Perum Bulog membuka peluang menghidupkan kembali skema tunjangan beras natura bagi aparatur sipil negara (ASN) di tengah melimpahnya stok beras nasional.

Bulog menyebut usulan tersebut nantinya akan diajukan ke pemerintah melalui proposal resmi.

Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan wacana itu masih akan dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan anggaran negara dan kondisi fiskal pemerintah.

"Mungkin nanti kita akan coba bikinkan proposal, soalnya kan itu kan berkaitan juga ke ketersediaan anggaran nanti, bagaimana fiskalnya," ujar Febby saat ditemui di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (11/5).

Ia menyebut skema penyaluran beras untuk ASN sebenarnya sudah berjalan di sejumlah wilayah Indonesia timur.

"Karena sebenarnya saat ini udah ada tuh di daerah timur, yang kita salurin beras-beras untuk ASN-nya," katanya.

[Gambas:Youtube]

Wacana pemberian kembali beras natura sebelumnya disampaikan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ia mengusulkan ASN, TNI, hingga Polri kembali memperoleh jatah beras dari pemerintah sebagai langkah mempercepat distribusi cadangan beras pemerintah (CBP).

Menurut Rizal, opsi tersebut relevan mengingat stok beras Bulog kini menembus sekitar 5,2 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Kalau memang dapat restu, dulu-dulu kita TNI, Polri maupun ASN tuh dapat (beras) natura. Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu," ujar Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Rabu (6/5).

Beras natura merupakan beras yang diberikan pemerintah sebagai tunjangan atau fasilitas pegawai negara. Skema ini pernah diterapkan pada masa lalu ketika kebutuhan pangan ASN, TNI, dan Polri sebagian dipenuhi melalui distribusi langsung dari gudang pemerintah.

Bulog menilai skema distribusi nonpasar seperti itu dapat menjadi salah satu cara mempercepat penyaluran stok beras yang kini menumpuk di gudang.

Selain melalui usulan beras natura, Bulog saat ini juga menjalankan distribusi beras SPHP dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, ritel modern, hingga jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).

Rizal mengatakan jenis beras yang akan disalurkan dalam skema natura nantinya merupakan beras medium produksi Bulog.

"Berasnya medium," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengungkapkan keterbatasan modal kerja koperasi menjadi salah satu faktor yang menahan laju transaksi penjualan dalam program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan progres penjualan Bulog kepada KopDes/Kel Merah Putih per 19 Januari 2026 tercatat mencapai Rp7,2 miliar. Angka tersebut melanjutkan capaian penjualan pada akhir 2025 yang telah menembus Rp61,3 miliar.

Namun, Rizal menyebut KopDes/Kel Merah Putih masih terkendala dalam aspek pendanaan, yakni keterbatasan modal kerja.

“Tentu ada tantangan dalam pengembangan ini, terutama terkait dengan keterbatasan modal kerja koperasi, infrastruktur penyimpanan atau outlet yang belum memadai, serta kesiapan sumber daya manusia, dan digitalisasi pencatatan,” kata Rizal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Jika diperinci, per 19 Januari 2026, transaksi penjualan Perum Bulog ke KopDes/Kel Merah Putih terdiri atas beras SPHP kuantum 499 ton senilai Rp5,54 miliar, minyak goreng kuantum 100 kiloliter senilai Rp1,46 miliar, beras premium kuantum 11 ton sebesar Rp154 juta, gula kuantum 4,9 ton senilai Rp83 juta, serta komoditi lain senilai Rp5,6 juta.

Pada periode yang sama, Rizal menyampaikan terdapat 464 rumah pangan kita (RPK) yang aktif melakukan pemesanan dengan Bulog. Padahal, terdapat 2.683 titik KopDes/Kel Merah Putih yang sudah tergabung dengan Bulog.

Rizal menjelaskan bahwa peran Bulog dalam ekosistem KopDes/Kel Merah Putih terbagi pada sisi hulu dan hilir. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Inpres 9/2025).

Dia menjelaskan, dari sisi hulu, Bulog bertindak sebagai offtaker yang menyerap hasil panen gabah maupun beras dari Koperasi Desa Merah Putih.

Sedangkan di sisi hilir, KopDes/Kel Merah Putih menjadi mitra kerja untuk mendistribusikan cadangan pangan pemerintah, yaitu SPHP jagung, kedelai, maupun produk-produk komersial Bulog lainnya.

Ke depan, Bulog memastikan akan terus melakukan pendampingan agar KopDes/Kel Merah Putih dapat berkembang dan berperan sebagai distribusi pangan nasional.

“Kami akan terus melakukan pendampingan agar koperasi dapat tumbuh dapat tumbuh menjadi pilar distribusi pangan yang andal ke depan,” pungkasnya.

ini merupakan bagian dari keseluruhan tanggung jawab sosial kami dan atas rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Perum Bulog menyalurkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam bentuk modal awal pendirian Rumah Pangan Kita (RPK) kepada 30 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kota Malang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto sesuai penyerahan Program TJSL di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan bantuan ini sebagai penguatan jaringan hilir distribusi pangan.

"Jadi ada yang pendirian (RPK), ini merupakan bagian dari keseluruhan tanggung jawab sosial kami dan atas rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM," kata Sudarsono.

Bantuan modal awal yang diserahkan kepada masing-masing pelaku usaha memiliki nilai sebesar Rp5 juta, terdiri dari komoditas pangan Bulog, rak display, spanduk RPK untuk kebutuhan promosi, identitas Bulog dan perlengkapan pendukung.

Secara nasional, dia menyampaikan bahwa hingga awal tahun 2026 jumlah RPK yang sudah berdiri dan aktif mencapai 26 ribu unit.

"Prinsipnya semua bisa, semua boleh. Tapi ada yang mandiri dan tidak kami bantu, mereka bekerja sama dengan kami," ujar dia.

Diharapkan penerima manfaat dari TJSL ini terus bergerak mengembangkan dan memperkuat unit usahanya hingga ke skala yang lebih besar. Pemerintah daerah pun diminta oleh dia agar selalu turun melakukan pendampingan.

Menurut dia, ketika RPK mampu berkembang pesat maka tak menutup kemungkinan bisa membantu memperlancar pelaksanaan program pemerintah pusat, misalnya dengan menjadi pemasok bahan baku untuk memenuhi kebutuhan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Itu bebas untuk bisa menjadi distributor, misalnya minyak, kalau SPPG setempat membutuhkan minyak yang dimilik RPK sangat bagus. Tadi bu asisten menyampaikan bagaimana peran dari Koperasi (Desa dan Kelurahan) Merah Putih? Ini kami sinergikan," ucapnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan hingga pertengahan Oktober 2025, Bulog telah menyalurkan lebih dari 500 ribu ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke berbagai pasar dan jaringan ritel di seluruh Indonesia.

"Beras SPHP yang sampai dengan hari ini sudah tembus lebih dari 500 ribu ton. Dan ini per hari kami jual ke pasar, salurkan maksimal di antara range-nya antara 5.000 ton sampai 6.000 ton per hari. Ini kami lakukan. Syukur Alhamdulillah ini berkat sinergi dari seluruh stakeholder," ujar Rizal dalam forum Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Agri Food Summit 2025 digelar dalam rangka Hari Pangan Dunia Sedunia 16 Oktober.

Ia menjelaskan penyaluran beras SPHP dilakukan melalui tujuh jalur distribusi, mulai dari pengecer pasar tradisional, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, instansi pemerintah pusat dan daerah, hingga TNI-Polri yang turut membantu penjualan di lokasi keramaian.

Selain itu, ritel modern, Rumah Pangan Kita (RPK) binaan Bulog, serta sejumlah BUMN seperti PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN juga ikut menyalurkan beras murah tersebut.

"Teman-teman TNI-Polri sampai jualan di pasar-pasar ataupun di tempat-tempat keramaian. Seperti kalau teman-teman lari car free day setiap minggu di (Bundaran) HI itu pasti ada yang jualan. Sampai seperti itu kami lakukan," jelas Rizal.

Dalam kesempatan itu, Rizal juga menyampaikan Bulog tengah menyiapkan perubahan sistem penyerapan gabah dan penguatan infrastruktur logistik.

Ke depan, Bulog akan bekerja sama dengan Kodes Merah Putih, yang dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk mempermudah pembelian hasil panen dari petani.

"Ke depan konteks ini akan kami ubah konsepnya. Nanti petani dibeli oleh Koperasi Merah Putih, dan kami akan beli dari Koperasi Merah Putih. Dengan begitu, ada keuntungan di koperasi, ada juga keuntungan di petani," tuturnya.

Bulog juga mendapatkan dukungan tambahan dari pemerintah berupa pembangunan 100 gudang baru di berbagai kabupaten dan kota yang belum memiliki fasilitas pergudangan. Langkah ini diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi dan memperkuat kapasitas penyimpanan pangan nasional.

"Lokasi Bulog sekarang ada di 501 titik dengan total 1.529 gudang. Kalau ditambah 100 lagi berarti kami lebih kuat. Rencananya, gudang baru ini akan bersifat multifungsi, dilengkapi dengan dryer, Rice Milling Unit (RMU), bahkan silo, sehingga daya simpan gabah bisa lebih panjang," kata Rizal.

Menurutnya, silo mampu memperpanjang masa simpan beras hingga lebih dari tiga tahun, jauh lebih lama dibanding penyimpanan di gudang konvensional yang hanya bertahan 1 tahun hingga 1,5 tahun.

Langkah-langkah tersebut, kata Rizal, merupakan bagian dari upaya Bulog memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia pada 2045.