan asumsi produksi benih yang berkualitas sejumlah 3 t/ha.

Angka tersebut setara untuk menenuhi kebutuhan benih seluas 1.200 ha dengan asumsi kebutuhan benih per ha 25 kg. Produksi tersebut dapat menopang kemandirian benih untuk 6 desa dengan 1 desa masing-masing memiliki sawah 200 ha.

Sejak peluncuran program ini di 2015 telah menunjukkan hasil signifikan karena berhasil mengembangkan 1.313 unit di lahan penangkaran seluas 13.130 hektare.

Rata-rata produksi calon benih 2,62 ton per hektare atau menyumbang sekitar 34.361 ton benih padi yang setara dengan kebutuhan benih untuk lahan seluas 1,3 juta hektare.

Di Majalengka, Jawa Barat, terdapat Kelompok Tani Gangsa I, yang telah berhasil menjadi penangkar. Tokoh penangkarnya bernama Nasihin yang merupakan mantan penerima program Mandiri Benih. Hingga saat ini, Nasihin mampu memproduksi benih padi 1.200 ton per tahun.

Kini setiap tahun Nasihin memasok kebutuhan benih insitu, sisanya untuk memenuhi kebutuhan benih pasar bebas maupun program pemerintah dengan jangkauan pemasaran hingga ke luar Provinsi Jawa Barat.

Manfaat adanya program mandiri benih yang dirasakan petani secara nyata, yaitu dapat meningkatkan kapasitas produksi benih dan meningkatnya kapasitas SDM poktan/kelompok penangkar produsen benih, dapat menekan biaya perbenihan kelompok, benih sesuai spesifik lokasi dan enam tepat, serta dapat menjual benih keluar wilayah, sehingga mampu meningkatkan nilai tawar terhadap hasil panen.

Anggota kelompok yang sebelumnya hanya menjual gabah untuk konsumsi, kini juga mampu menjual benih yang tentu berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Ketahanan pangan

Program mandiri benih insitu menyumbang kontribusi besar bagi ketahanan pangan secara nasional. Sepanjang tahun 2020-2025, kontribusi program mandiri benih terlihat nyata di enam provinsi yang dominan tertinggi, yaitu di Banten sebesar 3 persen, Sumatera Selatan 2,63 persen, Sulawesi Selatan 1,77 persen, Kalimantan Selatan 1,77 persen, Sumatera Barat 1,70 persen, dan Jawa Barat sebesar 1,19 persen.

Hingga saat ini, program mandiri benih terus direplikasi karena sangat mendukung program strategis nasional. Untuk kesiapan ketersediaan benih tahun 2026, ditargetkan dari mandiri benih hasil penangkaran akhir tahun 2025 seluas 1.420 ha dan rencana penangkaran Maret-April 2026 seluas 540 ha.

Diperkirakan dari program tersebut produksi benih total mencapai 4.900 ton atau setara dengan kebutuhan benih luasan sekitar 196.000 ha.

Diharapkan dengan adanya program mandiri benih ini, provinsi yang selama ini belum tercukupi ketersediaan benihnya secara insitu, dapat memenui kebututuhan benih secara 6-Tepat.

Program mandiri benih dapat terwujud bila didukung dengan tersedianya varietas unggul yang telah dilepas dan beredar di Indonesia.

Hingga saat ini (April 2026) telah dilepas sebanyak 439 varietas, sedangkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2016-2026) telah dilepas sebanyak 136 varietas unggul baru.

Tentu saja budi daya perbenihan yang baik harus didukung dengan sarana produksi yang cukup dan berkualitas seperti pembenah tanah, pupuk, herbisida, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan peralatan mesin pertanian pra dan pascapanen.

Salah satu kunci keberhasilan program mandiri benih dapat diukur bila setelah tidak ada bantuan pemerintah, poktan tersebut terus melakukan kegiatan produksi benih secara berkelanjutan, baik dengan mitra maupun mandiri untuk mendukung kebutuhan benih nasional. Program mandiri benih sebagai salah satu solusi mengatasi kelangkaan benih sumber insitu spesifik lokasi.

Agar program mandiri benih dapat diperkuat dan berkelanjutan, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, mengembangkan program mandiri benih di daerah-daerah yang mengalami kesulitan benih insitu. Kedua, menyediakan bantuan kelengkapan sarana perbenihan (lantai jemur/atap UV dan gudang benih) untuk peningkatan kapasitas produksi dan kualitas benih melalui DAK/APBN. Ketiga, menyeleksi calon lokasi dan penerima mandiri benih.

Keempat, meningkatkan sumber daya manusia perbenihan melalui pelatihan produksi benih. Kelima, membina dan mendampingi secara berkelanjutan oleh PBT, dinas pertanian provinsi/kabupaten. Keenam, memfasilitasi akses pasar melalui skema kemitraan. Ketujuh, menyinergikan para pemangku kepentingan atau institusi pusat dan daerah agar selaras dengan peraturan daerah dan tersosialisasi dengan baik, serta menyesuaikan varietas dengan kebutuhan petani.

*) Retno Setianingsih, Indra Rukmana, Ladiyani Retno Widowati adalah Pengawas Benih Tanaman, Perencana, dan Analis Kebijakan di Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Jerman menandatangani Work Plan kerja sama bidang Quality Infrastructure atau infrastruktur mutu periode 2026—2027. Langkah ini dilakukan guna memperkuat daya saing industri nasional dan memperluas akses pasar ekspor.

Penandatanganan dilakukan dalam agenda 3rd High-Level Indonesian-German Annual Meeting on Quality Infrastructure di Jakarta, Kamis (7/5).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penguatan infrastruktur mutu menjadi kunci bagi industri nasional untuk menghadapi dinamika perdagangan global dan transformasi industri berbasis digital.

“Kerja sama Indonesia dan Jerman di bidang Quality Infrastructure diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri nasional agar semakin kompetitif, adaptif terhadap perkembangan regulasi global, serta mampu memperluas akses pasar ekspor, khususnya ke kawasan Eropa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, penguatan standardisasi, penilaian kesesuaian, dan transformasi digital perlu terus didorong agar industri manufaktur nasional mampu memenuhi standar global dan meningkatkan kepercayaan pasar internasional.

Sementara itu, Kepala BSKJI Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan, kerja sama Indonesia dan Jerman juga diarahkan untuk memperkuat harmonisasi regulasi teknis dan transformasi digital industri di tengah tantangan global.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Jerman dipimpin oleh Ole Janssen dari Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWE). Adapun forum membahas tiga isu strategis.

Pertama, harmonisasi sistem Quality Infrastructure dalam kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), termasuk peluang peningkatan akses pasar melalui penguatan standar dan penilaian kesesuaian.

Kedua, yaitu mengangkat penguatan keselamatan dan kualitas produk melalui standardisasi. Termasuk di dalamnya, peran standardisasi nasional, kesesuaian dengan sistem internasional, serta pentingnya keterlibatan lembaga penilaian kesesuaian dalam mendukung regulasi dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Adapun sesi ketiga menyoroti digitalisasi infrastruktur mutu, khususnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi implementasi Digital Product Passport (DPP) Uni Eropa. Diskusi mencakup konteks kebijakan DPP, inisiatif digitalisasi Quality Infrastructure, serta contoh implementasi DPP di sektor industri.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim berhasil membongkar kasus produksi MinyaKita yang dijalankan secara ilegal. Pasalnya, produk minyak goreng sawit subsidi pemerintah yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu, label, dan takaran.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Roy HM Sihombing menjelaskan jajarannya berhasil mengungkap praktik nakal tersebut yang terjadi di sebuah pergudangan yang terletak di wilayah Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Empat pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain adalah HPT (38) selaku pemilik modal, MHS (32) dan SST (51) sebagai pengawas, serta ARS (29) sebagai operator produksi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Roy menyebut perusahaan yang menjalankan usaha tersebut tidak terdaftar secara resmi hingga tidak mengantongi izin usaha maupun sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Tak hanya itu, pelaku juga nekat untuk mencantumkan nomor BPOM pada produk MinyaKita oplosan yang tidak sesuai dengan produk seharusnya.

Dalam praktik yang dijalankan, ia memaparkan untuk MinyaKita kemasan 1 liter, diisi oleh tersangka hanya sekitar 700-900 mililiter saja. Sementara, untuk kemasan 5 liter hanya berisi minyak kurang lebih 4.600 mililiter atau 4,6 liter.

“Dalam praktiknya, para tersangka memproduksi minyak goreng tersebut dengan takaran yang tidak sesuai label," ungkap Roy, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui praktik tersebut telah berlangsung sejak Desember 2025 dengan kapasitas produksi mencapai 900 hingga 1.000 karton setiap sekali produksi. Produk MinyaKita palsu tersebut juga diperdagangkan tersangka hingga ke luar daerah Jawa Timur dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah.

"Tersangka berhasil meraup omzet sekitar Rp234 juta. Produk tersebut didistribusikan ke sejumlah daerah, seperti Jember, Trenggalek, hingga Tarakan," ungkapnya.

Roy mengungkapkan modus operandi yang dijalankan para pelaku adalah membeli minyak goreng curah dari distributor resmi di Kota Surabaya dalam jumlah besar. Selanjutnya, mereka mengemas ulang minyak tersebut dengan menggunakan merek MinyaKita tanpa izin resmi dari pemerintah.

"Proses produksi dilakukan dengan mengatur mesin agar isi kemasan lebih sedikit dari yang tertera pada label," tambahnya.

Aparat juga menyita sejumlah barang bukti, seperti mesin pengemasan, tangki penyimpanan minyak, puluhan kardus minyak goreng siap edar, hingga satu unit mobil tangki yang digunakan untuk distribusi bahan baku.

Lebih lanjut, Roy mengungkapkan pihaknya tidak hanya menemukan aktivitas tersebut di satu lokasi, tetapi juga mengungkap praktik serupa yang berjalan di pergudangan lain di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

"Pada lokasi kedua ini, perusahaan memiliki izin resmi. Namun, tetap melakukan pelanggaran dengan mengurangi takaran minyak dalam kemasan," jelasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 120 UU 3/2014 tentang Perindustrian, Pasal 62 juncto Pasal 8 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 68 UU 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda miliaran rupiah.

Bisnis.com, SURABAYA - PT Asuka Engineering Indonesia (ASUKA) meraih penghargaan keselamatan dan kinerja proyek dalam pelaksanaan pekerjaan di area PT Kilang Pertamina Balikpapan yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional Refinery Development Master Plan (RDMP).

Perusahaan mencatatkan lebih dari 1 juta jam kerja aman tanpa kehilangan hari kerja akibat kecelakaan (lost time injury) sepanjang periode Juni 2025 hingga Maret 2026.

Associate Director PT Asuka Engineering Indonesia Bambang Kurniawan mengungkapkan penghargaan yang diberikan oleh Direktur Utama PT Kilang PertaminaBalikpapan merupakan bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menjaga standar keselamatan kerja sekaligus memastikan operasional proyek berjalan aman dan produktif.

Selain capaian tersebut, Bambang menambahkan, ASUKA juga memperoleh sejumlah penghargaan lain, yakni The Best Discipline Manpower atas kedisiplinan tenaga kerja dalam mendukung percepatan target proyek.

"Kemudian, The Best Project Control yang diraih karyawan ASUKA Ahmad Narjussalam atas kinerja pengendalian proyek, serta The Best Dossier Report atas kualitas dokumentasi dan pelaporan proyek," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Rabu (22/04/2026).

Secara keseluruhan, Bambang menyebut perusahaan menyabet sebagian besar nominasi dalam ajang apresiasi tersebut. Hal ini mencerminkan kinerja ASUKA tidak hanya dari sisi keselamatan kerja, melainkan juga dalam disiplin operasional, pengendalian proyek, serta kualitas administrasi.

"Komitmen tersebut didukung penerapan sistem manajemen terstandarisasi melalui sertifikasi ISO 45001 terkait keselamatan dan kesehatan kerja, ISO 9001 tentang manajemen mutu, serta ISO 14001 tentang manajemen lingkungan," ujarnya.

Dia menilai, standar tersebut menjadi landasan dalam memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai praktik terbaik internasional, khususnya dalam aspek keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan PT Kilang Pertamina Balikpapan," katanya.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil dari konsistensi penerapan standar kerja, sinergi tim, serta komitmen dalam menjalankan proyek secara profesional dan berkelanjutan.

"Ke depan, ASUKA akan terus memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga standar eksekusi proyek guna memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan," tuturnya dalam rilis, Rabu (22/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka rekrutmen pegawai untuk ditempatkan sebagai karyawan yang akan ditempatkan pada Kampung Nelayan Merah Putih.

Rekrutmen ini dibuka dengan skema pegawai BUMN berbasis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan masa kerja awal selama dua tahun.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan ekosistem pangan nasional yang melibatkan entitas di bawah Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perincian sebanyak 5.476 orang akan direkrut sebagai pengelola Kampung Nelayan Merah Putih yang berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Pendaftaran rekrutmen dibuka mulai Rabu (15/4) hingga (24/4) melalui portal resmi panitia seleksi nasional di phtc.panselnas.go.id.

Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan dikoordinasikan oleh Badan Pengelola BUMN. Adapun persyaratan pelamar mencakup lulusan D3, D4, hingga S1 dari berbagai jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun serta indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75.

4 Loker Dibuka untuk Kampung Nelayan Merah Putih

1. Manajer Operasional

Kampung Nelayan Merah Putih membuka kesempatan lowongan pekerjaan sebagai Manajer Operasional untuk D-4/S-1 Semua Jurusan.

Syarat lainnya yakni rekrutmen dibuka untuk usia 20-35 tahun. Formasi yang dibutuhkan untuk lowongan ini yakni 1.369. Pelamar

2. Kepala Produksi

Bagi pelamar usia 20-35 tahun dapat melamar untuk posisi Kepala Produksi di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Loker ini dibuka untuk D-III SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN dengan total formasi yang dibutuhkan 1.369.

3. Penjamin Mutu

KNMP juga membuka rekrutmen untuk Penjamin Mutu yang dibuka untuk D-III SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN.

4. Administrasi Keuangan

Pelamar dengan usia 20-35 tahun dapat mendaftar sebagai Administrasi Keuangan. Loker ini dibuka untuk lulusan D-III SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN.

Adapun formasi yang dibutuhkan untuk loker ini yakni 1.369, di mana pelamar yang diterima akan ditempatkan di sejumlah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).