JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) Kusnan meminta agar pemerintah melalui Perum Bulog dan BUMN dapat meningkatkan serapan ayam peternak.

Hal ini mengingat persoalan yang dihadapi peternak tidak hanya terjadi pada sektor petelur, tetapi juga sangat dirasakan oleh peternak ayam pedaging (broiler) yang saat ini mengalami tekanan harga live bird jauh di bawah biaya pokok produksi.

"Karena itu, selain Kementerian Pertanian, PERMINDO juga berharap adanya keterlibatan aktif Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, serta BUMN Pangan dalam membangun sistem penyerapan dan distribusi yang lebih kuat," kata Kusnan dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Foto: Dok. Muhammad Hatta Sebanyak 18 ribu ekor ayam broiler siap panen milik Muhammad Hatta, warga Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mati secara massal akibat kepanasan dampak listrik mata selama 3 hari di Aceh.

Dia bilang, pemerintah perlu membangun mekanisme penyerapan ayam dan telur secara berkelanjutan melalui BULOG atau BUMN Pangan sebagai instrumen stabilisasi pasar.

Sebagaimana pemerintah melakukan penyerapan gabah dan beras untuk menjaga kesejahteraan petani, mekanisme serupa perlu dipertimbangkan untuk protein hewani rakyat ketika terjadi kelebihan pasokan dan harga jatuh di tingkat peternak.

Kusnan berharap Kementerian Pertanian juga membuka ruang dialog yang setara bagi perwakilan peternak ayam broiler rakyat.

Dengan begitu, kondisi riil yang terjadi di lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada Menteri Pertanian dan menjadi bagian dari perumusan solusi nasional sektor perunggasan.

Saat ini kondisi usaha peternak broiler berada dalam tekanan yang sangat berat.

Sepanjang tahun 2026 terjadi kenaikan harga pakan secara akumulatif sekitar Rp 800 per kilogram, sementara harga pakan saat ini berada pada kisaran Rp 8.800 sampai Rp 9.400 per kilogram (loco pabrik).

FOTO/Aji Styawan Ilustrasi peternak ayam. Industri peternakan ayam petelur rakyat di Jawa Timur (Jatim) tengah menghadapi tekanan hebat dalam beberapa pekan terakhir. Para peternak lokal di berbagai wilayah, mulai dari Jombang, Lamongan, Ponorogo, hingga Magetan, mengeluhkan harga telur ayam yang anjlok drastis hingga berada jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).

Di sisi lain, harga DOC final stock saat panen hari ini input masih berada pada kisaran Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per ekor, sehingga semakin meningkatkan biaya produksi peternak.

"Akibat kenaikan berbagai komponen biaya tersebut, Harga Pokok Produksi (HPP) broiler saat ini diperkirakan telah mencapai Rp 21.000 sampai Rp 22.000 per kilogram live bird," ujar dia.

Namun kondisi pasar menunjukkan kenyataan yang berbeda.

Harga live bird di wilayah Jabodetabek dan Banten masih berada pada kisaran Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi peternak.

"Artinya, peternak rakyat saat ini menanggung kerugian sekitar Rp 5.000 sampai Rp 7.000 per kilogram live bird atau sekitar Rp 10.000 sampai Rp 14.000 per ekor ayam panen berbobot 2 kilogram," ujar dia.

Kondisi ini tidak mungkin bertahan dalam jangka panjang karena akan menggerus modal kerja peternak rakyat dan berpotensi menyebabkan banyak usaha budidaya berhenti beroperasi.

Menurut dia, persoalan utama yang saat ini dihadapi peternak bukan semata-mata masalah produksi, melainkan bagaimana memperbesar dan memperluas pasar untuk menyerap produksi ayam dan telur nasional yang telah melimpah.

Dia mengusulkan beberapa langkah strategis di antaranya, perluasan akses produk unggas di ritel modern nasional.

Dia bilang, pemerintah perlu mendorong ketersediaan ayam karkas segar, ayam beku, dan telur di seluruh jaringan ritel modern nasional seperti minimarket, supermarket, hypermarket, dan gerai pangan modern lainnya.

"Dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap protein hewani, konsumsi nasional dapat meningkat sekaligus memperluas pasar bagi peternak rakyat," ujar dia.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI Ilustrasi: Peternak mengecek pakan ternak ayam broiler di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (25/2/2016).

Dia mengatakan, penguatan pasar dan distribusi dinilai menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan yang dihadapi peternak rakyat.

PERMINDO menilai produksi ayam dan telur nasional perlu diintegrasikan secara lebih luas ke dalam berbagai program pemerintah agar penyerapan hasil produksi meningkat sekaligus mendukung perbaikan gizi masyarakat.

"Produksi ayam dan telur nasional perlu diintegrasikan ke dalam berbagai program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan stunting, bantuan sosial pangan, cadangan pangan pemerintah, serta kebutuhan pesantren, sekolah, rumah sakit, asrama, TNI, Polri, dan institusi negara lainnya. Langkah ini tidak hanya membantu peternak tetapi juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia," ujar Kusnan.

Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang masih kekurangan pasokan melalui dukungan logistik nasional, pengembangan rantai dingin (cold chain), penambahan cold storage regional, dan penguatan distribusi antarpulau.

Menurut Kusnan, distribusi yang lebih merata akan membantu mengurangi disparitas harga antarwilayah sekaligus meningkatkan serapan hasil produksi peternak.

Di sisi lain, organisasi tersebut juga menilai pemerintah perlu menyusun peta produksi dan kebutuhan unggas nasional yang lebih akurat sebagai dasar pengembangan investasi peternakan.

Saat ini sekitar 70 persen populasi ayam pedaging dan ayam petelur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga kerap memicu tekanan harga akibat kelebihan pasokan.

"Ke depan, investasi peternakan baru perlu diarahkan ke wilayah-wilayah potensial di luar Jawa yang masih memiliki ruang pertumbuhan konsumsi dan kebutuhan protein hewani yang tinggi," kata Kusnan.

SHUTTERSTOCK/Yuangeng Zhang Ilustrasi peternakan ayam

Dia juga mengusulkan pembentukan Cadangan Protein Hewani Nasional berbasis ayam dan telur, sebagaimana mekanisme Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Melalui skema tersebut, pemerintah dapat melakukan penyerapan saat terjadi surplus produksi dan menyalurkan stok ketika terjadi kekurangan pasokan atau kondisi darurat pangan.

Berdasarkan data komposisi pangan, satu ekor ayam broiler rata-rata mengandung sekitar 160 gram protein yang cukup memenuhi kebutuhan protein hewani seorang anak selama kurang lebih tujuh hari.

Program ini menjadi solusi nyata yang mempertemukan kepentingan peternak rakyat dengan agenda perbaikan gizi nasional.

PERMINDO meyakini pembenahan sistem pasar, distribusi, dan penyerapan akan menciptakan harga ayam dan telur yang lebih sehat tanpa harus terus bergantung pada kebijakan pengurangan produksi.

"Peternak tidak meminta subsidi. Peternak meminta pasar diperbesar, distribusi diperbaiki, dan hasil produksi rakyat diserap secara adil. Masalah unggas nasional hari ini bukan kekurangan produksi, melainkan belum optimalnya pasar dan distribusi. Ketika HPP sudah mencapai Rp 21.000-Rp 22.000 per kilogram sementara harga live bird hanya Rp 15.000-Rp 16.000 per kilogram, maka yang dijual peternak bukan keuntungan, melainkan kerugian," tegas Kusnan.

Bisnis.com, JAKARTA – Di kandang-kandang ayam petelur yang tersebar dari Blitar, Lampung, Kendal hingga Sidrap, ada harapan baru yang mulai tumbuh bersamaan dengan bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak hanya diproyeksikan menjadi mesin besar pemenuhan gizi nasional, tetapi juga diharapkan menjadi penyangga baru ekonomi peternak rakyat yang selama bertahun-tahun hidup di tengah gejolak harga pakan dan fluktuasi harga telur.

Pemerintah kini berusaha memastikan bahwa miliaran butir telur yang kelak masuk ke piring anak-anak sekolah Indonesia tidak berasal dari impor atau rantai pasok besar yang terpusat, melainkan dari kandang-kandang lokal di sekitar daerah penerima manfaat. Di balik kebijakan itu, tersimpan pertaruhan besar: apakah MBG mampu menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus solusi gizi nasional?

Ketika kebutuhan protein hewani menjadi perhatian utama dalam program tersebut, telur muncul sebagai komoditas strategis. Harganya relatif terjangkau, distribusinya luas, mudah diolah, dan memiliki kandungan gizi tinggi. Namun di sisi lain, meningkatnya kebutuhan telur dalam skala nasional juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan produksi, distribusi, stabilitas harga, hingga keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis sejak awal dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat daerah.

Karena itu, BGN meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengutamakan bahan pangan hasil produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur yang menjadi salah satu sumber protein utama dalam menu MBG.

"SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG," ucapnya di Jakarta, Jumat (13/5/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan arah besar kebijakan pemerintah: rantai pasok pangan MBG tidak boleh terpusat hanya pada pemasok besar nasional. Pemerintah ingin uang yang berputar dari program itu juga menghidupkan ekonomi desa, koperasi peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.

Dengan cakupan penerima manfaat yang diproyeksikan mencapai puluhan juta orang, MBG akan membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah sangat besar setiap hari. Dalam konteks telur, kebutuhan nasional berpotensi melonjak signifikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi telur ayam ras nasional pada 2024 mencapai sekitar 6,5 juta ton. Sentra terbesar produksi telur berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, data Kementerian Pertanian menunjukkan konsumsi telur masyarakat Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, konsumsi telur nasional diperkirakan mencapai lebih dari 7 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara Asia lainnya, sehingga pemerintah melihat ruang peningkatan konsumsi protein hewani masih sangat besar.

Dalam konteks itu, MBG dinilai dapat menjadi katalis baru peningkatan konsumsi protein masyarakat sekaligus menciptakan pasar yang lebih stabil bagi peternak.

Dadan menjelaskan, bahkan jika mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau pemasok sendiri, sumber bahan pangan tetap diharapkan berasal dari produksi peternak di wilayah masing-masing.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar.

Kebijakan tersebut juga disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar kebutuhan telur dalam Program MBG dipenuhi dari produksi dalam negeri.

"Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal," sambungnya.

Telur Sebagai Simbol Protein Murah dan Efektif

Di banyak negara, telur kerap disebut sebagai sumber protein paling murah dan paling mudah dijangkau. Kandungan proteinnya tinggi, mengandung vitamin penting, serta mudah diterima berbagai kelompok usia.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyebut telur sebagai salah satu sumber protein hewani paling efisien karena memiliki kandungan asam amino esensial lengkap. Satu butir telur ayam mengandung sekitar 6 gram protein dan berbagai mikronutrien penting seperti vitamin A, vitamin D, vitamin B12, kolin, hingga selenium.

Dalam konteks Indonesia, telur memiliki keunggulan lain: produksinya tersebar luas dan relatif dekat dengan pusat konsumsi.

Karena itu, pemerintah melihat telur sebagai komponen penting dalam menu MBG.

Dadan mengatakan Presiden juga meminta agar konsumsi telur lebih sering dimasukkan dalam menu program.

Namun, pemerintah tidak menetapkan satu pola menu nasional yang seragam. BGN hanya menetapkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi.

"BGN tidak menetapkan menu nasional, tapi membuat standar komposisi gizi. Oleh sebab itu, menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal," ucap Dadan.

Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat kondisi pangan setiap daerah berbeda-beda. Di wilayah pesisir misalnya, sumber protein bisa berasal dari ikan. Di daerah sentra peternakan ayam, telur dapat menjadi menu utama. Sementara di beberapa wilayah timur Indonesia, bahan pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian juga dapat menjadi bagian dari komposisi makanan.

Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap MBG tidak mematikan keragaman pangan lokal. Sebaliknya, program itu diharapkan menjadi instrumen penguatan pangan berbasis daerah.

Menjaga Harga di Tingkat Peternak

Di luar isu gizi, Program MBG juga mulai dilihat sebagai instrumen stabilisasi harga produk peternakan.

Selama bertahun-tahun, peternak ayam petelur di Indonesia hidup dalam siklus fluktuasi harga yang tajam. Ketika produksi melimpah dan permintaan turun, harga telur di tingkat peternak bisa jatuh jauh di bawah biaya produksi. Situasi itu beberapa kali memicu protes peternak di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan Indonesia saat ini sudah mencapai swasembada bahkan surplus untuk komoditas daging ayam dan telur.

Menurutnya, MBG justru dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga.

“Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sedang ekspor ke beberapa negara,” katanya.

Data Pinsar Petelur Nasional menunjukkan harga telur di tingkat peternak dalam beberapa tahun terakhir sering bergerak di bawah harga acuan pemerintah.

Kenaikan harga jagung sebagai bahan baku pakan juga menjadi tekanan berat bagi peternak rakyat. Biaya pakan sendiri menyumbang sekitar 70% dari total biaya produksi telur ayam ras.

Ketika harga jagung naik sementara harga telur jatuh, margin keuntungan peternak bisa terkikis bahkan berubah menjadi kerugian.

Karena itu, hadirnya permintaan besar dan relatif stabil dari program pemerintah dinilai bisa menciptakan kepastian pasar.

“Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air. Karena sebelum ada program ini, harga di tingkat peternak itu sangat fluktuatif," tuturnya.

Agung mengungkapkan Kementerian Pertanian bahkan sudah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan penyerapan produk peternak lokal dilakukan oleh SPPG.

"Bahkan belakangan ini, baru saja kami juga kemarin mengadakan pertemuan dengan seluruh asosiasi, termasuk kami mengundang juga Deputi dari BGN, dan saya sudah bersurat langsung juga dengan Deputi Penyaluran dan Distribusi BGN untuk meminta agar SPPG-SPPG yang ada saat ini, pertama melakukan penyerapan khususnya dari peternak-peternak yang ada di sekitarnya," imbuhnya.

Berdasarkan data paparan “Proyeksi Neraca Pangan Sampai Dengan Juni 2026” dari Kementerian Pertanian, komoditas beras diperkirakan memiliki ketersediaan sebesar 31,880 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 15,486 juta ton. Dengan demikian, surplus beras diproyeksikan mencapai 16,394 juta ton dan dikategorikan dalam kondisi swasembada.

Selain beras, pemerintah juga mencatat surplus pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Jagung diproyeksikan surplus 4,972 juta ton, gula konsumsi 863.000 ton, cabai besar 58.000 ton, dan cabai rawit 88.000 ton.

Untuk komoditas peternakan, daging ayam diperkirakan surplus 930.000 ton dan telur ayam surplus 524.000 ton. Pemerintah bahkan membuka peluang ekspor pada beberapa komoditas tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Perum Bulog segera melepas sebagian dari ratusan ribu ton cadangan jagung pemerintah dengan harga subsidi ke sentra peternak telur untuk menekan biaya pakan ternak.

Saat meninjau harga dan pasokan pangan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu, Zulhas langsung menelepon dan berkomunikasi dengan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani untuk mempercepat pelepasan stok jagung tersebut.

“Tadi sudah kita cepat (tanggapi), segera kenaikan harga pakan itu saya telepon Bulog agar segera dilepas cadangan jagungnya Bulog, ratusan ribu ton itu, dengan harga subsidi ke sentra-sentra peternak telur,” kata Zulhas.

Ia mengatakan langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan dari dua sisi, yakni harga telur di tingkat peternak yang turun dan harga pakan yang naik.

Ia menyebutkan harga telur di tingkat peternak yang biasanya berada di kisaran Rp23 ribu per kilogram (kg), kini turun menjadi sekitar Rp20 ribu per kg.

“Kena dua, harga di level peternak biasanya mereka terima Rp23 ribu per kg, sekarang terimanya ada yang Rp20 ribu per kg jadi kan rugi. Tetapi jagungnya naik, harga pakan-nya naik,” ujarnya.

Menurut dia, pelepasan cadangan jagung pemerintah diharapkan dapat menstabilkan harga jagung sehingga peternak tidak membeli pakan dengan harga tinggi.

Dengan demikian, pemerintah dapat menjaga keseimbangan harga agar tidak terlalu membebani konsumen tetapi tetap melindungi keberlanjutan usaha peternak.

Harga telur di Pasar Palmerah terpantau sekitar Rp27 ribu per kg, lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp30 ribu per kg.

Ia menilai harga telur yang terlalu rendah dapat merugikan peternak, meski di sisi lain masyarakat diuntungkan dengan harga yang lebih murah.

“HET itu konsumen enggak terlalu berat, tapi peternaknya enggak tutup. Kalau terlalu murah peternaknya tutup, tentu konsumen senang harganya murah, ini yang kita harus jaga,” ucap Zulhas.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan pada 12 Mei 2026, harga rata-rata nasional telur ayam ras tercatat Rp28.354 per kg atau turun 0,18 persen dibanding hari sebelumnya.

Selain meminta Bulog melepas jagung, Zulhas juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbanyak penggunaan telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu menyerap pasokan telur.

Menurut dia, permintaan dari program MBG dapat membantu mengangkat harga telur agar kembali ke tingkat yang wajar bagi peternak.

“Kalau BGN dua hari saja pakai telur, itu berarti 48 juta butir satu kali belanja. Kalau dalam seminggu dua kali, itu bisa kembali kepada harga HET,” ujarnya.

Ia mengatakan stok pangan secara umum saat ini aman, termasuk beras, telur, ayam, dan cabai yang harganya mulai menurun.

Data SP2KP juga mencatat harga cabai merah keriting secara nasional pada 12 Mei 2026 berada di level Rp45.830 per kg, cabai merah besar Rp48.768 per kg, dan cabai rawit merah Rp63.252 per kg.

Berdasarkan pantauan di Pasar Palmerah, harga cabai merah keriting berada di angka Rp44 ribu per kg, cabai merah besar sekitar Rp47 ribu per kg, dan cabai rawit merah Rp65 ribu per kg.

“Secara keseluruhan tadi pangan aman, stoknya dapat dilihat berlebih. Tapi kita ingin aman buat petani, aman buat masyarakat, aman juga buat peternaknya,” kata Zulhas.

Dalam peninjauan pasar tersebut, Zulhas bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso menyapa dan berbincang dengan beberapa pedagang dan warga di Pasar Palmerah. Keduanya turut membagikan minyak goreng dan bantuan uang tunai kepada sejumlah warga yang berada di area pasar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Dua emiten unggas yakni PT Charoen Pokphand Tbk. (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) sama-sama membukukan pertumbuhan laba bersih dua digit. Keduanya juga sama-sama mencatat pertumbuhan pendapatan.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menjabarkan peluang dan tantangan yang dihadapi kedua emiten untuk menjaga performanya di tahun ini. Dari sisi peluang, Wafi menilai ada kondisi yang sangat positif.

"Momentum Ramadan dan Lebaran mendorong volume dan harga jual (ASP). Kenaikan anggaran program makan bergizi gratis [MBG] juga menjadi katalis struktural penggerak permintaan ayam domestik jangka panjang," ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Di sisi lain, tantangan emiten unggas tahun ini menurutnya adalah fluktuasi harga bahan baku pakan jagung lokal dan bungkil kedelai impor, pelemahan nilai tukar rupiah, serta risiko oversupply jika program culling tidak konsisten.

Untuk rekomendasi, Wafi melihat CPIN lebih menarik karena unggul dalam hal efisiensi beban operasional dan mempunyai dominasi di segmen hilir untuk menjaga margin harga. KISI Sekuritas menyematkan target harga CPIN di Rp5.800 dan JPFA di Rp1.900.

Sementara itu, Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo juga menilai CPIN dan JPFA punya peluang untuk melanjutkan performa positifnya tahun ini.

"Peluang tren positif sektor unggas, termasuk CPIN dan JPFA masih cukup kuat di 2026. Hal ini ditopang oleh kenaikan harga ayam broiler, momentum Ramadan-Lebaran, serta tambahan permintaan dari program MBG yang meningkatkan konsumsi unggas secara struktural," ujar Azis.

Peluang lainnya yang dinilai akan memberi katalis positif emiten unggas tahun ini adalah pengendalian supply day old chick (DOC) dan grand parent stock (GPS) yang akan membuat harga lebih stabil sehingga margin emiten unggas bisa terjaga.

Di sisi lain, tantangan utama yang akan dihadapi JPFA dan CPIN tahun ini adalah volatilitas biaya pakan, khususnya bungkil kedelai (SBM) yang bergantung impor dan sensitif terhadap kondisi global.

"Selain itu, risiko oversupply jika kontrol supply melemah, fluktuasi harga ayam hidup, serta tekanan daya beli juga dapat mempengaruhi permintaan dan margin," tandasnya.

Kiwoom Sekuritas memilih JPFA dengan rekomendasi hold di target harga Rp2.750. Pada penutupan pasar Selasa (31/3), JPFA terkoreksi 3,69% ke Rp2.350, sedangkan CPIN ditutup naik 2,24% ke Rp4.100.

Melansir laporan keuangan 2025 diaudit, CPIN sepanjang 2025 membukukan pendapatan neto Rp70,70 triliun atau naik 4,8% YoY. Penjualan ayam pedaging menyumbang Rp34,02 triliun. Segmen dengan pangsa terbesar yang menyumbang 48,1% dari total pendapatan perseroan ini turun 3,7% YoY.

Di sisi lain, JPFA membukukan pendapatan neto Rp60,72 triliun atau tumbuh 8,81% YoY. Segmen peternakan komersial dengan pangsa paling besar mencapai 40,4%, tumbuh 6,4% YoY menjadi Rp24,51 triliun. Walau secara total pendapatan neto JPFA kalah besar dari CPIN, seluruh segmen pendapatannya tumbuh positif.

Dari sisi pos beban, kedua emiten sama-sama membukukan kenaikan beban pokok pendapatan, yaitu di CPIN angkanya naik 2,2% YoY menjadi Rp58,28 triliun dan di JPFA meningkat 6,6% YoY menjadi Rp47,52 triliun.

Kedua emiten sama-sama mencatat beban terbesar dari bahan baku. Persentasenya adalah 82,7% beban pokok penjualan CPIN berasal dari bahan baku sedangkan JPFA mencapai 79,80%. Namun, yang membedakan pos bahan baku di CPIN turun 14,8% YoY menjadi Rp57,44 triliun sementara di JPFA naik 6,4% YoY menjadi Rp37,93 triliun.

Menilik kinerja bottom line, CPIN membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih 2025 sebesar Rp5,64 triliun, sementara laba bersih JPFA tahun lalu sebesar Rp4 triliun. Selain nilainya yang lebih besar, pertumbuhan laba bersih CPIN juga lebih unggul, yakni naik 52% YoY dibanding 32,6% YoY bagi JPFA.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SURABAYA – Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Timur memastikan stok bahan pokok dalam kondisi aman terkendali jelang Idulfitri 1447 Hijriah/2026.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu Adinugroho menyatakan bahwa persediaan bahan pangan, terkhusus beras dan minyak goreng subsidi Minyakita, dalam kondisi yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat merayakan hari raya Lebaran.

"Perum Bulog Jawa Timur memastikan stok beras dan Minyakita aman, di mana terdapat sebanyak 1 juta ton beras serta Minyakita kurang lebih sebanyak 2,1 juta liter telah dipersiapkan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menghadapi Idulfitri Lebaran," kata Langgeng, Jumat (13/3/2026).

Tak hanya itu, Langgeng juga membeberkan bahwa sejak awal tahun 2026, Perum Bulog Jawa Timur telah menyalurkan puluhan ribu beras SPHP maupun jutaan liter Minyakita ke masyarakat lewat sejumlah instansi terkait.

"Sejak Januari 2026, Bulog Jatim sudah menyalurkan SPHP sejumlah 42 ribu ton dan Minyakita sejumlah 9 juta liter melalui saluran GPM yang diinisiasi TNI/Polri, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pasar-pasar, dan RPK di luar pasar," ucapnya.

Tak hanya itu, Langgeng mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil menorehkan sebanyak 588 ribu ton Gabah Kering Panen (GKP) yang dikalkulasikan setara dengan 300 ribu ton beras.

Angka tersebut, tutur dia, merupakan jumlah tertinggi di seluruh Indonesia, dengan kontribusi sebesar 32% dari capaian di tingkat nasional sebesar 1.818.000 GKP atau bila dikalkulasikan setara dengan 950.000 ton beras per hari ini.

"Prestasi tersebut tidak terlepas dari kerja sama semua pihak, di antaranya Pemprov Jatim, Dinas Pertanian melalui penyuluh pertanian, TNI melalui Babinsa, Babinkamtibmas Polri, mitra penggilingan, dan Tim Jemput Pangan (TJP) Bulog," ucapnya.

Lebih lanjut, demi menjaga keamanan dalam transaksi jelang Lebaran, Langgeng menegaskan Bulog Jatim sudah melakukan sosialisasi dan mengajak para petani untuk melaksanakan transaksi secara non-tunai ataupun transfer ke rekening masing-masing petani saat melakukan pembayaran GKP.

Selanjutnya, TJP Bulog di seluruh Jawa Timur juga berkomitmen untuk melakukan pembelian secara on the spot GKP milik petani senilai HPP Rp6.500 per kilogram dengan kondisi yang sudah dipanen maupun yang tersimpan dalam kemasan karung di pinggir jalan.

"Selain itu, Bulog Jatim juga memastikan terdapat tim jemput gabah yang tetap berjaga-jaga selama momentum libur hari raya Idulfitri 2026," ujarnya.

Selain itu, Bulog Jatim juga telah menyerap sebanyak 40.796 ton Jagung Pipil Kering (JPK), yang tercatat tertinggi dan memenuhi kebutuhan nasional sebesar 40% dari target 100.000 ton sampai dengan akhir tahun.

Langgeng menjelaskan harga beli Bulog untuk komoditas jagung yaitu Rp6.400 per kilogram untuk kadar air maksimal 14% di gudang milik Bulog.

"Serapan jagung oleh Bulog ini didukung secara penuh oleh Polda Jawa Timur melalui semua jajaran Polres se-Jawa Timur, termasuk penggunaan gudang jagung milik Polri untuk penyimpanan jagung di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto," tuturnya.

Langgeng mengatakan serapan tersebut nantinya akan digunakan untuk menjaga harga jagung di tingkat peternak melalui program SPHP jagung yang bertujuan menjaga stabilisasi harga pakan ternak berbahan jagung.

"Stabilitas harga jagung di tingkat peternak itu diharapkan dapat secara tidak langsung berimplikasi terhadap stabilitas harga pakan, telur, hingga daging ayam," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan pemantauan harian harga pakan dan jagung serta koordinasi berkelanjutan dengan industri terus dilakukan guna menjaga pasokan, stabilitas harga, dan keberlanjutan usaha peternakan nasional.

“Pemerintah terus memantau pergerakan harga pakan dan jagung setiap hari serta berkoordinasi dengan industri pakan,” kata Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Tri Melasari, dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Kementan menegaskan perkembangan harga pakan ternak, khususnya pakan unggas, masih berada pada level terkendali. Kondisi tersebut memastikan usaha budidaya tetap layak dan margin peternak masih dapat dijaga.

Ia menyampaikan hal itu untuk merespons pemberitaan yang menyebut adanya lonjakan tajam harga pakan di tingkat peternak serta kekhawatiran dampaknya terhadap harga ayam dan telur di pasar.

Berdasarkan laporan harian pabrik pakan, rata-rata kenaikan harga pakan sejak awal September hingga pekan pertama Desember 2025 berada di kisaran ratusan rupiah per kilogram.

“Kenaikan harga ini dinilai masih moderat seiring adanya kenaikan bahan pakan di pasar spot yang sempat menekan cashflow peternak petelur dan broiler pada Oktober–November 2025,” ujarnya.

Tri menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen stabilisasi, salah satunya melalui penyaluran jagung dalam program stabilisasi pasokan.

“Dengan langkah ini, kami pastikan biaya bahan baku pakan tidak melonjak tajam dan tidak membebani peternak,” tambahnya.

Ia menuturkan kebijakan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah pangan yang menyalurkan lebih dari 52.400 ton jagung pakan melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Jagung tersebut disalurkan dengan harga acuan sekitar Rp 5.000 hingga Rp 5.500 per kilogram di tingkat peternak guna menahan gejolak harga dan mengurangi tekanan biaya pakan.

Tri juga mengapresiasi langkah sebagian pabrik pakan yang mulai menurunkan harga. Beberapa produsen bahkan telah menyesuaikan harga turun hingga sekitar Rp 1.400 per kilogram untuk jenis pakan tertentu.

“Ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk melindungi peternak dan menjaga pasokan protein hewani bagi masyarakat,” ucapnya.

Tri mengimbau peternak tetap aktif menyampaikan laporan apabila menemukan harga pakan di lapangan yang jauh di atas kisaran rata-rata industri.

“Silakan sampaikan melalui dinas dan kanal resmi Kementan. Kami siap menindaklanjuti agar tata niaga pakan tetap sehat dan usaha peternak rakyat terus berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Desianto Budi Utomo menyampaikan seluruh anggota GPMT saat ini mengikuti arahan pemerintah terkait kenaikan harga jagung yang berdampak pada harga pakan.

“Kami berharap upaya pemerintah membuahkan hasil agar harga bahan pakan, khususnya jagung, menjadi lebih stabil sehingga tidak terjadi lonjakan harga pakan. Hal ini karena bahan pakan merupakan kontributor 85 persen dalam struktur biaya pakan,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, peternak mendorong transparansi data harga jagung dan pakan, perluasan distribusi jagung program SPHP, serta pengawasan terhadap praktik perdagangan yang tidak wajar agar stabilitas harga pakan, ayam, dan telur tetap terjaga serta inflasi pangan terkendali.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan penyesuaian harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir terutama dipicu kenaikan harga jagung pipilan kering sebagai bahan baku utama pakan ternak.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan serangkaian capaian dan rencana besar sektor pangan nasional usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2025).

Amran mengungkapkan salah satu rencana yang bakal dilakukan pemerintah di sektor pangan ialah mendorong sektor hulu peternakan rakyat dengan membangun pabrik pakan.

“Kemudian yang kedua, rencana kita akan membangun di hulu adalah peternakan rakyat. Jadi ada yang bertanya. Kami ingin membangun pabrik pakan,” kata Amran di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (20/11/2025).

Amran menjelaskan bahwa pemerintah akan memproduksi DOC, menstabilkan harga pakan, vaksin, dan obat-obatan untuk 3,7 juta peternak di Indonesia.

“Kami ingin memproduksi DOC. Untuk rakyat. Agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil. Obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia. Ada 3.700.000 peternak kita. Kita harus jaga mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga memastikan pemerintah menyiapkan kebijakan harga untuk melindungi peternak.

“Kemudian kabar baik. Kita siapkan HPP. HPP harus dijaga dengan baik. Harga penjualan. Harga pokok penjualan (HPP). Peternakan juga telur. Kemudian ada nanti HET untuk pakan. Sehingga harga tidak jauh berfluktuasi.”

Untuk itu, pemerintah akan membangun pabrik pakan dalam dua tahap besar. Pertama adalah 12 daerah 12 titik pabrik pakan. Kemudian tahap kedua adalah 18 titik dengan anggaran Rp20 triliun.

“Sekali lagi ini dibangun untuk peternak-peternak kecil. Jadi ini dibangun untuk peternak-peternak kecil,” tandas Amran.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dikabarkan bakal menggelontorkan dana sekitar Rp20 triliun untuk proyek pengembangan peternakan ayam di Indonesia. Disebutkan, dana itu berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Masuknya Danantara mengembangkan perunggasan/ peternakan ayam di Indonesia disebut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lalu bagaimana peternak merespons rencana tersebut?

Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Pardjuni meminta pemerintah maupun Danantara tidak perlu ikut turun dalam bisnis perunggasan di dalam negeri. Dia meminta pemerintah sebaiknya fokus saja menegakkan aturan yang ada dengan jelas dan tegas untuk membantu peternak.

"Kami sering di-PHP (pemberi harapan palsu). Sebaiknya pemerintah tidak perlu menggelontorkan Rp20 triliun untuk masuk dalam bisnis perunggasan ini. Terlalu boros. Cukup tegakkan aturan yang ada dengan jelas dan tegas. Bangun infrastruktur hilir, pengolahan dan penyimpangan hasil unggas, baik itu daging ayam maupun telur," kata Pardjuni kepada CNBC Indonesia, Rabu (12/11/2025).

"Dengan begitu tidak dipermainkan broker. Ini sebagai solusi ketersediaan pangan dan bisa menyalurkan pangan sehat dan aman untuk rakyat di seluruh negeri. Serahkan budidaya, bangun feedmill, breeding dan sebagainya ke rakyat. Karena bisnis unggas ini tidak mudah bagi pejabat yang tidak paham dan gonta-ganti orang," tukasnya.

Dengan begitu, sambungnya, pemerintah akan bisa menghemat anggaran yang tidak perlu. Termasuk kerugian akibat force majeure.

"Jadi pemerintah di hulu cukup kendalikan impor GPS (bibit ayam) sesuai kebutuhan, di hilir menyerap dan mengolah hasil unggas tersebut untuk pangan rakyat. Biarkan budidaya tetap di tangan rakyat, pemerintah nggak perlu ikut budidaya," cetusnya.

"Dan, yang tidak kalah penting dalam perunggasan adalah jaminan kestabulan ketersediaan bahan baku pokok. Jagung yang stabil dengan harga layak, sehingga HPP ayam maupun telur berada di dalam harga yang wajar," ucap Pardjuni.

Pardjuni juga menampik alasan pemerintah adalah membangun peternakan untuk mendukung program MBG. Sebab, imbuh dia, secara produksi, kebutuhan telur dan daging ayam untuk MBG, pasokan dalam negeri mencukupi.

"Pasokan daging ayam dan telur dari data sudah surplus. Dari awal program MBG ini kan juga ada sinergisnya dengan peternak rakyat. Suplai sudah cukup aman. Kalau masalah harga yang mahal bukan karena suplai ayam dan telur kurang, tapi karena bahan baku pakan yang mahal. Sehingga, HPP (biaya produksi) di peternak tinggi," cetusnya.

"Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Rp20 triliun untuk menurunkan harga pakan. Bahan pokok utama pakan unggas adalah jagung. Maka, sediakan secara kontinu jagung untuk peternak dan pabrik pakan. Otomatis HPP turun, harga ayam dan telur di pasar akan turun juga. Dan, peternak bisa untung. Masalahnya sebenarnya sederhana," kata Pardjuni.

Dia menambahkan, tak peduli pemerintah mau membangun peternakan skala kecil atau besar, tetap tidak akan efektif jika itu adalah proyek pemerintah.

"Jiwa memiliki sangat beda jauh, sehingga persentase rugi lebih besar. Justru bisa kehilagan uang sebesar itu. Lapangan beda jauh dengan teori. BUMN Berdikari juga pernah ada, tapi hasilnya mana? Habis kan?," ujarnya.

"Negara duitnya banyak tapi jangan sampai boros, tidak efektif, dan tidak tepat sasaran," sambungnya.

Karena itu, ujar Pardjuni, lebih baik pemerintah menggunakan dana itu lewat Koperasi Merah Putih untuk membangun silo-silo penampungan jagung untuk peternak-peternak kecil dan pabrik pakan.

Sebab, ungkapnya, meski sekarang sudah ada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung, tetap masih belum memadai.

"SPHP sekarang cukup membantu dan tidak ada komplain dari petani. Tidak lebih 200.000 ton untuk peternak kecil. Tapi, timingnya agak terlambat. Di samping itu, harga tetap mahal. Kalau jagung impor mungkin bisa langsung mengoreksi harga di pedang. Saya usul saja, impor jagung yang teruur, untuk menstabilkan harga. Asal jangan ngawur, harus benar-benar pas dengan kebutuhan di lapangan," kata Pardjuni.

"Kalau pemerintah pintar, bisa menyelamatkan petani jagung dan peternak, meski ada sedikit impor. Tergantung bagaimana memetakan distribusinya. Kita bangun silo-silo di tiap daerah pusat produsen, biar Bulog yang handle, jangan sampai harga jatuh. Jangan sampai dipermainkan trader. Terbukti, beras kan bisa stabil," ucap Pardjuni.

Beda Sikap

Terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi menyampaikan sikap berbeda. Kata dia, rencana proyek melibatkan Danantara ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sektor perunggasan nasional, terutama di sisi hulu

"Sesuai dengan berita yang kami terima, kita sambut baik kebijakan pemerintah dengan menggelontorkan dana Rp20 triliun," kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/11/2025).

Di sisi lain, Sugeng mengingatkan pemerintah agar menyiapkan dengan matang pelaksanaan proyek tersebut, terutama kesiapan BUMN pangan yang akan menjadi pelaksana kebijakan. Menurutnya, bila tidak dilakukan dengan tepat, investasi besar ini berisiko tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.

"Harus ada kesiapan dari pemerintah, dalam hal ini BUMN pangan untuk menyongsong kebijakan ini. Rendahnya kesiapan dari BUMN terkait dengan kebijakan ini justru tidak akan tepat sasaran," tukasnya.

Tunggu Kajian

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan, pembangunan peternakan ayam, pedaging, dan petelur tersebut akan dikaji dan akan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan dikeluarkan oleh Kementerian.

"Ini juga akan dikaji, nanti tentu akan ada juga SKB yang akan dikeluarkan oleh Menteri untuk penugasan bagaimana," ujarnya saat ditemui di Graha Mandiri Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ia menjelaskan, pembangunan peternakan merupakan dukungan di sektor ketahanan pangan khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kebutuhan protein.

"Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan keadaan korporasi yang baik," pungkasnya.