Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mempercepat realisasi proyek pembangunan yang sempat tertunda pada tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, menyusul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025 yang mencapai Rp96 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Ponorogo, Rabu, mengatakan sebagian Silpa tersebut berasal dari sejumlah kegiatan dan proyek yang belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

"Memang ada kenaikan Silpa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, ada beberapa kegiatan dan proyek yang harus dievaluasi kembali sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan," katanya.

Menurut Lisdyarita, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada tahun ini berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan strategis lainnya, untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran.

Ia menjelaskan, selain dipengaruhi evaluasi sejumlah kegiatan, besaran Silpa juga berkaitan dengan belum terlaksananya beberapa proyek infrastruktur serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

"Ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum bisa kami laksanakan tahun lalu karena berbagai pertimbangan. Selain itu, realisasi DAK serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga berpengaruh terhadap besarnya Silpa," ujarnya.

Meski demikian, Agus menilai kinerja pengelolaan APBD masih tergolong baik. Dari total APBD Ponorogo sekitar Rp2,4 triliun, realisasi belanja daerah pada 2025 telah mencapai sekitar 90 persen.

Pemkab Ponorogo menargetkan level penyerapan APBD pada 2026 bisa meningkat hingga melampaui 95 persen melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan.

"Tahun ini pelaksanaan program akan kami percepat. Harapannya serapan APBD 2026 bisa di atas 95 persen sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo Januardhi Effyandono mengatakan, hingga bulan Mei 2026 serapan anggaran BSN mencapai Rp80 miliar atau 47,31 persen dari pagu Rp169 miliar setelah diblokir.

"Sampai dengan bulan Mei 2026 serapan anggarannya adalah 47,31 persen dari pagu setelah diblokir," kata Donny di Jakarta, Senin, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR-RI.

Menurut dia, pagu anggaran BSN pada 2026 sebesar Rp186 miliar lebih dan setelah dilakukan blokir menjadi Rp169 miliar. Anggaran tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan di BSN.

Donny mengatakan bahwa di antara program yang telah dijalankan hingga Mei 2026 yaitu penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 46 SNI dari target 300 SNI.

Selain itu, kata Donny, BSN juga telah mengkaji ulang sebanyak 89 SNI dari target 320 SNI, begitu juga dengan penyusunan tujuh kajian standar standar 2027 untuk mendukung hilirisasi, ketahanan energi, swasembada pangan, energi hijau dan energi biru.

"Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang," ujarnya.

Denny menambahkan bahwa BSN juga sudah memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Bina UMK untuk mengikuti sertifikasi SNI.

Ia menjelaskan bahwa data terakhir menunjukkan, pelaku UMKM yang telah tersertifikasi SNI mencapai 1.080.812 pelaku dari jumlah total mencapai 64 juta.

"Kami juga telah memberikan fasilitasi ekspor untuk 6 produk UMK binaan hingga akhir Mei," katanya.

Pada rapat dengar pendapat tersebut, sejumlah Anggota DPR RI meminta kepada BSN untuk memperhatikan sertifikasi kepada pelaku UMKM.

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo meminta kepada BSN untuk menjaga produk UMKM, agar dapat diterima di pasaran.

Ia mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang harus berurusan dengan penegak hukum serta tidak mendapatkan sertifikasi, seperti penemuan benih padi di Aceh, pembuatan tv bekas dan lainnya.

"BSN ini gerbang penjaga. Untuk itu kami minta BSN turun memperhatikan pelaku UMKM," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Hingga 31 Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp9,06 triliun atau 32,27 persen dari pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan realisasi penyerapan anggaran di kementeriannya mencapai Rp9,06 triliun hingga 31 Mei 2026 atau sekitar 32,27 persen dari pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun di tahun ini.

"Hingga 31 Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp9,06 triliun atau 32,27 persen dari pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun," kata Menhub dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dia merinci dari sisi jenis belanja realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,53 triliun atau 72,62 persen dari pagu efektif Rp4,86 triliun; belanja barang Rp4,04 triliun atau 25,90 persen dari pagu efektif Rp15,60 triliun; belanja modal Rp1,5 triliun atau 19,62 persen dari pagu efektif Rp7,64 triliun.

Dari sisi sumber dana realisasi tersebut terdiri dari rupiah murni Rp6,56 triliun atau 37,90 persen dari pagu efektif Rp17,31 triliun.

Kemudian Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp637 miliar atau 27,38 persen dari pagu efektif Rp2,32 triliun; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp1,23 triliun atau 26,23 persen dari pagu efektif Rp4,68 triliun.

Berikutnya Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp557 miliar atau 20,25 persen dari pagu efektif Rp2,75 triliun; Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp78 miliar atau 7,78 persen dari pagu efektif Rp1,01 triliun.

Secara umum, kata Menhub, penyerapan masih berada dalam koridor yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses kontraktual yang berlangsung pada semester pertama tahun anggaran 2026.

"Dapat kami sampaikan juga hingga 31 Mei 2026 realisasi anggaran sebesar 32,27 persen (itu) lebih tinggi dibanding target kumulatif sebesar 30,10 persen. Dengan demikian terdapat deviasi positif sekitar Rp0,60 triliun terhadap target penarikan dana bulan Mei," beber Menhub.

Menurut Menhub dengan mempertahankan tren pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kontrak, maka realisasi akhir tahun diproyeksikan mencapai Rp27,21 triliun atau sekitar 96,84 persen dari pagu efektif.

Dia menegaskan Kementerian Perhubungan akan terus menjaga kualitas belanja sekaligus memastikan target penyerapan dapat dicapai secara optimal.

Untuk percepatan pelaksanaan anggaran, Kementerian Perhubungan melakukan beberapa langkah strategis di antaranya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan prioritas dan penyelesaian tagihan.

Selanjutnya memperkuat monitoring dan evaluasi fisik serta keuangan, mempercepat revisi dan pergeseran anggaran pada kegiatan yang siap serap, dan memperkuat koordinasi dan pengendalian rencana penarikan dana.

"Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum penyerapan hingga akhir tahun anggaran," ucap Dudy.

Diketahui Kementerian Perhubungan memiliki pagu awal sebesar Rp28,49 triliun dengan pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun. Sampai akhir Mei 2026, pelaksanaan anggaran menunjukkan perkembangan baik, terutama pada subsidi transportasi perintis dan proyek prioritas nasional.

"Sejumlah tantangan seperti proses kontrak dan pengadaan, revisi anggaran, serta kegiatan strategis yang memerlukan percepatan telah kami antisipasi melalui langkah pengendalian," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ini juga harus kita pahami bahwa realisasi yang ada ini bukan berarti tidak dilaksanakan, ya, tapi memang ada periode-periode tertentu yang bisa dilakukan,

Karawang (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi anggaran ketahanan pangan telah mencapai Rp93,4 triliun hingga akhir Oktober 2025 atau sekitar 64,6 persen dari alokasi bidang tersebut pada APBN Tahun 2025 senilai Rp144,6 triliun.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Tri Budhianto dalam media gathering di Karawang, Selasa, mengamini realisasi tersebut tampak rendah, namun menekankan bahwa penyerapan anggaran ketahanan pangan umumnya tidak berjalan linier dengan progres fisik di lapangan.

Pada banyak program, khususnya infrastruktur, pekerjaan di lapangan kerap lebih cepat sementara pembayaran baru dilakukan ketika kontrak jatuh tempo, sehingga realisasi keuangan tampak tertinggal.

Ia menambahkan bahwa kegiatan pertanian juga sangat dipengaruhi siklus musim. Prosesnya yang berlangsung berurutan mulai dari pra-tanam, tanam, panen, hingga pascapanen, membuat pencairan anggaran juga mengikuti tahapan tersebut. Jika musim tanam terlewat, pelaksanaan harus menunggu musim berikutnya.

Karena itu, rendahnya persentase realisasi bukan berarti program tidak berjalan.

Banyak kegiatan masih berada pada tahapan yang harus diselesaikan secara berurutan, sehingga pencairan anggaran baru dapat dilakukan ketika setiap tahap memenuhi syarat dan waktunya sesuai dengan musim.

“Ini juga harus kita pahami bahwa realisasi yang ada ini bukan berarti tidak dilaksanakan, ya, tapi memang ada periode-periode tertentu yang bisa dilakukan,” kata Tri.

Secara rinci, realisasi anggaran ketahanan pangan hingga Oktober 2025 dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga dan non-kementerian/lembaga sebesar Rp57,4 triliun, transfer ke daerah Rp13,9 triliun, serta pembiayaan investasi Rp22,1 triliun.

Sebagian dari realisasi tersebut mengalir ke program-program utama ekosistem ketahanan pangan, termasuk pembiayaan investasi melalui Bulog sebagai operator investasi pemerintah (OIP) sebesar Rp22,1 triliun yang telah terealisasi penuh atau 100 persen dari pagu.

Selain itu, anggaran turut digunakan untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan (Rp6,6 triliun), program Kampung Nelayan Merah Putih hingga peningkatan produksi garam (Rp2,1 triliun), serta pembangunan bendungan dan irigasi hingga operasi dan pemeliharaan sumber daya air (Rp11,9 triliun).

Tri menjelaskan, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan pada 2025 berfokus untuk menjaga stabilitas nasional, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran sangat vital.

Ia juga mengingatkan risiko kekurangan pasokan pangan yang dapat memicu gejolak sosial, sehingga pemerintah harus memastikan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga.

Kebijakan tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama, salah satunya penguatan distribusi dan cadangan pangan untuk memastikan pasokan dapat tersalurkan dengan baik sekaligus membangun cadangan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Kedua, peningkatan produksi melalui berbagai program di kementerian terkait, termasuk perluasan areal panen, cetak sawah, optimalisasi lahan, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian.

Ketiga atau terakhir, penguatan aspek konsumsi dengan menjaga keterjangkauan pangan melalui berbagai intervensi pemerintah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan serapan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 dapat mencapai 93 persen pada Desember melalui optimalisasi program prioritas dan percepatan pelaksanaan kegiatan strategis di seluruh daerah.

"Kami terus berupaya meningkatkan serapan anggaran, diproyeksikan realisasi penyerapan sampai Desember (2025) mencapai minimal 93 persen," kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

Kementerian Pertanian mencatat hingga 20 November 2025, realisasi serapan anggaran telah mencapai 72,41 persen atau sekitar Rp22 triliun dari pagu anggaran 2025.

"Progres realisasi anggaran Kementerian Pertanian sampai dengan 20 November 2025 dengan memperhitungkan outstanding kontrak, kontrak ikatan lockdown, dan blokir anggaran mencapai 72,41 persen," bebernya.

Adapun pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp31,91 triliun, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp2,46 triliun untuk mendukung peningkatan produksi komoditas strategis nasional.

Dari pagu tersebut, terdapat blokir perjalanan dinas senilai Rp136 miliar yang dijaga pemanfaatannya secara selektif dan hanya dapat digunakan setelah memperoleh persetujuan rekomendasi Kementerian Keuangan secara resmi.

Selain itu, terdapat blokir non perjalanan dinas bersumber dari pendanaan pinjaman luar negeri mencapai Rp572 miliar sehingga perhitungan pagu efektif Kementerian Pertanian menjadi Rp31,12 triliun sepanjang tahun anggaran berjalan.

Ia menuturkan tambahan anggaran ABT diberikan atas arahan langsung Presiden agar Kementan mempercepat peningkatan produksi tebu, kopi, kelapa, kakao, mente, lada, dan pala melalui perluasan kawasan dan penguatan pembenihan.

Menurut Mentan keterlambatan serapan dipengaruhi adanya blokir sebesar Rp8 triliun pada September dan sebagian blokir yang bertahan pada Oktober sehingga sejumlah kegiatan belum dapat dieksekusi maksimal.

Kementan terus mengupayakan percepatan realisasi anggaran melalui monitoring intensif dan koordinasi melekat dengan satuan kerja daerah agar pelaksanaan kegiatan tetap akuntabel dan sesuai pedoman keuangan negara.

"Inilah salah satu penyebab keterlambatan hanya mencapai 72 persen, tapi insya Allah di akhir tahun kami upayakan 93 persen capaian belanja APBN," tegas Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025)

Pertemuan ini dikarenakan rendahnya serapan anggaran belanja Kementerian PU.

"Kita kan beberapa waktu lalu disampaikan memang penyerapan kita rendah, jadi kita diskusi bagaimana bisa mempercepat penyerapan bayaran dari beliau," ungkap Dody usai pertemuan.

Total anggaran Kementerian PU pada 2025 adalah Rp85,7 triliun setelah mendapatkan penambahan pada pertengahan tahun. Hingga akhir September 2025, anggaran yang sudah terealisasi mencapai Rp41,3 triliun atau 48,2%.

Dody juga sudah menyampaikan rencana tiga bulan ke depan kepada Purbaya, sehingga diperkirakan belanja bisa terserap 94%.

"Prognosis saya ketahui yang 94% lebih itu bisa benar-benar tercapai," jelasnya.

Purbaya menambahkan, belanja Kementerian PU besar dampaknya terhadap perekonomian. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian PU menjadi mesin penggerak perekonomian lewat program infrastruktur.

Maka dari itu, beberapa program yang tadi disampaikan antara lain irigasi dan jalan desa harus bisa dieksekusi.

"Itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan dengan belanja kementerian PU ini," kata Purbaya.

Secara umum Purbaya puas dengan penjelasan Kementerian PU. Meski demikian, Purbaya akan kembali mengecek realisasi pada akhir Oktober.

"Jadi saya puas dengan penjelasan dan mereka sudah mengajukan dokumen-dokumen yang pas, yang diperlukan ke Kementerian Keuangan. Tinggal eksekusi jadi nggak ada masalah. Tapi tetap akhir Oktober saya akan lihat lagi," paparnya.

Jika tidak sesuai rencana, Purbaya akan menarik lagi dana tersebut dan dialokasikan ke program lain yang membutuhkan.

"Kalau nggak ada yang maju ya saya ambil lagi duitnya, kira-kira begitu. Tapi kan komitmen beliau clear, dia akan belanjakan tepat waktu, tepat sasaran. Yang untuk saya penting adalah uang itu dipakai betul untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan ke 4 tahun ini," pungkasnya.

Karena memang yang diperintahkan kita bangun dengan cepat, tepat, tapi secara efektif fungsinya tidak boleh ketinggalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan serapan anggaran dapat mencapai lebih dari 94 persen pada akhir Desember 2025 melalui percepatan tender.

"Insya Allah kita percepat. Nanti di pada Desember bisa (terserap) 94 persen lebih," ujar Dody setelah menghadiri acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis.

Kementerian PU mempercepat kontrak dan tender dalam rangka meningkatkan serapan anggaran tahun ini.

"Percepat kontrak-kontrak, percepat tender, jadi tender-tender dipercepat semua. Karena memang yang diperintahkan kita bangun dengan cepat, tepat, tapi secara efektif fungsinya tidak boleh ketinggalan," kata Dody.

Dody mengatakan bahwa pihaknya sekarang berusaha melakukan tender secara cepat, tapi tetap fungsi kehati-hatiannya tetap dijaga karena bagaimanapun Kementerian PU menggunakan uang rakyat, sehingga harus ada pertanggungjawabannya.

Sebagai informasi, Kementerian PU terus mendorong percepatan realisasi keuangan tahun 2025 sebesar Rp84,1 triliun.

Saat ini, Kementerian PU juga sedang melakukan percepatan penyelesaian proyek agar anggaran itu dapat lebih cepat terserap.

Kementerian PU dengan pagu efektif Rp84,1 triliun, mempunyai program strategis yang mendukung prioritas nasional mencakup ketahanan air dan pangan, melalui pembangunan jaringan irigasi 13 ribu hektare dan merehabilitasi jaringan irigasi 418 ribu hektare, menjalankan program Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 8.000 lokasi.

Selain itu, program peningkatan Konektivitas; melalui pembangunan 83 km jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 582 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.383 m, pembangunan jalan tol sepanjang 24,77 km.

Dalam layanan air minum layak dan sanitasi aman, Kementerian PU melakukan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.250 liter/detik, perluasan 1.702 sambungan rumah (SR), pengelolaan air limbah dengan cakupan layanan 4.001 kepala keluarga (KK), sistem pengelolaan persampahan 700 KK.

Sedangkan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan ekonomi rakyat melalui pembangunan 263 unit Sekolah Rakyat, pembangunan 1.408 unit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) madrasah, rehabilitasi 10 unit pasar, renovasi 3 unit prasarana olahraga.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan realokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang serapannya rendah.

Ada tiga kementerian atau lembaga (K/L) yang serapannya masih rendah, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian.

Purbaya mengatakan dirinya menargetkan tiga K/L tersebut agar mereka bisa menyerap anggarannya dengan baik. Purbaya akan melakukan pengecekan pada akhir Oktober.

"Saya justru targetin mereka supaya nyerap. Karena gini, ini kan masih ada dua minggu kan? Kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa," ujarnya saat ditemui di JW Luwansa, Kamis (16/10/2025).

Dia memperkirakan ketiga K/L ini tidak bisa menyerap anggarannya.Jika terbukti, K/L tersebut tidak bisa menyerap, Purbaya akan melakukan realokasi anggaran. Menurutnya, anggaran akan dialihkan ke pos lain, bisa dipakai untuk mengurangi utang atau membayar cicilan utang.

"Saya pindahkan anggarannya ke tempat yang lain atau saya kurangin utang atau saya pegang untuk bayar utang," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yakin kementeriannya mampu dapat menyerap 96% APBN. Dia mengakui hal ini sudah dilaporkan dirinya pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Saya sudah laporkan penyerapannya, saya janjikan penyerapan kami di Desember akhir itu, ya paling tidak 96% itu akan tercapai," katanya seusai acara pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, pada Selasa (14/10/2025).

Purbaya pun merespons laporan Menteri PKP ini. Dia mengungkapkan target penyerapan KPR subsidi atau disebut pula Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350 ribu unit bisa tercapai tahun ini.

Menurut Purbaya, Kementerian PKP memiliki pencatatan yang mengenai serapannya. Namun, dia akan memantau perkembangannya pada akhir bulan ini

"Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini untuk FLPP bisa tercapai, dan dia sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi saya ingin lihat akhir bulan seperti apa," kata Purbaya.

Jika kinerja serapan anggaran Kementerian PKP bagus, Purbaya tidak akan menggeser anggarannya. Namun, jika temuannya jelak, anggaran Kementerian PKP akan digeser untuk program lainnya. Pada akhir Oktober, Purbaya memang berjanji akan melakukan penyisiran anggaran yang tidak terserap oleh Kementerian dan Lembaga (K/L).

Purbaya mengemukakan ada beberapa anggaran yang serapannya masih lamban. Ini dideteksi bersama-sama antara dirinya dan Menteri PKP. Ternyata ada pembatasan perihal skor kredit di SLIK OJK.

Soal SLIK ini, Purbaya akan membantu mencari cara mengatasi masalah SLIK OJK. Dia pun berpikir bagaimana menghapus skor kredit di SLIK tersebut.

"Kita deteksi bareng tadi, apa masalahnya? Ada beberapa pembatasan di slik, dan kita pikir-pikir nanti caranya bagaimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demandnya akan naik kencang," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan anggaran Rp 70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto karena kemungkinan dana ini tak dapat terserap tahun ini. Seperti diketahui BGN mendapatkan anggaran Rp 71 triliun dengan tambahan Rp 100 triliun.

Dengan demikian totalnya mencapai Rp 171 triliun. Anggaran ini tidak akan terserap semuanya. BGN hanya mampu menghabiskan sebesar Rp 99 triliun pada akhir 2025. Sisanya akan dikembalikan kepada Presiden.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan dirinya tidak mengetahui rencana pengembalian anggaran tersebut. Menurut Purbaya, anggaran tambahan yang sempat diminta BGN Rp 100 triliun belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan.

"Itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada," tegas Purbaya setelah APBN KITA, Selasa (14/10/2025).

"Dari anggaran yang dia minta dulu belum kita alokasikan," tambah Purbaya.

Saat ini, menurutnya, Kementerian Keuangan menyoroti serapan anggaran Rp 71 triliun yang sudah ada di dalam pagu APBN 2025. Per 3 Oktober 2025, serapan anggaran MBG sebesar Rp 20,6 triliun. Ini setara dengan 29% dari pagu Rp 71 triliun.

Purbaya menilai program MBG ini sangat bagus, sehingga dia sebagai Menteri Keuangan harus mendorong serapannya.

"Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober...Nah kita akan pastikan dia (BGN) bisa menyerap dengan baik Rp 71 triliun sampai akhir tahun," kata Purbaya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan akan mengembalikan Rp 70 triliun anggaran MBG. Ini disampaikannya dalam kegiatan konsolidasi regional untuk peningkatan tata Kelola MGB di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta dan Banten seperti dikutip dari Detikcom, dikutip Selasa (14/10/2025).

Dia menyebut BGN menerima alokasi anggaran Rp 71 triliun. Dia mengatakan ada juga dana stanby berjumlah Rp 100 triliun untuk BGN tahun ini.

"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini." ungkap Dadan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mencatat serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 20,6 triliun per 3 Oktober 2025. Ini setara dengan 29% dari pagu Rp 71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan dari serapan tersebut jumlah penerimanya mencapai 31,2 juta. Sebaran penerima sudah tersebar di seluruh Indonesia.

"Serapannya Rp 20,6 triliun dari pagu Rp 71 triliun. Berarti sekitar 29% per 3 Oktober 2025," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Kamis (14/10/2025).

Serapan MBG ini telah menjadi sorotan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun telah mengatakan akan memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika serapannya tidak kunjung membaik.

"Kita lihat di akhir Oktober seperti apa, kalau bisa diserap ya udah. Kalau misalnya nambah, tapi penyaluran bagus, ya nambah. Jika tidak bisa diserap hingga akhir Desember, dana yang ada ya kita kurangi. Gitu aja," ujar Purbaya, Kamis (2/10/2025).

Hal ini pun memicu komentar dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak perlu lagi melakukan pencabutan atau pemotongan anggaran dari program MBG.

Hal ini pun memicu komentar dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak perlu lagi melakukan pencabutan atau pemotongan anggaran dari program MBG.

"Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil-mengambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap," kata Luhut saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah sebulan menjabat sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata menemukan banyak sekali permasalahan di sektor fiskal.

Ia mengatakan, salah satu masalah itu ialah serapan APBN 2025 yang tidak maksimal. Kondisi itu justru membuat dana menganggur pemerintah semakin menumpuk dari tahun ke tahunnya, hingga terakumulasi menjadi Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang lebih dari Rp 400 triliun.

"Cukup kusut sih. Kan ada berbagai hal. Pertama saya lihat anggaran negara seperti apa 2025. 2025 penyerapannya seperti apa, ternyata banyak juga yang tidak diserap dan yang utamanya ada banyak uang nganggur," kata Purbaya, dalam wawancara di CNBC Indonesia TV, Jumat (10/10/2025).

Permasalahan ini pun membuat ia gencar mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempercepat belanja negara, salah satunya penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia ke bank milik negara,.

Kebijakan itu bahkan menjadi program utamanya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025.

Untuk meningkatkan peredaran uang primer atau M0 dan menggerakkan lebih cepat aktivitas ekonomi masyarakat, ia menempatkan dana menganggur pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI per 12 September 2025.

Selain masalah banyaknya dana menganggur yang dimiliki pemerintah, Purbaya mengatakan, selama sebulan menjabat ia menyaksikan bagaimana besarnya efek pemangkasan anggaran transfer ke daerah terhadap perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai informasi, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Purbaya mengaku digeruduk oleh Gubernur dan Bupati beberapa waktu lalu akibat kebijakan pemangkasan anggaran TKD yang cukup signifikan. Para kepala daerah itu protes karena TKD-nya dipangkas. "Ya gampang-gampang susah menghadapi mereka," tegasnya.

Namun, Purbaya berjanji jika ekonomi membaik, dirinya akan mengembalikan anggaran yang dipangkasnya. Adapun, syaratnya serapan anggaran pemerintah daerah harus bagus. "Jangan ada yang macet, jangan ada yang bocor sana-sini. Jadi satu bulan ini cukup seru."

Foto: Infografis/ Purbaya/ Edward Ricardo Infografis, Gebrakan 1 Bulan Purbaya