Jakarta (ANTARA) - Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Dalam PMK itu dijelaskan, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," sebut PMK tersebut, yang dikutip di Jakarta, Jumat.

RUU itu mengatur penyederhanaan nilai nominal rupiah tanpa mengubah nilai riil atau daya belinya.

Secara sederhana, redenominasi berarti menghapus sebagian angka nol di belakang nominal rupiah agar lebih efisien dan mudah digunakan dalam transaksi, tanpa membuat uang menjadi lebih atau berkurang harganya.

Sebagai contoh, jika sebelum redenominasi satuan mata uang tercatat Rp1.000, maka setelah redenominasi akan menjadi Rp1, tanpa mengubah nilai barang maupun daya beli masyarakat.

Beleid itu juga menjelaskan sejumlah alasan pentingnya penyusunan RUU Redenominasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi perekonomian melalui daya saing nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan nilai rupiah guna melindungi daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah di tingkat nasional maupun internasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah bersiap melakukan redenominasi rupiah, yakni penyederhanaan nilai nominal tanpa mengubah daya beli uang. Jika rencana ini benar dijalankan, maka Rp1.000 akan menjadi Rp1.

Langkah besar ini sudah masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029, dan ditargetkan memiliki RUU Redenominasi yang rampung pada 2027 di bawah koordinasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadhewa.

Meski terkesan baru, wacana redenominasi sejatinya bukan hal asing. Sekitar 60 tahun lalu, Indonesia pernah melakukan langkah serupa, sehingga kita bisa mengetahui situasi Indonesia jika redenominasi benar-benar terjadi.

Wacana kebijakan redenominasi 1965 tak terlepas dari situasi krisis ekonomi. Menurut buku Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan (2021), kala itu, antara 1960 hingga 1965, perekonomian nasional porak-poranda. Inflasi meroket hingga 635%, pertumbuhan ekonomi macet, dan harga kebutuhan pokok tak terkendali.

Dalam kondisi genting itu, Presiden Soekarno memberlakukan kebijakan darurat. Pada 13 Desember 1965, dia meneken Penetapan Presiden RI No. 27 Tahun 1965 tentang Pengeluaran Uang Baru dan Penarikan Uang Lama dari Peredaran.

Secara sederhana, kebijakan itu berupaya menyederhanakan nilai nominal tanpa mengubah daya beli uang, seperti pecahan Rp1.000 menjadi Rp1. Pemerintah menjamin proses penukaran lewat Bank Negara Indonesia (BNI) dan berharap redenominasi bisa menata kembali sistem pembayaran.

Pemerintah mengklaim upaya ini sebagai langkah untuk mewujudkan kesatuan moneter di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dikutip dari koran Angkatan Bersenjata (15 Desember 1965), Dekan Fakultas Ekonomi UI, Widjojo Nitisastro, menyebut tujuan kebijakan ini hanyalah siasat pemerintah untuk menyesuaikan persediaan uang dengan kebutuhan pemerintah.

Sayangnya, hasilnya tak sesuai harapan. Masyarakat bingung dan harga barang jadi simpang siur. Belum lagi, Indonesia yang luas membuat banyak daerah terlambat menyesuaikan diri. Selain itu, beredarnya dua jenis uang secara bersamaan, uang lama dan baru, membuat ekonomi makin tidak stabil.

Kekacauan itu diperparah oleh situasi politik pasca peristiwa G30S 1965, yang menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Itu semua membuat gelombang demonstrasi meluas pada awal 1966 dan akhirnya mengguncang posisi Soekarno di kursi kekuasaan.

Sampai akhirnya, tugas Soekarno sebagai Presiden RI mulai berkurang sejak 11 Maret 1966 dan wacana redenominasi pun hilang mengikuti jejak Soekarno.