Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai memunculkan kekhawatiran di sektor ritel. Produk-produk yang bergantung pada impor, mulai dari fesyen, sepatu, tas hingga elektronik, berpotensi mengalami kenaikan harga seiring meningkatnya biaya pengadaan barang.

Pelaku usaha menilai dampak depresiasi rupiah belum sepenuhnya tecermin pada harga jual saat ini. Sebagian peritel masih mengandalkan stok lama yang dibeli dengan kurs lebih rendah. Namun, tekanan diperkirakan akan meningkat ketika persediaan tersebut habis dan pelaku usaha harus melakukan pemesanan baru dengan kurs yang lebih mahal.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan harga sejumlah barang ritel sebenarnya telah mengalami penyesuaian sejak awal tahun, salah satunya akibat terganggunya arus impor yang menyebabkan stok barang menjadi lebih terbatas.

“Sudah naik dua kali [harga barang] dari Januari. Pertama, karena barang import susah masuk. Barang import susah, jadi stok kurang,” kata Budihardjo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, pelemahan rupiah akan makin terasa ketika pelaku usaha memasuki siklus pembayaran impor berikutnya.

“Pelemahan rupiah pasti. Pada saat jatuh tempo pembayaran, stoknya sudah habis, kita mesti bayar yang baru. Itu kan ada hitungan ekonomi. Jadi namanya itu ada cross. Stok lama, stok baru, ada hitungannya,” ujarnya.

Budihardjo memperkirakan tekanan harga berpotensi meningkat pada Juli 2026 apabila nilai tukar belum menunjukkan perbaikan.

“Stok habis sama kalau dolarnya enggak turun. Juli, iya [kenaikan barang]. Semoga cepat turun [nilai kurs dolar], bisa pulih kembali,” terangnya.

Sejauh ini, peritel masih berupaya menahan kenaikan harga melalui efisiensi, negosiasi dengan pemasok, serta peningkatan porsi produk lokal. Namun, ruang untuk menyerap kenaikan biaya dinilai makin terbatas apabila pelemahan rupiah berlangsung lebih lama.

Pemerintah Cari Penyeimbang

Di tengah kekhawatiran pelaku usaha, pemerintah berupaya menekan dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang konsumsi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga dan menyiapkan langkah antisipasi agar tekanan terhadap konsumen tidak makin besar.

“Kita lakukan pengawasan terus, kita antisipasi. Memang kita harapannya tidak naik,” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Menurut Budi, salah satu cara untuk meredam tekanan kurs adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan devisa untuk impor dan penerimaan devisa dari ekspor.

Dalam konteks tersebut, pemerintah mendorong skema imbal dagang atau barter dengan sejumlah negara guna mengurangi penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan. Salah satunya dilakukan dengan Filipina melalui pertukaran komoditas abaca dengan tekstil serta iron ore dengan baja senilai US$350 juta.

Dia berharap pola serupa dapat diperluas ke lebih banyak negara.

“Itu salah satu kita untuk mengurangi kebutuhan dolar, karena dengan imbal dagang bisa membantu itu,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang relaksasi untuk sejumlah komoditas tertentu guna menjaga pasokan dan stabilitas harga di pasar domestik.

Dampak Tak Hanya pada Barang Impor

Ekonom menilai dampak pelemahan rupiah tidak terbatas pada barang impor jadi yang dijual di pusat perbelanjaan. Tekanan juga menjalar ke industri domestik yang masih bergantung pada bahan baku dan komponen impor.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan hubungan antara pelemahan rupiah dan kenaikan harga barang ritel tergolong kuat.

“Memang korelasinya kuat, pelemahan rupiah ini terhadap kenaikan harga barang-barang di ritel. Bukan hanya dalam konteks dia harga barang konsumsi atau barang jadi impor. Tapi juga dalam barang-barang yang diproduksi di domestik tapi dia bergantung pada bahan baku dari luar,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor. Akibatnya, setiap pelemahan kurs akan langsung meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya berpotensi diteruskan ke harga jual.

Faisal juga menilai dampak terhadap konsumsi tidak akan merata. Kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih rendah cenderung lebih rentan mengurangi belanja ketika harga barang naik.

“Spending per kapita per bulannya itu Rp4 juta ke bawah. Itu gampang sekali turun karena dia sangat-sangat presensitif akan mengurangi pasti konsumsinya terhadap barang-barang yang mengalami kenaikan harga, termasuk karena pelemahan rupiah, nilai tukar,” jelasnya.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Menurutnya, pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga yang lebih luas, tidak hanya pada produk fesyen dan elektronik, tetapi juga barang kebutuhan yang menggunakan bahan baku impor.

“Kalau hanya fashion masih bisa ditahan karena orang beli baju impor bukan tiap hari tetapi hal ini bisa berdampak pada kenaikan harga bahan pangan impor seperti terigu,” ujarnya.

Esther menambahkan pelemahan rupiah juga menekan ruang fiskal pemerintah karena meningkatkan nilai kewajiban utang luar negeri dalam rupiah.

“Kondisi APBN juga bengkak karena utang luar negeri makin besar nilainya sehingga memperkecil ruang fiskal pemerintah untuk melakukan intervensi pasar karena belanja pemerintah juga harus ditekan,” kata Esther.

Menurutnya, sektor yang paling rentan menghadapi tekanan kurs adalah usaha yang mengandalkan barang jadi impor maupun bahan baku impor, terutama di industri fesyen, elektronik, peralatan rumah tangga, dan mainan.

Di sisi lain, daya beli kelas menengah juga berpotensi tertekan akibat kombinasi kenaikan biaya hidup, beban utang, dan perlambatan pendapatan.

“Pelemahan rupiah membuat biaya produksi barang impor dan bahan baku naik. Hal ini langsung diteruskan ke konsumen melalui lonjakan harga barang kebutuhan sehari-hari, bahan bakar, dan elektronik,” ucapnya.

Karena itu, Esther menilai stabilisasi nilai tukar perlu diiringi langkah lain seperti penguatan disiplin fiskal, peningkatan ekspor, pengembangan sektor pariwisata, serta diversifikasi pasar ekspor agar tekanan terhadap perekonomian domestik tidak makin besar.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemilik merek sepatu lokal Stradenine Reynaldi Kurniawan Daud membantah keterlibatan pihaknya dalam program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Reynaldi mengklarifikasi spekulasi yang menyeruak di media sosial, khususnya di platform Threads, yang mengaitkan produk alas kaki asal Surabaya tersebut dengan proyek pemerintah yang disebut-sebut bernilai miliaran rupiah.

"Kami tidak pernah menerima pesanan secara langsung terkait pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Stradenine tetap fokus pada jalur distribusi konvensional melalui distributor serta kanal penjualan daring dan luring," tutur Reynaldi, Kamis (7/5/2026).

Rumor itu bermula dari unggahan foto dokumentasi tahun 2025 yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memakaikan sepatu Stradenine kepada siswa. Foto seremonial tersebut kemudian dihubungkan warganet dengan rencana anggaran Kemensos untuk Sekolah Rakyat.

"Itu foto Gubernur Khofifah sama Pak Menteri Sosial lagi seremonial memasangkan sepatu ke anak-anak Sekolah Rakyat. Nah, itu kebetulan sepatu yang difoto adalah sepatu merek saya, Stradenine. Nah, enggak lama, mungkin itu dikaitkan sama netizen karena Pak Menteri Sosial itu ada keluar anggaran tahun 2026 untuk untuk program sekolah rakyat totalnya Rp27 miliar sekian," paparnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Kemensos tercatat mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,5 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi program Sekolah Rakyat.

Bila dikalkulasikan, pagu anggaran satu pasang sepatu bisa mencapai Rp700 ribu, di mana nominal itu dinilai publik terlalu tinggi untuk skala sepatu sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Reynaldi menegaskan bahwa harga retail produk Stradenine yang dipatok pihaknya sangat jauh di bawah plafon anggaran yang direncanakan tersebut.

"Harga sepatu sekolah kami berada di kisaran Rp179 ribu hingga Rp300 ribu bagi sepatu yang versi premium yang digunakan running dan lifestyle. Kami perlu mengklarifikasi ini agar tidak terbentuk framing bahwa harga produk kami semahal itu atau memiliki afiliasi khusus dengan proyek pemerintah," tegasnya.

Reynaldi pun menyayangkan produk sepatu miliknya tersebut malahan terseret dalam program maupun proyek atau tender pengadaan oleh pemerintah yang sama sekali tidak diinginkannya.

Dirinya risau peristiwa tersebut bisa berdampak bahkan menjatuhkan citra dari jenama Stradenine yang selama ini telah dibangun susah payah olehnya.

"Sebenarnya kita tidak pernah berharap dikenal dengan cara seperti ini. Jadi, kayak kita juga menyayangkan kenapa kita ini dikenalnya, ter-framing-nya seperti itu. Satu, dengan sepatu pengadaan, kedua kita punya afiliasi dengan pemerintah. Itu kan sebenarnya kita enggak mau ke sana. Jadi menyayangkan ke brand image sebenarnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa angka Rp700.000 per pasang tersebut merupakan perencanaan awal dan belum bersifat final. Ia menjamin proses pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka.

"Setiap anggaran direncanakan sebelumnya, namun nanti ada proses lelang terbuka. Hasilnya pasti akan lebih murah dari perencanaan awal," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Gus Ipul menegaskan telah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk menjaga integritas dan menghindari praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Ia menjamin tidak akan ada intervensi maupun rekayasa dalam segenap proyek yang berada di bawah naungan kementerian yang dipimpinnya tersebut.

"Saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen untuk menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan manipulasi atau 'kongkalikong' dalam proses pengadaan ini," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan proses pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan merespons sorotan publik terkait isu pengadaan sepatu Rp700.000 yang sempat viral.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengapresiasi masukan masyarakat yang dinilai menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan pendapat, kritik, saran, dan koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhan dasar siswa—mulai dari makan, seragam, hingga sepatu—ditanggung negara melalui APBN. Karena itu, pengadaannya harus melalui mekanisme yang transparan, termasuk proses lelang.

Gus Ipul juga meluruskan informasi yang beredar terkait foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Ia menegaskan sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan khusus dari pemerintah daerah.

“Itu sepatu dari Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur, bukan dari Kementerian Sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tahapan pengadaan barang yang dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan. Setelah itu ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.

Tahapan berikutnya, yaitu proses lelang yang dilakukan secara kompetitif dan akuntabel, mulai dari evaluasi administrasi, teknis, harga, hingga kualifikasi penyedia.

Dalam contoh pengadaan sepatu PDL, Gus Ipul menyebut harga pemenang tender sebesar Rp576.577, yang kemudian menjadi sekitar Rp640.000 setelah pajak.

Dia menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan diawasi secara berlapis, baik internal maupun eksternal, termasuk oleh Inspektorat Jenderal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, audit rutin juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Gus Ipul menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan publik sebagai bagian dari akuntabilitas, sekaligus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai prinsip transparansi dan tepat sasaran.

“Kami berkomitmen tidak ada intervensi, tidak ada otak-atik anggaran, tidak ada korupsi. Kalau ada pelanggaran, kami yang pertama melaporkan,” tegasnya.