Bisnis.com, MAKKAH — Sebanyak 24 warga negara Indonesia (WNI) menjalani proses hukum di Arab Saudi terkait kasus haji ilegal dan badal haji ilegal.

Berdasarkan data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, total terdapat 26 kasus yang telah ditangani selama musim haji tahun ini. Sebanyak dua WNI telah dibebaskan, sedangkan 24 orang lainnya masih menjalani proses hukum dan mendapat pendampingan kekonsuleran.

Sebanyak 23 perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Pidana Arab Saudi, sementara satu perkara lainnya masih dalam tahap penyidikan kejaksaan.

Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary, menjelaskan bahwa jumlah WNI yang ditahan tercatat sebanyak 24 orang, terdiri atas 17 orang di Kepolisian Al Qararah dan tujuh orang di Kepolisian Al Mansour, Makkah.

KJRI Jeddah menyatakan terus berupaya memperoleh akses kekonsuleran sekaligus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan hak-hak para WNI tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Yusron menilai bahwa langkah Arab Saudi menindak praktik haji ilegal menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Menurutnya, kondisi Kota Makkah pada musim haji tahun ini relatif lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya setelah otoritas Saudi memperketat pengawasan terhadap pelanggaran aturan perhajian.

"Kepada warga negara Indonesia sekali lagi mari kita sama-sama patuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi," ujar Yusron kepada Media Center Haji (MCH) di Makkah, dikutip pada Sabtu (6/6/2026).

Yusron mengingatkan warga Indonesia agar memahami dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku selama berada di Arab Saudi.

"Ada pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung yang harus kita terapkan di sini," katanya.

Selain kasus haji ilegal, KJRI Jeddah juga menangani sejumlah persoalan lain yang melibatkan WNI selama musim haji. Di antaranya kasus seorang WNI yang merekam perempuan Saudi tanpa izin serta dua WNI yang mengenakan kaus bergambar orang bersorban menunggang kuda dengan tulisan tauhid dan slogan "bekerja adalah jihad".

Menurut Yusron, kedua WNI tersebut akhirnya dibebaskan setelah memberikan pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

"Alhamdulillah dengan pendekatan kami keduanya sudah dibebaskan dengan menulis pernyataan tidak akan memakai kaus itu lagi," ujarnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Dua jemaah haji Indonesia diamankan aparat keamanan akibat merekam perempuan tanpa izin di Madinah, Arab Saudi. Kasus pelanggaran privasi kembali menjadi perhatian, jemaah diminta untuk menghormati privasi masyarakat.

Koordinator Satgas Pelindungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Akhmad Masbukhin, mengatakan bahwa pihaknya menangani salah satu kasus jemaah haji Indonesia yang merekam perempuan warga negara Saudi di kawasan Markaziah, Madinah.

Menurutnya, tindakan yang dianggap sepele seperti mengambil foto atau video tanpa persetujuan dapat berujung proses hukum dan ancaman sanksi berat di Arab Saudi.

"Kemarin kami menangani satu kasus yang menarik. Jadi, ada satu jamaah haji Indonesia ditangkap oleh kepolisian Markaziah di Madinah Munawarrah. Itu karena mengambil video seorang perempuan sekitar umur 30 tahun tanpa izin," ujarnya dalam video KJRI Jeddah, dikutip pada Selasa (12/5/2026).

Menurut Masbukhin, jemaah tersebut mengaku tidak memiliki niat buruk saat merekam video. Namun, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.

"Yang menarik adalah ketika ditangkap dan diinterogasi, yang bersangkutan menyampaikan tidak ada niat jahat. Tetapi tetap kasusnya diangkat ke niabah ammah atau kejaksaan umum untuk ditindaklanjuti," katanya.

Dia menjelaskan pihak kepolisian menyampaikan kemungkinan jemaah tersebut dapat dibebaskan apabila tidak ada laporan lanjutan dari korban. Namun, apabila korban mengadukan pelanggaran privasi, pelaku tetap dapat dikenakan sanksi denda.

"Apabila korban itu mengadukan kepada pihak kepolisian tentang haknya yang dilanggar, maka dia akan dikenai denda," ujar Masbukhin.

Dia menegaskan aturan terkait privasi di Arab Saudi dilindungi secara ketat melalui regulasi Anti Cybercrime Law atau Nizam Muqafah al-Jaroim al-Ma’lumatiyah. Aturan tersebut melarang penggunaan kamera, termasuk kamera ponsel, untuk mengambil gambar seseorang tanpa izin.

"Penyalahgunaan kamera, baik itu kamera di ponsel untuk mengambil gambar seseorang tanpa izin orang tersebut, akan dikenakan hukuman yang sangat keras," katanya.

Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda hingga 500.000 riyal Saudi atau lebih dari Rp2 miliar.

Oleh karena itu, KJRI meminta seluruh jemaah Indonesia lebih berhati-hati dalam menggunakan kamera selama berada di Tanah Suci dan menghormati norma serta privasi masyarakat Arab Saudi.

"Untuk itu bagi seluruh jamaah, ayo kita harus berhati-hati untuk mematuhi aturan yang ada di Arab Saudi, menghormati adat istiadat dan juga privasi orang Arab Saudi," ujar Masbukhin.